Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The need estimate for the doctors at 2007-2010 is 70.782 person and dentist 25.953 persons. With than the amount to prepare until 2006 year the doctors was 44.584 person and dentist 11.289 person. So that the estimate until 2010 year to increasing necessary needs the doctor opinion 6500 persons, dentist 3500 persons every years (Development and influence Human Resources of Health Services, Departement of Health RI 2007). The want completed and consequence boundary the formation, the government in the distric for the research that the recruitment with the contract system. The aims for the research was to be analysis for the polyce the doctors and dentist placement in district: Sumenep, Bondowoso Badung, Kareangasem and Kediri town."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan kebijakan Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan di lingkungan Kantor Kementerian Kesehatan dengan menggunakan model analisis Edward III. Implementasi kebijakan berjalan baik bila pelaksanaanya telah sesuai dengan peraturannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam pada pelaksana kebijakan Jabatan Fungsional Adminkes di lingkungan Kantor Kemenkes. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling.Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan dengan baik terkait komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Faktor-faktor yang menghambat implementasinya adalah sosialisasi; penempatan dan kewenangan Adminkes dalam Unit Kerja; dukungan pimpinan; fasilitas; beban kerja Unit Pembina; koordinasi internal di Kemenkes; dan sistem pengarsipan.

---

This research aimed to analyze the implementation of Health Administrator Functional Position policy at Ministry of Health office using analytical model from Edward III. Implementation of the policy is assumed to be going well when in accordance with the regulations. This research used qualitative method using in-depth interviews to the executive staff implementing the above decrees at the Ministry of Health office.

The results showed that the policy implementation of Health Administrator as Functional Position at the Ministry of Health needs to be improved in terms of communications, resources, disposition and bureaucratic structure. Factors that hinder the implementation is socialization; placement and Adminkes authority; leadership support; facilities; workload of Unit Supervisors; internal coordination in the Ministry of Health; and archiving systems."

"Tenaga kesehatan di luar dokter, dokter gigi dan pekerja kefarmasian selama ini melakukan perizinan dalam bentuk registrasi yang bersifat administrasi tanpa melihat dan menilai kemampuan tenaga tersebut. Hal ini menjadi pertanyaan bagaimana mutu dan kualitas tenaga kesehatan yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi mutu layanan kesehatan saat ini. Penelitian ini difokuskan pada proses formulasi kebijakan registrasi tenaga kesehatan yang meliputi bagaimana proses formulasi kebijakan, sumberdaya pendukung, peran dan fungsi dan peran pemangku kebijakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formulasi kebijakan Registrasi Tenaga Kesehatan dalam Permenkes Nomor 1796/MENKES/PER/VIII/2011 dalam menjamin mutu tenaga kesehatan terhadap peningkatan pelayanan terhadap tenaga kesehatan."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh motivasi dan kompetensi tenaga kesehatan terhadap kinerja puskesmas dalam pelayanan kesehatan di Kota Palu, Sulawesi tengah. Teori yang digunakan adalah teori Herzberg, Teori Kompetensi Spencer and Spencer dan teori kinerja dari Poister. Penelitian ini didesain secara kuantitatif dengan metode survey explanatory dengan teknik penarikan sampling cluster sampling. Pengumpulan data melalui studi dokumentasi, agket, wawancara konfirmasi dan observasi. Hasil penelitian menunukkan motivasi berpengaruh kuat terhadap kinerja di Puskesmas Kota Palu. Hasil penelitian mengandung motivasi pegawai harus ditingkatkan terlebih dahulu untuk mendorong kompetensi pegawai sebagai dasar keberhasilan dalam bekerja."

"Tesis ini membahas penguatan kapasitas yang perlu dilakukan dalam penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden RI. Pengaduan kepada Presiden RI yang dibuka sejak tahun 2005 melalui Kementerian Sekretariat Negara menunjukan tren kenaikan tiap tahunnya dan tingkat antusiasme tertinggi terjadi pada masa Pemerintahan Joko Widodo. Seiring dengan kenaikan jumlah tersebut, tuntutan penyelesaian pengaduan kepada Presiden RI pun semakin tinggi sedangkan sejumlah aspek pendukung penyelenggaraan penanganan pengaduan masih terkendala sehingga proses penanganan belum optimal dan sejumlah pengaduan masih tertunda penyelesaiannya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan paradigma Post Positivis dengan teknik pengumpulan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya penguatan kapasitas pada aspek kapasitas sumber daya dan manajemen. Ditinjau dari sumber daya, 1) peningkatan kapasitas pengetahuan pegawai dan unit kerja melalui program-program pendidikan dan pelatihan, workshop, magang, dsb dan melakukan knowledge sharing, 2) peningkatan kapasitas fungsi sistem teknologi yang mendukung seluruh proses bisnis penanganan pengaduan. Ditinjau dari aspek manajemen, penguatan organisasi melalui evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan penanganan pengaduan, meliputi cara kerja, pola, dan alur proses bisnis penanganan pengaduan, penyusunan pedoman spesifik dan bersifat substantif, pembuatan kerangka hukum khusus penanganan pengaduan kepada Presiden RI, dukungan dan komitmen pemimpin, dan tata kelola jejaring baik di dalam lingkungan lembaga kepresidenan dan Kementerian/Lembaga serta Daerah.

---

This thesis discusses about capacity strengthening of a presidential complaint handling system in Indonesia. The number of complaints lodged to the system, which was initially opened in 2005, has increased substantially every year, especially in the era of President Joko Widodo. The rising number of public complaints requires the Ministry of State Secretariat to deal with grievances promptly, but some complaints remain unresolved due to some problems. By employing Post Positivits Paradigm and qualitative data collection method, the results show the strengthening of resources capacity and management capacity are required. From the perspective of resources, employess human capital and working unit could be improved by providing education and training programs, workshop, internship and knowledge sharing programs. Additionally, the enhancement of information technology and system capacity which support complaint handlings business process is lso required. From the perspective of management, organizational capacity strengthening could be improved by conducting comprehensive evaluation of public complaint handling process in some areas including work procedures, a complaint handling business process, the making of specific guidance, a special legal framework, leadership commitment and supports, and the inter and extra organizational governance."

"Pelayanan kesehatan tenaga kesehatan merupakan salah satu alternatif meningkatkan pengobatan yang dapat berkontribusi derajat kesehatan dan dewasa ini banyak diminati oleh masyarakat. alternatif diatur dalam Permenkes Penyelenggaraan pengobatan komplementer no 1109 tahun 2007. Kajian ini dilakukan untuk implementasi dan dampaknya terhadap mengetahui perizinan tenaga kesehatan yang melakukan praktek pengobatan alternatif. Desain komplementer penelitian adalah potong lintang dengan pendekatan kualitatif, di 3 Provinsi yaitu Bali(Kota Denpasar dan Kabupaten Tabanan), Jawa Barat(Kota Bandung dan Kabupaten Bandung) dan Jawa Tengah(Kota Semarang dan Kabupaten Kendal). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan round table discussion (RTD). Informan penelitian adalah tenaga kesehatan yang melakukan pelayanan komplementer alternatif, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota serta asosiasi atau organisasi profesi. Analisis dan interpretasi data dengan triangulasi dan analisis Hasil penelitian menunjukkan bahwa perijinan tenaga kesehatan dalam pengobatan komplementer alternatif pelayanan kesehatan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di sebagian provinsi bahkan belum terimplementasikan. Penafsiran pasal 12 Permenkes No pendidikan terstruktur ayat 1 tentang persyaratan ditafsirkan berbeda oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Di samping itu, organisasi profesi dan rekomendasi profesi pada pasal 13 masih belum jelas karena organisasi profesi belum mempunyai kolegium untuk menilai kompetensi anggotanya. Persyaratan perijinan tenaga kesehatan lebih sulit dibandingkan pengobat tradisional. Selain itu, banyak organisasi profesi yang belum diakui secara resmi dan belum memiliki standar kompetensi serta masih ada asosiasi yang belum terakreditasi. Saran perlu dilakukan revisi pada Permenkes no 1076 tahun 2003, sehingga dapat membedakan dengan jelas kompetensi dan kewenangan pengobatan tradisional akupuntur dan tenaga kesehatannya."

"Ketersediaan tenaga kesehatan yang berkesinambungan sangat vital dalam mendukung pemberian layanan kesehatan yang berkesinambungan pula. Di daerah yang kekurangan tenaga kesehatan; mengoptimalkan retensi menjadi sangat penting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran retensi dokter dan dokter gigi Pegawai Tidak Tetap di daerah terpencil dan sangat terpencil serta faktor yang mempengaruhi retensi. Penelitian ini menggunakan desain cohort retrospective dengan analisis survival dancox regresi. Sampel penelitian 10.361 dokter dan 3.496 dokter gigi yang berasal daridata pengangkatan Pegawai Tidak Tetap tahun 2008 ndash; 2015 milik Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin lama masa penugasan minimum yang diwajibkan kepada dokter/dokter gigi PTT maka semakin banyak faktor yang mempengaruhi retensinya. Seiring peningkatan minimal masa tugas; pada 2 tahun pertama retensinya semakin meningkat; akan tetapi PTT yang berhenti sesudah penugasan pertamanyapun semakin meningkat. Tidak terdapat perbedaan retensi antar jenis kelamin; dan fasilitas kesehatan dengan kriteria sangat terpencil memiliki retensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang terpencil.

---

The availability of sustainable health workers is vital in supporting the delivery ofsustainable health services as well. In areas that are short of health personnel,optimizing retention is critical. This study aims to determine the retention of doctors anddentists in Non Permanent Personnel Appointment Program in remote and rural areas,and factors that affect their retention. This study used a retrospective cohort design withsurvival and cox regression analysis. The sample was 10,361 doctors and 3,496 dentistsin Non Permanent Personnel Appointment Program; from 2008 until 2015 that belongto the Bureau of Personnel Ministry of Health.

The results showed that the longer therequired minimum assignment period to the doctor dentist; the more factors will affectthe retention; and the longer minimum assignment the retention increase until the first 2years; There is no difference in retention between the types of marital status.Doctors dentists who are assigned to very remote criteria have higher retention than inremote criteria.Keywords retention of Non Permanent Personnel Appointment Program; retentionfactors; doctors dentists of Non Permanent Personnel Appointment Program. "

"Posbindu lansia merupakan pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan para lansia. Keterampilan kader merupakan salah satu kunci keberhasilan pelayanan di posbindu lansia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kader dalam pemanfaatan posbindu lansia. Jenis penelitian yaitu deskriptif analitik dengan metode kualitatif. Informan utama adalah 17 orang kader dan informan kunci yang terdiri dari 1 orang Kepala Puskesmas Bantargebang Bekasi, 1 orang Pemegang Program Lansia, dan 3 orang Lansia yang memanfaatkan posbindu lansia di wilayah kerja Puskesmas Bantargebang Bekasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kader belum berperan besar dalam pemanfaatan posbindu lansia di wilayah kerja Puskesmas Bantargebang sehingga diperlukan adanya upaya pelatihan dan pembinaan untuk petugas kesehatan dan kader posbindu lansia, serta sosialisasi kepada seluruh sasaran posbindu lansia. Penyediaan fasilitas posbindu lansia yang lengkap diharapkan dapat memaksimalkan peran kader dalam usaha pemanfaatan posbindu lansia. Komunikasi sesama kader juga harus dibangun agar mereka dapat bertukar informasi dan pengalaman mengenai peran mereka dalam pemanfaatan posbindu lansia.

---

Elderly's integrated health care is health services which aims to improve the health status of the elderly. Skills of cadres is one of the keys to success in elderly's integrated health care. This study aims to analyze the role of cadres in the use elderly's integrated health care. This research is descriptive analytic with qualitative method. The main informants were 17 cadres and key informants consisting of 1 chief of Bantargebang Public Health Care Bekasi, 1 holder of elderly programs, and 3 elderly peoples who utilize elderly's integrated health care in Bantargebang Public Health Care Bekasi working area.

The results showed that the cadres have not played a major role in the utilization of elderly's integrated health care in Bantargebang Public Health Care Bekasi working area thus efforts are required in training and coaching for health workers and cadres elderly's integrated health care, and socialization to all elderly's integrated health care target. Provision of complete elderly's integrated health care facilities is expected to maximize the role of cadres in the utilization of it. Communication fellow cadres should also be constructed so that they can exchange information and experiences regarding their role in the utilization of elderly's integrated health care."

"Background: Act Number 36 of 2009 on Health states that the government has the responsibility to regulate the planning, procurement, empowerment, and control/ing of the quality of health workers in performing health care in lndonesia. Meanwhile the Government Regulation Number 51 of 2009 requires that the practice of pharmacy must be done by pharmacist and one of the health facilities condueting pharmacy practice is the community health center. A cross sectional qualitative study has been done to identify the role of regional institution in the assignment of pharmacist in community health centers, and to obtain information on problem and barrier of the assignment. Methods: The study was carried out in cities of Tangerang, Bandung, Surabaya and Bantul District. Data were col/ected through in-depth interviews with those responsible in Provincial Health Office, District Health office, Regional Man-power Institution (BKD) and community health center, besides by condueting focus group discussion with pharmacists from District Health Office, Community Health Center, School of Pharmacy and Regional Indonesian Pharmacists Association. Data were analyzed qualitatively using triangulation method and temporary study results were revised in a round table discussion with experts in Jakarta. Results: Results of the study show that: 1) Refering to regional role: (a) the role of Provincial Health Office was recording the demand of and the assignment of pharmacist, (b) the District Health Office had the authority to determine the demand of pharmacist and to assign as wel/ as to control pharmacist in community health centers, (c) the regional man-power institution documented and forwarded the number and kind of pharmacy staff needed by the District Health Office to the national man-power institution (BKN), and (d) the role of head of community health center was managing pharmacist according to their main job, i.e. managing drug supply 2) Referring to problem in pharmacist assignment: (a) District Health Office was aware of the need of pharmacist, but in panning pharmacist was not regarded as a priority compared to other health workers, (b) the request for pharmacist was not based on the real organization needs resulted from the analysis of work burden such as regulated, (c) limited formation given by BKN, and such that the assignment of health workers was not based on their competencies, ang (d) Training of health personnel has not been done because of budget limitations."