Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Effectiveness on local autonomy implementation by local government is not only measured by how far is local government has achieved optimum performance, but also by how far is its implementation carried out whether it is appropriate to the forcing norms standard and procedure. To know the performance of local autonomy carried out by local government, its needs guidance and monitoring conducted by central government. It is making efficient use much to increase community's standard of living toward a better one. therefore, this article precent various issues concerning to the implementation of guidance and monitoring by central government in local autonomy implementation."

"ABSTRAKDi dalam pelaksanaan pemberian pelayanan angkutan umum, setiap kendaraanumum yang beroperasi untuk memberikan pelayanan perlu diuji kelaikan jalannyauntuk menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan juga perlindunganlingkungan hidup. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Unit PengelolaPengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) yang melakukan pelayanan ujikendaraan bermotor, lebih dikenal dengan istilah uji kir, agar kendaraan bermotoryang akan digunakan di jalan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasukpersyaratan ambang batas emisi gas buang dan tingkat kebisingan yang harusdipenuhi. Salah satu dari 3 (tiga) UP PKB yang masih beroperasi saat ini adalah UPPKB Pulogadung. UP PKB Pulogadung melaksanakan pengujian kendaraanbermotor secara berkala setiap 6 (enam) bulan untuk tiap kendaraan danmenghasilkan suatu kapasitas layanan bulanan yang diharapkan dapat mendukungterlaksananya pengujian kendaraan bermotor secara berkala yang memadai untukwilayah DKI Jakarta. Hasil dari penelitan ini dengan menggunakan analisaperencanaan kapasitas menunjukkan bahwa UP PKB Pulogadung secara rata-ratasaat ini hanya dapat memenuhi 87% dari kapasitas yang dibutuhkan sehingga perludiberikan tambahan fasilitas untuk waktu yang akan datang pada pos uji visual 1dan lajur uji mekanis. Selain itu didapat juga model kapasitas layanan bulanan (y)menggunakan analisa regresi liner yaitu: y = -5691 + 49x1 + 714x2 + 2138x3dengan variabel bebas jumlah jam kerja (x1), jumlah pos pada uji visual 1 (x2) danjumlah lajur uji mekanis (x3).

---

ABSTRACTIn the implementation of the provision of public transport services, each publictransport operating to provide the services needs to be tested its roadworthiness toensure the traffic and road transport safety as well as the environmental protection.The Provincial Government of Special Capital Territory of Jakarta forms aManagement Unit of Motor Vehicle Inspection (UP PKB) performing the serviceof motor vehicle inspection, so that the motor vehicle that will be used in the roadmeets its technical requirements and roadworthiness, including a thresholdrequirement of exhaust gas emissions and the noise level that must be met. One ofthe three (3) Management Unit of Motor Vehicle Testing (UP PKB) which is stillin operation today is UP PKB Pulogadung. UP PKB Pulogadung carries out theperiodic vehicle inspection on a regular basis every 6 (six) months for each vehicleand generates a monthly service capacity that is expected to support theimplementation of periodic motor vehicle testing which is sufficient for the SpecialCapital Territory of Jakarta. The results of this research by using capacity planninganalysis show that the UP PKB Pulogadung on average at this time only able tomeet 87% of the capacity needed, so it is necessary to be given additional facilitiesfor the future on the post of visual test 1 and mechanical inspection lane. In addition,it also obtained the monthly service capacity model (y) using linear regressionanalysis which is: y = -5691 + 49x1 + 714x2 + 2138x3 with independent variableof total working hours (x1), the number of posts in the visual test 1 (x2) and thenumber of mechanical test line (x3)."

"ABSTRAKKajian dalam Tesis ini membahas mengenai Peran pengawasan Ombudsman RI terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah. Fungsi dan tugas aparatur pemerintah pada hakikatnya adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Salah satu indikator kesejahteraan adalah pemberian pelayanan publik yang baik oleh aparatur negara kepada masyarakat. Rendahnya kualitas pelayanan publik merupakan salah satu sorotan yang diarahkan kepada birokrasi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan publik sebagai fokus isu tugas dan wewenang pengawasan Ombudsman RI merupakan sesuatu yang sangat esensial karena proses pelayanan sebagai interaksi antara penyelenggara negara dengan masyarakat merupakan salah satu pintu masuk bagi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik) dapat terlaksana pelayanan publik secara optimal sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oversight role of the Ombudsman of Republic of Indonesia public service performed by government personnel. The functions and duties of the government apparatus is essentially to provide for the welfare of the people in order to realize a just and prosperous society. One indicator of welfare is the provision of good public service to the community by the state apparatus. The low quality of public services is one of the beams that are directed to the bureaucracy of government in providing services to the community. Public service as a focus issue supervisory duties and powers of the Ombudsman of Indonesia is something that is very essential because the service process as the interaction between state officials with the public is one of the entrances to the corruption, collusion and nepotism. Hopefully, by the Act No. 37 of 2008 on the Ombudsman RI and Act No. 25 of 2009 on Public Service) can be implemented in an optimal public service so that it can benefit to the community."

"Penelitian tentang pengawasan pemberian remisi terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Paledang Bogor terdiri dari 1 (satu) masalah pokok yaitu ketidak jelasan batasan ukuran atau kriteria pelaksanaan pemberian remisi dan pengawasan oleh Lembaga pengawasan dalam Sistem Pemasyarakatan. Dari masalah pokok tersebut dirumuskan 3 (tiga) pertanyaan permasalahan yaitu : (1) bagaimana jaminan hak narapidana tentang remisi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia; (2) bagaimana pelaksanaan pemberian remisi dan pengawasannya dalam sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan; (3) apa yang menjadi faktor penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang dilakukan adalah yuridis normatif yakni mencari data-data akan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab serta tujuan dari Lembaga Pengawasan diadakan sesuai dengan Undang-Undang kemudian diteliti implementasinya di lapangan serta dikaitkan pola pemberian remisi yang diterapkan di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dari data yang ada kemudian dianalisis secara deskriptif analistis untuk memberikan gambaran mengenai tugas-tugas dan tanggung jawab secara lengkap dan menyeluruh serta dapat memberikan jawaban permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberian remisi kepada narapidana mengalami pergeseran baik dari pengertian, kriteria maupun tujuannya. Menurut ketentuan, remisi aslinya adalah hak narapidana, bergeser menjadi semacam hadiah yang diberikan oleh pemerintah, dan terakhir bergeser menjadi ajang/arena jual beli kepentingan.Akibat pergeseran tersebut, terjadi pengaburan terhadap aturan-aturan hukum pemberian remisi yang secara otomatis berdampak pada pengawasannya. Tiga lembaga pengawasan yang dibentuk oleh Undang-Undang yaitu Hakim Pengawas dan Pengamat, Balai Pertimbangan Pemasyarakatan dan Tim Pengamat Pemasyarakatan sama sekali belum dapat berfungsi secara optimal. Ketidak jelasanb aturan pemberian remisi dan lemahnya fungsi pengawasan adalah sebagai akibat tidakb konsistennya pengaturan lembaga pengawasan dalam Undang-Undang yang mengatur secara umum, seperti di KUHAP maupun Undang-Undang khusus Pemasyarakatan, tidak mandirinya kelembagaan pengawasan maupun lembaga pemasyarakatan yang ada, kelebihan penghuni Lapas yang melampaui ambang batas toleransi menyebabkan kepanikan sehingga pemberian remisi dijadikan alat kepentingan pemerintah, dan tidak diteruskannya (dimatikan) program Lembaga Hakim Wasmat secara sistematis melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995.

---

The study on the monitoring of giving remission upon the convicts in Class IIA Paledang Bogor Penitentiary Facility consists of one substantial issue namely the unclear of the limitation of parameter or criteria used in the giving of remission and the monitoring by the monitoring body in penitentiary system. There are three issues derived from the one substantial issue which are namely: First is how to guarantee the convict?s rights of remission in criminal justice system in Indonesia. Second is how to implement the giving of remission and its monitoring in penitentiary system in penitentiary facility? Last but not least is what the constraining factors are and how to overcome them.

The method of the study is normative Juridical which seeks data of the tasks and responsibilities as well as the objectives of the monitoring body in accordance with domestic Laws, then study its implementation in practice and relates it with the pattern of the giving of remission implemented in penitentiary facilities. From that data, the study descriptively analyses to give a thoroughly picture of tasks and responsibilities of the body as well as o answer the issues studied. The result of the study shows that the implementation of the giving of remission upon the convicts deviates from time to time. The deviation includes its definition, criteria or objectives as well. In accordance with laws, originally, remission is the convict?s rights now is likely a gift given the government and finally becomes an arena of transaction of people's interests.

In results, there is an uncertainty of the regulations of the giving of remission which automatically influences to its monitoring. There are three monitoring powers assigned by laws which are the monitoring and controlling judges, the Office of the consideration of penitentiary and the Team of monitoring observer. The Three are unable to function optimally. The uncertainty of regulations of the giving of remission and the weak function of the monitoring body is the result of the inconsistency regulation of the monitoring body. There are a numbers of issues relate to the matter such as namely: the inconsistency of the Criminal Law Procedures with the special law on Penitentiary, the non-independent of the Monitoring Body and Penitentiary Authority, the over-populated convicts live in penitentiary facilities, the giving of remission is used as a tool for government and the inactive of the institution of monitoring and controlling judges through the Law Number 12 the Year of 1995."

"Penelitian ini difokuskan pada dilema Panwas Pemilu 2004 dalam mengoptimalkan wewenang dan perannya dalam mengawal Pemilu 2004 sebagaimana diamanatkan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu. Dasar pemikirannya; pertama, UUD 1945 dan UU No. 12 tahun 2003 belum memberi landasan yang kuat bagi tegaknya pengawasan pemilu di Indonesia, kdua, pembentukan dan pertanggungjawaban Panwas oleh dan kepada KPU menyebabkan dilema-bagi Panwas dalam mengoptimalkan kinerjanya, Ketiga, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi, relasi dan sinergisitas Panwas Pemilu dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta partisipasi kritis masyarakat yang belum optimal secara langsung atau tidak langsung turut mempengaruhi kinerja Panwas, Keempat, kurang optimalnya kinerja Panwas akan mempengaruhi penegakan hukum terkait dengan tindak lanjut pelanggaran dan penyelesaian sengketa pemilu sehingga berimplikasi terhadap pencapaian kualitas pemilu jurdil dan demokratis.Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research) dan wawancara yang mendalam dengan anggota Panwas dan KPU, pakar hukum, pengamat poltik dan pemantau pemilu. Teori yang digunakan adalah; 1) Teori Pent wasan, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) untuk menjelaskan kaidah pengawasan, 2) Teori Partisipasi, Samuel P. Huntington (1995) dan Gabriel Almond (1998) untuk menjelaskan hubungan partisipasi kritis masyarakat dengan pengawasan, 3) Teori kelembagaan David Apter (1996) dan Guy Peters (1999) untuk menjelaskan keberadaan Panwas Pemilu 2004 dari sisi otonomisasi, 4) Teori Civil Society Cohen and Arato (1995) dan De Tocqueville (1996) untuk menjelaskan keberadaan civil society sebagai kekuatan penyeimbang dalam Pemilu 2004, 5) Teori Demokrasi Robert A. Dahl (1992) dan Samuel P. Huntington, kerangka hukum pemilu jurdil IDEA (2003) dan kriteria pemilu jurdil LIP! (2004) untuk menganalisis kualitas Pemilu 2004.Berdasarkan metode penelitian dan kerangka teori di atas, temuan penting, hasil analisis dan kesimpulan sebagai berikut; Pertama, posisi Panwas Pemilu 2004 masih lemah dan dilematis karena ketiadaan landasan konstitusi dan kelemahan UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 dalam hal pembentukan dan wewenang Panwas serta belum rinci dan tegasnya Undang-undang merumuskan aturan tentang penyelenggaraan, pelanggaran dan pengawasan. Kedua, legitimasi konstitusi dan Undang-undang yang diperoleh KPU untuk membentuk Panwas, telah menciptakan hubungan ordinasi-subordinasi yakni, superioritas KPU atas Panwas sehinggan Panwas mengalami dilemma dan ketidakoptimalan kinerja. Ketiga, Ketidakmaksimalan sinergi antara Panwas dengan aparat peradilan dan pemantau pemilu serta tidak optimalnya partisipasi kritis masyarakat menjadi faktor kurang optimalnya kinerja Panwas. Keempat, keterbatasan persiapan dan struktur organisasi merupakan kendala internal Panwas dalam mengoptimalkan kinerja. Kelima, empat faktor diatas mempengaruhi tingkat penanganan kasus dan pendgakan hukum terhadap pelanggaran dan sengketa pemilu, hal ini berimplikasi pada pencapaian kualitas jurdil dan demokratis pada Pemilu 2004. Saran yang diajukan; format ideal Panwas yang independen, permanen, sejajar dengan KPU dan dibentuk oleh DPR melalui mekanisme fit and propertest, mengingat urgennya eksistensi Panwas Pemilu dalam pencapaian pemilu yang jurdil dan demokratis.Jumlah halaman: 5 halaman awal + 247 halaman isi, 8 halaman daftar pustaka, 2 halaman daftar tabel, 1 halaman daftar lampiran, 185 buku dan artikel jurnal, wawancara: 5 orang nara sumber, 9 Surat kabar, majalah dan situs dotcom, 31 halaman lampiran-lampiran.

---

This research is focused in Panwas Pemilu 2004 dilemma in optimizing its authority and role in secure General Vote 2004, as meant in The Law No. 12, 2003 concerning the General Vote. The basic thinking : First, UUD 1945 and The Law No. 12, 2003 do not give strong basic for enforcing general vote monitoring in Indonesia, The Second, the form and the responsibility of Panwas by and to KPU cause dilemma for Panwas in optimizing its performance, The Third, The limitation of preparation and organization structure, relation and synergistic of Panwas Pemilu with law officer and general vote monitoring as well as people participation are not optimal yet either directly or indirectly also influencing Panwas performance, The Forth, The lack of panwas performance will influence related law enforcement with the following up violation and general vote dispute settlement so that it has implication to quality jurdil and democratic general vote increase.

The method used is qualitative with library research approach and interview deeply with Panwas and KPU member, law expert, political observer and general vote monitoring. The theory used are : 1). Inspection theory, George R. Terry (1992), Hendry Fayol (1992), SP. Siagian Suyatrno (1992) for explaining inspection definition, 2). Participation Theory, Samuel P. Huntington (1995) and Gabriel AImond (19980 for explaining the relation of people critical participation with inspection, 3). Institution theory David Apter (1996) and Guy Peters (1999) for explaining the existence of Panwas Pemilu 2004 from otonomization view, 4). Civil Society Theory Cohenand Arato (1995) and De Tochquenville (1996) for explaining the existence of civil society as a balance power in general vote 2004, 5). Democracy Theory Robert A. Dahl (1992) and Samuel Huntington, the scopes of general vote law IDEA (2003) and criteria a jurdil general vote LIPI (2004) for analyzing the quality of general vote 2004.

Based on research method and theoretical scope above, the important invention, the result of analysis and conclusion are as follows : The first, the position of Panwas Pemilu 2004 is still weak and dilemmatic because of the lack of constitution base and the weak of the law no. 12, 2003 in the field of the form and the authority of Panwas as well as have not been in detail yet and cleared in the law to formulate regulation concerning implementation, regulation and monitoring. The second, constitution legitimating and regulation had by KPU for forming Panwas, have created ordinance - sub ordinance relationship, namely, superiority of KPU on Panwas so that Panwas have gotten dilemma and performance un optimized. The Third, the un optimized synergy between Panwas with law officer and general vote monitoring as well as un optimized people critical participation become the factor of lack Panwas performance optimal. Fourth, the limitation of preparation and organization structure represents Panwas internal obstacles in optimizing its performance. The fifth, the fourth factors above influence the level of case settlement and law enforcement against violation and general vote dispute, these matters imply in the reach of jurdil quality and democratic in General Vote 2004. Suggestion proposed: The ideal format of Panwas is independent, equality with KPU and established by DPR through fit and proper test mechanism, remembering the urgency of Panwas Pemilu existence in reaching jurdil and democratic general vote.

Number of page: 5 early pages + 247 content pages : 8 pages list of library; 2 pages, table list : 85 books and journal article, interview : 5 peoples, 9 newspapers, magazines and dot corn site : 4 pages attachments."

"Penelitian ini membahas dua pokok permasalahan: Pertama, bagaimana kedudukan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP) ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Kedua, bagaimana kewenangan UKP-PPP ditinjau dari Hukum Tata Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pembahasan dimulai dari banyaknya lembaga negara bantu Presiden yang dibuat berdasarkan Peraturan Presiden. Salah satu lembaga negara bantu Presiden yang sangat memberi pengaruh terhadap lembaga negara di bidang eksekutif, terutama lembaga kementerian, adalah lembaga UKP-PPP. UKP-PPP mempunyai kewenangan mengawasi dan memberikan nilai pada setiap lembaga kementerian di Indonesia. Hal tersebut menimbulkan pertanyaaan dimana kedudukan lembaga UKP-PPP di lembaga negara Indonesia dan apa saja kewenangan yang dimiliki serta dalam ruang lingkup mana. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Lembaga UKPPPP adalah lembaga negara bantu Presiden yang berkedudukan dibawah Presiden untuk membantu Presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan. Kewenangan UKP-PPP lahir dari Pasal 4 ayat (1) UUD dan diatur berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2009 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2012. Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan, seharusnya Presiden memaksimalkan lembaga negara konstitusional di ruang lingkup kekuasaan Presiden (Eksekutif), yaitu Wakil Presiden (Pasal 4 ayat (2)), Dewan Pertimbangan dan Penasihat Presiden (Pasal 16 UUD 1945) serta para menteri (Pasal 17 UUD 1945) sebelum membentuk lembaga Negara bantu baru, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara dan terciptanya lembaga negara yang efektif sesuai dengan UUD 1945.

---

This research analyzes, (1) what is the position, and (2) what authority is assigned to the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control of Indonesia from the perspective of the Indonesian Constitutional Law. This research employs the normative legal research method. Initially, this research analyzed the number of the President?s auxiliary unit as defined in the Presidential Decree. One of the most influential auxiliary unit is the Presidential Work Unit for Development, Monitoring and Control. This unit is assigned the authority to monitor and assess all of the Government Ministry in Indonesia. This raises the question where is the exact position of this unit within the formal organization of the Government, and the extent this unit has authority in the works of the executive body.

The results of this research indicates that the Presidential Work Unit for Development, Monitoring, and Control is positioned directly under the auspices of the President to advise and assist the President to execute his duty. The constitutional base for its existence is Article 4, (1) of the Indonesian Constitutional Law as further defined in Presidential Decree Number 54 of 2009, and Amended by Presidential Decree Number 10 of 2012. This research concludes that President should maximize the main Presidential Auxiliary Unit namely the Vice President?s Office (Article 4, (2),), the Presidential Advisory Council of the President (Article 16 of the Constitution Law of 1945), and the Ministerial Cabinet (Article 17 of the Constitution Law of 1945) prior to establishing a new auxiliary unit to avoid overlapping authorities and more effective state auxiliary unit as defined by the Constitutional Law of 1945."

"Sistem monitoring radiasi terpusat berbasis komputer ini dilengkapi dengan detektor dan monitor radiasi gamma yang dipasang pada konveyor barang. Saat ada barang dengan paparan radiasi gamma akan dideteksi dan diukur paparan radiasinya dan menyalakan alarm serta display dot matriks, data pengukuran radiasi tersebut akan disimpan dalam database komputer sehingga memudahkan petugas bandara internasional untuk mengantisipasi barang masuk dari Jepang akibat terkontaminasi zat radioaktif akibat dari kecelakaan PLTN Fukushima. Disamping itu alat ini dapat digunakan untuk mengantisipasi masuknya zat radioaktif ilegal dari negara lain. Konsep pengembangan alat ini didesain dengan online monitoring yang terpusat di BAPETEN (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dengan stasiun monitoring di Bandara Internasional Sukarno Hatta Jakarta, Bandara Internasional Juanda Surabaya, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali dan Bandara Internasional Polonia Medan.

---

Radiation monitoring system based on centralized computer is equipped with gamma radiation detectors and monitors are mounted on the conveyor goods. Currently there are goods with exposure to gamma radiation is detected and measured the radiation exposure and the alarm as well as dot matrix display, radiation measurement data will be stored in a computer database to facilitate the international airport officials to anticipate the entry of goods from Japan due to contamination caused by radioactive substances from the Fukushima Nuclear Power Plant (NPP) accident. Besides that this tool can be used to anticipate the entry of radioactive substances from other countries illegally. The development tool is designed with a centralized online monitoring in Bapeten (Nuclear Energy Regulatory Agency) with a monitoring station at Sukarno Hatta International Airport Jakarta, Surabaya Juanda International Airport, Ngurah Rai International Airport Bali and Medan Polonia International Airport."

"Penelitian ini membahas implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi masyarakat. Dalam rangka pengaturan serta pengawasan lalulintas di Indonesia, termasuk di DKI Jakarta, Korlantas Polri mempunyai inovasi yang dinamakan Media Center National Traffic Management Center (selanjutnya disebut NTMC). Media Center NTMC merupakan pusat kendali informasi dan komunikasi yang mengintegrasikan sistem informasi di ke lima pemangku kepentingan bidang lalu lintas (Polri, Kementerian Pekerjaan Umum, Perhubungan, Perindustrian, dan Riset Teknologi). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian studi kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri di DKI Jakarta sebagai media informasi dan media edukasi, direalisasikan melalui;Implementasi Fungsi Media Center melalui TV dan Radio; Implementasi Fungsi Media Center di Media Sosial;Implementasi Fungsi Media Center Melalui Website. Kedua, Faktor-faktor yang menjadi penghambat implementasi Media Center NTMC Korlantas Polri sebagai media informasi dan edukasi tertib berlalu lintas masyarakat di DKI Jakarta yaitu Faktor Sumber Daya Manusia dan Faktor Sarana Prasana atau Fasilitas Pendukung yang kurang.

---

This research discusses the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for public information and education (case study in DKI Jakarta). In the context of regulating and supervising traffic in Indonesia, including in DKI Jakarta, Korlantas Polri has an innovation called the Media Center National Traffic Management Center (hereinafter referred to as NTMC). The NTMC Media Center is an information and communication control center that integrates information systems for the five stakeholders in the traffic sector (Polri, Ministry of Public Works, Transportation, Industry and Technology Research). This research uses qualitative methods with case study research. The results of this research explain that First, the Implementation of the National Police Traffic Corps' NTMC Media Center in DKI Jakarta as an information media and educational media, is realized through; Implementation of Media Center Functions via TV and Radio; Implementation of Media Center Functions on Social Media; Implementation of Media Center Functions via Website. Second, the factors that hinder the implementation of the NTMC Korlantas Polri Media Center as a medium for information and education on orderly traffic for the community in DKI Jakarta are the Human Resources Factor and the Insufficient Infrastructure or Supporting Facilities Factor."

"Fokus Tugas Akhir ini adalah needs assessment ( pengkajian kebutuhan ) akan aktifitasfisik bagi Lanjut Usia yang tinggal di panti tresna werdha. Pengkajian kebutuhan inidigolongkan sebagai penelitian survei eksplanatori, untuk melihat hubungan peubahindependen terhadap peubah dependen. Model operasional pengkajian kebutuhan inimenggunakan beberapa alat ukur untuk mengukur tingkat aktifitas fisik, dukungan sosialdan self-efficacy responden. Sampel sebanyak 67 orang. Teknik pengumpulan datamenggunakan wawancara mendalam dan FGD. Hasil pengolahan data terbukti adahubungan antara peubah independen dengan peubah dependen. Terdapat faktorpengganggu yang mempengaruhinya. Kesimpulan penelitian adalah dapat diterapkanrancangan self-monitoring program tahap awal. Penulis menyaranka agar penelitianselanjutnya memperhatikan jumlah sampel, alat ukur, dan penyempurnaan terus menerusbentuk program self-monitoring."