Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sesuai dengan panduan Tata Kelola Pemerintahan yang baik menurut Bappenas 2007 setiap badan publik harus berusaha menerapkan semua asas dan indikator GPG untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada semua pemangku kepentingan dan mencapai visi misi dan tujuannya Selain itu setiap Badan Publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 7 ayat 3 wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga layanan informasi dapat memberikan akses dengan mudah Pengadilan Pajak sebagai sebuah badan publik juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kedua amanat tersebut Penelitian dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan Tata Kelola Pemerintahan dan keterbukaan informasi publik dalam rangka mendukung asas transparansi di Pengadilan Pajak Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan memanfaatkan data primer wawancara dan data sekunder Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadilan Pajak sudah melaksanakan semua asas dan indikator Tata Kelola Pemerintahan yang baik Ada beberapa kelemahan yang penulis temukan di antaranya kurangnya sosialisasi dan publikasi luas tentang Pengadilan Pajak serta kurang optimalnya sarana pengaduan

---

Each public institution has to implement good public governance Bappenas 2007 and be transparent and disclose all of it rsquo s activities and results outcomes of its activities as mandated by Law Number 14 of 2008 concerning public disclosure It shall establish and develop information and documentation systems for managing public information properly and efficiently Tax Court as a public institution has the same obligation The study was conducted in order to analize how the implementation of Good Public Governance in Tax Court institution The study uses the qualitative method by analyzing primari data results of inteview and secondary data from various resources The research concluded that The Tax Court institution has implemented all the GPG priciple indicator established by Bappenas 2007 well We found some weaknessed such as the socialization activity that have to be improved and increased in order for the society to know well The Tax Court its functions its procedures and its activity;"

"Kegiatan alih media arsip dilakukan sebagai upaya penyelamatan fisik arsip serta guna kemudahan dalam proses temu kembali arsip. Tujuan dari penelitian untuk memberikan gambaran proses pelaksanaan alih media arsip di Sekretariat Pengadilan Pajak Kemenkeu RI. Permasalahan dapat terjadi apabila ruang penyimpanan tidak memadai yang mengakibatkan terjadinya penumpukan arsip dan menyebabkan kesulitan dalam temu kembali serta arsip rentan terhadap kerusakan sehingga dilakukan alih media. Oleh karena itu, pertanyaan penelitian mengacu pada bagaimana proses pelaksanaan alih media arsip di Subbag Dokyur SetPP Kemenkeu RI untuk mengurangi pemanfaatan ruang, temu kembali, dan penyelamatan fisik arsip. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukan bahwa alih media arsip di Subbag Dokyur tidak dilihat sebagai strategi pemanfaatan ruang dan dalam proses pelaksanaannya sudah sesuai dengan pedoman namun disesuaikan dengan keperluan organisasi. Proses pelaksanaan sudah berjalan dengan baik, namun terdapat kendala yang dihadapi berupa sistem penyimpanan yang memerlukan jaringan telekomunikasi.

---

Digitization of archive are carried out as an effort to save the physical archives and to facilitate the process of retrieving archives. The purpose of this study is to provide an overview of the process of implementing digitization of archive at the Secretariat of the Indonesian Ministry of Finance's Tax Court. Problems can occur if the storage space is inadequate which results in the accumulation of archives and causes difficulties in retrieval and archives are vulnerable to damage so that media transfer is carried out. Therefore, the research question refers to how the process of implementing digitization of archive in the Indonesian Ministry of Finance's SetPP Dokyur Subdivision reduces space utilization, retrieval, and physical preservation of archives. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out using interview techniques and literature review. The results of the study show that digitization of archive in the Dokyur Subdivision is not seen as a space utilization strategy and in the implementation process it is in accordance with the guidelines but adapted to the needs of the organization. The implementation process has been going well, but there are obstacles encountered in the form of a storage system that requires a telecommunication network."

"Kementerian Keuangan RI di dalamnya memiliki instansi yang bernama Sekretariat Pengadilan Pajak (SetPP) yang bertugas memberikan layanan pengadilan profesional untuk menegakkan hukum dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dari kegiatan pengadilan tersebut tentunya menghasilkan berkas arsip yang dapat digunakan kembali di kemudian hari. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengimplementasian dari proses pemberkasan putusan pengadilan pajak di Sekretariat Pengadilan Pajak serta menelaah kendala yang dihadapi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ruang penyimpanan yang tidak sesuai prosedur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh untuk penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa berkas putusan berupa arsip dinamis aktif diterima dan diciptakan melalui bagian umum kemudian diolah dan disimpan oleh bidang Administrasi Peninjauan Kembali dan Dokumentasi (APKD). Sistem pemberkasan arsip di setiap instansi memiliki sistem yang berbeda-beda, di Sekretariat Pengadilan Pajak arsip diberkaskan dengan metode kronologis dan sudah sesuai dengan prosedur, yakni melalui proses pemeriksaan, pengindeksan, pemberian kode, penyortiran, pelabelan, dan penyimpanan. Tempat penyimpanan fisik berkas putusan termasuk ke dalam jenis kombinasi dari sentralisasi dan desentralisasi. Untuk peralatan dan perlengkapan untuk menyimpan arsip sudah lengkap, serta sumber daya manusia yang ada bekerja dengan profesional.

---

The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia has an agency called the Tax Court Secretariat which is tasked with providing professional court services to uphold law and justice in accordance with the laws and regulations in the field of taxation. The court activities certainly produce archive files that can be reused in the future. This research aims to understand and analyze the implementation of the tax court decision filing process at the Tax Court Secretariat and examine the obstacles faced. The formulation of the problem in this study is the storage space that is not in accordance with the procedure. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. The data obtained for this research comes from primary data and secondary data. The results of this study show that decision files in the form of active dynamic archives are received and created through the general section then processed and stored by the field of Administrative Review and Documentation (APKD). The archive filing system in each agency has a different system, at the Tax Court Secretariat the archives are filed using the chronological method and are in accordance with the procedure, namely through the process of inspection, indexing, coding, sorting, labeling, and storage. The physical storage of decision files is included in the combination of centralization and decentralization. The equipment and supplies for storing archives are complete, and the existing human resources work professionally."

"Penyelesaian sengketa pajak tidak terlepas dari permasalahan. Keberadaan Pengadilan Pajak saat ini menjadi sorotan publik karena adanya pegawai yang korupsi, penyelesaian sengketa pajak yang lama, dan penumpukan kasus. Peran pengawasan menjadi penting agar Pengadilan Pajak bekerja sesuai dengan ketentuannya. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Pajak dalam mekanisme penyelesaian banding.Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif positivis, di mana data dan informasi dalam penelitian ini diperoleh melalui studi lapangan dengan wawancara mendalam berbagai pihak yang terkait dan studi kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitik dan teknik analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif.Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa pengawasan belum baik dalam mekanisme penyelesaian banding di Pengadilan Pajak ditinjau dari teori pengawasan Robbins dan Coulter.

---

Completion of tax disputes can not be separated from the problem. The existence of the tax court in Indonesia becomes the public spotlight today because of the corrupt officials, the long tax dispute completion, and the accumulating cases. Controlling is important in the tax court in order to accordance with objectives and standards. Focus of this study purposes determine the controlling carried out by the tax court in an appeal mechanism to resolve.

This research uses a positivist quantitative research approach which the data in the study is obtained through depth interview of stakeholders and literature study. Type of research in this study is descriptive-analytic and method of data analysis is qualitative.

The result of this study is not good tax court controlling in completing the appeal mechanism based on the theory of controlling Robbins and Coulter."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemanfaatan Kring Pajak 500200 sebagai sarana bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean goverment) dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik (good public governance) dengan dukungan dan partisipasi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kring Pajak 500200 mampu memberikan kontribusi bagi Direktorat Jenderal Pajak dengan menyediakan saluran bagi partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturan, peningkatan pelayanan dan clean goverment. Kring Pajak 500200 juga merupakan perwujudan responsiveness Direktorat Jenderal Pajak dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi perpajakan dan menyampaikan pengaduan. Beberapa saran yang diajukan penulis adalah menjalankan fungsi pemberian informasi aktif, menciptakan saluran formal partispasi masyarakat, sosialisasi Kring Pajak 500200, segragasi kewenangan AR dan Kring Pajak 500200.

---

Kring Pajak 500200, good public governance,Objective of these study is to discover facts of usefulness of Kring Pajak 500200 as a tool of Directorate General of Taxes inorder to imply clean goverment and good public governance with public support and paricipation. The result show that Kring Pajak 500200 is able to giving line to participate in regulation forming, increasing service level, and clean government. Kring Pajak 500200 also a responsviness of Directorate General of Taxes's to public needs of taxation information and complaint center. Some inputs to Kring Pajak 500200 are run information delivery actively, create formal line to Tax Regulation Directorate, beter socialization of Kring Pajak 500200, segregation authority between AR and Kring Pajak 500200."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai persepsi masyarakat yang muncul setelahmerebaknya kasus Gayus Tambunan mengenai transparansi proses persidangan diPengadilan Pajak, dan sejauh mana masyarakat bisa mengakses informasiinformasiyang berkaitan dengan Pengadilan Pajak, apabila dikaitkan dengandengan prinsip keterbukaan informasi publik. Tujuan penelitian ini adalah untukmengkaji apakah penerapan asas sidang terbuka untuk umum di Pengadilan Pajaksudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Disamping itu,penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara prinsipketerbukaan informasi publik dan prinsip melindungi kerahasian data WajibPajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sidang di Pengadilan Pajakmemang terbuka untuk umum sebagaimana disyaratkan oleh perundangundangan,dan sehubungan dengan prinsip keterbukaan informasi publik,Pengadilan Pajak sudah berusaha menyesuaikan diri dengan kewajiban mengenaiketerbukaan informasi publik.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the public perception regarding the transparency ofproceedings in the Tax Court, which emerged after the outbreak of GayusTambunan’s case, and the extent to which the public can access informationrelating to the Tax Court, when linked with the principles of public disclosure.The purpose of this study was to examine whether the application of the principleof public trial in the Tax Court was in accordance with the provisions of theapplicable legislation. In addition, this study also aims to assess the fit betweenthe principle of public disclosure and the principle of confidentiality of taxpayerdata. Results of this study indicate that the trial in the Tax Court is open to thepublic as required by law, and in relation to the principle of public disclosure, theTax Court has been trying to adjust to the obligations regarding the disclosure ofpublic information."

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak (impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

---

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state. Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a qualitative approach."

"Sejak sekitar 20 tahun pendiriannya, Mahkamah Konstitusi (MK) tercatat sudah beberapa kali mengubah pendiriannya ketika menilai kedudukan hukum pembayar pajak (tax- payer). Hal tersebut disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya ialah tidak adanya indikator yang tegas ketika menilai dalil tax-payer. Kondisi tersebut ditambah dengan berubahnya komposisi majelis hakim yang berpengaruh pula terhadap konfigurasi penilaian MK. Selain itu, ketika menilai suatu perkara sering kali terjadi campur baur penalaran antara kedudukan hukum dan pokok perkara. Untuk menilai hal tersebut, tidak dapat terlepas dari latar belakang dan nuansa kebatinan ketika MK mengadili suatu perkara. Di awal berdirinya MK, kecenderungan yang terjadi ialah MK membuka seluas mungkin kedudukan hukum tanpa terkecuali tax-payer untuk mengajukan perkara baik pengujian formil maupun pengujian materil. Alasan yang melatarbelakangi hal tersebut ialah adanya motif untuk memperluas kewenangan yang dimiliki oleh MK dalam melakukan pengujian undang-undang. Dalam periode selanjutnya, MK cenderung membatasi pemberian kedudukan hukum tax-payer dengan cara memperketat persyaratan yakni hanya dapat diberlakukan pada undang-undang yang berkaitan langsung dengan keuangan negara, perpajakan, ataupun APBN. Bahkan, di rentang 2019-2022 MK cenderung tidak menilai dalil tax-payer selama terdapat dalil lain yang dapat dijadikan sebagai pintu masuk pemberian kedudukan hukum. Bangun argumentasi MK ialah dalil tax payer yang terlalu general sehingga tidak terdapat kerugian spesifik yang diderita oleh pemohon. Penelitian ini akan menguraikan pola dan latar belakang kasus per kasus terhadap penilaian dalil tax-payer oleh MK. Pendekatan yang digunakan ialah doktrinal, dengan menganalisis sekitar 50 putusan MK yang terdapat dalil tax-payer dalam pertimbangan hukum pada putusan MK sejak 2003-2023. Kemudian, penulis mencari keterkaitannya dan dianalisis dengan menggunakan perspektif hak konstitusional sebagaimana yang telah menjadi pendirian MK dalam menilai pemberian kedudukan hukum. Penelitian ini menawarkan konstruksi baru penilaian terhadap dalil tax payer dengan adanya tiga syarat yang harus dibuktikan yakni undang-undang yang diujikan apakah berkaitan dengan statusnya sebagai tax-payer, adanya kerugian yang diderita dengan statusnya sebaagai tax-payer dengan keberlakuan undang-undang tersebut, dan apakah dalil tax-payer merupakan dalil satu-satunya untuk memulihkan kerugian yang ditempuh melalui jalan yudisial.

---

Since its establishment about 20 years ago, the Constitutional Court (MK) has changed its stance several times when assessing the legal standing of tax-payers. This is due to several reasons, one of which is the absence of strict indicators when assessing tax-payer arguments. This condition is coupled with the changing composition of the panel of judges which also affects the configuration of the Court's judgment. In addition, when assessing a case, there is often a mix-up of reasoning between the legal standing and the subject matter. To assess this, it cannot be separated from the background and nuances when the Constitutional Court hears a case. At the beginning of the establishment of the Constitutional Court, the tendency that occurred was that the Constitutional Court opened the widest possible legal standing without exception for tax-payers to file cases both formal and material testing. The reason behind this is the motive to expand the authority possessed by the Constitutional Court in examining laws. In the next period, the Constitutional Court tended to limit the granting of tax-payer legal standing by tightening the requirements, which could only be applied to laws directly related to state finances, taxation, or the state budget. In fact, in 2019-2022, the Court tends not to assess the tax- payer's argument as long as there are other arguments that can be used as an entry point for granting legal standing. The Constitutional Court's argument is that the tax-payer argument is too general so that there is no specific loss suffered by the applicant. This research will describe the pattern and background of case-by-case assessment of the tax- payer argument by the Constitutional Court. The approach used is doctrinal, by analyzing around 50 Constitutional Court decisions that contain tax-payer arguments in legal considerations in Constitutional Court decisions from 2003-2023. Then, the author looks for the connection and analyzes it using the perspective of constitutional rights as has become the Constitutional Court's stance in assessing the granting of legal standing. This research offers a new construction of the assessment of the tax payer's argument with the existence of three conditions that must be proven, namely the law being tested whether it is related to his status as a tax-payer, the existence of losses suffered by his status as a tax-payer with the enactment of the law, and whether the tax-payer's argument is the only argument to recover losses through judicial channels."

"Good governance perlu diimplementasikan tidak hanya di sektor privat, namun juga sektor publik. Sebagai wujud dari implementasi Good Public Governance (GPG), Kementerian Keuangan telah mengikatkan diri pada perjanjian internasional di bidang perpajakan terkait Automatic Exchange of Information (AEOI). Dengan adanya kebijakan AEOI, Kementerian Keuangan dapat memperoleh akses yang luas untuk mengumpulkan informasi keuangan bagi kepentingan perpajakan demi penguatan basis data perpajakan sehingga dapat memenuhi kebutuhan penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan AEOI di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman OECD dan menganalisis pelaksanaan kebijakan AEOI sebagai upaya implementasi GPG di Kementerian Keuangan berdasarkan pedoman Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Dalam kaitannya dengan implementasi GPG, penulis menggunakan pedoman yang dibuat oleh KNKG sebagai acuan. Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder seperti peraturan-peraturan, laporan dan dokumen terkait AEOI. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Kementerian Keuangan telah menerapkan AEOI sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh OECD. Implementasi AEOI di Kementerian Keuangan juga telah selaras dengan nilai-nilai GPG menurut pedoman KNKG.

---

Good governance needs to be implemented not only in the private sector, but also in the public sector. As a manifestation of the implementation of Good Public Governance (GPG), the Ministry of Finance has committed itself to international agreements in the field of taxation related to Automatic Exchange of Information (AEOI). With the AEOI policy, the Ministry of Finance can gain broad access to collect financial information for tax purposes in order to strengthen the tax database so that it can meet the needs of tax revenues. This study aims to analyze the AEOI policy in the Ministry of Finance based on the OECD guidelines and analyze the implementation of the AEOI policy as an effort to implement GPG in the Ministry of Finance based on the Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) guidelines. In relation to the implementation of the GPG, the authors use the guidelines made by the KNKG as a reference. The data used are primary data obtained through interviews and secondary data such as regulations and reports related to AEOI. This study concludes that the Ministry of Finance has implemented AEOI according to the guidelines set by the OECD. The implementation of AEOI at the Ministry of Finance is also aligned with GPG values according to the KNKG guidelines."