Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPerseroan Terbatas, menurut Undang-undang Nomor 1Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas, adalah badan hukumyang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukankegiatan usaha dengan modal tertentu, yang seluruhnyaterbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yangditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturanpelaksanaannya. Perseroan Terbatas menjadi badan hukumapabila telah memperoleh pengesahan dari MenteriKehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,sehingga dapat dipersamakan dengan subyek hukum yangmemiliki hak dan kewajiban seperti manusia dan mempunyaiharta kekayaan yang terpisah dari harta kekayaan pribadipemiliknya yang merupakan modal dalam perseroan terbatastersebut, terdiri atas modal dasar, modal ditempatkan danmodal disetor. Modal dasar terdiri atas nilai nominalsaham, dan besarnya ditetapkan oleh para pendiri, baikpada Akta Pendirian Perseroan Terbatas maupun apabilaterjadi perubahan Anggaran Dasar dalam perseroanterbatas. Perubahan modal merupakan salah satu bagiandari perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas, yangdapat dilakukan baik sebelum, yang mana dapat dilakukantanpa menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, ataupunsetelah pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatasdiperoleh, yang dilakukan melalui Rapat Umum PemegangSaham,yang merupakan kewajiban hukum dan tanggung jawabDireksi perseroan terbatas. Hasil keputusan Rapat UmumPemegang Saham dituangkan dalam bentuk akta notaris dalambahasa Indonesia. Notaris, sebagai pejabat umum, dalampembuatan akta harus memeriksa dan meneliti dokumendokumenyang diberikan kepadanya, antara lain mengenaipanggilan, jumlah korum dam suara dalam Rapat UmumPemegang Saham, adanya perubahan-perubahan anggaran dasarperseroan terbatas terakhir, baik berupa pemberitahuan,pelaporan atau persetujuan dari Menteri Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia."

"Konsep nexus baru yang dicetuskan pada BEPS Action Plan 1 dikenal dengan kehadiran ekonomi signifikan (significant economic presence) yang mengilhami adanya kebijakan baru yang bersifat unilateral demi menjawab tantangan ekonomi digital. India memperkenalkan equalization levy sebagai kebijakan unilateral untuk memajaki transaksi pada ekonomi digital atas jasa periklanan digital yang diberikan oleh non-residen India ke residen pajak India. Selain itu, Inggris juga menerapkan hal serupa dengan memperkenalkan Digital Service Tax untuk memajaki atas transaksi pada layanan dan pembelian produk oleh pelaku industri Digital. Dilanjutkan dengan dicetuskannya rancangan Solusi 2 Pilar (Two-Pillar Solutions) dalam hal ini Pilar 1 (satu) sebagai realisasi aksi 1 di tahun 2021 yang berasal dari kesepakatan negara-negara dalam konsensus global yang dilakukan oleh para negara OECD inclusive framework dan negara G20 sebagai kebijakan multilateral hingga saat ini masih tidak ada kepastian dalam penerapannya. Mengacu pada hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan skema perpajakan yang digunakan oleh India dan Inggris dan menganalisis peluang Indonesia dalam menerapkan kebijakan unilateral atas ekonomi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif serta teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan wawancara mendalam terhadap beberapa informan dijelaskan skema perpajakan atas ekonomi digital yang diterapkan di India dan Inggris. Indonesia juga berpeluang menerapkan kebijakan unilateral tersebut walaupun terdapat faktor penghambat yang berasal dari komitmen atas penerapan Pilar 1 yang tidak memiliki kepastian saat penerapannya, potensi ancaman perang dagang oleh Amerika Serikat dari penerapan kebijakan unilateral dan biaya kepatuhan pajak yang tinggi mempengaruhi ekonomi dari kenaikan harga atas barang dan/atau layanan pada ekonomi digital di negara sumber penghasilan serta tingginya biaya kepatuhan pajak dan pajak berganda yang muncul bagi para pelaku ekonomi digital asing yang berasal dari penerapan kebijakan unilateral yang dilakukan oleh India dan Inggris. Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian ini adalah skema perpajakan unilateral India dan Inggris mengikuti konsep kehadiran ekonomi signifikan dan Indonesia memiliki peluang dalam menerapkan kebijakan unilateral walaupun terdapat beberapa faktor penghambat sebagaimana telah dijelaskan. Pada penelitian ini penulis menyarankan mempertimbangkan informasi dari skema perpajakan yang diterapkan oleh India dan Inggris serta mempertimbangkan pembentukan kebijakan unilateral atas ekonomi digital yang terstruktur dari perundangan-undangan dan peraturan teknisnya dengan jelas dan belajar dari permasalahan yang ditemukan di Inggris dan India.

---

The new nexus concept introduced in BEPS Action Plan 1 is known as significant economic presence, which has inspired new unilateral policies to address the challenges of the digital economy. India introduced the equalization levy as a unilateral policy to tax transactions in the digital economy for digital advertising services provided by non-Indian residents to Indian tax residents. Similarly, the United Kingdom implemented a Digital Service Tax to tax transactions involving services and product purchases by digital industry players. This was followed by the introduction of the Two-Pillar Solutions draft, specifically Pillar 1, as the realization of Action 1 in 2021, based on agreements within the global consensus reached by OECD inclusive framework countries and G20 countries. However, there remains uncertainty in its implementation as a multilateral policy. Given this context, this study aims to describe the taxation schemes used by India and the United Kingdom and to analyze the potential for Indonesia to implement unilateral policies on the digital economy. This research employs a qualitative approach and qualitative data analysis techniques. Based on literature studies and in-depth interviews with several informants, the study explains the taxation schemes on the digital economy implemented in India and the United Kingdom. Indonesia also has the potential to implement such unilateral policies, although there are hindering factors stemming from the commitment to implementing Pillar 1, which lacks certainty in its application, potential trade war threats from the United States due to the implementation of unilateral policies, and high tax compliance costs affecting the economy through increased prices of goods and/or services in the digital economy in the source country, as well as high tax compliance costs and double taxation issues for foreign digital economy players due to the unilateral policies applied by India and the United Kingdom. Therefore, the conclusion of this study is that the unilateral taxation schemes of India and the United Kingdom follow the concept of significant economic presence, and Indonesia has the potential to implement unilateral policies despite several hindering factors as previously mentioned. In this study, the author suggests considering the information from the taxation schemes implemented by India and the United Kingdom, and considering the formation of a structured unilateral policy on the digital economy through clear legislation and technical regulations, while learning from the issues found in the United Kingdom and India."

"PENDAHULUAN'Sajarah Banten' adalah sebuah karya sastra klasik Jawa bersifat sejarah. Seperti halnya kebanyakan teks klasik Jawa, teks ini pun tidak menyebutkan nama penulis atau raja yang memerintahkan penulisannya. Menurut Braades dan Djajadiningrat mungkin sekali teksnya disusun pada tahun 1662/63 AD (Brandes, 1920: 112 catatan, Djajadiningrat, 1913: 10). Djajadiningrat menyatakan, pada tahun 1701/02 AD teks tersebut telah disadur dengan agak bebas dan atas dasar itulah muncul redaksinya yang termuda yang berangka tahun 1732 AD (1913: 10).Dari penelitian naskah 'Sajarah Banten' yang telah dilakukan, ditemukan dua puluh buah naskah yang berisi duapuluh empat teks. Sebelas teks merupakan 'Sajarah Banten Besar' yang --lima di antarauya-- menyebutkan tahun 1732 AD sebagai sumber penyalinannya, sedangkan sisanya bersumber dari naskah bertanggal lebih muda yang disebut dengan 'Sajarah Banten Kecil' (D jajadiningrat,1983:14--15).Karya sastra sejarah (kranik) seperti 'Sajarah Bunten' ini di Jawa lazim disebut babad. Dalam bahasa Jawa babad berarti menebang pohon-pohonan di hutan atau memangkas semak belukar (Gericke-Roarda 1901. Poervvadruminta 1939). Berdasarkan arti ini Darusuprapta (1975 : 3-4) mengemukakan suatu perkiraan mengenai penggolongan babad yaitu:1) yang melukiskan cerita pembukaan suatu daerah atan hutan untuk kemudian didirikan suatu ibu kota kerajaan atau pusat pemerintahan di atasnya, seperti: Babad Majapahit, BabadMataram, Babad Kartasura, BabadNgayogyakarta;2) yang pusat ceritanya menitikberatkan kepada hal ihwal dalam suatu daerah tertentu, seperti: Babad Banten, Babad Cirebon, Babad Kebumen, Babad Pasaraan, Babad Besuki, Babad Belambangan, dan3) yang pusat ceritanya berupa peristiwa-peristiwa dalam suatu babakan waktu tertentu, seperti: Babad Pacinan, Babad Paliban Nagari, Babad Pakepung, Babad Dipanegara, den Babad Surenglagan.Sementara itu, Brander seperti yang dikemukakan oleh Berg (1974: 80), mengelompokkan babad menjadi tiga golongan besar, yakni:1) yang isinya tidak sesuai dengan judulnya; artinya judulnya tidak mencerminkan isi ceritanya, seperti: Babad Jenggala, Babad Majapahit, Babad Demak, Babad Pajang, Babad Mataram, dan Babad Kartasura;2) yang isinya menceritakan sejarah setempat; artinya isinya banya menceritakan tentang sejarah suatu daerah tertentu saja, seperti: Babad Banten, Babad Cirebon, Babad Banyumas dan Babad Blambangan, dan3) yang menceritakan suatu periode tertentu dari sejarah Jawa; maksudnya menceritakan suatu peristiwa yang terjadi pada suatu mesa tertentu, seperti: Babad Bedab Ngayogyakarta den Babad Mangkanegaran.Walaupun Brandes dan Daresuprapta telah mengelompokkan babad dalam 3 golongan, namun menurut penulis masih terdapat 1 golongan babad lagi yang belum dinyatakan oleh kedua ahli tersebut. Golongan yang ke-4 adalah babad yang isi ceritanya seawal dengan judulnya, seperti: Babad ing Sengkala.Darusuprapta, selain mengungkapkan masalah penggolongan babad juga menyatakan pendapatnya tentang perbedaan istilah babad berdasarkan has cakupan daerahnya. Umiak membedakan babad yang lebih luas cakupan daerahnya seperti "Babad Tanah Jawi" , 'Sajarah Banten? disebut dengan istilah babad pasisir (Darusuprapta, 1974: 4).Apabila ditinjau dari isinya, sebagian besar cerita 'Sajarah Banten? memang merupakan untaian peristiwa sejarah yang berlangsung di Banten pada kurun waktu abad 16 -- 17, sedangkan sisanya adalah uraian mengenai berbagai peristiwa yang terjadi di Jawa sebelum Islam. Sebagai karya sastra sejarah, dalam uraian mengenai rangkaian peristiwanya terlihat kandungan nilai sastra yang menyatu dengan kroniknya. Nilai sastra itu berupa aspek estetis dan fiktif (Berg 1974, Darusuprapta 1975, Teeuw 1976). Menurut Darusuprapta, kedua aspek ini menjadi ramuan di dalam struktur sastranya yang terwujud dalam bentuk: mitologi, lagenda, lagiografi, dan simbolisme (1975:6)?."

"Permasalahan yang dirumuskan dalam disertasi ini adalah bagaimana memahami corak pemerintahan di masa kepemimpinan Soeharto dan bagaimana memahami wacana politik Orde Baru yang terekspresi melalui teks pidato kenegaraan Soeharto 1985-1997 yang dijelaskan dengan teori-teori Paul Ricoeur, teori Anthony Giddens, teori Karl Mannheim, filsafat Jawa, yang memaknai metode hermeneutika fenomenologi."

"Pertama. Sedjarah kritiksastra Indonesia dimulai dengan penulisan resensi. Resensi pertama terbit didalam Secara Oemoem 25 Djuni 1932. Resensi-resensi lain kemudian terbit dalam Tomboel (1927-1933), dan setelah madjalah tersebut berhenti terbit, Poedjangga Baroe meneruskan tradisi itu. Diantara buku-buku jang diresensikan terdapat buku-buku kesusastraan, chususnja karjasastra-karjasatra. Demikianlah penulisan kritiksastra Indonesia mulai. Kedua. Karangan jang membahas fungsi dan azas kritiksastra untuk pertama kalinja ditulis oleh S. Takdir Alisjahbana dalam Pandji Poestaka, 5 Djuli 1932. Dalam masa 9 tahun Poedjangga Baroe karangan jang membahas masalah itu ditulis oleh J.E. Tatengkeng, pertama ditahun 1935, dan kemudian ditahun 1938. Dalam konsepsi kritiksastra S. Takdir Alisjahbana dan J.E. Tatengkeng (dengan tulisannja ditahun 1935), segi-segi legislative dan preskripstif dari kritiksastra amat menondjol. Hal ini disebabkan oleh karena adanja djarak antara selera dan pengetahuan pembatja umumnja dengan lapangan kesusastraan baru; hal ini djuga disebabkan karena kesusastraan baru_"

"Dunia public relations menjadi lebih penting perannya dalam dunia usaha dari waktu ke waktu. Dalam keadaan yang demikian, apa pengertian dan kegiatan public relations yang diterapkan di Indonesia merupakan hal yang menarik untuk dikaji. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran secara umum mengenai penerapan public relations di Indonesia dan untuk mengidentifikasi pengertian dan kegiatan public relations yang digunakan dan dilakukan oleh praktisi pada pemerintahan dan perusahaan di Indonesia selama 1996-2000. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi content analysis, yaitu secara sistematis mengobservasi dan menganalisa isi artikel. Variabel yang diteliti adalah waktu, isu, pengertian, tugas, strategi, dan publik. Obyek yang dianalisis adalah opini nara sumber dalam artikel. Setelah terkumpul, data yang tersedia disiapkan dan dikuantifisir untuk memudahkan analisa. Penulis mengidentifikasi 7 buah kategori pengertian public relations yang digunakan di Indonesia selama periode yang diteliti, 14 buah kategori tugas dan strategi yang dilaksanakan, dan 11 buah kategori publik yang ditangani. Dari kategori-kategori ini, pengertian bahwa PR adalah pembuat citra baik adalah yang paling sering digunakan, tugas untuk konseling dan sebagai penghubung, serta strategi publisitas adalah yang paling sering dilaksanakan, dan masyarakat adalah publik yang paling sering ditangani. "