Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di era otonomi daerah, sejalan dengan tuntutan reformasi di sektor public, peningkatan kualitas pelayanan menjadi harapan dari masyarakat. Pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk lebih mendekatkan dan menjadikan pelayanan public menjadi lebih baik. Pelayanan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) merupakan salah satu tugas dan fungsi pelayanan public yang dilkukan oleh Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu (KP2T) Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pelayanan pengurusan SIUP pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah Metode Servive uality ( ServQual) yang mengukur kualitas pelayanan SIUP berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Dari hasil penelitian menunjukan bahwa secara keseluruhan pelayanan perizinan belum mampu memuaskan para pelanggan. Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah dimensi Assurance, diikuti tangible, realibility, emphaty dan responsiveness. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, diajukan saran agar segera membuat maklumat pelayanan, papan informasi persyaratan dan biaya perijinan, kegiatan pelatihan untuk pegawai yang bertugas melayani pelanggan, pemeliharaan gedung kantor dan membenahi kebersihan dan kenyamanan ruang pelayanan.

---

In the regional autonomy era, in line with the demands of public sector reform, improved quality of service to public become crucial. Regional autonomy aims to get closer to public and make public serices better. Business License Services ( SIUP ) is one of the duties and functions of the public service performed by the Office of Integrated Public Service and Licensing of Banjarnegara region.

This study aimed to analyze he level of service quality management of trade license to the Office of Integrated Public Service and License of Banjarnegara Region. Method used in this study is Service Quality (ServQual) that measure the quality of service SIUP based on five dimensions : Tangible, Realibility, Responsiveness, Assurance and Emphaty.

The result showed that overall licensing services have not been able to satisfy the customers. The most urgent dimension is the Assurance dimension, then Tangible, Realibility, Emphaty and Responsiveness. Based on the research objectives and the research result, it is advisable to immediately making edicts services, rules and regulations board, conduct training for staff who serve customers, building maintenance, the cleanliness and comfort for the office with waiting service room for making more and more satisfy the customers."

"Di era otonomi daerah, seiring dengan tuntutan reformasi di sektor publik, peningkatan kualitas pelayanan menjadi harapan dari masyarakat luas. Otonomi daerah bertujuan untuk lebih mendekatkan dan menjadikan pelayanan publik menjadi lebih baik. Pelayanan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) merupakan salah satu tugas dan fungsi pelayanan publik yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kualitas pelayanan pengurusan SIUP pada Kantor Pelayanan Umum dan Perizinan Kabupaten Solok Selatan. Metode yang digunakan adalah Metode Service Quality ( ServQual ) yang mengukur kualitas pelayanan SIUP berdasarkan lima dimensi yaitu : Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, Emphaty. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan pelayanan perizinan belum mampu memuaskan para pelanggan. Dimensi yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah dimensi tangible, kemudian emphaty, reliability, responsiveness dan assurance. Berdasarkan tujuan penelitian dan hasil penelitian, disarankan agar segera membenahi kebersihan dan kenyamanan kantor beserta ruang tunggu, membuat maklumat pelayanan, serta mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pegawai yang bertugas melayani pelanggan

---

In the regional autonomy era, in line with the demands of public sector reform, improved quality of service to public become crucial. Regional autonomy aims to get closer to public and make public services better. Business License Services (SIUP) is one of the duties and functions of the public service performed by the Office of Public Service and Licensing South of Solok. This study aimed to analyze the level of service quality management of trade license to the Office of General Services and Licensing South of Solok. Method used in thos study is Service Quality (ServQual) that measures the quality of service SIUP based on five dimensions: Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, empathy. The results showed that overall licensing services have not been able to satisfy the customers. The most urgent dimension is the tangible dimension, then empathy, reliability, responsiveness and assurance. Based on the research objectives and the research results, it is advisable to immediately fix the cleanliness and comfort of the office with waiting room, making edicts services, and conduct training for staff who serve customers"

"Skripsi ini membahas tentang kualitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Depok. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada tujuan penelitian deskriptif dan menggunakan metode survei dalam penelitian ini. Penilaian hasil berupa jawaban kuesioner dan wawancara yang tidak mendalam menggunakan skala likert. Populasi dalam penelitian ini adalah 2.434 orang dan sampel dalam penelitian ini adalah 100 orang dan dalam pengumpulan data digunakan teknik random sampling. Dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik distribusi frekuensi. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa penilaian kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Depok sudah baik.

---

This thesis discusses the quality of the Trading Business License (SIUP) Service at the Depok City Investment and One Stop Integrated Service (DPMPTSP). The research used is a quantitative approach which is based on descriptive research objectives and uses survey methods in this study. Assessment results in the form of answers to questionnaires and interviews that are not in-depth using a Likert scale. The population in this study was 2,434 people and the sample in this study was 100 people and random sampling was used to collect data. In analyzing the data in this study using a frequency distribution technique. In this study, it is explained that the assessment of the quality of services provided by the Depok City Investment and Integrated Service Office is good."

"Konteks reformasi pelayanan perizinan di Kota Administrasi Jakarta Timur dilakukan dengan mengintegrasikan pelayanan yang di butuhkan oleh kegiatan usaha. Penelitian ini sendiri bertujuan untuk menganalisis kualitas pelayanan perizinan pada Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPTSP) Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan Total Percieved Quality yang dikemukakan oleh Gronross (1990). Penelitian ini memiliki pendekatan kuantitatif dengan kuesioner dan wawancara mendalam berdasarkan Accidental Sampling (sebagai teknik penarikan sampel) yang menjadikan masyarakat pemohon izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai responden. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan perizinan yang diselenggarakan termasuk kategori Negatively Confirmed Quality atau "bad quality".

---

The context of Reform of license services at East Jakarta Municipality was conducted by integrating service system to fulfill the needs of business activities. This research is aimed to analyze the service quality of licenses providing towards One Stop Shop Service (OSS) Unit of East Jakarta Municipality using the Total Perceived Quality theory by Gronross (1990). This research uses quantitative approach by using questionnaires and interviews and accidental sampling technique is used to choose samples as respondents. The citizens who had requested permissions for Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) were employed in obtaining and gaining the information needed. This research conclude that service quality of license providing in One Stop Shop Service (OSS) Unit, East Jakarta Municipality was Negatively Confirmed Quality or "bad quality"."

"Pembangunan prasarana jalan di Jakarta oleh developer yang semakin meningkat, merupakan suatu hal yang perlu diantisipasi dengan baik mengingat hal tersebut merupakan kebutuhan masyarakat yang saat ini masih dirasakan kurang. Untuk memperlancar pembangunan prasarana jalan tersebut maka harus diupayakan peningkatan melalui pelaksanaan perbaikan prosedur pelayanan terhadap para pemohon Izin Membangun Prasarana (IMP) yang dikeluarkan oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Perbaikan pelayanan pada proses pemberian IMP bukan saja bermanfaat bagi para pemohon sebagai customer tetapi juga seluruh masyarakat akan menikinati manfaatnya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulisan tesis ini secara konseptual ditujukan untuk perbaikan pelayanan proses IMP agar dapat memenuhi harapan pemohon khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Untuk itu dalam kerangka teori yang merupakan tinjauan pustaka pada tesis ini, dikemukakan piranti manajemen yang kiranya cocok dan dapat digunakan sekaligus dipilih untuk meningkatan proses pelayanan IMP. Untuk memperkuat analisis dari pada tesis ini, telah dilakukan wawancara dengan para pejabat maupun staf yang menanvi langsung tugas-tugas pelayanan proses IMP serta kepada beberapa developer selaku pemohon pelayanan IMP guna mendapatkan data dan informasi yang sangat berarti. Pimpinan tunas pada umumnya menginginkan adanya suatu pelayanan yang baik bagi masyarakat sehinma dapat meningkatkan citra organisasi, para petugas mengharapkan adanya pembagian tugas yang jelas serta pihak developer menginginkan adanya kepastian dalam proses pelayanan IMP. Dari hasil analisis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara umum, bahwa proses pelayanan IMP sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi lingkungannya. Untuk itu perlu diadakan suatu perubahan yang mendasar dengan mendapakan Rekayasa Ulang terhadap proses pelayanan IMP."

"Pelayanan publik dalam hal pelayanan perizinan merupakan kewajiban pemerintah agar masyarakat dapat mengakses pelayanan secara cepat, efektif, efisien, dan transparant. Pemerintah Kota Depok melalui DPMPTSP menyelenggarakan layanan perizinan berbasis online e-license. Layanan ini mengubah proses yang semula manual menjadi berbasis elektronik. E-License membuat masyarakat dapat mengakses permohonan darimanapun mereka berada melalui website atau aplikasi telepon genggam. Pemohon dapat berinteraksi dengan user dari DPMPTSP dan dapat memantau proses alur layanan melalui aplikasi SiMpok. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivis dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya layanan e-license, struktur organisasi di lingkungan DPMPTSP mampu beradaptasi dan berupaya memenuhi tuntutan masyarakat. Sedangkan dari aspek sumber daya manusia, ditemukan kurangnya e-readyness baik dari pegawai dan pengguna dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterbatasan sarana dan prasarana untuk menggunakan layanan. Selain itu, dalam hal interoperabilitas masih belum terhubung dengan semua instansi yang terkait dengan layanan perizinan. Dalam hal kejelasan tampilan website dinilai sudah cukup jelas, namun perlu adanya simulasi yang ditampilkan di dalam aplikasi agar pengguna tidak merasa kebingungan pada saat mengupload berkas.

---

Licensing service is part of the government's commitment to provideservice as quickly, effectively, efficiently, and transparently as possible to thecitizens. The regional government of Depok, through DPMPTSP One stopintegrated capital investment service agency, provides an online based licensingservice e license. This service is basically an evolution from previously manualbasedservice. The e-license service can be accessed through a website or mobile application. An applicant is able to interact with an officer from DPMPTSP andmonitor the whole process through SiMpok application. This thesis is adescriptive research that utilizes post positivist approach to investigate the case study.

The research shows that in delivering e-license service, DPMPTSP as astructural agency is capable to adapt and meet the community demands. However, there are evidences that show a lack of e readiness from the officers and users dueto limited knowledge and number of facilities to employ the service. In addition, this e-service still does not support interoperability feature that connects to other agencies related to licensing. While the website is deemed to be fairlyaccommodating, the mobile application needs to provide a simulation so that theusers are able to correctly upload their files."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang Persepsi Pengguna Terhadap Faktor-Faktor Penentu Kesuksesan Sistem Pelayanan Perizinan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Elektronik di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat mempengaruhi birokrasi untuk memanfaatkannya sebagai salah satu sarana meningkatkan kinerja sebagai pelayan publik. Pelaksanaan pelayanan perizinan online sebagai salah satu bentuk implementasi e-government bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan di kota Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan penelitian survey dalam desain deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari 48 responden yang diteliti Faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan perizinan elektronik di Jakarta adalah kualitas informasi, kualitas sistem, dukungan organisasi, kepuasan pengguna dan net benefit, sedangkan variabel kualitas pelayanan yaitu dimensi kehandalan petugas, empati dan responsiveness, serta dimensi jaminan keamanan tidak terbukti sebagai faktor pendukung kesuksesan sistem perizinan online

---

ABSTRACTThis thesis discusses the perception of the user towards the determinants of the success of the service system of licensing SIUP and TDP Electronically in the province of Jakarta. Information and communication technologies are evolving rapidly affect the bureaucracy to exploit it as one means of improving performance as public servants. Implementation of online licensing services as one form of implementation of e government aims to improve the quality of service of licensing in the city of Jakarta. This research uses a quantitative and qualitative approach with a descriptive survey of research in design. The results of this research show that from 48 respondents who examined the factors that influence the success of electronic licensing in Jakarta is the quality of the information, the quality of the system, support organizations, user satisfaction and net benefit, While the variable quality of service in dimension of empathi, keandalan responsiveness as well as the dimensions of the security assurance not proven as a supporting factor for the success of the online licensing system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan lima dimensi Service Quality oleh Zeithaml, Berry dan Parasuraman (1985), yaitu dimensi Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, dan Empathy. Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif, yaitu survei, wawancara mendalam, observasi peneliti, dan studi kepustakaan. Survei dilakukan secara offline di gedung MPP DKI Jakarta dan online melalui platform Google Form dengan total responden sebanyak 150 responden. Selain itu, juga dilakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak yang berkaitan dengan DPMPTSP DKI Jakarta, pengguna layanan di MPP DKI Jakarta, petugas frontliner di MPP DKI Jakarta, dan akademisi bidang pelayanan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta sudah baik, yaitu sebesar 84,7% dengan Tangible sebagai dimensi yang mendapat kategori tertinggi (84%) dan Responsiveness memiliki angka terendah (76%). Berdasarkan hasil penelitian, maka masih diperlukan perbaikan-perbaikan dalam kualitas pelayanan perizinan, nonperizinan, dan instansi di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta oleh berbagai pihak terutama DPMPTSP DKI Jakarta sebagai penyelenggara layanan.

---

This study aims to measure the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta. This study used five dimensions of Service Quality by Zeithaml, Berry and Parasuraman (1985), namely the dimensions of Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Empathy. Researchers use quantitative approaches with quantitative and qualitative data collection techniques, namely surveys, in-depth interviews, simple observations of researchers, and literature studies. The survey was conducted offline at the MPP DKI Jakarta building and online through the Google Form platform with a total of 150 respondents. In addition, in-depth interviews were also conducted with several parties related to DPMPTSP DKI Jakarta, service users at MPP DKI Jakarta, frontliners at MPP DKI Jakarta, and academics in the field of public services. The results showed that the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta was good, which was 84.7% with Tangible as the dimension that received the highest category (84%) and Responsiveness had the lowest number (76%). Based on the results of the research, improvements are still needed in the quality of licensing, non-licensing, and agency service at Public Service Malls in DKI Jakarta by various parties, especially DPMPTSP DKI Jakarta as a service provider."

"Pemberlakuan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan provinsi sebagai daerah otonom telah mengawali asas desentraslisasi. Sebagai konsekuensi dari diimpiementasikannya kebijakan desentralisasi I otonomi daerah tersebut sejak tahun 2000, secara umum telah terjadi perubahan ditandai dengan pemberian sejumlah kewenangan yang dulunya ditangani oleh pemerintah pusat menjadi berkurang dan berpindah kepada pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan perundang - undangan tersebut sejak bulan Juni tahun 2002 Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi. Walaupun sudah berjalan selama dua tahun, namun penyelenggaraan pelayanan tersebut belum berjalan optimal. Berangkat dari keingintahuan " kenapa belum berjalan optimal ", maka dilakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara langsung kepada pejabat terkait, studi literatur serta data sekunder.Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan pada implementasi kewenangan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar ini adalah masih terdapatnya ketidak jelasan kewenangan yang diberikan, adanya tumpang tindih kewenangan dalam penanganan pelayanan perijinan tumbuhan dan satwa liar baik secara vertikal antar level pemerintah (Dinas dengan Balai Konservasi Sumber Dalam Alam) maupun secara horizontal antara Dinas dengan Suku Dinas Pertanian dan Kehutanan provindi DKI Jakarta itu sendiri, sehingga memungkinkan adanya interpretasi ganda antara provinsi dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta. Faktor struktur organisasi belum mampu mendukung kinerja organisasi secara optimal. Faktor kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah, tidak mencukupi untuk mengelola kapasitas kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa pelayanan kepada para pengusaha tumbuhan dan satwa liar, baik di kantor maupun untuk di lapangan.Beberapa implikasi dari hasil penelitian ini antara lain perlu adanya konfirmasi dari pemerintah pusat untuk kejelasan pembagian kewenangan dalam PP 25 tahun 2000 dan pembuatan standar pelayanan yang jelas dan rinci; segera melakukan klarifikasi kepada Menteri Kehutanan, berkenan dengan terbitnya Keputusan Menteri (Kepmen) No. 447 tahun 2003 tentang Tata Usaha Pengambilan atau Penangkapan dan Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak dilindungi. Menteri Kehutanan atau Departemen Kehutanan harus memberikan penjelasan kepada provindi karena keputusan menteri (Kepmen) tersebut seolah mencabut PP 25 tahun 2000; Pemerintah Daerah harus segera menyusun Peraturan Daerah (PERDA) pengelolaan tumbuhan dan satwa liar. Struktur organsiasi Dinas Pertanian dan Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sebaiknya di evaluasi kembali I dibenahi kembali secara matang melalui aktivitas peningkatan mekanisme kerja yang ada sehingga unit-unit organisasi mampu berfungsi secara optimal sesuai dengan tugas pokoknya, terutama mengenai Polisi Hutan (Polhut) dan penyuluh yang berada di kantor maupun di lapangan.

---

Determining of Regulation No. 22 year 1999 about Local Regulation and Government Regulation No. 25 year 2000 about Government Authority and Province as Autonomy Region have early ground of decentralization. As consequence of its implementation of regional decentralization 1 autonomy policy since year 2000, in generally there is alteration marked by a number of authority which is before handled by Central Government will become decrease and change to Local Government. Base to that Role and regulation then since June 2002, the Agriculture and Forestry Agency of Province DKI Jakarta carry out licensing service of plants and wild animal, which do not protect. Although it run for two year, but management service is not optimal. In Accordance to recognize "why is not yet an optimal", then it's conducted by research. This research is use qualitative research method with data collecting technique by direct interview to related officer, study literature and also secondary data.

The Result of research indicate that problems at implementation authority of licensing service of plants and wild animal is still overlapping and unclear in determining of authority, there is overlapping in handling of authority licensing service of plants and wild animal in accordance to vertical between governmental level (Agency and Bureau of Natural Resource Conservation) and also with horizontal between Agency and SubAgency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta province itself, so that enable to occurring of double interpretation between Province and Bureau of Natural Resource Conservation of DKI Jakarta Province. Organizational Structure factor not yet to support organizational performance as optimally. Abilities factors of Human Resource (HR) is still lower, less to support and manage of job capacities in charge to give services to all entrepreneurs of plants and wild animal, either in office or the in the field.

Some implication from result of this research is needing the existence of confirmation of Central Government for clarify of the division authority in Government Regulation No. 25 year 2000 and setup standard service as by clear and detail, and immediately, its clarify to Ministry of Forestry, in accordance to the publication of the Ministerial Decree (Kepmen) No. 447 year 2003 about Arranging Effort in take or catch and circulation of Plants and Wild Animals which do not protect. Ministry of Forestry or Department Forestry have to give clarification to province because ministerial decree (Kepmen) likely cancel to Government Regulation No. 25 year 2000; Local Government have to immediately compile by Regional Law (PERDA) about management of plants and wild animal. Organization Structure on the Agency of Agriculture and Forestry of DKI Jakarta Province, its better to evaluate 1 re corrected by maturely through activity in increasing of existing job mechanism so that organizational units to function by optimal in according to duty essence, especially regarding to Forestry Police (Polhut) and Forestry Trainer in the office and also in the field."

"Aplikasi JAKI merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan berbasis digital (e-service) yang dirancang untuk menciptakan kota pintar yang efisien dan efektif menjadikan Jakarta kota yang lebih baik dan layak huni. Saat ini aplikasi JAKI menjadi aplikasi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan pelayanan publik. Tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI sebagai bentuk pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi JAKI dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

The JAKI application is one of the applications created by the government to support digital-based services (e-services) designed to create efficient and effective smart cities to make Jakarta a better and liveable city. At present the JAKI application is the most widely used complaint channel application by the public to report or complain about public service problems. The level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application is of concern to the public considering that the application is used by all levels of society. Departing from this, this study examines the level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application as a form of public service. The approach used in this study is quantitative, with data collection techniques, namely quantitative methods with surveys. Interviews and literature study as supporting data. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online questionnaires. The results obtained from this study indicate that the satisfaction level of the Jakrespons e-service in the JAKI application is in the good category. These results are proven from the four e-GovQual dimensions proposed by Papadomichelaki and Mentzas (2012). However, there are still some obstacles experienced by the community in the use and implementation of Jakrespons e-services in the JAKI application in the field. Therefore, in this study there are several suggestions addressed to the JAKI application development team and field officers so that the application can be even better in the future."