Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meningkatnya perkembangan industri Migas diikuti dengan berkembangnya indutri kontraktor Migas.Waktu yang singkat menjadi dasar perusahaan untuk dapat menyediakan barang dengan secepatnya. Metodologi Business Process Improvement (BPI) digunakan untuk mempersingkat waktu proses dengan bantuan simulasi BPM Oracle, Gantt Chart, dan peta proses melalui wawancara dengan 6 orang pakar di dalam perusahaan. Penelitian ini menghasilkan menggambarkan perbaikan proses dalam waktu proses yang berjalan. Hal ini terlihat dari efisiensi waktu proses sebesar 37% dalam proses pengadaan barang, 40% dalam proses registrasi Pemasok, 60% dalam proses tender, 44% dalam proses pembayaran invoice, dan 40% dalam proses evaluasi kinerja Pemasok. Perbaikan model aliran proses ini memberikan rekomendasi bagi perusahaan untuk mempercepat pengadaan barang.

---

Increasing development of oil and gas industri followed by the development of oil and gas services company. Minimum time became target for company to provide goods with as soon as possible. Methodology Business Process Improvement (BPI) is used to shorten the processing time with assistance of Oracle BPM simulation, Gantt Chart, and map the process through interviews with 6 experts within the company. This study illustrates improvement process produces within running processes. It is seen from the efficiency of processing time by 37% in procurement process, 40% in Pemasok registration process, 60% in bidding process, 44% of invoice payment process, and 40% in process of Pemasok performance evaluation. Improvement process flow model provides recommendations for companies to accelerate procure the goods."

"Industri minyak dan gas sedang berjuang memangkas biaya operasionalnya ditengah menurunnya harga minyak. Kontraktor berusaha untuk tidak melewatkan potensi pemasukan yang ada, khususnya tender proyek dari operator minyak dan gas. Proses penawaran pada kontraktor pengadaan alat pengeboran minyak dan gas masih memiliki rentang waktu pengerjaan yang lama. Perbaikan proses penawaran menggunakan metodologi rekayasa ulang proses bisnis dapat mengurangi waktu lembur pada aktivitas penawaran. Model proses baru yang dirancang menghasilkan pengurangan waktu siklus proses penawaran hingga 49,60.

---

Oil and gas industry is in its effort to cut operational cost in the downturn of oil price. Contractor struggle to achieve potential sales, especially within operator rsquo s project tenders. Bidding process in contractor of oil and gas drilling equipment procurement still has long lead time. A process improvement approach using business process reengineering was applied on it therefore reducing cycle time on bidding process. A new process model was designed and 49,60 cycle time reduction was found."

"Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagai salah satu lembaga dibawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mulai melaksanakan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik setelah dikeluarkannya Inpres No. 1 tahun 2013 pada pengadaan barang/jasa tahun 2013.Sebagai tahap akhir dari proses kebijakan, maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan menganalisa persepsi penyedia barang/jasa di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atas capaian tujuan-tujuan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang tertuang dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data primer melalui penyebaran kuesioner, dan studi literatur. Hasil penelitian dilihat dari tingkat persetujuan dan modus skala rating jawaban 58 responden. Hasil penelitian menunjukkan tingkat persetujuan responden atas capaian tujuan-tujuan penerapan e-procurement di Ditjen Migas yaitu : memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time 85,34 , mampu meningkatkan transparansi 82,91 , mendukung proses monitoring dan audit 81,98 , meningkatkan akuntabilitas 80 , meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat 79,56 dan memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan 78,97 . Sehingga pelaksanaan kebijakan pengadaan barang/jasa secara elektronik di Ditjen Migas terlaksana dengan baik sesuai tujuannya.

---

Directorate General of Oil and Gas as one of the institutions under the Ministry of Energy and Mineral Resources began to carry out the policies of the electronic procurement of goods services after the issuance of Presidential Decree No. 1 year 2013 on the procurement of goods services in 2013.As the final stage of the policy process, it is necessary to evaluate the implementation of the policy. Evaluation is done by analyzing the perception of providers of goods services in Directorate General of Oil and Gas on the achievement of the e procurement goals which written in Presidential Decree No. 54 year 2010 on Government Procurement of Goods Services. This research uses quantitive descriptive approach with primary data trough questioneires spread and literature study.

Result of this research is seen from 58 respondens level of agreeness and rating scale mode on the answer of the quesioneire. Research result shows respondens level of agreenes on the goals of e procurement implementation at Directorate General of Oil and Gas are fulfill the need of real time information access 85,34 , able to increase transparency 82,91 , support monitoring and audit 81,98 , increase accountability 80 , increase market access and fair competition 79,56 and improve efficiency on procurement process 78,97 . So the implementation of the electronik procurement of goods services in Directorate General of Oil and Gas performing well as the goals."

"Notaris memegang peranan penting dalam aspek keperdataan masyarakat, baik individu kodrati maupun badan hukum. Dewasa ini fungsi dan tugas notaris berkembang tidak hanya pada bidang-bidang yang diketahui secara umum, seperti akta anggaran dasar perusahaan, namun juga telah berkembang sampai ke ranah industri minyak dan gas bumi, khususnya pembuatan surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri pada tender pengadaan barang dan jasa. Fungsi baru notaris tersebut lahir setelah diundangkannya revisi ketiga Pedoman Tata Kerja Nomor 007 tanggal 03 April 2013 oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKKMIGAS). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi hukum bagi notaris dan kegiatan tender pengadaan barang dan jasa yang mengandung pelanggaran notaris dalam membuat surat pernyataan Perusahaan Dalam Negeri bagi Perusahaan Nasional. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini maka bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan data sekunder dan hasil yang bersifat evaluatif analitis. Dalam praktiknya, absensi peningkatan pengetahuan terkait fungsi baru yang dimiliki notaries tersebut akan mengakibatkan terjadinya suatu bentuk pelanggaran baru oleh notaris.

---

A notary holds an important role in civil aspect of the society, both physical person and juridical person. Nowadays, the functions and duties of a notary evolved from not only being on the fields that are commonly known, such as article of association of a company, but also have evolved to the field of oil and gas industry, especially on the making of Domestic Company Statement Letter for the procurement of goods and services. This new function of a notary emerged after the enactment of the third revision of Work Procedure Guidelines to Supply Chain Management Number 007 dated April 3rd, 2013 by Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKKMIGAS). This research aims on finding out the legal implications to notaries and the activities of tender for procurement of goods and services that contain notary violation on the making of Domestic Company Statement Letter for National Company. According to the issues raised in this research, hence the research method will be juridical normative with a qualitative approach using secondary data and results with the nature of analytical evaluative. In practice, the absence of increased knowledge related to this new function of a notary will caused a new form of violation by a notary."

"Biaya operasional perusahaan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk mendanai semua kegiatan pada unit bisnis mereka. Meskipun di era digital pembiayaan operasional perusahaan sudah dilakukan secara digitalisasi, namun masih terdapat risiko-risiko yang dapat merugikan perusahaan. Penilitian ini bertujuan untuk memperbaiki proses pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional pada perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia melalui implementasi teknologi dengan pendekatan Manajemen Bsinis Proses (BPM) di salah satu perusahaan minyak dan gas bumi di Indonesia. Metode Analytical Hierarcy Process (AHP) digunakan untuk memprioritaskan risiko dari proses pengajuan dan pertanggungjawaban biaya operasional saat ini untuk memilih teknologi yang sesuai. Penelitian ini mengusulkan tiga model proses bisnis yang memanfaatkan teknologi dalam upaya pencegahan risiko yaitu teknologi Intelligent Monitoring System, teknologi Process Automation, dan kombinasi keduanya. Kombinasi teknologi Intelligent Monitoring System dan Process Automation menghasilkan pengurangan waktu proses terbesar yaitu 71,06% dan teknologi Intelligent Monitoring System menghasilkan pengurangan waktu proses terkecil sebesar 41,98%.

---

The operational costs are the costs that a company incurs to fund all activities on their

business unit. Even though in the digital era, the company's operational financing has

been carried out by digitization, there are still risks that can harm the company. This

research aims to improve the process of accuntablilities of operational costs of oil and gas

companies in Indonesia through the implementation of technology with the Business

Process Management (BPM) approach at one of the oil and gas companies in Indonesia.

The Analytical Hierarcy Process (AHP) method is used to prioritize the risks of the

accountability process of current operational costs in order to select the appropriate

technology. This study proposes three business process models that utilize technology in

an effort to prevent risks, namely Intelligent Monitoring System technology, Process

Automation technology, and a combination of the two. The combination of Intelligent

Monitoring System and Process Automation technology resulted in the largest reduction

in process time of 71.06% and Intelligent Monitoring System technology resulted in the

smallest reduction in process time of 41.98%."

"Penelitian ini didasarkan masalah pada sistem informasi siklus pengadaan barang dan jasa PT. X yang meliputi pelanggaran akses, terlambatnya dan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan banyaknya barang dan jasa yang dikeluarkan dalam perhitungan cost recovery oleh pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas rancangan dan implementasi program audit pada sistem informasi pada siklus pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode penelitian adalah studi kasus. Subjek penelitian adalah PT. X dengan Departemen Internal Audit & Compliance sebagai unit analisis. Sampel penelitian adalah program audit dan kertas kerja tahun 2017. Instrumen penelitian adalah wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan penelitian adalah rancangan program audit tidak efektif sedangkan implementasi program audit (kertas kerja) sudah efektif. Rancangan program audit tidak efektif karena masalah yang sama terus terjadi walaupun internal auditor sudah melakukan audit dan memberikan rekomendasi yang langsung dilaksanakan oleh manajemen. Sehingga program audit tidak dapat membantu internal auditor dalam mencapai tujuannya yakni memberikan nilai tambah dan meningkatkan proses dalam organisasi untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya (strategis, operasi, pelaporan dan kepatuhan). Akar masalah dari ketidakefektifan audit program adalah internal auditor tidak melaksanakan seluruh perannya sesuai dengan kerangka kerja COBIT 5 dan melaksanakan peran yang salah sesuai dengan kerangka kerja 3 lines of defense sehinga auditor tidak dapat mengindetifikasi risiko yang signifikan dan akar dari masalah yang terjadi. Penelitian ini memberikan rancangan desain peran internal auditor yang sesuai dengan kerangka kerja COBIT 5 dan 3 lines of defense serta 7 rancangan program audit untuk mengeliminasi masalah dalam sistem informasi pada siklus pengadaan barang dan jasa PT.

---

This research is based on the problem found in procurement information system cycle that is access violation, delay and wrong in decision making and lots of goods and services are excluded from cost recovery calculation by government. This research is aim to evaluate the effectiveness of audit program design and implementation (working paper) in procurement information system cycle. This research is qualitative research. This research method is case study. The research subject is PT. X (oil and gas company) and Department Internal Audit and Compliance as an analysis unit. The sample are audit program and working paper in 2017. Research instrument are interview and documentation. The result show that audit program design is not effective but audit program implementation (working paper) is effective. The audit design is not effective because the same problem often occurs even though internal auditor has conducted an audit and provide recommendation that has been implement by management. Therefore, audit program cannot effect achievement of internal auditor objective that is to add value and improve organization process to accelerate achievement of company objective (strategic, operations, reporting and compliance). The main cause of the ineffective audit program design is internal auditor not perform all role according to COBIT 5 framework and doing the wrong role according to 3 lines of defense framework, so that, internal auditor cannot identify the significant risk and root of problem. Therefore, this research provides the design of internal auditor role that complied with COBIT 5 and 3 lines of defense framework and 7 audit program design to eliminate the problem of procurement information system cycle in PT. X. "

"ABSTRAKDalam proyek di industri minyak dan gas, intensitas dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dan variasi ini menyebabkan aspek dinamis dari kompleksitas proyek. Kegagalan dalam mencapai ketepatan waktu proyek, biaya yang dianggarkan, dan kualitas tertentu menyebabkan pengaruh negatif yang tidak diinginkan dalam suatu proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah mengurangi keterlambatan proyek EPC pada industri minyak dan gas.Penelitian ini menghasilkan project planning yang disempurnakan dengan metode business process reengineering dengan waktu proses bisnis setelah perbaikan pada fase engineering berkurang menjadi 29,19 hari dengan peningkatan efisiensi 55% dan pengurangan waktu proses pada fase procurement menjadi 49,03 dengan peningkatan efisiensi 35%.

---

ABSTRACT

In projects in the oil and gas industry, the intensity may vary from time to time, and this variation underscores the dynamic aspect of the complexity of the project. The failure to achieve targeted time, budgeted cost, and specified quality result in various unexpected negative effects on the projects. The objective of this study is to reduce delays of EPC projects in the oil and gas.

This study resulted in improved project planning with business process reengineering method with the time of new process after improvement on the engineering phase is reduced to 29,19 days with an efficiency up to 55% and 49,03 days on the procurement phase with an efficiency up to 35%."

"ABSTRAKNama : Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi : Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul : Analisa Emergency Management Kontraktor Konstruksipada Perusahaan Minyak dan Gas di Fasilitas Offshore yangTerintegrasiPembimbing : Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDFasilitas Offshore dari perusahaan gas dan bumi pada umumnya berusia tua,membutuhkan perawatan serta penggantian pada beberapa bagian yang sudah rapuh danberkarat. Penggantian ini dikerjakan oleh perusahaan konstruksi dimana salah saturisiko yang tergolong besar adalah terjadinya kejadian gawat darurat seperti ledakan,kebakaran yang terjadi saat pekerjaan sedang berlangsung.Oleh karena itu kontraktor harus memiliki sistem tanggap darurat dan telah diterapkandengan baik untuk memastikan para pengsusaha dan pekerja mengetahui kemanamereka harus pergi dan memahami bagaimana memastikan diri mereka aman ketikasebuah kondisi darurat terjadi ISO22320 .Untuk itu perusahaan minyak dan gas bumi harus memastikan pihak kontraktormemiliki sistem manajemen tanggap darurat yang baik, maka diperlukan suatu standardyang cukup baik yang digunakan untuk menilai apakah emergency management yangdimiliki oleh perusahaan kontraktor cukup baik dalam melindungi manpower, asetperusahaan. CSMS merupakan system yang digunakan saat ini untuk mendapatkankontraktor yang sesuai dengan kebutuhan. Tetapi karena aktivitas yang semakinmeningkat dengan tingkat resiko yang juga semakin tinggi CSMS dirasakan perludilakukan perubahan. Salah satu perubahan CSMS yang di sarankan adalah pada bagianEmergency Management karena menyangkut kesiapsiagaan perusahaan dalammenangai bahaya dari mulai penilaian resiko, mitigasi sampai upaya pemulihan keadaansampai normal kembali baik dari sisi manpower, asset dan system. Untuk itu dilakukanpenggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 45001 danviiISO 22320 yang djadikan tolak ukur dalam menilai kemampuan dari kontraktor dalammenangani management keadaan daruratPenelitian ini menggunakan desain studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif.Hasil penelitian menyarankan harus di lakukan monitoring yang lebih baik lagi terhadappara kontraktor di lingkungan perusahaan Oil dan Gas agar pelaksanaan managemenemergensi tidak hanya di awal project saja tetapi sepanjang project berlangsung.Beberapa hal yang diperlukan adalah pembuatan risk assessment dengan lebih detail,business impact analisa yang perlu diterapkan dandisarankan agar dapatdipertimbangkan menggantikan CSMS pada bagian Emergency Management denganhasil penelitian ini yang merupakan penggabungan NFPA 1600 edisi 2016, FEMA,ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320Kata kunci:Gawat Darurat, Tanggap Darurat, Manajemen tanggap darurat NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320

---

ABSTRACTNama Paul Mangiring Ganda Parulian Butar ButarProgram Studi Magister Keselamatan dan Kesehatan KerjaJudul Analysis of Emergency Management Construction Contractorat Oil and Gas Company in an Integrated Offshore FacilityPembimbing Prof. Dra. Fatma Lestari, MSi, PhDThe Offshore facility of Oil and Gas Company is generally old, requiring maintenanceand replacement in some fragile and rusty parts. This replacement is done by aconstruction company where one of the risks that is large is the occurrence ofemergency events such as explosions, fires that occur during work is under way.Contractors therefore should have an emergency response system and be wellimplemented to ensure that employers and workers know where to go and understandhow to make sure they are safe when an emergency occurs ISO22320 .For that purpose, the oil and gas company must ensure that the contractor has a goodemergency management system, a good standard is needed to assess whether theemergency management owned by the contracting company is good enough to protectthe manpower, the company 39 s assets. CSMS is a system that is used today to get theappropriate contractor to the needs. But because of the ever increasing activity with ahigher level of risk, CSMS is deemed necessary to change. One of the proposed CSMSchanges is in the Emergency Management section because it involves the company 39 spreparedness in mitigating the danger from starting risk assessment, mitigation torecovery effort until normal returns from manpower, asset and system side. For thatpurpose, the merger of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO45001 and ISO 22320 are used as benchmarks in assessing the ability of contractors inhandling emergency management.Some of the things required are the making of risk assessment in more detail, businessimpact analysis that needs to be applied and it is suggested to consider replacing CSMSin Emergency Management section with the result of this research which is theixincorporation of NFPA 1600 edition 2016, FEMA, ISRS Level 8 process 12, ISO 4500 ,PTK 005 and ISO 22320Keywords Emergency, Emergency Response, Emergency Management, NFPA 1600 edisi 2016,FEMA, ISRS Level 8 proses 12, ISO 4500, PTK 005 dan ISO 22320"

"Proses pemboran migas dalam pelaksanaannya memiliki proses kontrak perjanjian kerja yang akan mempengaruhi kegiatan dari jasa pemboran menjadi pendapatan organisasi. Dalam tulisan ini, penulis melakukan penelitian tentang proses bisnis yang terjadi pada organisasi jasa pengeboran di lini pendapatan, seperti pembuatan dokumen penagihan untuk pekerjaan yang dilakukan. Kami memvalidasi kesetaraan kriteria informasi dengan ahli dalam administrasi jasa pengeboran dengan kriteria informasi dalam administrasi publik. Dijelaskan juga proses bisnis yang terjadi dan perbandingan durasi proses pada standar jasa pemboran dengan proses realisasi juga untuk mengidentifikasi masalah dan menentukan kemungkinan pengembangan proses bisnis dengan BPR. Penelitian ini menghasilkan alternatif proses bisnis yang memiliki perubahan pada area proses bisnis yang berbeda-beda, diantaranya perubahan proses bisnis internal perusahaan, proses bisnis eksternal perusahaan atau proses bisnis pada klien, dan penggabungan antara proses bisnis internal dengan eksternal. Dari alternatif-alternatif tersebut didapatkan proses bisnis To-Be yang lebih efisien yang dihasilkan dari perbandingan alternatif-alternatif tersebut dengan manajemen risiko dan Analytical Hierarchy Process - Technique for Order Preference by similiarity to ideal solution.

---

The oil and gas drilling process in its implementation has a contractual agreement process that will affect the activities of drilling services into organizational income. In this paper, the author conducts research on the business processes that occur in drilling services in the revenue line, such as making billing documents for the work done. We validated the question of information criteria with experts in drilling services administration with information criteria in public administration. It also explained the business processes that occurred and the comparison of the duration of the standard drilling service process with the realization process as well as to identify problems and determine the possibility of developing business processes with BPR. This research produces alternative business processes that have changes in different business processes, including changes to the company's internal business processes, the company's external business processes or business processes to clients, and the merger between internal and external business processes. From these alternatives, a more efficient To-Be business process was obtained resulting from the comparison of these alternatives with risk management and Analytical Hierarchy Process - Technique for Order Preference by similarity to ideal solution"

"

Para pekerja sering kali melakukan perjalanan dinas untuk berbagai tugas yang diberikan oleh perusahaan. Pada proses perjalanan dinas ini, para pekerja membutuhkan approval dari atasan untuk mendapatkan Surat Keterangan Perjalanan Dinas (SKPD) dan approval dari atasan serta review dari tim finance setelah membuat laporan atas biaya yang sudah dikeluarkan untuk dilakukan reimburse oleh perusahaan. Namun, proses approval dan review ini masih membutuhkan waktu yang lama. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk merancang perbaikan proses manajemen perjalanan dinas di perusahaan minyak dan gas bumi dengan pendekatan Rekayasa Proses Bisnis dan System Development Life Cycle untuk mempercepat proses manajemen perjalanan dinas. Rekayasa proses bisnis dilakukan dalam dua tahap, yaitu pembuatan model dan simulasi dari proses bisnis saat ini, dan proses bisnis yang diperbaiki. Penelitian ini menghasilkan tiga skenario perbaikan dengan hasil waktu proses dan biaya investasi awal yang berbeda untuk tiap skenario. Pada tahap selanjutnya, skenario yang dipilih dilakukan perancangan manajemen sistem informasi yang terdiri dari empat tahap, yaitu perancangan database, perancangan sistem, perancangan alur penggunaan sistem, dan perancangan interface.

---

Workers often go on business trips for various tasks assigned by the company. In this official travel process, workers need approval from their superiors to obtain an Official Travel Certificate (SKPD) and approval from their superiors as well as a review from the finance team after making a report on the costs that have been incurred for reimbursement by the company. However, the approval and review process still takes a long time. Thus, this research aims to design improvements to the official travel management process in oil and gas companies using a Business Process Reengineering and System Development Life Cycle approach to speed up the official travel management process. Business process Rengineering is carried out in two stages, namely creating models and simulations of current business processes, and improving business processes. This research produces three improvement scenarios with different processing time results and initial investment costs for each scenario. In the next stage, the selected scenario is designed for information system management which consists of four stages, namely database design, system design, system use flow design, and interface design.

"