Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebebasan adalah kodrat manusia sebagai individu. Namun pajak sebagai kebijakan dari negara tidak relevan dengan kebebasan individu karena sifatnya yang memaksa individu membayar kepada negara yang kemudian juga menimbulkan problem ketidakadilan dalam hubungannya dengan bentuk-bentuk dan tujuan pajak. Robert Nozick memberikan gagasan minimal state sebagai konsep negara yang fungsinya sebatas menjamin kebebasan, keamanan, dan hak-hak individu di dalamnya dengan redistribusi untuk fungsi tersebut dan keadilan distributif via market sebagai landasan supaya keadilan bisa diterapkan. Dengan dua gagasan tersebut keadilan akan signifikan dengan kesejahteraan masyarakat dalam kebebasannya.

---

Freedom is human’s nature as an individual. However, tax as the policy of the state is not relevant to individual freedom because it is forcing people to pay to the state which then also lead to problem of injustice in relation to the forms and tax purposes. Robert Nozick provide a notion about minimal state as the concept of state which limit it function to guarantee freedom, security, and the rights of individuals in it with the redistribution and also a notion about distributive justice via market as a foundation so that justice can be applied. With these two notions, justice will be significant to the welfare of society in freedom."

"Harta bersama adalah harta yang dimiliki oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Apabila pihak suami atau isteri ingin menggunakan harta bersama untuk melakukan perbuatan hukum, maka harus mendapatkan persetujuan kedua belah pihak. Putusnya perkawinan dapat mempengaruhi hak yang dimiliki pihak suami dan isteri, khususnya terhadap harta bersama. Jika sebelum perkawinan kedua pihak bersepakat melakukan perjanjian kawin terkait pemisahan terhadap harta yang akan diperoleh saat perkawinan berlangsung, maka dalam perkawinan mereka tidak terdapat harta bersama. Apabila tidak dibuat perjanjian perkawinan sebelumnya, maka terdapat harta bersama. Pemisahan Harta Bersama harus dibagi pada pihak suami dan pihak isteri secara adil, proporsional serta memperhatikan dan mengikuti ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembagian harta bersama sehingga pembagian harta bersama dapat memenuhi rasa keadilan distributif. Pokok permasalahan Penulis adalah terkait ketentuan hukum dalam pembagian harta bersama yang memenuhi rasa keadilan untuk para pihak yang terlibat berdasarkan Putusan Nomor 1247/Pdt.G/2018/PA.Kds.. Metode penelitian yang Penulis gunakan adalah yuridis normatif. Pengadilan dalam memutus perkara harta bersama hendaknya memperhatikan aspek keadilan distributif di dalam masyarakat, dikarenakan suami dan isteri dalam perkawinan memiliki status dan hak yang sama di mata hukum dan tidak ada pembedaan hak di dalam harta bersama milik suami dan isteri.

---

A shared asset is a property owned by a husband and wife in marriage. If the husband or wife wants to use shared assets for legal actions, then the consent of both parties must be obtained. Then, the dissolution of a marriage can affect the rights of both parties, especially in shared assets owned by both parties, where shared assets must be divided between the husband and wife fairly and by legal provisions governing the distribution of joint assets. If no previous marriage agreement is made, then there are shared assets and must be divided among the husband and wife in a fair and must follow the legal provisions governing the distribution of shared assets, so that the distribution of shared assets can fulfill a sense of distributive justice. The author's main problem is related to legal provisions in the distribution of joint assets that fulfill a sense of justice for the parties involved based on Decision Number 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk.. The research method that the author uses is normative juridical. The distribution of shared assets in marriage must fulfill the aspect of justice. Because husbands and wives in marriage have equal rights in the shared asset."

"Ketidakadilan ekonomi merupakan problem universal yang dihadapi oleh semua sistem kontemporer. Pada skala global , banyak orang menolak kapitalisme tanpa regulasi dan sosialisme ekstrem, serta neoliberalisme yang telah berjasa melahirkan kemisskinan dan pemiskinan struktural dalam jumlah masif."

"Sebuah pemikiran mengenai kepemilikan atas diri sendiri, atau sebuah terminologi yang sering digunakan yaitu Self-Ownership merupakan sebuah konsep yang dapat dilacak secara historis. Sebuah pemikiran konseptual mengenai kepemilikan atas diri sendiri merupakan sebuah konsep yang seringkali dikaitkan dengan sebuah konsep keadilan. Hal ini, mengundang sebuah pertanyaan yang mendasar mengenai justifikasi epistemologis dari sebuah akar konseptual konsep Self-Ownership dan identifikasi epistemologis tersebut adalah konsep imperatif kategoris Immanuel Kant dengan segenap konsep pendukungnya.

---

A thought of Self-Ownership, or a frequently used terminology of Self-Ownership is a historically traceable concept. A conceptual concept of Self-Ownership is a concept often associated with a concept of justice. This invites a fundamental question of the epistemological justification of a conceptual root of the concept of Self-Ownership and the epistemology identification of it is the concept of Immanuel Kant Imperative Category and its whole supporting concept."

"Pikiran tentang kepemilikan diri, atau a Terminologi yang sering digunakan yaitu Self-Ownership adalah a konsep yang dapat dilacak secara historis. Sebuah pemikiran konseptual tentang Kepemilikan diri adalah konsep yang sering dikaitkan dengan konsep keadilan. Ini, mengundang pertanyaan bahwa fundamental untuk pembenaran epistemologis dari konsep akar konseptual Kepemilikan diri dan identifikasi epistemologis semacam itu adalah konsep yang sangat penting Kategorisasi Immanuel Kant dengan segala konsep pendukungnya.Thoughts of self-ownership, or a frequently used terminology i.e. Self-Ownership is a concept that can be traced historically. A conceptual thought about Self-ownership is a concept that is often associated with the concept of justice. This, begs the question that fundamental to the epistemological justification of the conceptual root concept Self-ownership and such epistemological identification are very important concepts Immanuel Kant's Categorization with all its supporting concepts."

"Dalam setiap interaksi antar kelompok, selalu terdapat kecenderungan munculnya konflik. Hal ini disebabkan oleh adanya cara berpikir ingroup-outgroup yang menyebabkan prasangka antar kelompok. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah bias prasangka berperan terhadap perilaku keadilan distributif dalam konteks ingroup-outgroup. Penelitian ini melibatkan 202 mahasiswa dari beberapa Fakultas dilingkungan Universitas Indonesia. Data penelitian diperoleh melalui jawaban pada kuesioner yang menggunakan skala perilaku keadilan distributif yang disusun oleh peneliti dan skala prasangka yang diadaptasi dari Modern Racism Scale. Untuk memancing respon subjek terhadap perilaku keadilan distributif, digunakan vignette story dalam situasi ingroup-outgroup. Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dengan perhitungan anova dan korelasi product moment. Analisis data menunjukkan terdapat bias ingroup-outgroup dalam ketiga jenis kelompok agama, suku, dan gender. Namun bias kelompok agama secara signifikan lebih kuat dibanding bias kelompok suku dan gender."

"Kesepakatan tentang prinsip keadilan dibutuhkan untuk mengatasi konflik klaim antar manusia. Robert Nozick menawarkan suatu prinsip keadilan untuk memenuhi kebutuhan itu. Prinsip itu mendistribusikan hak-hak absolut kepada setiap manusia yang menjamin kebebasan mereka. Alasan yang diberikan Nozick bagi prinsip keadilannya adalah bahwa prinsip itu konsisten dengan suatu konsep moral, yaitu moral Kantian atau kepemilikan-diri. Akan tetapi, alasan semacam itu masih belumlah cukup untuk memperoleh legitimasi kontraktarian di dalam konteks sosial kontemporer yang dicirikan oleh pluralitas konsep moral. Legitimasi kontraktarian diperoleh suatu prinsip keadilan ketika ia dapat disandarkan pada premis yang masuk akal bagi setiap orang, sehingga prinsip itu pun terbuka untuk disepakati siapa saja. Dalam situasi yang plural, premis itu adalah fairness. Keberhasilan mendemontrasikan suatu prinsip keadilan sebagai prinsip yang fair identik dengan kesuksesan konstruksi legitimasi kontraktarian dalam konteks pluralitas. Teorisasi John Rawls tentang posisi asli menjadi sarana pembuktian fairness yang paling menjanjiikan di antara alat-alat lainnya. Oleh karena itu, kemampuan membuktikan kemenangan prinsip kesilan Nozick dari para prinsip kompetitornya di dalam posisi asli akan menentukan perolehan legitimasi kontraktarian baginya"

"Ketatnya persaingan di industri garmen telah mengakibatkan tingginya permintaan produksi kepada negara-negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat menyediakan tenaga kerja dengan upah yang rendah dan peraturan yang fleksibel, untuk mengurangi biaya produksi. Pekerja garmen Indonesia yang didominasi oleh pekerja wanita seringkali menghadapi ketidakadilan dalam hal promosi dan pembagian kerja, serta kurangnya dukungan sosial dengan dibatasinya pergerakan serikat pekerja. Kedua hal tersebut dapat mengakibatkan kelelahan emosional dan sikap menarik diri dari organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari dukungan sosial dan keadilan distributif terhadap sikap menarik diri dengan kelelahan emosional sebagai mediasi menggunakan metode Structural Equation Modeling SEM. Data penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara dengan pertanyaan tertutup terhadap 491 pekerja wanita di pabrik-pabrik garmen Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan sosial dan keadilan distributif terbukti memiliki pengaruh tidak langsung terhadap sikap menarik diri melalui kelelahan emosional, namun dukungan sosial tidak terbukti memiliki pengaruh langsung terhadap sikap menarik diri. Hasil-hasil tersebut dibahas lebih jauh dalam penelitian ini.

---

Intense competition in the garment industry has resulted in high production demand for developing countries such as Indonesia, which can provide workers with low wages and flexible regulations, to reduce production costs. Indonesian garment workers, dominated by women workers, often face injustice in terms of promotion and task assignment, and lack of social support with the limitation of union movement. Both of these can be related to emotional exhaustion and organizational withdrawal cognitions. This study aims to determine the effect of social support and distributive justice on withdrawal cognitions with emotional exhaustion as a mediation using Structural Equation Modeling SEM method. The research data was obtained by interviewing 491 female workers in Indonesian garment factories based on closed questions. The results showed that social support and distributive justice have an indirect effect on withdrawal cognitions through emotional exhaustion, but social support is not proven to have a direct effect on withdrawal cognitions. These results are discussed further in this study."