Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, salah satunya dengan cara mengikutsertakan partisipasi masyarakat melalui pengaduan masyarakat. Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) membuat kanal pengaduan masyarakat di level nasional bernama LAPOR!. Dengan memanfaatkan teknologi dan sistem informasi e-government, LAPOR! merupakan aplikasi berbasis online yang mengadopsi sistem media sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisa efektivitas sistem informasi LAPOR! pada UKP4. Penelitian ini menunjukkan bahwa dari 100 responden yang diteliti, penilaian terhadap efektivitas sistem informasi pada LAPOR! adalah efektif.

---

The Indonesian Government continues to make efforts to improve the quality of public service, such as by involving community participation through complain management systems. The President’s Delivery Unit for Development Monitoring and Oversight (UKP4) made a complain handling systems at national level called LAPOR!. Using the benefits of technology, information system and egovernment, LAPOR! is an online-based application which adopt social media. This study use quantitative approach which aims to analyze the effectiveness of information system of LAPOR! at UKP4. From 100 respondents who joined the survey, the conclusion shows that LAPOR! was effective."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"Studi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terjadinya konflik antara kepala daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kampar dengan jajaran dibawahnya serta berbagai elemen masyarakat di Kabupaten Kampar. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana seorang kepala daerah melakukan fungsi komunikasi kepada jajaran pemerintahannya dan masyarakatnya. Selanjutnya studi ini juga mencari faktor yang mendorong atau memicu terjadinya konflik tersebut dilihat dari aspek komunikasi yang dilakukan Bupati Kampar.Dalam penulisan tesis ini ada beberapa kerangka konsep yang dipergunakan untuk menganalisis konflik yang terjadi antara pimpinan daerah dengan berbagai elemen masyarakat, seperti komunikasi formal dan informal dalam suatu organisasi, komunikasi organisasi birokrasi, karena yang menjadi konsentrasi penelitian juga adalah organisasi pemerintahan yang bersifat birokrasi. Kernudian iklim komunikasi organisasi Serta komunikasi dan kepemimpinan dari suatu organisasi. Gaya kepemimpinan dau gaya bahasa yang digunakan oleh seorang pemimpin juga sangat penting dalam jalannya kegiatan organisasi. Demikian juga dengan kompetensi komunikasi dari pemimpin, tanpa memiliki kompetensi komunikasi yang baik seorang pemimpin tidak akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin juga harus menjadi seorang komunikator yang efektif dalam organisasi. Dalam suatu konflik juga ada komunikasi diantara pihak-pihak yang berkonflik, dan komunikasi ini disebut dengan komunikasi politik.Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripslkan temuan-temuan dari penelitian yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya Lokasi penelitian dilakukan di pemerintahan Kabupaten Kampar, Riau, karena permasalahan yang diteliti terjadi di daerah tersebut. Sedsngkan yang menjadi subyek penelitian atau yang disebut juga dengan informan adalah orang-orang yang mengetahui secara langsung konflik yang terjadi ataupun juga terlibat dalam permasalahan tersebut. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan wawancara mendalam dengan informan serta Studi kepustakaan. Adapun laporan penelitian ini disajikan secara naratif dengan mengungkapkan life story dari para informan.Temuan-temuan penelitian mengungkapkan eskalasi konflik yang terjadi, faktor-faktor penyebab munculnya konflik, komunikasi organisasi yang ada di Pemerintahan Kabupaten Kampar baik itu komunikasi informal maupun informal. Dan juga temuan tentang gaya kepemimpinan Serta gaya komunikasi yang digunakan oleh pemimpin ketika berinteraksi dengan bawahan ataupun masyarakat luas di Kampar. Kompetensi komunikasi dari Bupati Kampar juga menjadi perharian dalam penelitian ini sebab hal ini juga menjadi pemicu munculnya konflik. Dan dalam tulisan ini juga dikemukakan komunikasi politik yang terjadi dalam konflik walaupun tidak begitu mendalam.Bagian penutup berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Pemicu konflik yang terjadi sebagian besar dipicu oleh gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi dari Bupati Kampar, dan juga kompetensi komunikasi dari bupati tersebut. Pada bagian ini juga terdapat implikasi teoritis dan praktis Serta rekomendasi dari tulisan ini. Adapun yang menjadi rekomeudasi akademis dari tulisan ini adalah ditujukan kepada para akademisi yang tertarik dengan penelitian seperti ini dapat lebih mendalami komunikasi politik yang terjadi dan mencermati peran media massa dengan pemberitaannya sehingga konflik tersebut menjadi isu nasional. Sedangkan unluk para pemimpin di pemerintahan ataupun bentuk organisasi lainnya hendaknya disadari bahwa gaya kepemimpinan itu adalah hal yang perlu jadi perhatian khusus. Dan pemimpin juga hendaknya memperhatikan kornpetensi komunikasi yang dimilikinya. Kompetensi yang baik akan memudahkan pemimpin untuk memahami komunikasi yang dilakukannya pada lingkungan internal maupun eksternal organisasi."

"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memegang peranan penting dalam pelaksanaan tugas-tugas Kementerian Luar Negeri termasuk dalam pelaksanaan tugas perlindungan terhadap Warga Negara Indonesia di luar negeri. Hal ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri melalui Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) Tahun 2017. Meningkatnya peranan TIK dalam mendukung pelaksanaan tugas Kementerian Luar Negeri membutuhkan tata kelola yang baik agar strategi TIK selaras dengan strategi Kementerian Luar Negeri. Sehubungan dengan hal tersebut maka Menteri Luar Negeri menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Kementerian dan Perwakilan RI. Peraturan tersebut digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri. Dengan adanya kebijakan tersebut, perlu diketahui sejauh mana tata kelola TIK di Kementerian Luar Negeri telah diterapkan dan sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut. Dengan demikian, dapat diambil tindakan untuk penerapan tata kelola TIK selanjutnya maupun dilakukan perbaikan tata kelola TIK agar sesuai dengan strategi organisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Analisis data dilakukan dengan menggunakan thematic analysis. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 57 pasal yang terdapat pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2016, terdapat 26 pasal yang sudah diterapkan sepenuhnya, 18 pasal baru diterapkan sebagian, dan 13 pasal belum diterapkan sama sekali. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan tata kelola TIK selanjutnya.

---

The use of ICT plays an important role in performing duties of Ministry of Foreign Affairs including the tasks of protecting Indonesian Citizen Abroad. This statement is conveyed by the Minister of Foreign Affairs through the Ministerial Annual Press Statement (PPTM) in the year 2017. The raise of ICT roles in supporting the execution of the MoFA's mission requires good governance in aligning both ministry and ICT strategy. In connection with that matter, Minister of Foreign Affairs stipulates the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016 on the Policy on Information Technology and Communication Governance of Ministries and Indonesian Representatives. The regulation is then used as guidance in performing ICT governance in MoFA.

With the given policy, there is necessity to discover to what extent the ICT governance in MoFA has been implemented in accordance to the Regulation. Thus, necessary actions can be taken into account either for implementing the following ICT governance or for improving ICT governance to fit the organization strategy.

This research uses qualitative method where data are collected through interview, observation, and documentation studies. The data analysis is done by using thematic analysis.

The results of this study indicate that of the 57 articles contained in the Regulation of the Minister of Foreign Affairs No. 4 of 2016, there are 26 articles that have been fully applied, 18 new articles are applied in part, and 13 articles have not been applied at all. The results of this study can be used as input material for policy making in the implementation of subsequent ICT governance."

"

Sistem e-Government adalah aspek penting dalam pemerintahan modern. Sistem E-Government telah secara mendasar mengubah layanan pemerintah menjadi lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih bebas dari masalah birokrasi yang biasanya terjadi dalam sistem tradisional. Untuk mencapai tujuan ini, perubahan serentak dan harmonis diperlukan di banyak pemangku kepentingan dan bidang studi. Banyak penelitian tentang masalah ini telah dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis perspektif, seperti administrasi publik, hukum, ilmu komputer, bahkan dari ilmu sosial. Makalah ini akan menyelidiki implementasi e-Government saat ini di Indonesia dari perspektif pengalaman pengguna. Untuk tujuan itu, kami menggunakan penelitian pustaka yang dikombinasikan dengan metodologi tinjauan literatur sistematis PRISMA dan analisis konten menggunakan kerangka pengalaman pengguna untuk menganalisis temuan. Dalam konteks ini, kami mengamati studi dari artikel jurnal dan konferensi yang menggambarkan dan mengidentifikasi layanan publik e-Government saat ini pada perspektif pengalaman pengguna di Indonesia. Hasilnya menunjukkan bahwa kategori pragmatis; khususnya aspek fungsionalitas dari kerangka pengalaman pengguna masih merupakan subjek penelitian yang mendominasi dalam studi e-Government di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan kondisi e-Government di Indonesia yang lebih berorientasi pada fungsi daripada berfokus pada keramahan pengguna. Ada juga kebutuhan untuk meningkatkan aspek lain dalam pengalaman pengguna

---

-

E-government system is an important aspect in modern governance. E-Government system has fundamentally transformed the government service to be much faster, more reliable, and freer from bureaucratic problems which typically occur in the traditional system. To achieve this objective simultaneous and harmonious changes are required across many stakeholders and fields of studies. Lots of studies on this matter have been conducted using different kinds of perspectives, such as public administration, law, computer science, even from social science. This paper will investigate the current implementation of e-Government in Indonesia from user experience perspective. To that aim, we use desk research combined with PRISMA systematic literature review methodology and content analysis using user experience frameworks to analyze the findings. In this context, we observed studies from journal articles and conferences that describe and identify the current e-Government public service on user experience perspective in Indonesia. The result shows that pragmatic category; specifically the functionality aspect from user experience framework still constitutes a dominating research subject in e-Government studies in Indonesia. This result is in line with e-Government condition in Indonesia which is more functions-oriented rather than focusing on the user-friendliness. There is also a need to improve other aspects in user experience.

 

"

"Penggunaan Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan e-government telah menjadi kebutuhan pemerintah untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan terbentuknya tata pemerintahan yang baik (good governance). Pengembangan e-government memerlukan perencanaan dan arahan strategis agar manfaatnya efektif mendukung kinerja organisasi pemerintah. Rencana dan arahan strategis tersebut dapat dituangkan dalam sebuah rencana strategis sistem informasi dalam jangka waktu tiga hingga lima tahun kedepan. Perencanaan strategis sistem informasi (PSSI) ini menggunakan metodologi Anita Cassidy dengan mengkombinasikan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value Chain, SWOT agar dapat memberikan arahan pengembangan e-government. Penyusunan dokumen hasil perencanaan disesuaikan dengan pola umum penyusunan strategis sistem informasi agar didapat keluaran strategi SI bisnis, Strategi TI, Strategi Manajemen SI/TI dan portofolio aplikasi. Hasil dari PSSI ini menjadi cetak biru dalam pengembangan e-government pada emerintah Kota Serang sehingga dapat mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi serta tata pemerintah yang lebih baik.

---

The use of Information Computer Technology (ICT) in the governance process or commonly referred to as e-Government has been the government's need to meet the people's demands for the establishment of good governance. The development of e-Government requires planning and strategic direction in order to effectively support the performance benefits of government organizations. Plans and strategic direction can be contained in an information systems strategic plan within three to five years. Strategic planning of information systems (SPIS) is using the Anita Cassidy methodology by combining several analysis tools such as Critical Successs Factor, Value Chain Analysis, SWOT Analysis, etc. in order to provide guidance e-government development. The development of planning documents tailored to the results of the general pattern of the preparation of strategic information systems in order to obtain the output SI business strategy, IT strategy, Strategy Management SI/TI and application portfolio. The results of the SPIS is as the blue print in the development of e-Government of Pemerintah Kota Serang that are built to support the vision and mission of the organization better governance."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Jakarta Smart City (JSC) menjalankan strategi public communication dengan implementasi digital government berbasis sistem bernama Cepat Respon Masyarakat (CRM). Di dalam sistem tersebut, terdapat 13 kanal pengaduan masyarakat yang salah satunya adalah kanal berbasis aplikasi Jakarta Kini (JAKI). Selain JAKI, tentunya ada strategi lain yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam melangsungkan komunikasi publiknya. Menggunakan teori Publizistik, melalui penelitian exploratory descriptive qualitative (EDQ), pengumpulan data menggunakan in-depth interview dan observasi langsung, serta pengumpulan data sekunder, penelitian ini fokus pada bagaimana strategi public communication yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut mendapatkan feedback berupa public trust sebagai acuan perkembangan strategi public communication Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depannya. Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan akhir: (1) Masyarakat yang melakukan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkat secara signifikan setiap tahunnya; (2) Terjadi peningkatan jumlah pengguna aktif aplikasi JAKI sebagai salah satu kanal aduan masyarakat unggulan milik Pemprov DKI Jakarta; dan (3) Mendapatkan hasil dari para informan sebagai masyarakat DKI Jakarta bahwa mereka mendapatkan public trust pada Pemprov DKI Jakarta melalui strategi public communication yang telah dilakukan.

---

The DKI Jakarta Provincial Government through the Jakarta Smart City (JSC) Regional Public Service Agency (BLUD) carries out a public communication strategy with the implementation of a digital government-based system called Citizen Relationship Management (CRM). In the system, there are 13 channels for public complaints, one of which is the Jakarta Kini (JAKI), an application-based channel. In addition to JAKI, of course there are other strategies implemented by the DKI Jakarta Provincial Government in carrying out its public communication. Using Publizistik theory, through exploratory descriptive qualitative (EDQ) research, data collection using in-depth interviews and direct observation, as well as secondary data collection, this research focuses on how the public communication strategy carried out by the DKI Jakarta Provincial Government gets feedback in the form of public trust as a reference for the development of the DKI Jakarta Provincial Government's public communication strategy in the future. This research resulted in three final conclusions: (1) The number of people reporting to the DKI Jakarta Provincial Government has increased significantly every year; (2) There has been an increase in the number of active users of the JAKI application as one of the leading public complaint channels owned by the DKI Jakarta Provincial Government; and (3) Getting results from informants as the people of DKI Jakarta that they get public trust in the DKI Jakarta Provincial Government through the public communication strategy that has been carried out."

"Pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa adalah tuntutan seluruh masyarakat dan merupakan cita-cita bersama. Maka dari itu kinerja inspektorat sebagai lembaga pengawasan pemerintah daerah sangatlah penting untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya ketahanan pemerintah daerah. Inspektorat Provinsi Sumatera Utara memiliki tugas membantu gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan dibidang pengawasan, sehingga inspektorat juga berfungsi sebagai kontrol terhadap penyalahgunaan, penyimpangan maupun penyelewengan dalam penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara.Evaluasi kinerja sangat diperlukan untuk mengukur kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur atau menilai keberhasilan maupun kegagalan kinerja inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer yang di olah dari hasil pengamatan serta wawancara dengan pegawai inspektorat dan yang terkait. Sedangkan data sekunder merupakan dokumen-dokumen pendukung untuk menganalisis persoalan. Indikator kinerja dalam penelitian ini adalah, efektivitas, efesiensi dan kualitas layanan pemeriksaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara masih belum maksimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasinya. Masih rendahnya kualitas kinerja organisasi inspektorat Provinsi Sumatera Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai organisasi pengawasan internal pemerintah Provinsi Sumatera Utara sangat dipengaruhi beberapa faktor antara lain: kepemimpinan dan sumber daya manusia.

---

Authoritative, clean and good governance is the demand of the entire community and common will. Thus the performance of the inspectorate as government oversight agencies is essential to the welfare of society in order to create local government of resilience. Inspectorate of North Sumatra province has the task to assist the governor in governance in supervision, so the inspectorate also serves as a control against misuse, abuse and fraud in the use of funds in the government of North Sumatera Province.Performance evaluation is necessary to measure the performance of the inspectorate of North Sumatera. This research was conducted to measure or assess the success or failure of the performance of the inspectorate of North Sumatera Province in performing their duties in supervision. This study uses primary data from observations in though and interviews with employees and relevant inspectorates. While secondary data are the supporting documents to analyze the issue. The performance indicator in this study is effectiveness ,efficiency and service supervision quality. The method used in this study is a qualitative by using case study approach.The results showed that the performance of the inspectorate of North Sumatera has not been optimal to carry out the principal duties and functions of the organization. Low quality of the performance of North Sumatera province inspectorate in carrying out its duties and functions as an internal control organization in North Sumatera provincial government greatly influenced by several factors such as: leadership and human resources."