"Salah satu tugas pemerintah adalah menciptakan pembangunan yang mensejahterakan masyarakat. Dengan berbagai kebijakan dan wewenang yang dimiliki, pemerintah merumuskan, mengimplementasikan dan mengevaluasi segala kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah Kota Bekasi membuat kebijakan yang komprehensif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Salah satu kebijakan yang didesain untuk kesejahteraan masyarakat Bekasi adalah dengan menyelenggarakan Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK IPM). Program yang sudah bezjalan sqak tahun 2007 dimaksudkan untuk mensinergikan sumber daya baik dana, tenaga, pemikiran, alat dan lainnya antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat serta stakeholder lainnya guna memperoleh peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Program PPK EPM di Kota Bekasi didesain untuk pemerataan pendidikan, kualitas pelayanan kesehatan serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan daya bell sebagai roda penggerak perekonomian. Program ini memiliki posisi yang sangat strategis dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bekasi.
Dalam suatu kebijakan, salah satu faktornya adalah implementasi program. Keberhasilan implementasi program dinilai melalui target yang sesuai dengan harapan. Begitu juga sebaliknya, implementasi yang mengalami hambatan berakibat pada tidak atau kurang maksimalnya kesuksesan sebuah kebijakan, sehingga antara keberhasilan implementasi program dengan hasil akhir yang dicapai akan berbanding lurus pada sistem kebijakan secara keseluruhan.
Penelitian yang difokuskan pada pelaksana (implementor) kebijakan di level operasional (operational level) menggunakan dua pendekatan, yakni kuantitatif dan kualitatif ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala dalam implementasi bagi pelaksana yang ditugaskan menjalankan kebijakan tersebut. hasil penelitian menunjukan bahwa pola komunikasi yang baik dan konsisten serta kesamaan pemahaman antara Executive level dengan operational level menjadi faktor yang mendukung keberhasilan implementasi program. Dan juga struktur birokrasi serta sikap pelaksana menjadi dua faktor yang tidak kalah penting untuk keberhasilan implementasi kebijakan.
Faktor lain yang menjadi kunci keberhasilan program adalah faktor sumber daya. Dalam faktor ini ada 3 (tiga) komponen yang menjadi ukuran, yakni sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya sarana. Dari ketiga faktor tersebut, kendala dalam sumber daya angaran telah mengakibatkan kendala yang cukup berarti dalam implementasi kebijakan. Hal ini tentu saja karena keberadaan anggaran masih menjadi kunci dalam implementasi program apalagi bila diukur dengan ketepatan jadwal pelaksanaan.
One of the government obligations is to create the development which is to give the society prosperous. With the policy and authority in hand, the government plans, do the implementation and evaluated every policy which intends to improve the society prosperous.In the autonomy era, the government of Bekasi city makes the policy comprehension through improving their societies prosperous. One of policy which is designed to give the prosperous of Bekasi society is operating the program of the human development of index financial competition (PPK IPM). This program has been running in'2007 which is intended to stabilize the source, such as finance, skill, interpretation, things of the government and else. In the sector private and the society and also other stakeholder to get improveness of social life quality.The PPK IPM program at Bekasi city is deigned to distribute evenly in the education, the serve of social quality and the ability of society in improving in the economic matters. This program has the strategic position to efibrts the social prosperous of Bekasi city.In one policy, one of the factors is the implementation. The successful target in implementation is appraise through the target before. In other words, the obstacle implementation influences the maximal efibrts of policy. So that between the successful implementation program and the final things would be compared .well as a system policy comprehension.The observation is focused at implementer policy in the operational level usage two approaches. The Quantitative and qualitative propose to get the view factors which is supported the successful and obstacles implementation of actors who do this policy. The result is showed in the well communication pattern and consistent and also whole understanding between Executive level and Operational level holding the support factors in the implementation program. And then the bureaucracy structural and the behaves actors become the two factors which is the important things to run the successful policy implementation.The other factor which is the key of success program is resource. In this factor, there are 3 factors component which becomes measure. Here are human resources, tools and financial resources. In those factors, the problem in the financial resources has affected the obstacle which is enough in the implementation policy. This thing is sure because of the financial still being the key in the implementation program and also controlled with on time."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2009
