Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di tengah era desentralisasi di Indonesia, alokasi anggaran dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan dalam APBN dinilai masih terlalu besar yaitu mencapai 14,76 persen dari total anggaran Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan menganalisis alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan TA. 2012 berdasarkan kesesuaiannya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Menggunakan metode kuantitatif sederhana dan penilaian berdasarkan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah diperoleh hasil sebanyak Rp198.555 miliar atau 48,75 persen dari total dana dekonsentrasi dan Rp913.449 miliar atau 94,98 persen dari total dana tugas pembantuan yang dialokasikan dari APBN Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2012 ternyata masih digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dikategorikan merupakan urusan pemerintah daerah. Walau dalam Undang-Undang No.33/2004 disebutkan bahwa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai peruntukannya harus dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus paling lambat tahun 2010, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakannya sebanyak satu kali yaitu pada tahun 2010 sebesar Rp275 miliar. Masih tingginya dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang tidak sesuai penggunaanya disebabkan oleh kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kesalahan dalam pemahaman dan persepsi dalam perumusan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Indonesia.

---

In the midst of decentralization era in Indonesia, allocation of deconcentration and co-administration funds in APBN (National Budget of Income and Expenditures) are relatively huge, it reached to 14.76 percent of total Central Government budget. Objective of this study is to analyze the allocation of deconcentration and co-administration funds in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries in Fiscal Year of 2012, based on compliance with Government Regulation Number 38 of 2007. By using a simple quantitative methods and assessment based on the division of authority between the central government and local government obtained results, indicate that as many as Rp198.555 billion or 48.75 percent of the total deconcentration fund and Rp913.449 billion or 94.98 percent of the total co-administration fund from the national budget allocation of the Marine Affairs and Fisheries in 2012 turned out to be used to implement programs and activities that are categorized as local government affairs. Although in Act Number 33/2004 states that deconcentration and co-administration funds that do not fit the designation must be transferred to DAK (Special Allocation Fund) not later than in 2010, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries has conducted this once which was on 2010 amounted to IDR 275 billion. Deconcentration and coadministration funds that do not fit its use is still high, due to the weaknesses in the legislation that led to the error in the understanding and perception in the formulation of the planning and implementation of deconcentration and coadministration in Indonesia."

"ABSTRAKBerdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan TA 2007-2008 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat kesesuaian alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada Kementerian Pertanian tahun 2012 berdasarkan persepsi pejabat eselon I lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitan menggunakan metode deskriptif kualitatif sederhana, dengan menggunakan : (i) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kompeten, yaitu para pejabat eselon I di Kementerian Pertanian; dan (ii) data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, tapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan berdasarkan persepsi pejabat eselon I Kementerian pertanian, masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan. Dana dekonsentrasi sebesar Rp 1,22 triliun atau 61,64% dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 4,60 triliun pada Kementerian Pertanian masih digunakan untuk urusan yang seharusnya seudah menjadi kewenangan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya disebabkan oleh beberapa aturan dalam peraturan perundangan yang tidak konsisten dan mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi DAK.

---

ABSTRACTBased on audit reports Finance Auditing Agency (BPK) in 2009 the management of deconcentration fund and staff function fund period 2007 until 2008 in several ministries/agencies (K/L) and the regional government said that the ministry / agency (K / L) has had carrying out some of government affairs that clearly a regional affairs through deconcentration fund and co-administration fund. In this study, the authors atend to look at the suitability of the allocation deconcentration fund and co-administration fund in the Ministry of Agriculture on 2012 according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture toward the authority of the national government and regional governments, as well as the factors that influence it. Research using simple qualitative descriptive method, using: (i) primary data, that is data obtained directly from a competent source, namely echelon officials in the Ministry of Agriculture, and (ii) secondary data, that is data obtained from the indirect object, but by means of another source, such as verbal or written. This study explain that the allocation of deconcentration fund and co-administration fund according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture, there is still a discrepancy of authority. Deconcentration funds in the amount of Rp 1.22 trillion or 61.64%, and staff function fund in the amount of Rp 4.60 trillion at the Ministry of Agriculture is still used for matters that should be a regional authority. The Factors that influence caused by some rules in the legislation are not consistent and support for diversion of deconcentration fund and Co-administration to DAK."

"Dekonsentrasi dan tugas pembantuan merupakan salah satu asas terpenting dalam pengelolaan hubungan pusat ke daerah. Bersama dengan dana desentralisasi, dekonsentrasi mencoba membantu negara dalam menyelesaikan masalah kesejahteraan. Penelitian ini ingin melihat pengaruh dana anggaran pendidikan dan kesehatan dalam APBD, dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan terhadap kesejahteraan. Dengan menggunakan IPM, rata-rata lama sekolah, dan angka harapan hidup sebagai indikator, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hanya dana APBD yang berpengaruh terhadap kesejahteraan, pendidikan dan kesehatan. Dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak memiliki pengaruh terhadap kesejahteraan.

---

Deconcentration and asistance task is one of the most important principles in managing relationship between central and its territories. Along with decentralization funds, deconcentration tries to help nation resolving welfare issues. This study wanted to see the influence of education and health funds on regional government budgets, deconcentration and assistance task to welfare. By using HDI, school duration average, and life expectancy as indicator, the result of this study show that just regional government budget have an influence to welfare, education and health. Deconcentrastion& assistance task funds do not have an influence."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif pengelolaan hibah luar negeri pada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Analisis dilakukan melalui telaah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan KKP tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 dan hasil wawancara dengan narasumber yang terlibat langsung dalam pengelolaan hibah luar negeri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan hibah luar negeri di lingkup KKP telah dilakukan secara berjenjang dan telah menerapkan kebijakan satu pintu (one gate policy). Namun, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi KKP dalam pengelolaan hibah luar negeri. Oleh karena itu, KKP tengah berusaha melakukan beberapa upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

---

The purpose of this research is to analyze comprehensively the management of foreign grant received by Ministry of Marine Affairs and Fisheries. The analysis was done through understanding the results of BPK audit on financial statements of Ministry of Marine Affairs and Fisheries from 2009 to 2012 and interpreting interview results. The research shows that the management of foreign grant has been done thoroughly from the lowest to the highest entities and one gate policy has also been implemented. Nevertheless, there are several problems faced by the ministry in managing foreign grant. Therefore, the ministry is trying to create solutions in order to overcome the problems."

"Dana Alokasi Umum merupakan transfer pemerintah pusat kepada daerah bersifat "Block Grant" yang berarti kepada daerah diberi keleluasaan dalam penggunaannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dengan tujuan untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai persoalan yang mengakibatkan DAU belum secara efektif mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah.Secara teoritis transfer fiskal mempunyai fungsi ekualisasi kemampuan keuangan antar daerah, penelitian ini akan menjawab apakah kebijakan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang dilaksanakan selama TA 2001 sampai dengan TA- 2005-telah mampu mengurangi horizontal fiscal-imbalance-antar-kabupaten kota di Indonesia.Selama periode tahun 2001 - 2005, peranan DAU pada masing -masing kabupatenikota secara konsisten relatif tetap yaitu berkisar 70%. Hal ini membuktikan bahwa telah terjadi ketergantungan yang sangat besar di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia terhadap transfer fiskal terutama DAU.Hasil analisis koefisien variasi selama periode 2001 - 2005 menunjukkan bahwa angka koefisien variasi cenderung meningkat sampai dengan tahun 2003, namun kembali mengecil sampai dengan tahun 2005. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan fiskal semakin meningkat sampai dengan tahun 2003 namun kemudian mengecil. Keadaan ini berhubungan dengan perubahan porsi Alokasi Minimum (AM) yang semakin mengecil dari tahun ke tahun.Hasil analisis lndeks Williamson juga menunjukan kecenderungan yang sama dengan koefisien variasi namun cenderung konstan. Artinya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) yang diberikan selama tahun 2001 - 2005 belum mampu secara signifikan mempengaruhi kesenjangan fiskal kabupaten/kota di Indonesia.

---

General Allocation Fund (DAU) is the transfer of central government to local government has the character of ?Block Grant" meaning to local government given by facility in its use as according to priority and requirement of local government as a mean to balance interregional fiscal ability. But, in the execution of there were various problem resulting DAU not yet effectively lessened interregional fiscal disparities.

This research would answer how the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 up to FY 2005 had been able to lessen horizontal fiscal imbalance across districts and municipalities in Indonesia.

During period of fiscal year 2001 - 2005, role of DAU of municipaties/districts consistently is gyrating 70%. This matter prove that have happened a high depended to fiscal transfer especially DAU, in entire municipaties/districts in Indonesia

The Result of analysis of coefficient variation during period FY 2001 - 2005 indicated that coefficient variation number tend to increase up to year 2003, but again minimize up to FY 2005. This matter indicated that fiscal disparities progressively mount up to year 2003 but later then minimize. This situation relate to change of Minimum Allocation (AM) portion which progressively minimize.

The result of analysis with Index Williamson also tendency equal to coefficient variation analysis but tend to constantly. Its mean the allocation of General Allocation Fund (DAU) during FY 2001 - 2005 not yet can influence fiscal disparity of municipalities/districts in Indonesia."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan intern salah satu Kegiatan PNPM Mandiri yang diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan pembagian tugas pengawasan di dalam KKP terhadap kegiatan tersebut. Metode yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Hasil analisis menyimpulkan bahwa kunci keberhasilan dari kegiatan PUGAR terletak pada kecukupan Tenaga Pendamping (TP) sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan petambak garam, ketegasan pemerintah dalam menegakkan tata niaga garam dan larangan impor garam konsumsi, peningkatan kualitas SDM petambak garam dan TP, serta penyediaan infrastruktur produksi yang memadai.

---

This thesis is focused to analyse the internal control of PNPM Mandiri activity that organized by Ministry of Marine Affairs and Fisheries and analyse how they segregate their duties to control the activity among the ministry itself. Method that being used areinterviewing and literature study. The analysis is concluded that the key to achieve success from PUGAR activity are the adequacy of Tenaga Pendamping (TP) as a party that interacts with salt farmers directly, government strictness in salt price regulation and upholding a ban on import of salt consumption, improvement of salt farmer's skill and also TP?s skill, and sufficient infrastructure of salt production."

"Pelayanan pemeriksaan laboratorium Klinik Pratama KKP dirasakan masih rendah. Berdasarkan hasil studi pendahuluan pemantapan mutu internal pada tahap pra analitik, pasien mengeluhkan darah tidak berhenti sebanyak 3%, terdapat bekuan darah tabung EDTA sebanyak 7,5%, terjadi hemolisis sebanyak 10,5%. Pada tahap analitik, tidak adanya catatan evaluasi pada nilai control sedangkan pada tahap pasca analitik tidak dilakukan verifikasi validasi hasil pemeriksaan laboratorium dan ketidaklengkapan data pasien pada lembar hasil sebanyak 1,5%.Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pemantapan mutu internal pada instalasi Laboratorium Klinik Pratama Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara mendalam dan telaah dokumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret – Juli 2020. Kriteria informan penelitian adalah terdiri unsur pimpinan, pelaksana dan pengguna jasa laboratorium. Hasil penelitian ditemukan bahwa terdapat komponen input (organisasi dan manajemen) belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, kemudian secara garis besar pada komponen proses dan ouput (tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik) terdapat factor penghambat yaitu ketidaklengkapan SOP pada tiap tahapan. Sedangkan factor pendukungnya adalah tersedianya insfrastruktur penunjang kegiatan laboratorium. Dari hasil dapat disimpulkan bahwa pemantapan mutu internal laboratorium belum terlaksana dengan baik dan masih terdapat ketidaklengkapan acuan di tiap tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik. Perlu dilakukan monitoring seberapa jauh unsur organisasi dan sistem manajemen guna meningkatkan mutu laboratorium, kemudian dukungan sarana dan prasana dalam menunjang kegiatan laboratorium. Pada tahap pra analitik, analitik dan pasca analitik, petugas laboratorium perlu menambahkan kelengkapan SOP di setiap tahapan.

---

Primary KKP Clinic laboratory examination services are still felt low. Based on the results of a preliminary study of internal quality assurance in the pre-analytical stage, patients complained of non-stopping blood by 3%, there was a 7.5% EDTA tube blood clot, hemolysis occurred by 10.5%. At the analytical stage, there was no evaluation record on the control value while at the post analytic stage there was no verification and validation of the results of the laboratory examination and incomplete patient data on the result sheet as much as 1.5%.

This study was conducted to analyze internal quality assurance at the Primary Laboratory Laboratory in the Ministry of Marine Affairs and Fisheries. This research is a qualitative study using in-depth interviews and document review. This research was conducted in March – July 2020. The criteria for the research informants consisted of elements of leadership, executors and users of laboratory services.

The results of the study found that there are input components (organizational and management) that have not been fully implemented well, then in broad outline in the procces and output components (pre-analytic, analytic and post-analytic stages) there are inhibiting factors namely incomplete Standard Operating Procedure at each stage. While the supporting factor is the availability of supporting infrastructure for laboratory activities. From the results it can be concluded that the strengthening of laboratory internal quality has not been carried out properly and there are still incomplete references in each component pre-analytic, analytic and post-analytic. It is necessary to monitor the extent of the elements of the organization and management system in order to improve the quality of laboratories, then to support facilities and infrastructure to support laboratory activities. In the pre-analytical, analytic and post-analytic stages, laboratory staff need to add the completeness of the Standard Operating Procedure at each stage."

"Skripsi ini membahas tentang alokasi aset portofolio reksa dana saham berdasarkan indeks sektoral dan SBI serta evaluasi kinerja reksa dana saham periode Januari 2006 ndash Desember 2012 dengan menggunakan metode Sharpe rsquo's style analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar reksa dana dipengaruhi oleh style nya dibanding selection. Sektor keuangan pertambangan dan infrastruktur menjadi sektor yang paling mempengaruhi return reksa dana saham periode Januari 2006 ndash Desember 2012. Hasil evaluasi kinerja reksadana saham menunjukkan bahwa hanya empat reksa dana saham yang mampu mengungguli benchmark nya signifikan secara statistik.

---

This thesis discusses the assets alocation in equity mutal fund?s portfolio based on sectoral indices and SBI, as well as stock mutual fund performance evaluation period January 2006 - December 2012 by using Sharpe's style analysis. Results showed that most mutual funds are influenced by the style than the selection. Finance, mining, and infrastructure sector are the sectors that most affect the equity fund return period January 2006 - December 2012. Equity mutual fund performance evaluation results show that only four equity mutual funds that able to outperform their benchmarks statistically significant."

"ABSTRAKKecenderungan status gizi orang dewasa saat ini adalah mengarah pada status gizi lebih. Status gizi lebih menjadi faktor risiko berbagai penyakit tidak menular yang menjadi pembunuh nomor satu di dunia saat ini. Skripsi ini membahas tentang faktor perilaku seperti perilaku makan yaitu asupan energi, lemak, karbohidrat, protein dan kebiasaan sarapan, serta perilaku lainnya yaitu aktivitas fisik dan kebiasaan merokok juga karakteristik individu yang berhubungan dengan status gizi lebih. Status gizi diukur melalui indeks massa tubuh dan faktor yang berhubungan diukur menggunakan kuesioner dengan wawancara serta food records selama tiga hari. Disain studi potong lintang melibatkan 180 PNS yang dipilih dengan metode simple random sampling. Variabel yang memiliki hubungan secara statistik dengan status gizi lebih adalah asupan energi, lemak, karbohidrat dan protein serta jenis kelamin. Perlu dilakukan penyuluhan kepada PNS terkait pentingnya gaya hidup sehat melalui seminar kesehatan yang rutin diadakan dan pengontrolan pola makan sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang.

---

ABSTRACTThe tendency of the nutritional status of adults today are leading to overweight and obesity which is a risk factor for non-communicable diseases that become the number one killer in the world today. This thesis discusses the behavioral factors such as feeding behavior, ie energy intake, fat, carbohydrate, protein and breakfast habits and other behavior that is physical activity and smoking habits, also individual characteristics associated with overweight and obesity. Nutritional status was measured by body mass index and associated factors were measured using interviews and questionnaires with a three-day food records. Cross-sectional study design involving 180 civil servants selected by simple random sampling method. Variables have statistically significant relationship with overnutrition status are the intake of energy, fat, carbohydrate and protein as well as gender. Outreach of importance of healthy lifestyle through health seminars among civil cervants to be held regularly and controlling eating in accordance with general guidelines balanced nutrition."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."