Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu Retribusi Daerah yang dipungut di DKI Jakarta adalah Retribusi Pelayanan Olahraga dan Pemuda. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang perubahan tarif Retribusi Daerah tersebut, proses formulasi kebijakan tarif berdasarkan suatu teori formulasi kebijakan dan kebijakan tarif, serta hambatan yang dihadapi selama proses formulasi kebijakan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik wawancara mendalam dan kajian literatur serta berjenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang perubahan tarif adalah pemberian payung hukum, perbedaan tarif yang signifikan, efisiensi pemberian pelayanan yang rendah, dan peningkatan pendapat untuk mendukung program pemerintah tanpa mengesampingkan hak masyarakat dan tanggung jawab pemerintah. Proses formulasi yang dilakukan secara umum sudah berjalan sesuai dengan proses formulasi yang ideal namun terdapat beberapa hambatan yang dialami seperti dilema yang dihadapi oleh Disorda DKI Jakarta dalam menentukan tarif serta koordinasi pihak-pihak yang terkait dalam proses formulasi Perda No. 3 Tahun 2012 yang kurang baik.

---

Charge on the use of sports facilities owned by Local Government is one of utility charges in DKI Jakarta.This research describes the reasons why the price is changed, the process of pricing policy formulation based on public policy formulation and pricing policy, and the obstacles faced during the process. This research is a qualitative-descriptive research with in-depth interview and literature review as data collection techniques. The result shows that the main reasons of this policy are to make sure that the charge is legally charged, huge gap between state’s price and private’s, poor efficiency on providing the service and to increase state’s income in addition to support in funding Government’s program without neglecting the human rights and government’s responsibilities. The formulation process was running with ideal process, but there are some obstables faced during the process such us dilemma faced by Disorda DKI Jakarta in pricing and poor coordination between stakeholders related to Local Law No. 3 of 2012."

"Skripsi ini membahas mengenai formulasi kebijakan tarif PBB di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis hal-hal yang menjadi latar belakang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan kebijakan tarif PBB dan proses perumusan dari kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan tarif ditujukan untuk mengakomodir semua usulan tarif, keberpihakkan kepada masyarakat dan memenuhi fungsi budgetair. Tahap formulasi kebijakan tarif sudah sesuai dilakukan walaupun mengalami beberapa kendala dalam mendapatkan kesepakatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

---

This thesis discusses about policy formulation of rates in property tax in DKI Jakarta. This research purposed was to know and analyze the reasons behind formulation of the policy about rates in tax property by DKI Jakarta provincial government and the formulation of this policy. This research are research with qualitative approach and qualitative data collection method.

The results of this study are intended to accommodate the policy rates all proposed rates, stands to the community and fulfill the budgetair function. Stages of policy formulation of rates is appropriate do despite having some problems in getting the agreement in accordance with the objectives to be achieved."

"Adanya ketidakefisienan dalam penyelenggaraan retribusi di DKI Jakarta membuat pemerintah DKI Jakarta melakukan berbagai cara untuk mengatasinya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Melalui Sistem Elektronik. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis proses formulasi kebijakan sistem elektronik retribusi di DKI Jakarta. Hasil penelitian yaitu formulasi kebijakan melewati beberapa tahapan yaitu identifikasi masalah, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, dan mendesain kebijakan.

---

The inefficiency in administration of user charges in Jakarta makes the Jakarta government take a variety of ways to solve the problem. One of the efforts made by the Jakarta government is issuing the Governor Regulation No. 11 of 2014 on Procedures for Collection of User Charges Through Electronic Systems. This research is a qualitative research aimed to describe and analyze the process of policy formulation of electronic user charges system in Jakarta City. The results of this research is the policy was formulated through several stages, namely: problem identification, policy agenda, policy formulation, and policies designing."

"ABSTRAKterkait untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta. Tarif parkir yang ada dinilai tidak memilki dampak yang signifikan untuk mengurangi kemacetan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah menggambarkan proses formulasi kebijakan tarif parkir off street, pertimbangan yang melandasinya serta mengetahui alternatif kebijakan terkait tarif parkir off street. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka dengan teknik analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa formulasi kebijakan tarif parkir off street yang ada masih dilandasi atas kepentingan komersil agar pihak swasta dapat menutupi biaya operasional, bukan dilandasi untuk mengurangi kemacetan di DKI Jakarta

---

ABSTRACTThis thesis discuss a policy formulation about off street parking rates to reduce traffic jam in DKI Jakarta. Off street parking rates in Pergub. No. 120 Year 2012 is not to have more significant impact to reduce traffic jam in DKI Jakarta. The purpose of this research is to describing formulation process about off street parking rates, knowing some reasons behind of it and knowing policy alternative especially off street parking rates. The approach used in this research is post positivis approach with method of data collection using in-depth interviews and literature study and being processed using qualitative data analysis techniques. Results of this research shows that the policy formulation about off street parking rates, still based on commercial interest so the private sector can covering operational cost, not based to reduce traffic jam in DKI Jakarta"

"Timbulan sampah di Provinsi DKI Jakarta terus meningkat, sektor rumah tangga sebagai sumber sampah terbesar dari timbulan tersebut belum dikenakan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan hingga tahun 2017 melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2017 yang mengenakan tarif atas pelayanan pengangkutan sampah dari rumah tinggal. Sementara timbulan sampah terus meningkat, kebijakan tersebut kemudian dicabut melalui Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021, mengembalikan tarif pelayanan persampahan/kebersihan untuk sektor rumah tangga menjadi nol rupiah. Padahal, pengenaan tarif dapat menjadi alat untuk mengendalikan timbulan sampah dan perilaku di sektor rumah tangga sehubungan dengan ini. Penelitian bertujuan untuk menganalisis latar belakang kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga di DKI Jakarta, dan alternatif pengenaan tarif retribusi pada sektor rumah tangga yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan. Penelitian merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data studi kepustakaan serta studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa hal yang melatar belakangi perubahan kebijakan, tantangan yang dihadapi dalam mengenakan retribusi di rumah tangga, serta alternatif yang dapat dilakukan. Latar belakang Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2021 adalah amanat penyesuaian tarif dalam Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penolakan dari Wajib Retribusi dan anggota dewan terkait, serta adanya persepsi pengenaan tarif ganda di masyarakat. Tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam mengenakan tarif retribusi pada sektor rumah tangga adalah berupa resistensi masyarakat di sektor rumah tangga, basis data pemungutan yang belum memadai, dan Sumber Daya Manusia terkait yang belum mendukung berjalannya kebijakan. Sementara itu alternatif pengaturan retribusi yang memberikan disinsentif timbulan sampah dan lebih memerhatikan prinsip-prinsip kebijakan lingkungan adalah berupa implementasi Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 yang memberikan panduan perhitungan kalkulator pengenaan tarif retribusi, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang memberikan paksaan dan kesadaran akan diperlukannya pembiayaan dalam pengelolaan sampah, pengaturan tarif berdasarkan prinsip Pay As You Throw, dan peningkatan pemahaman SDM terkait untuk memupuk kesadaran dan kepatuhan dalam pengenaan tarif retribusi yang akan dilakukan.

---

Waste generation in DKI Jakarta Province continues to increase, the household sector as the largest source of waste generation has not been charged a user charge rate for waste/cleanup services until 2017 through DKI Jakarta Provincial Regulation Number 4 of 2017 which charges a tariff for waste collection services from residential homes. While waste generation continued to increase, the policy was later revoked through DKI Jakarta Governor Regulation Number 8 of 2021, returning the waste/cleanup service tariff for the household sector to zero rupiah. In fact, the imposition of tariffs can be a tool to control waste generation and behavior in the household sector in relation to this. The research aims to analyze the policy background, challenges faced in imposing retribution rates on the household sector in DKI Jakarta, and alternatives to imposing retribution rates on the household sector that provide disincentives for waste generation and have more consideration to environmental policy principles. The research is descriptive research with a qualitative approach and data collection of literature studies and field studies in the form of in-depth interviews. The research found that there are several reasons behind the policy change, challenges faced in imposing retribution on households, and alternatives that can be done. The background of DKI Jakarta Provincial Regulation Number 8 of 2021 is the tariff adjustment mandate in the Regional Tax and Retribution Law (UU PDRD), rejection from retribution payers and relevant council members, and the perception of double tariff imposition in the community. The challenges that must be faced by the government in imposing retribution rates on the household sector are in the form of community resistance in the household sector, an inadequate collection database, and related Human Resources that do not support the implementation of the policy. Meanwhile, alternative user charges imposition that provide disincentives for waste generation and give more consideration to the principles of environmental policy are the implementation of Permendagri No. 7/2021 that provides guidance on the calculation calculator for imposing user charge rates, improving the quality of waste management facilities and infrastructure that provide coercion and awareness of the need for financing in waste management, setting rates based on the Pay As You Throw principle, and increasing the understanding of relevant human resources to foster awareness and compliance in the imposition of retribution rates that will be carried out."

"Skripsi ini membahas analisis sistem pembinaan olahraga prestasi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori pilar dalam pembinaan olahraga prestasi yang dikemukakan oleh De Bosscher, terdiri dari 10 pilar antara lain Dukungan Finansial; Struktur Kebijakan dan Organisasi Olahraga Terpadu, Pemassalan dan Pembibitan, Pembinaan Prestasi: Identifikasi dan Pengembangan Bakat, Pembinaan Prestasi Kelompok Elit: Sistem Penghargaan dan Dukungan Pada Masa Pascakarier, Infrastruktur Olahraga: Fasilitas Latihan, Penyediaan Pelatih, Pembinaan dan Mutu Training, Kualitas Kompetisi, Penelitian Ilmiah, serta Lingkungan Media dan Sponsorship. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian post-positivist, dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan pengambilan data dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembinaan olahraga prestasi di DKI Jakarta belum cukup baik. Hal ini disebabkan oleh tercapainya 3 indikator dari 10 pilar, antara lain dukungan finansial, pemassalan, dan fasilitas olahraga. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan adanya dukungan pemerintah dalam mengalakan program olahraga di masyarakat; optimalisasi IPTEK dalam pembibitan calon atlet olahraga di Jakarta; pengembangan bakat yang inovatif; adanya tambahan pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus bagi para pelatih olahraga; pemberian sistem dukungan; serta kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta dalam keterlibatannya sebagai sponsor

---

This thesis examine the analysis of the system for fostering sports achievements by Dinas Pemuda dan Olahraga DKI Jakarta. This research used The Pillar Theory in The Development of Sports Achievements presented by De Bosscher, consisting of 10 pillars including Financial Support; Governance, Organisation and Structure of Sport Policies; Foundation and Participation; Talent Development and Talent Identification System; Elite Group Achievement Development: Reward and Support Systems in the Post Career Period; Training Facilities; Coaching Provision and Sport Development; International Competition; Scientific: Research and Innovation; Also Elite Sport Environment Media and Sponsoring. The research used post-positivist method research, with descriptive objectives and the data were collected by means of deep interviews and documentation. The result of this research indicate that the performance training system in DKI Jakarta is not good enough. This is caused by the achievement of 3 indicators from 10 pillars, including financial support, foundation, and training facilities. The research suggest that the importance of government programs in running sports programs in the community; optimization of science and technology in the nursery of prospective sports athletes in Jakarta; innovative talent development; additional training specifically for sports coaches; providing support systems; and cooperation between the Government and the private sector in its involvement as a sponsor for sports coaching."

"Pemberlakuan tarif progresif PKB diatur di dalam Perda No. 8 Tahun 2010 yang diubah menjadi Perda No. 2 Tahun 2015 dimaksudkan untuk mengatasi kemacetan di DKI Jakarta tanpa mengurangi pendapatan dari PKB. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi tarif progresif PKB serta hambatan dalam proses formulasi tarif progresif PKB. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah proses formulasi dimulai dari DPP dengan BPKAD, lalu DPRD dan terakhir ke KEMENDAGRI. Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 2010 tidak berjalan baik. Maka dari itu Perda No. 8 Tahun 2010 disempurnakan di dalam Perda No. 2 Tahun 2015 dan juga terjadi perubahan besaran tarif progresif. Hambatan yang terjadi disaat proses formulasi kebijakan tarif progresif PKB adalah tidak ada.

---

Enforcement of progressive rates of motor vehicle tax is set in the law No. 8 of 2010 which converted into law No. 2 2015 is intended to address traffic congestion in Jakarta without reducing revenue from the motor vehicle tax. This study aims to analyze the process of formulation of the progression rates of motor vehicle tax as well as obstacles in the process of formulation of progressive rates of motor vehicle tax. The research approach used is qualitative. The qualitative data obtained through the study of literature and in depth interviews. The result of this research is the formulation process starts from the tax department with financial management agency and local assets and local legislative and finally to the interior ministry. Implementation of local regulation No. 8 of 2010 is not going well. Therefore the norm of area No. 8 of 2010 perfected in the area Regulation No. 2 of 2015 and also changes the amount of progressive rates. Barriers that occur when the process of policy formulation progressive rates of motor vehicle tax is not there."

"Banyaknya jumlah tanah dan atau bangunan di DKI Jakarta yang tidak bersertifikat disebabkan oleh berbagai macam hal. Hal tersebut mungkin merupakan salah satu alasan pemerintah DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 193 Tahun 2016. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Formulasi Pembebasan BPHTB di DKI Jakarta pada tahun 2016 yang tertuang dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 193 Tahun 2016 Pergub 193 Tahun 2016. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan dilakukan dengan metode wawancara mendalam. Dalam analisis formulasi di bahas mengenai latar belakang, tujuan, alternatif, hambatan dan aktor-aktor yang terlibat dalam perumasan Pergub 193 Tahun 2016. Hasil skripsi ini adalah formulasi dalam Pergub ini kurang sempurna karena dalam penyusunannya dibuat terlalu cepat, tidak sepenuhnya mengikutsertakan orang yang juga berkompetan serta kurang memperhitungkan keadaan yang sebenarnya ada di lapangan. Namun, dengan adanya Pergub 193 Tahun 2016 diharapkan pemerataan sertifikasi tanah tercapai dan semakin mempermudah masyarakat Jakarta untuk memiliki rumah.

---

Mostly land and or building in DKI Jakarta don't have a certified and it caused by various things. One of the things maybe the reason why governance in DKI Jakarta publishes Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. Research approach in this thesis used Qualitative Approach with depth interview method. This thesis discusses the Analyisis of Formulation Policy for Exemption of Land and Building Transfer Tax in DKI Jakarta in 2016 as stipulated in the Jakarta Governor Regulation Number 193 Year 2016. In the analysis of formulations discussed on the background, objectives, alternatives, barriers and actors involved in formulation of Governor Regulation Number 193 Year 2016. The results of this thesis are the formulations of Governor Regulation Number 193 Year 2016 almost perfect because in its formulation made too quickly, does not fully include people who also competent and underestimates the real situation on the ground. However, with the expected Governor Regulation Number 193 Year 2016 equitable land titling achieved and make it easier for people in Jakarta to get a home."

"Sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta tiap harinya adalah sebanyak 25.176 m3 (Dinas Kebersihan DKI Jakarta) sedangkan yang tertanggulangi sebesar 24.162 m3 (95,97 %).Banyaknya jumlah sampah yang dihasilkan ini mengakibatkan meningkat pula beban Pemda DKI Jakarta untuk membiayai pengelolaan sampah agar sampah tidak menumpuk dan berserakan dimana-mana. Salah satu sumber pembiayaan bagi kegiatan penanggulangan sampah adalah dari penerimaan retribusi kebersihan. Namun dalam kenyataannya potensi retribusi yang ada belum tergali secara optimal sehingga target penerimaan retribusi sampah belum dapat terpenuhi sesuai dengan potensi yang ada. Hal ini disebabkan antara lain belum optimalnya tingkat pemungutan retribusi dan struktur tarif yang belum mencerminkan biaya pengelolaan kebersihan. Tetapi umumnya pemerintah daerah tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai harga layanan yang diberikannya. Susunan tarif untuk suatu layanan tertentu sering mempertimbangkan aspek keadilan, tetapi seringkali tidak terkait erat dengan biayanya.Penelitian ini ingin menganalisis bagaimana struktur tarif retribusi kebersihan di DKI Jakarta, apakah tarif retribusi sudah memenuhi prinsip cost recovery atau belum dan bagaimana peranan retribusi kebersihan terhadap biaya pengelolaan kebersihan.Jenis penelitian ini adalah deskriptif analitis. Subyek penelitian adalah Tarif Retribusi Kebersihan di DKI Jakarta, sedangkan unit analisa adalah Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Instrumen yang digunakan dalan penelitian ini adalah wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat dan pegawai Dinas Kebersihan DKI Jakarta sedangkan data skunder diperoleh dari studi kepustakaan dan penelusuran dokumen yang ada hubungannya dengan tarif retribusi kebersihan. Data skunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen dilakukan analisis secara kualitatif dan kuantitatif sedangkan data primer yang diperoleh melalui wawancara dilakukan analisis secara kualitatif.Teori yang digunakan adalah teori tentang public goods, private goods dan mix goods sebagai dasar untuk menentukan apakah suatu pelayanan dibiayai dengan pajak atau dengan retribusi. Dasar dari retribusi adalah cost recovery. Kebijakan mengenai tarif retribusi dapat diambil pemerintah di atas biaya atau di bawah biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pelayanan. Retribusi di bawah biaya umumnya diambil bila pelayanan pada dasarnya adalah suatu public goods, apabila pelayanan sebagian swasta dan sebagian lagi pemerintah, pelayanan private goods yang dapat disubsidi dan private goods yang mungkin disubsidi karena merupakan kebutuhan dasar manusia. Sedangkan retribusi di alas biaya biasanya dikenakan untuk tujuan-tujuan pengaturan yang melibatkan sedikit biaya langsung, untuk memperkuat disiplin atas konsumsi dan karena adanya permintaan yang cukup banyak dan penduduk mau membayar tinggi untuk hal itu karena tingkat keperluannya atau popularitasnya dan keterbatasan suplainya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif retribusi kebersihan yang sekarang berlaku di DKI Jakarta belum menggarnbarkan semua pengeluaran yang diperlukan untuk biaya pengelolaan kebersihan. Tarif ditetapkan di bawah biaya yang diperlukan untuk pengelolaan kebersihan sehingga prinsip cost recovery tidak bisa dicapai.Retribusi tidak bisa dipungut sesuai dengan potensi yang ada karena struktur tarif yang ada pada Perda tidak dilaksanakan sepenuhnya, yang dipakai adalah tarif minimum, khususnya untuk obyek rumah tinggal dan toko padahal rumah tinggal merupakan penyumbang retribusi yang terbesar (sekitar 50 %) dari total retribusi yang berhasil dipungut. Retribusi yang dipungut hanya bisa membiayai 7,28 % dari total pengeluaran untuk pengelolaan kebersihan.Dari hasil penelitian ini disarankan agar dalam penetapan tarif retribusi kebersihan sebaiknya mernasukkan belanja pegawai dan biaya pemeliharaan instalasi TPA Bantar Gebang dimana pengeluaran untuk kedua kegiatan tersebut cukup besar. Agar retribusi kebersihan dapat dipungut sesuai dengan potensi yang ada maka pemungutan retribusi harus sesuai dengan tarif yang ada, rangkap tugas sub seksi kebersihan keluralian dipisahkan antara pengawas operasional kebersihan dan sebagai petugas pemungut retribusi dan Dinas Kebersihan harus meningkatkan pelayanan kebersihan."

"Pembangunan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium di utara Jakarta tetapnya pada Taman BMW di Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara mempunyai sejarah yang panjang dalam perjalanan pembangunan kawasan tersebut. Dengan terbangunnya Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium dengan kapasitas 82.000 penonton yang tergabung dengan area komersial, Jakarta International Stadium tentu akan menimbulkan bangkitan dan tarikan perjalanan yang cukup signifikan, yang nantinya berdampak pada jaringan jalan di sekitar lokasi stadion. Melihat fenomena inilah tidak cukup dengan hanya membangun sarana olahraga saja melainkan JIS sebagai pusat kegiatan baru dengan taraf internasional membutuhkan sarana dan prasarana transportasi untuk menghubungkan wilayah sekitar Stadion JIS maupun dengan pusat kegiatan lainnya. Atas dasar pemikiran inilah saya ingin mengetahui kebijakan, rencana, dan program-program pendukung Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan dengan analisis deskrptif untuk mengetahui kondisi struktur ruang serta kronologi pembangunan dan analisis spasial untuk mengidentifikasi kondisi aksesibilitas eksisting pada Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium. Hasil penelitian ini adalah bahwa pengembangan kawasan studi telah sesuai dengan peraturan rencana tata ruang Provinsi DKI Jakarta, dan ditemukan disparitas antara kondisi eksisting dengan rencana pengembangan transportasi karena dalam rencana perencanaan transportasi pada Kecamatan Tanjung Priok dan Kelurahan Papanggo belum mengakomodir terkait pengembangan Kawasan Olahraga Terpadu Jakarta International Stadium.

---

The construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area in the north of Jakarta remains at the BMW Park in Papanggo Village, Tanjung Priok District, North Jakarta has a long history during development of the area. With the construction of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area with a capacity of 82,000 spectators who are members of the commercial area, the Jakarta International Stadium will certainly cause a significant rise and pull in travel, which will have an impact on the road network around the stadium location. Seeing this phenomenon, it is not enough to only build sports facilities, but JIS as a new activity center with an international level requires transportation facilities and infrastructure to connect the area around JIS Stadium andwith other activity centers.  It is on this basis of this idea that I would like to know the policies, plans, and programs supporting the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. This study uses a qualitative approach with descriptive analysis to determine the condition of the spatial structure as well as the chronology of development and spatial analysis to identify the existing accessibility conditions in the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area. The result of this study is that the development of the study area is in accordance with the regulations of the DKI Jakarta Provincial spatial plan, and a disparity was found between the existing conditions and the transportation development plan because the transportation planning plan in Tanjung Priok District and Papanggo Village has not accommodated related to the development of the Jakarta International Stadium Integrated Sports Area."