Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP merupakan instansi pemerintah di bidang pengawasan Untuk mendukung tugas dan fungsinya BPKP mempunyai kantor perwakilan di setiap provinsi di Indonesia Aliran data dan informasi antara kantor pusat dengan kantor perwakilan dilakukan melalui teknologi informasi dan komunikasi TIK Sedemikian pentingnya kebutuhan terhadap informasi dan nilai informasi maka pengelolaan yang baik terhadap aset pendukung ketersediaan informasi sangat diperlukan Pengelolaan terhadap ketersediaan dan kehandalan sistem informasi dan infrastruktur TI terutama terhadap bencana gangguan atau keadaan tanggap darurat dapat diwujudkan melalui rencana kontinjensi contingency plan Penelitian ini menyusun rencana kontinjensi untuk BPKP dengan menggunakan kerangka kerja NIST 800 34 rev 1 yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi BPKP Dari berbagai tahapan penyusunan rencana kontinjensi penelitian ini tidak membahas mengenai tahap uji coba rencana dan pemeliharaannya Hasil dari penelitian ini berupa usulan terkait dengan rencana kontinjensi untuk BPKP yaitu pernyataan kebijakan prioritas aset sistem informasi terkait dampak terhadap kegiatan organisasi kendali pencegahan terhadap pengelolaan pusat data strategi dan dokumen rencana pemulihan bencana Diharapkan dengan menindaklanjuti usulan tersebut BPKP dapat memelihara ketersediaan dan kehandalan sistem informasi dengan baik

---

Finance and Development Supervisory Agency BPKP is a non ministrial institution that has task to be a government internal auditor In support of its duties and functions BPKP has offices in every province in Indonesia The flow of data and information between headquarters and branch offices conducted through information and communication technology ICT The importance of the need for and the value of information the proper management of the assets supporting the availability of information is indispensable Management of the availability and reliability of information systems and IT infrastructure especially to disasters disruption or emergency situation can be realized through contingency plan This study preparing contingency plan is conducted using the NIST 800 34 rev 1 framework with some adjustments in accordance with the requirements and conditions of BPKP Of the various stages of the preparation of contingency plan this study did not discuss the stages of testing and maintenance plan The results of this study are several proposals related to the contingency plan for BPKP the policy statement the priority information system assets related to the impact on the organization 39 s activities preventive control in data center management contingency strategies and contingency plan document Hopefully by following up the proposals BPKP can maintain the availability and reliability of systems well"

"Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) memiliki tugas pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan teknologi nuklir. Pada dokumen perjanjian kinerja PPIKSN BATAN tahun 2019, harapan nilai ketersediaan pada server BATAN 98%, namun pada September 2019 nilai ketersediaan server BATAN adalah 84.88%. Ketersediaan server yang rendah mengakibatkan downtime server BATAN semakin tinggi, sehingga seluruh proses bisnis BATAN terganggu. Dampak yang terjadi karena proses bisnis utama BATAN terganggu adalah BATAN mengalami kerugian yang besar diantaranya adalah dari sisi finansial dan pelayanan. Sehubungan dengan hal tersebut, BATAN belum memiliki Disaster Recovery Plan (DRP). Penelitian ini bertujuan untuk merancang DRP pada pusat data BATAN dengan menggunakan metodologi NIST SP 800-34 Rev. 1. Penelitian ini bersifat action research, menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, studi dokumen, observasi lapangan, dan wawancara terhadap para narasumber unit kerja terkait. Tahapan perancangan DRP adalah identifikasi proses bisnis dan aset SI/TI, risk assessment aset SI/TI, business impact analysis, mengidentifikasi kontrol pencegahan pada pusat data, dan menyusun strategi kontingensi BATAN. Hasil dari penelitian ini adalah draft dokumen rancangan DRP pada studi kasus BATAN dan diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pengembangan disaster recovery center. Dokumen rancangan DRP divalidasi oleh Pejabat Pranata Komputer Madya di BATAN. Dokumen DRP ini meliputi informasi pendukung; tahap aktivasi dan notifikasi; tahap pemulihan; tahap rekonstitusi; dan lampiran.

---

The National Nuclear Energy Agency (BATAN) has government duties in research, development and utilization of nuclear science and technology. In the PPIKSN BATAN performance agreement document in 2019, the expected availability value on the BATAN server is 98%, but in September 2019, the BATAN server availability value is 84.88%. Low server availability results in higher BATAN server downtime so that all BATAN business processes are disrupted. The impact that occurred because BATAN's main business processes were disrupted was that BATAN experienced significant losses, including in terms of finance and service. In this regard, BATAN does not yet have a Disaster Recovery Plan (DRP). This research aims to design BATAN DRP in the data center by using the methodology of NIST SP 800-34 Rev. 1. This research is action research, using a qualitative approach with an interpretive paradigm. Data was collected through literature studies, document studies, field observations, and interviews with relevant work unit resource persons. The stages of the DRP design are identification of IS/IT business processes and assets, risk assessment of IS/IT assets, business impact analysis, identification of preventive controls in the data center, and formulating a BATAN contingency strategy. This research is a draft of the DRP draft document in the BATAN case study and is expected to be a guide in the development of a disaster recovery center. The BATAN Intermediate Computer Institution Officer validates the DRP draft document. This DRP document includes supporting information; activation and notification stages; recovery stage; reconstitution stage; and attachments."

"Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dengan studi pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta menganalisis pengendalian internal aset KKKS yang dapat diterapkan dengan pendekatan teori kontinjensi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJKN perlu mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola aset KKKS kepada unit kantor vertikal di daerah agar ada pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi administratif dalam pengelolaan aset KKKS serta agar dapat dilakukan pengendalian fisik atas aset KKKS. Selain itu DJKN perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara DJKN selaku pengelola barang, Pusat Pengelola Barang Milik Negara PP BMN Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA , dan SKK Migas selaku unit pengendali kegiatan hulu migas di KKKS. DJKN juga perlu melakukan sinergi kebijakan adanya aturan tentang perlunya biaya pengamanan dan pemeliharaan atas aset KKKS yang telah terminasi.

---

This research analyzes the implementation of internal control system of assets from Production Sharing Contract PSC of oil and gas upstream industry in the Directorate General of State Assets of Ministry of Finance based on both COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which is about Governmental Internal Control System, and also analyzes other internal control system of assets from PSC of oil and gas upstream industry that can be applied based on contingency theory. This research is a descriptive analysis with qualitative approach. The results of the research suggest that Directorate General of State Assets needs to vertically delegate its authority to manage assets from PSC of oil and gas upstream industry to the sub office units in the region so there are separation of functions between policy formulation and policy implementation in asset management in order to do physical control over the assets. Moreover, Directorate General of State Assets needs to formulate a regulation that clearly explains the tasks and authorities of each parties Directorate General of State Assets as the manager of assets, Center of State Assets Management of Ministry of Energy and Mineral Resources as the Accounting Unit Budget Authority, and Special Work Unit for Upstream Oil and Gas as the controller unit of upstream activities of oil and gas industry in Indonesia. DJKN also needs to discuss with other related parties concerning the need to rule security and maintenance costs of the assets from PSC of oil and gas upstream industry of which the contract has been expired. "

"Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh relationship contingency dan orientasi motivasi terhadap desakan menikah pada dewasa muda. Pada penelitian ini, relationship contingency diukur dengan menggunakan Relationship Contingency Subscale, desakan menikah diukur dengan menggunakan Skala Desakan Menikah, dan pemberian priming orientasi motivasi berupa tugas menyusun kata. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan desain 2 x 2 randomized factorial design, between-subjects. Partisipan dalam penelitian berjumlah 133 orang dengan kriteria mahasiswa berusia 20-40 tahun, belum menikah, dan berorientasi heteroseksual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa relationship contingency dan orientasi motivasi secara terpisah memengaruhi desakan menikah. Tingginya tingkat relationship contingency dan pemberian priming orientasi motivasi terkontrol terbukti memunculkan desakan menikah yang tinggi. Akan tetapi, interaksi antara relationship contingency dengan orientasi motivasi tidak memengaruhi desakan menikah.

---

This study examined the influence of relationship contingency and motivation orientation to mate urgency among young adult. In this study, relationship contingency was measured by using the Relationship Contingency Subscale, mate urgency was measured by using Skala Desakan Menikah, and primed motivation orientation by using sentence structure task. This study is an experimental research with 2 x 2 randomized factorial design, between-subjects. Participants in this study were college students, within the age range 20-40, unmarried, and heterosexual oriented. Total of participants were 133 people. The result of this study shows that the relationship contingency and motivation orientation separately influence mate urgency. The high level of relationship contingency and primed controlled motivation were proved to influence mate urgency. However, the interaction between relationship contingency with motivation orientation did not influence mate urgency."

"ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan penjelasan mengenai hubungan antara relationship contingency dan self-efficacy dalam hubungan romantis dalam memprediksi desakan menikah pada dewasa muda yang belum menikah, khususnya di wilayah Jabodetabek. Relationship contingency diukur dengan menggunakan Relationship Contingency Scale yang dikembangkan oleh Sanchez, Good, Kwang, dan Saltzman (2008), self-efficacy dalam hubungan romantis diukur dengan menggunakan Self-Efficacy in Romantic Relationship yang dikonstruksikan oleh Riggio, Weiser, Valenzuela, Lui, Montes, dan Heuer (2011), serta desakan menikah diukur dengan menggunakan Skala Desakan Menikah yang dikembangkan oleh tim peneliti (2014).

Partisipan penelitian yang berjumlah 186 orang yang memiliki karakteristik sebagai orang-orang yang sedang berada dalam tahap perkembangan psikososial dewasa muda, berstatus sebagai mahasiswa atau sudah bekerja, dan baik mereka yang belum atau sudah memiliki pasangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relationship contingency dapat memprediksi desakan menikah pada dewasa muda, namun prediksi tidak dapat dilihat melalui self-efficacy dalam hubungan romantis, maupun interaksi antara kedua variabel tersebut.

---

ABSTRACT

This research is conducted to get explanation about the relationship between relationship contingency and self-efficacy in romantic relationship in predicting mate urgency towards unmarried young adults, particularly in Greater Jakarta area. Relationship contingency is measured using Relationship Contingency Scale which was developed by Sanchez, Good, Kwang, and Saltzman (2008), self-efficacy in romantic relationship is measured using Self-Efficacy in Romantic Relationship which was constructed by Riggio, Weiser, Valenzuela, Lui, Montes, and Heuer (2011), while mate urgency is measured with Mate Urgency Scale which was developed by research team (2014).

Total participant in this research is 186 people

who have characteristics as those who are in the stage of young adult in psychosocial development stage, having status as a college student or a worker already, and either already involved in romantic relationship or not. The result of this research indicates that the relationship contingency can predict mate urgency towards young adults, however the prediction cannot be seen either through self-efficacy in romantic relationship nor the interaction between both variables.

"

"ABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan pengaruh faktor-faktor kontinjensi terhadap struktur pengendalian intern dan efektivitasnya. Faktor kontinjensi yang dipilih meliputi strategi, ukuran, struktur organisasi, dan ketidakpastian lingkungan. Struktur pengendalian intern meliputi implementasi atau penerapan kelima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan monitoring. Sedangkan efektivitas pengendalian intern adalah sejauh mana tujuan dari pengendalian internal yang meliputi efisiensi dan efektivitas operasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku dicapai. Semua variabel tersebut dianggap sebagai variabel laten dalam penelitian ini dan diukur melalui indikator sebagaimana tertuang dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Data yang digunakan berupa data primer yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarkan kepada seluruh pejabat eselon IV yang berada pada Kantor Pusat Badan Kepegawaian Negara Jakarta. Pengolahan data dilakukan melalui Structural Equation Modeling (SEM) menggunakan software Lisrel 8.80. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran, struktur organisasi dan ketidakpastian lingkungan berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Sedangkan strategi tidak terbukti berpengaruh terhadap struktur pengendalian intern. Hasil penelitian juga membuktikan bahwa struktur pengendalian intern terbukti berpengaruh terhadap efektivitas pengendalian intern.

---

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the effect of contingency factors to the internal control structure and its effectiveness. Contingency Variables selected include strategy, size, organizational structure, and environmental uncertainty. Internal control structure includes the implementation or application of the five components, namely the control environment, risk assessment, control activities, information and communication, and monitoring. While the effectiveness of internal control is the extent to which the objectives of internal control covering the efficiency and effectiveness of operations, reliability of financial statements, safety assets and compliance with applicable laws achieved. All these variables are considered as latent variables in this study and measured through indicators as set out in Goverment Regulation Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 concerning Government Internal Control System. Data used is primary data obtained through questionnaires distributed to throughout echelon IV which are at Head office of Civil Service Agency Jakarta. Data processing is carried out through Structural Equation Modeling (SEM) using software Lisrel 8.80. The results show that the size, structure and organization of environmental uncertainty affect the internal control structure. While strategy is not proven effect to the internal control structure. The results also prove that the internal control structure affect the effectiveness of internal control."

"Badan Pusat Statistik (BPS) adalah sebuah lembaga pemerintah non-kementerian yang mempunyai tugas untuk menyediakan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dalam rangka proses penyediaan data dan informasi statistik serta sekaligus menyebarluaskannya, BPS didukung dengan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Salah satu fasilitas infrastruktur TIK yang dimiliki adalah fasilitas data center yang terletak di kantor pusat BPS di Jakarta. Data center ini melayani pengguna baik internal kantor pusat, internal BPS dari seluruh Indonesia, maupun dari luar organisasi BPS. Kondisi tersebut menjadikan data center BPS harus terjamin ketersediaannya untuk dapat diakses.Jaminan ketersediaan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu rencana kontinjensi (contingency plan) yang baik. Rencana kontinjensi sendiri adalah suatu proses perencanaan ke depan, guna meminimalisir akibat dari ketidak-pastian melalui pengembangan skenario dan asumsi proyeksi kebutuhan untuk tanggap darurat.Penelitian ini menyusun rencana kontinjensi untuk BPS dengan menggunakan framework NIST 800-34 rev.1. Framework ini mempunyai beberapa tahapan yang harus dilalui hingga menghasilkan rencana kontinjensi (contingency plan) bagi organisasi, namun penelitian tidak membahas mengenai uji coba rencana dan pemeliharaannya.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah beberapa usulan terkait rencana kontinjensi untuk BPS. Usulan yang diajukan adalah pernyataan kebijakan kontinjensi, prioritas perangkat terkait dampak terhadap bisnis organisasi, kontrol preventif dalam pengelolaan data center, strategi kontinjensi, dan dokumen rencana kontinjensi.

---

Statistics Indonesia (BPS) is a non - ministerial government agency that has the task to provide qualified data and information statistics. In order to process the data and providing statistical information while simultaneously distribute, BPS is supported by the infrastructure of Information Technology and Communication (ICT). One of the ICT infrastructure facilities are owned data center facilities located in the BPS headquarters in Jakarta. The data center serves both internal users headquarters, internal BPS from all over Indonesia, and from outside the organization BPS. These conditions make data center must be guaranteed availability to be accessed.

Guarantee of availability can be achieved through a good contingency plan. Contingency plan itself is a forward planning process, in order to minimize the consequence of uncertainty through the development of scenarios and assumptions projected needs for emergency response.

This study contingency plan for CPM using NIST 800-34 Rev.1 framework. This framework has several steps that must be traversed to produce a contingency plan for the organization, but the study did not discuss the testing and maintenance plans.

The results of this study are several proposals related to contingency plan for CPM. Some of the submitted proposals is contingent policy statements, priorities related to the impact on business organization, preventive controls in data center management, contingency strategies, and document contingency plans."