Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Community media is a category of broadcasting services or institutions operating within community. The world "Community" in Oxford Learner's is defined as "all the people living in one place" or "group of people with the same interests". Community is, therefore, characterized by coverage of a small range area or living in one place, similar kind of interests. When it is related to community radio, obviously that the broadcasting is managed and organized by particular community, non commercial, and the content is around the situation come about its community. Community radio, in general, composes FM radio transmitter or a long wave (AM) with very low powers of transmitter since the coverage area is relatively small. Some express that community broadcasting is a program that is supervised by themselves with their own purpose (geographic and locality factor). Since the broadcasting institution is set up for the sake of the interest of community, quite a few literature notes that it is also categorized as "public" within a milieu of particular community. As its indispensable character, direct relay to the community is made possible as well as engagement in program planning, production, and in financing. It is obvious that community broadcasting management is in the hand of operator and listener."

"Analisis pelembagaan demokrasi difokuskan pada: Pertama, sejauh mana nilai-nilai demokrasi sebagaimana dikemukakan Dahl dan Smith seperti jaminan terhadap hak warga masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik di tingkat lokal, keterwakilan stakeholders, kesamaan hak dalam proses pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi kebijakan, responsivitas dan kontrol masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan masyarakat diwujudkan. Kedua, tingkat kepedulian dan konsistensi masyarakat berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, yang oleh Arnstein dapat diamati dalam beberapa level. Ketiga, menguji faktor-faktor individu yang mempengaruhi yang dan yang berhubungan dengan partisipasi warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Variabel dianalisis adalah tingkat pemahaman tentang anggaran publik, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi tentang manfaat berpartisipasi, sikap rasa memiliki anggaran program, persepsi tentang pemberian "uang saku" kepada partisipan, rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur, dan pendapatan keluarga, yang dalam banyak referensi, dijelaskan, sering berpengaruh, dan berhubungan dengan partisipasi warga masyarakat dalam proses penyelenggaraan kebijakan publik, termasuk dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Diperoleh kesimpulan: Pertama, penerapan nilai-nilai demokrasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Jakarta Utara, Jakarta Timur dan Jakarta Selatan relatif berkembang. Jaminan hak warga untuk berpartisipasi, keterwakilan stakeholders, persamaan hak dalam pengambilan keputusan, penyebarluasan informasi mengenai program, responsivitas serta kontrol masyarakat mulai diwujudkan meskipun belum maksimal. Kedua, masyarakat diberikan keleluasaan merencanakan, melaksanakan dan mengontrol pengelolaan program, menggambarkan bahwa, partisipasi berada pada level degree of citizen power. Warga masyarakat juga memiliki kepedulian berpartisipasi, meskipun belum konsisten berpartisipasi dalam semua tahapan kegiatan proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Ketiga, partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, baik secara bersama-sama, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman tentang anggaran program pemberdayaan masyarakat, persepsi perlunya mengetahui proses pengelolaan program, persepsi mengenai manfaat berpartisipasi dan sikap rasa memiliki anggaran program, ?pemberian uang saku", rasa tanggung jawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, pendidikan, umur dan pondapatan. Namun secara parsial, hanya tingkat pemahaman makna anggaran, persepsi perlunya mengetahui pengelolaan program, sikap rasa memiliki, rasa tanggungjawab sosial, harapan mempengaruhi keputusan, dan tingkat pendidikan yang menunjukkan pengaruh signifikan, dan berkorelasi positif dengan partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, sedangkan persepsi tentang manfaat berpartisipasi, "pemberian uang saku", umur, dan pendapatan tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Semua aspek yang berpengaruh secara signifikan, menunjukkan hubungan positif dengan partisipasi. Artinya, semakin mengetahui bahwa anggaran program pemberdayaan masyarakat berasal dari rakyat, dan harus dimanfaatkan untuk kepantingan masyarakat, maka semakin tinggi persepsinya akan perlunya mengetahui proses pangelolaan program. Sikap rasa memiliki yang tinggi tentang anggaran program, didorong oleh rasa tanggung jawab sosialnya sebagai wakil warga, adanya harapan mempengaruhi keputusan dalam pengelolaan program, serta tingkat pendidikan tinggi menjadikan partisipasi warga masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program juga semakin tinggi. Pemahaman mengenai anggaran, persepsi tentang program pemberdayaan masyarakat, dan faktor pendidikan, menunjukkan hubungan positif satu sama lain. Semakin memahami makna anggaran pemberdayaan masyarakat, semakin tinggi pula persepsi akan perlunya mengetahui proses pengelolaan program dan anggarananya, karena semakin tingginya sikap rasa memiliki anggaran tersebut, seiring dengan rasa tanggung jawab sosial tinggi untuk berpartisipasi di dalamnya, dengan harapan dapat mempengaruhi proses pengambilan kepulusan terkait pengelolaan program tersebut. Pendidikan tinggi, disertai dengan pemahaman yang kuat dalam membela kepentingan publik, akan membentuk sikap rasa memiliki yang tinggi anggaran program pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari angaran publik. Melalui pelaksanaan program pembangunan yang partisipasi sebagai suatu pola pelembagaan demokrasi, manjadikan masyarakat dapat belajar mengenal dan memahami permasalahannya, serta dapat merumuskan cara mengatasinya secara bersama. Untuk itu itu, ruang partisipasi perlu dikembangkan, kesadaran dan pemahaman masyarakat perlu ditingkatkan melalui pencerahan oleh pemerintah, masyarakat sipil maupun media masa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mewujudkannya, diperlukan komltmen dan konsistensi para individu yang memiliki kekuasaan, mempunyai kewenangan, serta keberperanan para pemangku kepentingan termasuk para pembayar pajak. Perlu studi lebih lanjut tentang demokratisasi program pemberdayaan masyarakat dengan memasukkan variabel lain, seperti persepsi tentang kewajiban membayar pajak. Proses pelembagaan demokrasi melalui pengembangan sistem perencanaan dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang partisipatif, responsif, transparan, akuntabel, diIakukan secara jujur, mengutamakan kepentingan bersama, patuh pada aturan, proporsional, dan berkeadilan sesuai dengan prinsip tatakelola pemerintahan lokal yang baik (good local governance), perlu diwujudkan secara konsisten dan borkelanjutan. Penerapannya secara baik dapat mendorong kreativitas dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan, sekaligus merupakan perwujudan dari penyelenggaraan kebijakan, dan pelayanan publik, serta pembangunan berbasis kerakyatan, melalui pendekatan pemberdayaan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum, dan bagi masyarakat lokal secara khusus."

"Permasalahan yang umumnya dihadapi oleh generasi Y dan Z adalah kurangnya pengetahuan mengenai peluang dan ancaman dalam penggunaan internet Masalah ini dapat diatasi dengan terbentuknya komunitas online Sekolah Demokrasi Digital adalah komunitas online yang membekali pemuda usia 17 21 tahun agar dapat menggunakan internet dengan bijak Setelah lulus dari Sekolah Demokrasi Digital Netstudent diharapkan memiliki beberapa pengetahuan dasar seperti internet dalam perspektif HAM internet untuk demokrasi prinsip prinsip dalam tata kelola internet kebebasan ekspresi online potensi media baru privasi dan keamanan di Internet serta Hybrid Movement Freedom Technologist Penggunaan media online dalam pembentukan komunitas online Sekolah Demokrasi Digital meliputi penyebaran publikasi penyelenggaran seleksi masuk Netstudent peserta didik perancangan metode belajar dan bentuk kelas serta perancangan metode penyimpanan materi belajar.

---

One of the problems faced by the generations Y and Z is how they are under informed with the opportunities and threats that comes with the internet This however can be overcome by establishing an online community Sekolah Demokrasi Digital is an online community that literate youth ranging from age 17 21 with digital literacy After graduating from Sekolah Demokrasi Digital NetStudents are expected to grasp basic understanding on the online context of human rights internet for democracy the principles of governance of the internet freedom of speech online potentials of new media online privacy and security along with The Hybrid Movement This community uses online media to publicize their activities hold a selection for their Netstudent and developing a syllabus and the repository of learning materials."

"The dynamics of local politics has entered a new phase in Indonesia since 2004,people at localities and provinces has exercised their rights in electing their leaders,i.e.governor/vice governor,mayor/vice mayor ,or regent/vice regent....."

"Kaum muda atau remaja banyak melakukan eksperimen untuk mencari jati diri antara lain dengan menggunakan musik. Mereka bahkan kemudian menjadi pendorong dari kelahiran subkultur. Musik rock dipakai sebagai salah satu satu yang mampu merangsang pemikiran dan pembentukan kelompok tandingan yang direpresentasikan melalui lahirnya komunitas-komunitas subkultur. Kelahiran subkultur, pada awalnya, tidak pernah bisa dipisahkan dengan gaya hidup menyimpang. Anggota-anggota subkultur dianggap melakukan praktek-praktek penyimpangan perilaku seperti tindakan kriminal, alkohol, drugs, atau seks bebas. Rock sebagai musik yang muncul dengan semangat pemberontakan dijuluki sebagai musik 'iblis' karena dianggap merangsang kebiasaan hidup menyimpang tersebut.Komunitas slanker merupakan salah satu kelompok subkultur kaum muda di Indonesia yang mendasarkan pada musik rock. Seperti halnya subkultur-subkultur lain, slanker juga tidak bisa melepaskan diri dari stigma negatif berupa penyimpangan hidup. Di awal kemunculannya, anggota-anggota kelompok slanker juga banyak melakukan gaya hidup menyimpang seperti mengkonsumsi alkohol dan obat terlarang. Namun pada perkembangannya, mereka meninggalkan kebiasaan hidup menyimpang itu. Dipengaruhi oleh kelompok musik idola mereka Slank, subkultur slanker menentang budaya bangsa yang penuh dengan korupsi, kolusi, dominasi, segregasi, dan kepalsuan yang dianggap sebagai 'kultur dominan'. Sebagai kelompok subkultur mereka menciptakan simbol-simbol spesifik untuk menegosiasikan bentuk budaya alternatif atas budaya dominan dan atau tradisional. Busana mereka cuek dan apa adanya, gaya bahasa mereka terbuka dan kadang kasar, mereka memiliki cara jabat tangan khas, dan mereka juga menciptakan pesan-pesan tertentu terkait dengan focal concern sebagai kritik sosial.Penelitian ini bertujuan untuk menggali identitas subkultur slanker dengan mengaitkan peran media KoranSlank terhadap pembentukan identitas mereka. Paradigms konstruksionisme dipakai sebagai landasan penelitian dengan mengaplikasikan metode etnografi. Pengetahuan dan realitas dalam kerangka pemikiran konstruksionisme bersifat dialektis. Proses pemahaman terhadapnya, tidak dapat mengabaikan faktor historis dan kultural. Oleh sebab itu, etnografi dipilih sebagai metode untuk menggali data alamiah dengan lebih dalam, berkaitan dengan kebutuhan informasi historis dan kultural. Aplikasi metode penggalian data menggunakan tekhnik observasi Iangsung, observasi terlibat, wawancara mendalam, dan studi dokumen. Etnografi juga dipilih agar memungkinkan terjadinya diskusi yang lebih mendalam dengan para informan berkaitan dengan informasi-informasi yang mereka berikan ataupun atas interpretasi-intepretasi hasil yang didapatkan.Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa identitas slanker terangkum dalam gaya yang disebut dengan slengean. Identitas tersebut beroperasi dalam interaksi antara apa yang dimiliki secara personal oleh masing-masing anggota (identitas personal) dengan gaya kolektif yang mencerminkan milik komunitas (identitas kelompok). Media KoranSlank berperan besar dalam membentuk gaya slengean, memberi pemaknaan aimbol-simbol komunitas, dan membangun kohesifitas slanker yang akan memperkuat identitas slengean. Implikasi dari hasil penelitian ini memberi pemahaman tentang komunitas slanker sebagai bentuk subkultur yang merespon dominasi budaya tidak dengan praktek-praktek penyimpangan hidup. Pembentukan subkultur slanker lebih merupakan negosiasi atas budaya darninan negeri yang dianggap penuh dengan korupsi, segregasi, hipokrisi, dan kepalsuan. Respon terhadap dominasi budaya tidak dilakukan seperti halnya gerakan politik, tetapi lebih melalui bentuk-bentuk ide budaya seperti gaya busana, gerakan sosial, dan gerakan moral melalui pembuatan kata-kata mutiara. Jumlah anggota, daya kreativitas, dan kohesifitas kelompok menjadi potensi besar bagi pengembangan dan pemberdayaan komunitas.Makna teoritik hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelahiran subkultur sebagai bentuk dari budaya kaum muda menjadi penyedia bentuk identitas kelompok alternatif diluar dari yang ditawarkan oleh sekolah dan pekerjaan. Kaum muda merespon dominasi budaya dengan melakukan negosiasi budaya. Perubahan sosial yang tidak mungkin terhindarkan menyebabkan sifat otentisitas subkultur bersifat lentur, mengikuti perubahan tersebut. Subkultur slanker lebih menunjukkan perlawanan budaya dalam praktek kompromistis. Para anggota subkultur masih mempertimbangkan nilai-nilai lokal yang dimiliki orang tua. Norma-norma dan nilai-nilai tradisi atau religi tetap dihormati. Berbeda dengan subkultur lain yang banyak muncul di Barat, subkultur di Indonesia lebih terlihat masih memperhatikan nilai-nilai tradisional. Karenanya, cakupan teoritik (theoretical scope) terkait dengan subkultur perlu memperhatikan faktor lokalitas. Sifat kompromi subkultur terhadap budaya dominan dan atau budaya orang tua perlu diperhatikan terutama terhadap subkultur-subkultur yang lahir di dunia timur."

"Salah satu wujud dorongan untuk membangun kekuatan masyarakat sipil dan mempraktekkan proses demokratisasi di tingkat lokal adalah terbentuknya wadah yang kemudian disebut dengan forum warga. Kelahiran Forum warga mengundang perdebatan wacana tersendiri. Pada satu sisi, kelahiran forum warga dimaknai sebagai terbangunnya dan proses penguatan masyarakat sipil di tingkat lokal. Kalangan yang setuju dengan pendapat ini percaya bahwa demokrasi merupakan sesuatu yang dibutuhkan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal. Keterlibatan masyarakat dalam forum warga dapat membuka peluang terjadinya perubahan-perubahan kebijakan di tingkat lokal lebih partisipatif; dan memenuhi prinsip-prinsip demokrasi yang lain sehingga berbagai perubahan kebijakan akan berpihak pada kepentingan masyarakat lokal. Pandangan ini lebih menekankan pada keuntungan yang diperoleh dari proses partisipasi sebagai salah satu prinsip demokrasi yang dijalankan forum warga.Pandangan ini dikritik karena melupakan sentralitas `aturan main politik' yang mendefinisikan demokrasi independen dan gerakan-gerakan rakyat atau pasar-pasar kapitalis. Pandangan ini menekankan tidak hanya pada arti pentingnya proses maupun dampak dari satu program demokratisasi yang berjalan. Namun juga harus melihat secara lebih kritis tentang demokrasi dari proses masuk dan diterimanya issu ini, pihak-pihak yang terlibat, dan melihat lebih dalam arti panting demokrasi dari perspektifmasyarakat lokal sendiri.Pandangan ini juga mencoba mengkritisi konteks makro isu demokrasi masuk ke Indonesia dan juga negara-negara dunia ketiga lainnya. Dengan kata lain, bahwa keberadaan forum warga dalam pandangan ini, tidak dapat dibaca secara sederhana hanya sebagai sebuah proses yang independen. Pandangan ini menekankan bahwa perubahan (ekonomi, politik) yang terjadi di Indonesia -sebagai konteks yang mendorong kemunculan forum warga- merupakan dampak dari situasi dunia yang sedang berjalan. Proses itu tidak lain adalah proses hegemonisasi, dimana demokrasi menjadi piranti ideologi yang disosialisasikan di dalamnya. Demokratisasi lokal adalah produk dari gerakan-gerakan cakyat dan bagian dari bentuk perjuangan kelas, dan merupakan elemen integral dari ekspansi hubungan-hubungan pasar. Pandangan ini memperkuat argumentasi bahwa proses demokrasi berkaitan dengan kapitalisme sebagai bagian dari neoliberal. Liberalisasi ekonomi yang membebaskan kekuatan¬kekuatan perkembangan ekonomi untuk menciptakan kondisi-kondisi bagi demokrasi atau sebaliknya. Liberalisasi politik dan demokrasi yang menciptakan kondisi-kondisi bagi pembangunan ekonomi. Menurut alur pemikiran ini, pasar-pasar babas memperbanyak pilihan, menumbuhkembangkan individualisme dan memajukan pluralisme sosial, semua hal yang dianggap panting bagi demokrasi.Dalam penelitian ini, saya menemukan bahwa keberadaan forum warga muncul sebagai wujud perpaduan faktor internal dan eksternal di atas. Faktor internal sebagai respon terhadap situasi untuk melakukan praktek-praktek demokrasi dan membentuk institusi demokrasi yang barn di luar institusi maupun organisasi yang dibentuk pada masa orde barn. Dorongan internal ini diperkuat dengan dorongan eksternal yang distimulasi oleh berbagai program yang difasilitasi oleh pihak-pihak diantaranya LSM, intemasional donor dan aktivis jaringan. LSM, internasional donor dan aktivis jaringan dalam konteks ini memfungsikan diri sebagai intelektual organik hegemon yang mereproduksi dan mensosialisasikan gagasan tersebut kepada masyarakat lokal. Melalui fasilitasi yang dilakukannya dalam berbagai bentuk, masyarakat menerima gagasan demokrasi secara sukarela dan rnenganggap bahwa gagasan tersebut benar-benar sebagai kebutuhan dan milik masyarakat lokal. Dalam konteks ini terbangun kesepakatan konsensual dari masyarakat terhadap demokrasi sebagai ideologi. Dengan demikian legitimasi kelompok dominan tidak ditentang karena ideologi, kultur,nilai-nilai dan norma politiknya sudah diintemalisasi sebagai milik sendiri. Begitu konsensus diperoleh, ideologi, kultur, nilai-nilai, norma dan politik semakin terlihat wajar dan legitimate. Dalam kondisi ini masyarakat cenderung tidak lagi kritis terhadap makna demokrasi bagi kepentingan dan kebutuhan di tingkat mereka.Praktek demokrasi yang dijalankan di tingkat forum warga yang berorientasi untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat mengalami perubhan ke arah dominasi elite lokal. Komponen-komponen masyarakat miskin dan marjinal yang pada awal teriibat melalui prosedur demokrasi pada akhirnya `terlempar' dari forum. Keberadaan forum warga pada akhirnya cenderung menjadi media dan legitimasi kelompok elite lokal. Meskipun memang harus diakui bahwa keberadaan forum secara positif di tingkat lokal telah membuka peluang bertemunya komponen¬komponen masyarakat untuk duduk dan menyepakati prioritas persoalan di tingkat mereka. Dimana kesempatan tersebut sulit terjadi sebelumnya. Situasi tidak akomodatifnya forum terhadap kepentingan kelompok marjinal telah mendorong dibentuknya forum warga 'tandingan'.Reaksi ini merupakan wujud kesadaran dan kelompok masyarakat terhadap demokratisasi yang distimulasi oleh munculnya intelektual organik kelompok ini dalam proses menumbuhkan dan menyebarkan kesadaran pada anggota kelompok lain. Bentuk forum warga tandingan masih awal, belum memiliki kekuatan yang secara dengan FM2S. Masih sulit untuk mengkategorikan reaksi yang muncul sebagai counter hegemony karena kelompok tandingan belum mampu mengabstraksikan pengalaman-pengalaman praktisnya menjadi dasar dari terbangunnya kesadaran, ideologi altematif. Perjuangan rakyat dalam konteks ini harus mempunyai karakter revolusi anti pasif yang dibangun dengan memperiuas perjuangan kelas dan perjuangan demokrasi kerakyatan dengan tujuan memobilisasi lapisan masyarakat yang lebih luas dalam memperjuangkan reformasi demokrasi ke arah perjuangan yang menguntungkan masyarakat lokal secara keseluruhan."