Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang isu kritis akuntansi pada pendapatan dan beban terkait perubahan PSAK 36 (revisi 2011) akuntansi kontrak asuransi jiwa dan penerapan PSAK 62 kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa yang diadopsi secara keseluruhan dari International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract terhadap pendapatan dan beban yang disajikan oleh perusahaan asuransi jiwa. Hal menarik dari pendapatan dan beban asuransi adalah bahwa kontrak asuransi dibagi menjadi kontrak asuransi jangka pendek yang harus diakui secara proporsional dan kontrak asuransi jangka panjang diakui sebagai pendapatan pada saat jatuh tempo. Setiap pendapatan yang didapatkan oleh perusahaan harus dibuat cadangan yang dinilai dengan menggunakan penilaian tertentu (dulu net premium valuation) yang dilakukan oleh aktuaria. Dengan diterapkannya PSAK 62 yang mensyaratkan metode penilaian tertentu (gross premium valuation) memberikan dampak ekonomis pada setiap perusahaan asuransi jiwa di Indonesia.

---

This report discusses the critical accounting issues on the changes in PSAK 36 (Revised 2011) Accounting for Life Insurance Contract and the Implementation of PSAK 62 Insurance Contracts which adopted the International Financial Reporting Standard (IFRS) 4: Insurance Contract on revenues and expenses that presented by life insurance companies. The Interesting part from the revenues and expenses of insurance that an insurance contract consists of short - term insurance contracts that must be recognized in a proportional manner and long - term insurance contracts must be recognized as revenue when mature. Every income earned by the company must be made a provision which assesed a particular valuation (formerly, net premium valuation) conducted by the actuary. Along with the implementation of PSAK 62 which requires another particular valuation method (gross premium valuation) that affects economic impact on any life insurance companies in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak dari penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 28 : Akuntansi Kontrak Asuransi Kerugian dan PSAK No 62 : Kontrak Asuransi sebagai akibat dari harmonisasi terhadap IFRS 4 pada Perusahaan Asuransi Kerugian. Beberapa isu akuntansi dan isu audit bermunculan seiring dengan adanya perubahan standar mengakibatkan dampak terhadap segi akuntansi dan audit. Akibatnya sebagian besar perusahaan asuransi kerugian harus dapat menyikapi dengan adanya standar baru tersebut, peningkatan biaya operasi, naik turunnya RBC perusahaan dan munculnya beberapa keraguan atas perlakuan akuntansi. Dari sisi audit, auditor juga harus menyikapi perubahan tersebut yang berpengaruh terhadap keberlanjutan industri asuransi di masa depan (going concern) akibat penurunan RBC perusahaan. Namun, perubahan standar ini tidak semata-mata merugikan perusahaan asuransi kerugian, tetapi menjadi salah satu langkah dalam mensukseskan tujuan dalam menyeragamkan perlakuan standar secara internasional.

---

This study discusses the impact of the implementation of Statement of Financial Accounting Standard (PSAK) No. 28: Accounting for Insurance Contracts and PSAK No. 62: Contract Insurance as a result of the harmonization of IFRS 4 on Insurance Companies. Some of the accounting and auditing issues popping up in line with the standards resulted in changes to the terms of the impact of accounting and auditing. As a result, most insurance companies should be able to respond to the new standards, the increase in operating costs, rise and fall of RBC companies and the emergence of some doubts about the accounting treatment. Of the audit, the auditor must also address the changes that affect the sustainability of the insurance industry in the future (going concern) due to decreased RBC company. However, this standard changes not only detrimental to the insurance company, but to be one step in the success of the treatment goals in a uniform international standard."

"Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan adopsi dari IFRS 17: Insurance Contract, yang akan diterapkan mulai 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa kesiapan Perusahaan Asuransi Kerugian X dan Perusahaan Asuransi Jiwa Y dalam penerapannya, meliputi pelaporan keuangan sampai dengan kesesuaian peraturan di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan pelaku industri asuransi melakukan persiapan pelaksanaan Parallel Run Implementasi PSAK 74 : Kontrak Asuransi yang merupakan salah satu target output Triwulan I Tahun 2024. Metodologi penelitian  ini kualitatif, dimana datanya diperoleh dari data primer (wawancara, dokumen dan materi sharing Perusahaan Asosiasi Asuransi) dan sekunder (website Perusahaan X dan Y). Dari hasil penelitian, penerapan membutuhkan sumber daya manusia dan sistem yang baik serta dana yang memadai. Selain itu Direksi berperan sangat penting dalam prosesnya, sebagai pertanggungjawaban ke pemegang saham. Simulasi dampak dari penerapan PSAK 74: Kontrak Asuransi masih terus dievaluasi oleh manajemen melalui aktuaris Perusahaan.

---

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued PSAK 74: Insurance Contract which is an adoption of IFRS 17: Insurance Contract, which will be applied starting January 1, 2025. This study aims to determine and analyze the readiness of Loss Insurance Company X and Life Insurance Company Y in its application, covering financial reporting to regulatory compliance in Indonesia. The Financial Services Authority requires insurance industry players to prepare for the implementation of the Parallel Run Implementation of PSAK 74: Insurance Contracts, which is one of the output targets for the first quarter of 2024. This research methodology is qualitative, where the data is obtained from primary data (interviews, documents and sharing materials of Insurance Association Companies) and secondary (Company X and Y websites). From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. From the results of the research, the application requires good human resources and systems as well as adequate funds. In addition, the Board of Directors plays a very important role in the process, as an accountability to shareholders. Simulation of the impact of the implementation of PSAK 74: Insurance Contracts are still being evaluated by management through the Company's actuaries."

"Laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi mapping transisi saldo awal laporan posisi keuangan PT XYZ oleh Konsultan ABC untuk persiapan implementasi PSAK 117: Kontrak Asuransi. Proses yang dilakukan oleh Konsultan ABC terdiri atas permintaan data dan pengolahan data menggunakan Microsoft Excel. Hasilnya akan dibandingkan dengan hasil perhitungan CARE yang merupakan sistem yang digunakan oleh PT XYZ. Perbedaan hasil tersebut akan disampaikan kepada PT XYZ sebagai bahan pertimbangan pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Evaluasi mengacu pada literature pengolahan data dan PSAK 117. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa proses mapping transisi saldo awal yang dilakukan oleh Konsultan ABC telah sesuai dengan literature dan standar yang berlaku.

---

This internship report aims to evaluate the opening balance transition mapping of PT XYZ’s statement of financial position by ABC Consultants in preparation for the implementation of PSAK 117. The process carried out by ABC Consultant consists of data requests and data processing using Excel. The results will be compared with the results of the CARE calculation which is a system used by PT XYZ. The difference in results will be reported to PT XYZ as a consideration for reporting to the OJK. The evaluation refers to data processing literature and PSAK 117. The evaluation results show that the opening balance transition mapping process conducted by Consultant ABC complies with applicable literature and standards."

"Risk Based Capital (RBC) merupakan ukuran tingkat kesehatan perusahaan asuransi. Seiring dengan diberlakukannya standar akutansi kontrak asuransi yang baru, IFRS 17, pada tahun 2025, perusahaan asuransi diharapkan untuk menyesuaikan prosedur pelaporan mereka. Penerapan IFRS 17 akan mempengaruhi pencatatan dan pelaporan kontrak asurans, yang secara tidak langsung dapat berdampak pada perhitungan RBC. Artikel ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak penerapan standar baru ini pada perubahan liabilitas kontrak asuransi pada perusahaan asuransi jiwa dan bagaimana dampaknya pada rasio solvabilitas. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus pada suatu perusahaan asuransi jiwa besar di Indonesia. Objek penelitian meliputi produk tradisional, asuransi kesehatan dan unit link. Hasil studi kasus kemudian divalidasi dengan wawancara pada kepala aktuaria atau akuntansi lima perusahaan asuransi jiwa lainnya. Temuan kami menunjukkan liabilitas kontrak asuransi tradisional lebih besar, sebaliknya liabilitas dari produk unit link lebih kecil dari sebelumnya, namum pada asuransi kesehatan jangka pendek tidak signifikan berubah sehingga dapat diabaikan. Perubahan pada liabilitas kontrak asuransi lebih besar dibandingkan sebelumnya, sedangkan pada liabilitas kontrak asuransi unit link lebih kecil. Perubahan liabilitas kontrak asuransi ini akan berdampak pada pencapaian RBC walaupun standar ini tidak mengubah risiko bisnis perusahaan asuransi. Kami merekomendasikan regulator untuk menyesuaiankan perhitungan RBC. Tujuan penyesuaian untuk memastikan laporan keuangan memberikan gambaran yang benar dan adil mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan persyaratan solvabilitas secara akurat mencerminkan risiko dan posisi keuangan perusahaan asuransi.

---

Risk Based Capital (RBC) is a measure of the health of an insurance company. As the new insurance contract accounting standard, IFRS 17, comes into effect in 2025, insurance companies are expected to adjust their reporting procedures. The implementation of IFRS 17 will affect the recording and reporting of insurance contracts, which may indirectly impact the calculation of RBC. This article aims to evaluate the impact of the implementation of this new standard on changes in insurance contract liabilities in life insurance companies and how it impacts the solvency ratio. The research method used is a case study of a large life insurance company in Indonesia. The research object includes traditional products, health insurance and unit link. The results of the case study were then validated by interviewing the heads of actuarial or accounting of five other life insurance companies. Our findings show that the liabilities of traditional insurance contracts are larger, while the liabilities of unit-linked products are smaller than before, but the short-term health insurance has not significantly changed so it can be ignored. The changes in insurance contract liabilities are larger than before, while those in unit-linked insurance contract liabilities are smaller. These changes in insurance contract liabilities will have an impact on the achievement of RBC even though this standard does not change the business risk of insurance companies. We recommend the regulator to adjust the RBC calculation. The purpose of the adjustment is to ensure that the financial statements provide a true and fair picture of the financial health of insurance companies and solvency requirements accurately reflect the risks and financial position of insurance companies."

"Salah satu komponen kritis dalam PSAK 74 yaitu Margin Jasa Kontraktual / Contractual Service Margin (CSM). Kompleksitas dalam pengimplementasian konsep CSM menjadi tantangan bagi perusahaan asuransi sehingga analisis kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 perlu dilakukan untuk menganalisis lebih lanjut mengenai kesiapan pengakuan dan pengukuran CSM dalam implementasi PSAK 74 pada perusahaan asuransi kerugian PT X yang merupakan salah satu perusahaan asuransi dan penjaminan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesiapan PT X dalam pengakuan dan pengukuran CSM sesuai dengan PSAK 74 serta menganalisis apa saja isu signifikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan teknik tringulasi serta instrumen penelitian berupa wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT X telah membuat roadmap dalam proses persiapan implementasi PSAK 74 yang terdiri atas lima fase. Selain itu, kesiapan dalam pengakuan dan pengukuran CSM yang terdiri atas kesiapan data dan sistem TI, kesiapan sumber daya manusia serta kesiapan prosedur dan simulasi dalam pengakuan dan pengukuran CSM telah dilakukan oleh PT X namun secara umum belum maksimal. Adapun terdapat enam isu signifikan yang harus diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran CSM pada PT X yaitu profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan, sumber daya manusia (akuntan, aktuaris, dan tenaga IT support), kompleksitas data saat dan setelah masa transisi, CSM Engine, pajak penghasilan pada masa transisi, dan penentuan tingkat diskonto.

---

One of the critical components in PSAK 74 is the Contractual Service Margin (CSM). The complexity in implementing the CSM concept is a challenge for insurance companies so that an analysis of the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 needs to be carried out to further analyze the readiness of recognition and measurement of CSM in the implementation of PSAK 74 in the loss insurance company PT X which is one of the insurance and guarantee companies in Indonesia. This study aims to evaluate the readiness of PT X in the recognition and measurement of CSM in accordance with PSAK 74 and analyze what are the significant issues in the recognition and measurement of CSM at PT X. This research was conducted with a qualitative method through a case study with tringulation techniques and research instruments in the form of semi-structured interviews and documentation. The results showed that PT X has created a roadmap in preparation process to implement PSAK 74 which consist of five phases. In addition, readiness in the recognition and measurement of CSM consisting of data and IT system readiness, human resource readiness, and procedure and simulation readiness in the recognition and measurement of CSM has been carried out by PT X but in general has not been maximized. There are six significant issues that must be considered in the recognition and measurement of CSM at PT X, namely profitability and sustainability of the company, human resources (accountants, actuaries, and IT support), data complexity during and after the transition period, CSM Engine, income tax during the transition period, and determination of the discount rate."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang.

---

The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality."

"IFRS 17 merupakan standar internasional pertama akuntansi kontrak asuransi, berlaku efektif tanggal 1 Januari 2023. IFRS 17 fokus pada proses pengukuran dan penyajian kontrak asuransi dalam laporan keuangan.Di Indonesia, IFRS 17 seluruhnya diadopsi dalam PSAK No.74 yang akan berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penerapan dini PSAK No.74 diperkenankan bagi entitas yang sudah menerapkan IFRS 9. IFRS 17 berlaku untuk semua entitas yang mengeluarkan kontrak asuransi termasuk asuransi sosial. Program asuransi sosial di Indonesia diselenggarakan melalui SJSN, dikoordinasi oleh DJSN dan dilaksanakan melalui BPJS. Sedangkan DJS merupakan iuran yang diperoleh dari Pemerintah, peserta, dan pemberi kerja beserta hasil pengembangannya yang dikumpulkan melalui BPJS. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesiapan Badan Pengelola Asuransi Sosial X dalam menerapkan PSAK No.74, mengidentifikasi isu kritis akuntansi pada saat menerapkan PSAK No.74 pada Program Asuransi Sosial X, serta dampak penerapan PSAK No.74 terhadap laporan keuangan Program Asuransi Sosial X. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif melalui studi kasus dengan menggunakan teknik triangulasi untuk menganalisis instrumen penelitian berupa dokumentasi, wawancara semi terstruktur serta observasi. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Badan Pengelola Asuransi Sosial X belum selesai membuat position paper terkait persiapan awal penerapan PSAK No.74. penentuan asumsi dan model pengukuran yang sesuai dalam melakukan perhitungan CSM menjadi isu kritis akuntansi yang dihadapi Badan Pengelola Asuransi Sosial X pada saat menerapkan PSAK No.74, sedangkan laporan keuangan Program Asuransi Sosial X tidak akan mengalami perubahan kecuali modifikasi di beberapa akun terkait penerapan PSAK No. 74.

---

IFRS 17 is the first international standard for accounting for insurance contracts, effective January 1, 2023. IFRS 17 focuses on the process of measuring and presenting insurance contracts in financial statements. In Indonesia, IFRS 17 is entirely adopted in PSAK No.74 which will be effective from January 1, 2025. Early adoption of PSAK No.74 is permitted for entities that have already implemented IFRS 9. IFRS 17 applies to all entities that issue insurance contracts including social insurance. Social insurance programs in Indonesia are implemented through SJSN, coordinated by DJSN and implemented through BPJS. Meanwhile, DJS is a contribution obtained from the Government, participants, and employers along with the results of the development which are collected through BPJS. This study aims to determine the readiness of the Badan Pengelola Asuransi Sosial X in implementing PSAK No. 74, identifying critical accounting issues when applying PSAK No. 74 to Program Asuransi Sosial X, and the impact of implementing PSAK No. 74 on the financial statements of Program Asuransi Sosial X. The research was conducted with qualitative methods through case studies using triangulation techniques to analyze research instruments in the form of documentation, semi-structured interviews and observation. From the results of the study, it was found that the Badan Pengelola Asuransi Sosial X had not yet finished making a position paper related to the initial preparation for the application of PSAK No. 74. determining the appropriate assumptions and measurement models in performing CSM calculations became a critical accounting issue faced by Badan Pengelola Asuransi Sosial X when implementing PSAK No.74, while the financial statements of Program Asuransi Sosial X will not change except for modifications in several accounts related to the implementation of PSAK No.74"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai objek yang diteliti telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan apakah pencatatan, pengukuran hingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 108. Adapun fatwa DSN MUI terkait yang digunakan standar dalam penelitian ini adalah DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, dan No.51/DSN-MUI/III/2006. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian, menganalisa, mengklasifikasi, serta melakukan penilaian kesesuaian dengan fatwa DSN MUI terkait di atas dan PSAK 108. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui proses wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari literature-literatur, buku, website, dan sumber lainnya yang terkait. Hasil dari penelitian diketahui bahwa praktik asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pusat, Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No.51/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108.

---

This research aims to determine whether the implementation of Islamic insurance carried by PT Asuransi Takaful Keluarga as the object under research are in accordance with the regulation of DSN MUI and whether the recording, measuring up to the presentation in accordance with SFAS 108. The related regulations of DSN MUI standard used in this are DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, and No.51/DSN-MUI/III/2006. The research methodology used is descriptive, ie by describing the results of the study, analyze, classify, and assess the suitability of the DSN MUI regulation above and SFAS 108. The type of data used is primary data collected directly from the object under research through interviews and observations, and the secondary data which is information obtained from the literatures, books, websites, and other relevant sources. Results note that the Islamic insurance practices carried by PT Asuransi Takaful Keluarga Headquarters, Jakarta has been in accordance with the regulation of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No. .51/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108."

"Pentingnya industri asuransi bagi perekonomian, maka penetapan standar akuntansi dalam laporan keuangan perusahaan asuransi sangat diperlukan untuk mendukung peningkatan tata kelola perusahaan. Sampai saat ini penyusunan laporan keuangan perusahaan asuransi di Indonesia masih mengikuti standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 62 Tentang Kontrak Asuransi yang merupakan standar sementara, sehingga diperlukan standar baru yang lebih baik yaitu PSAK 74 yaitu adopsi IFRS 17 dan akan berlaku efektif secara internasional pada tanggal 1 Januari 2023, sedangkan di Indonesia akan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2025. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan perusahaan asuransi dalam mengimplementasikan PSAK 74, dampaknya terhadap penyajian laporan keuangan, dan untuk mengetahui permasalahan kesenjangan yang terjadi dalam penerapan PSAK 74. Penelitian ini merupakan studi kasus kualitatif dengan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik wawancara semi terstruktur, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian diketahui bahwa Perusahaan Asuransi X sudah mulai melakukan persiapan penerapan PSAK 74, namun masih terdapat kesenjangan terkait beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Sementara itu, penyajian laporan keuangannya sendiri tidak mengalami perubahan signifikan kecuali penyesuaian beberapa akun terkait penerapan PSAK 74.

---

The importance of the insurance industry for the economy, the establishment of accounting standards in the financial statements of insurance companies is needed to support the improvement of corporate governance. Until now, the preparation of financial reports for insurance companies in Indonesia still follows the standards of Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 62 concerning Insurance Contracts which is a temporary standard, so a new, better standard is needed, namely PSAK 74 which is an adoption of IFRS 17 and will become effective internationally on January 1, 202s3, while in Indonesia it will become effective on January 1, 2025. This study aims to determine the readiness of insurance companies in implementing PSAK 74, its impact on the presentation of financial statements, and to find out the issue of gaps that occur in the implementation PSAK 74. This research is a qualitative case study with primary and secondary data taken through semi-structured interview techniques, observation and documentation. From the research results, it was found that Insurance Company X had started to make preparations for the implementation of PSAK 74, but there were still gaps related to several issues that must be considered in its implementation. Meanwhile, the presentation of the financial statements themselves did not experience significant changes except for adjustments to several accounts related to the implementation of PSAK 74."