Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai dasar-dasar pemeriksaan pabean pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pendekatan manajemen risiko berkaitan dengan kinerja penerimaan bea masuk. Lebih utama lagi terkait penerapan self assessment dalam pemberitahuan impor barang. Objek Penelitian adalah penerimaan bea masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk periode Januari-November 2014. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerimaan bea masuk juga dipengaruhi oleh kepatuhan importir. DJBC telah melakukan usahan ekstra (extra effort) untuk menggali potensi penerimaan bea masuk dengan cara menerbitkan surat penetapan. Penerbitan surat penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang selektif melalui manajemen risiko penjaluran. Sebagai hasilnya terlihat bahwa penerimaan dari jalur merah hasil extra effort menunjukkan tingkat persentase penerimaan yang lebih besar dari jalur lainnya.

---

This study aim to describe the known facts regarding basics of inspectionat Directorate General Customs and Excise againts import duty revenue. Primarily related application self assessment in a notice of import goods. Object of this study is import duty revenue in Prime Customs Office Tanjung Priok for the period January-November 2014. The result of research shows that import duty revenue affected by compliance of importer. Directorate General Customs and Excise has been doing extra effort to explore the potential import duty by issuing determination letter. It based on the selective inspection risk management through line system. As the result seems that import duty revenue from extra effort the red lines indicates the percentage rate greater than revenue of other lines."

"Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan teknologi data mining dengan teknik-teknik statistik tertentu. Data mining merupakan proses menemukan suatu pola model dari kumpulan data, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. Penggolongan profil pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau merupakan salah satu contoh penerapan manajemen risiko di bidang cukai oleh DJBC. Penggolongan profil risiko pengusaha cukai ini pada penerapannya mengalami kendala ketika klasifikasi profil risiko pengusaha cukai tidak tersedia sehingga berdampak pada terganggunya pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran dan dalam pelayanan permohonan penyedian pita cukai. Penelitian ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah L , sedang M , dan tinggi H . Metode klasifikasi yang digunakan untuk membangun model yaitu multinomial logistic regression dan na ve bayes, kemudian dilakukan evaluasi terhadap model dengan teknik k-fold cross validation.

---

The strategic plan of the Directorate General of Customs and Excise DGCE in 2015 2019 states that the implementation of information technology is expected to support decision making in providing service to the field of customs and excise based on risk management. This risk management system in the field of administration of customs and excise can be applied using data mining technology with certain statistics techniques. Data mining is the process of finding a pattern model of the dataset, so it can be used as information to make a decision. The classification profile of manufacturers and importers of tobacco products is one of the examples of the implementation of risk management in the field of excise by DGCE.

This classification of the risk profile of the tobacco companies exposed to excise in the implementation experienced problems when the classification of the risk profile is not available thus can affect the decision to determine the level of treatment in the implementation of the provision of a deferred payment facility and in the service of requesting the supply of excise bands. This research is categorized as multi class classification because the output attribute or the target consists of three classes which are low risk L , medium M and high H . The classification method used to build the model is the multinomial logistic regression and na ve bayes, evaluation of the model was performed using k fold cross validation."

"Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus penerapan manajemen risiko di salah satu lingkungan instansi Pemerintah. Manajemen risiko merupakan salah satu unsur penilaian dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk melihat kualitas instansi pemerintah dalam mengelola risiko. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR berdasarkan Pedoman Menteri. Pedoman Menteri disusun dan ditetapkan sebagai dasar acuan pelaksanaan manajemen risiko sehingga menghasilkan manajemen risiko yang berkualitas. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam menerapkan manajemen risiko Direktorat Jenderal PQR belum sepenuhnya mengikuti kaidah yang diatur dalam Pedoman Menteri. Masih terdapat beberapa aspek dalam Pedoman yang belum diikuti oleh Direktorat Jenderal PQR. Meskipun dalam proses bisnis yang dilakukan oleh Direktorat PQR telah mengintegrasikan manajemen risiko sejak dari perencanaan, pelaksanaan hingga pembuatan keputusan, namun penerapan manajemen risiko masih bersifat formalitas. Manajemen risiko masih dianggap hanya sebagai kewajiban menjalankan sistem pengendalian internal, bukan sebagai bagian budaya yang harus ditumbuhkan dalam pelaksanaan kegiatan harian. Seluruh tahapan pelaksanaan manajemen risiko di Direktorat Jenderal PQR tercantum dalam Formulir Risiko yang terdiri atas Formulir 1 Penetapan Konteks Manajemen Risiko, Formulir 2 Profil dan Peta Risiko, Formulir 3 Penanganan Risiko, dan Formulir 5 Pemantauan Tahunan. Laporan manajemen risiko hanya dilakukan untuk laporan tahunan. Tidak ditemukan adanya laporan manajemen risiko triwulanan meskipun pemantauan risiko telah dilakukan secara triwulan.

---

This research is a case study on the implementation of risk management in one of Government Institution. Risk management is one of the assessment elements in the Government Internal Control System (SPIP) to observe the quality of government institutions in managing risks. The purpose of this research is to evaluate the implementation of risk management in the Directorate General PQR based on Ministerial Guidelines. The Ministerial guidelines are prepared and established as a basis reference for the implementation of risk management in order to produce quality risk management. The results of the research show that in implementing risk management the Directorate General PQR has not fully followed the rules set out in the Ministerial Guidelines. There are still several aspects of the Guidelines that have not been followed by the Directorate General PQR. Even though the business processes carried out by the Directorate General PQR has integrated risk management from planning, implementation to decision making, the implementation of risk management is still considered as formality. Risk management is still considered only as an obligation to run an internal control system, not as part of the culture that must be fostered in the implementation of daily activities. All stages of risk management implementation at the Directorate General of PQR are listed in the Risk Form which consists of Form 1 Determining the Risk Management Context, Form 2 Risk Profile and Risk Map, Form 3 Risk Mitigation, and Form 5 Annual Monitoring. Risk management reports are only carried out for annual reports. No quarterly risk management reports were found even though risk monitoring had been carried out on a quarterly basis."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja manajemen utang di Indonesia pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan menggunakan Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan dengan membandingkan kriteria dalam DeMPA Methodology dengan kondisi implementasi manajemen utang di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kinerja manajemen utang telah sesuai dengan Debt Management Performance Indicators yang terdapat dalam DeMPA Methodology.

---

This research aims to analyze the performance of debt management in Indonesia at Directorate General Of Budget Financing and Risk Management by using the Debt Management Performance Assessment DeMPA Methodology. This research uses qualitative method with case study approach. The analysis is performed by comparing criteria in DeMPA Methodology with the current conditions of debt management implementation in Indonesia. The result shows that most of the debt management performance has been consistent with Debt Management Performance Indicators contained in DeMPA Methodology."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kewenangan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pokok permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam beberapa kasus menjadi penetapan, dan penanganan sengketa pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di Pengadilan Pajak. Tujuan penelitian ini adalah memahami dan menganalisis pengaturan dan pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta penanganan sengketanya di Pengadilan Pajak. Penelitian ini adalah penelitian hokum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder antara lain peraturan perundang-undangan dan buku. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai sering kali overlapping menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai sebagai konsekuensi dari kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menetapkan tarif bea masuk atas impor Barang Kena Pajak. Hal ini disebabkan karena pengaturan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas impor barang kena pajak tertentu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sering diinterpretasikan berbeda oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi penetapan Pajak Pertambahan Nilai. Dari teori-teori kewenangan, begitu juga berdasakan peraturan perundang-undangan, cara memperoleh kewenangan sendiri dapat dilakukan dengan atribusi, delegasi dan mandat. Direktur Jenderal Pajak mempunyai kewenangan melakukan penetapan Pajak Pertambahan Nilai dengan atribusi dari Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 (1) huruf c Undang-Undang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Sedangkan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, tidak mempunyai kewenangan melakukan penetapan PPN, karena tidak memperoleh kewenangan baik melalui atribusi, delegasi, maupun mandat.

---

ABSTRACTThis study discusses the authority to collect Value Added Tax by the Directorate General of Customs and Excise. The main problem raised in this study is the regulation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, the implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise in some cases becomes the determination, and handling of the collection of Value Added Tax disputes through the Directorate General of Customs and Excise in the Tax Court. The purpose of this study is to understand and analyze the regulation and implementation of collection of Value Added Tax through the Directorate General of Customs and Excise, as well as handling the dispute in the Tax Court. This study is a normative juridical legal research using secondary data including legislation and books. Collection of Value Added Tax on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often overlapping into the determination of Value Added Tax as a consequence of the authority of the Directorate General of Customs and Excise in determining the tariff on import of Taxable Goods. This is because the collection of Value Added Tax collection on the import of certain taxable goods by the Directorate General of Customs and Excise is often interpreted differently by the Directorate General of Customs and Excise to be the determination of Value Added Tax. From the theories of authority, according to the laws and regulations, the way to obtain their own authority can be done with attribution, delegation and mandate. The Director General of Taxes has the authority to determine Value Added Tax with attribution of Article 12 paragraph (3) and Article 13 (1) letter c of the General Provisions and Taxation Procedures Law. Whereas, the Directorate General of Customs and Excise does not have the authority to make determination of Value Added Tax, because it does not obtain authority either through attribution, delegation or mandate."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ruangpenyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kendala apa sajayang dialami oleh staf pusat arsip inaktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studipustaka. Informan dalam penelitian ini adalah staf Sub Bagian Tata Usaha danKearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teknik wawancara yang digunakanadalah unstructured interview. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagaimanapengelolaan ruang penyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidaksesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku. Hal ini terjadi karenakurangnya pemahaman dan tidak lengkapnya peralatan yang sesuai denganstandar. Kendala yang terdapat di dalam kegiatan penyimpanan adalah lokasipusat arsip inaktif, peralatan serta pemahaman staf kearsipan. Perlunya perbaikanterhadap bagaimana pengelolaan ruang penyimpanan arsip agar kendala dapatdiatasi dan kegiatan penyimpanan menjadi lebih baik dan efektif

---

ABSTRACTThis study aims to determine how the management of records storage in theDirectorate of Customs and Excise and any constraints experienced by archival’sstaff of the Directorate of Customs and Excise. This study use a descriptiveapproach with qualitative methods. Data was collected by interview, observation,and literature. Informants in this study are staff of Sub Division of Administrationand Archives Directorate of Customs and Excise. Interview techniques used areunstructured interviews. These results indicate how the management of recordsstorage in the Directorate of Customs and Excise is not accordance with theapplicable guidelines or standards. This happens due to the complete lack ofunderstanding and not according to the standard equipment. Constraints in thestorage activity is the location of inactive records center, equipment and lack ofunderstanding in archival’s staff. The management of recods storage improvementare needed, so that obstacles can be resolve and storage activities become moreeffective"

"Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) merupakan unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban memberikan dukungan pelayanan publik yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap pegawai DIKC harus mendukung penuh dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Namun pengetahuan pegawai yang tidak merata serta pola mutasi yang diberlakukan di DIKC menyebabkan beberapa permasalahan yaitu kesenjangan kemampuan antara pegawai, hilangnya sumber daya TIK yang berpengalaman dan atau sebaliknya menghambat karir pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah solusi untuk menjaga kualitas pelayanan DIKC meskipun pegawai yang berkompeten dimutasi dan untuk menghindari ketergantungan DIKC kepada pegawai tertentu. Penelitian ini dirancang menggunakan metode fernandez untuk menilai faktor kontingensi organisasi, Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) untuk menilai budaya organisasi dan knowledge audit untuk mengidentifikasi pengetahuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model Knowledge Management System (KMS) yang optimal sehingga mendukung kegiatan knowledge management (KM) di DIKC. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas proses KM yang akan diterapkan yaitu Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, dan Exchange. Dari proses KM ini kemudian didapatkan fitur yang dikembangkan sebagai fitur KMS DIKC yaitu wiki, manajemen dokumen, forum diskusi, FAQ (Frequently Asked Question), dan e-learning.

---

Directorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC.

The study was designed using Fernandez's method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Perbendaharaan telah mengimplementasikan Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara OMSPAN untuk memonitoring transaksi di aplikasi SPAN dan mendukung penyaluran dana desa dan DAK fisik. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Namun dalam operasionalnya, aplikasi OMSPAN beberapa kali mengalami insiden terkait keamanan informasi sehingga perlu langkah-langkah penanganan.Salah satu akar masalah dari masalah ini adalah belum adanya manajemen risiko keamanan informasi terhadap aplikasi OMSPAN. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk membuat rancangan manajemen risiko keamanan informasi aplikasi OMSPAN. Kerangka kerja yang digunakan pada penelitian ini berdasarkan pada standar ISO 27005, ISO 27001, dan ISO 27002.Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah rancangan manajemen risiko informasi aplikasi OMSPAN. Dalam rancangan tersebut ada 14 skenario risiko yang ditemukan. Sebelas insiden risiko dimitigasi dengan menerapkan kontrol untuk mengurangi kemungkinan atau dampak terjadinya risiko, sedangkan tiga skenario risiko lainnya diterima. Kontrol yang diusulkan didasarkan pada ISO 27001 dengan panduan implementasi menggunakan ISO 27002.

---

ABSTRACTThe Directorate General of Treasury has implemented the Online Monitoring of State Treasury and State Budget OMSPAN to monitor transactions in SPAN applications and support the disbursement of village funds and the Special Allocation Fund DAK . Therefore, it is very important to maintain information security of OMSPAN application. However, in its operation, OMSPAN application experienced incident several times so it needs steps handling.One of the root causes of this problem is the absence of information security risk management on OMSPAN applications. Therefore, this study was conducted with the aim of making the information security risk management design of OMSPAN application. The standard used in this research is ISO 27001, ISO 27002 and ISO 27005.The result of this research is information security risk management design. In the proposal, there are fourteen risk scenarios found. From the scenario of the incident, eleven risk incidents are mitigated by controls to reduce the likelihood or impact of risk occurrence, while three risks are accepted. The proposed controls are based on ISO 27001 and guide are based on ISO 27002. "

"Manajemen risiko operasional penting dilakukan untuk memberikan peringatan terkait munculnya risiko. Manajemen risiko operasional yang dilakukan saat ini belum terintegrasi dengan baik antar divisi di perusahaan. Risiko operasional yang signifikan saat ini di lokasi tambang Kalimantan Selatan ialah risiko produktivitas yang berkaitan dengan minimnya ketersediaan bahan bakar dan risiko proses berkaitan dengan material jalanan yang buruk dan kondisi cuaca. Penanganan risiko yang dilakukan ialah mengupayakan pengadaan tangki bahan bakar yang lebih besar dan penyediaan alat. Peran manajemen risiko operasional saat ini belum maksimal yang disebabkan oleh minimnya kesadaran risk owner untuk melakukan manajemen risiko. Terdapat pendekatan manajemen risiko yakni COSO Enterprise Risk Management yang menekankan bahwa risiko harus dikelola oleh seluruh pihak di perusahaan dan harus sesuai dengan tujuan perusahaan yang hendak ingin dicapai Dengan menggunakan pendekatan COSO Enterprise Risk Management, terdapat beberapa elemen yang belum terlaksana dengan baik yakni internal environment dimana masih rendahnya komitmen dari risk owner untuk mengelola risiko. Komponen control activities dan monitoring juga belum dilakukan dengan baik karena rendahnya proses dokumentasi dari penanganan risiko serta pengawasan yang kurang efektif.

---

Operational risk management is necessary to provide a warning related to the emergence of risk. Operational risk management these day do not well integrated among all divison in the company. Significabt operational risks that present at the mine site in South Kalimantan is productivity risk associated with the lack of availability of the fuel and material risks associated with the poor road and weather condition. Mitigation risks undertaken is seeking procurement of larger fuel tank and adding tools. The role of operational risk management is currently not maximized due to lack of awareness from risk owner to perform risk management.

There is a risk management approach, the COSO Enterprise Risk Managemet which emphasizes that the risks should be managed by the whole company and must be in accordance with the company?s goals are going to be achieved. Based on the COSO Enterprise Risk Management approach, there are some element that have not done well that is low commitment from the owner to manage the risk. Also control and monitoring activities have not done well because of poor documentation process related to risk mitigation and ineffective monitoring."

"Penelitian ini membahas tentang analisis penganggaran berbasis kinerja pada Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis hubungan logis informasi kinerja dan mengetahui hubungan output terhadap outcome pada Rencana Kerja Anggaran RKA-KL. Analisis terhadap hubungan logis informasi kinerja dilakukan dengan pendekatan Logic Model. Untuk mengetahui hubungan output dan outcome, dilakukan analisis indikator kinerja output dengan pendekatan Performance Blueprint. Hasil analisis menunjukkan informasi kinerja RKA-KL belum menunjukan hubungan logis keterkaitan dalam pencapaian tujuan program. Output program yang dihasilkan dalam RKA-KL berorientasi pada pencapaian outcome berupa penyediaan layanan.

---

This study discusses the performance based budgeting analysis in Directorate General of Budget Financing and Risk Management. The purpose of this study is to analyze the logical relationship of performance information and determine the relationship between output and outcome in Work Plan Budget RKA KL. Analysis of the logical relationships performance information conducted by Logic Model approach.The relationship between output and outcome is determined by analyzing output performance indicators using Performance Blueprint approach. The analysis shows that performance information in RKA KL has not shown a logical connection association in achievement of program objectives. Program output generated in RKA KL are oriented on service delivery outcomes."