Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia adalah negara yang menjamin hak warganya dalam mendapatkan pelayanan publik, termasuk pelayanan administrasi kependudukan. Pada situasi COVID-19, pelayanan publik memiliki tantangan untuk tetap melakukan pelayanan publik khususnya pelayanan publik administrasi kependudukan dengan sebisa mungkin mengurangi pertemuan tatap muka. Untuk mencegah hal tersebut maka dilakukan pelayanan publik jarak jauh untuk menjadi pilihan yang aman. Penelitian ini akan membahas mengenai upaya peningkatan serta bagaimana peluang dan hambatan dari sistem e-Government pada pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelayanan publik di Indonesia diatur berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan administrasi kependudukan merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Pelayanan administrasi kependudukan secara mendasar diatur oleh UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah oleh UU No 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan administrasi kependudukan turut merasakan dampak dari perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi mencakup mengenai e-government yang merupakan salah satu upaya penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik. Aplikasi SAKEDAP merupakan salah satu bentuk pelayanan publik administrasi kependudukan. Layanan SAKEDAP terdapat peluang dan hambatan yaitu memudahkan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan namun terdapat hambatan dengan masih kurangnya fasilitas penyangga aplikasi tersebut.

---

Indonesia is a country that guarantees the rights of its citizens to receive public services, including population administration services. In the COVID-19 situation, public services face the challenge of continuing to provide services, especially in the field of population administrasion, while minimizing face-to-face interactions as much as possible. To prevent this, remote public services are implemented as a safe option. This research will discuss the implementation and accountability of the e-government system in the administration sector, which is one form of administrative service provided by Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung. The research method used is doctrinal research with a qualitative approach. The results of the research indicate that public services in Indonesia are regulated based on Law No. 25 of 2009 on Public Services. Population administration services are one form of public service and are fundamentally regulated by Law No. 23 of 2006 Population Administration, which has been amended by Law No. 24 of 2013 Amendments to Law No. 23 of 2006 on Population Administration. Population administration services also experience the impact of information technology development. Information technology development includes e-government, which is one effort in electronic based governance. The SAKEDAP application is one form of population administration public service. SAKEDAP Application have prospects and obstacles, namely facilitating public services in the field of population administrastion but facing obstracles due to the lack of supporting facilities for the application."

"Tesis ini bertujuan untuk mengetahui tipologi atau paradigma administrasi public Kementerian Dalam Negeri dan bagaimana mengoptimalkan tipologi administrasi yang ada dengan menggunakan teori tipologi administrasi public yang dikemukakan oleh J.V. Denhardt & R.B. Denhard yang membagi administrasi public kedalam tiga paradigma besar yaitu Old Public Administration (OPA), New Public Manajement (NPM) dan New Public Services (NPS). Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan mengambil lokasi di Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal menjadi pilihan karena peran sentral Sekretariat Jenderal sebagai koordinator penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pada saat yang sama Sekretariat Jenderal juga menyelenggarakan layanan publik kepada pemerintah daerah dan stakeholder lainnya. Dengan demikian, Sekretariat Jenderal diharapkan dapat merepresentasikan organisasi Kementerian Dalam Negeri secara umum. Berdasarkan hasil analisis, penyelenggaraan administrasi publik di Setjen Kemendagri cenderung mengarah pada tipologi gabungan antara OPA, NPM dan NPS dengan berbagai aspek yang dimiliki namun dominan pada OPA. Selanjutnya, terdapat beberapa langkah untuk mengoptimalkan paradigma yang ada dan reformasi birokrasi yang sedang dijalani menuntut untuk dilakukan perubahan dengan mengedepankan pelayanan kepada stakeholder.

---

The aim of this thesis is to determine the typology or paradigm of public administration in the Ministry of Home Affairs and how to improve it by examining the theory of public administration typology proposed by JV Denhardt & R.B. Denhardt that divided public administration into three major paradigms: Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS). The author uses qualitative methods and set the Secretariat General of the Ministry of Homes Affairs as research locus given that it?s central role as a coordinator of Directorate Generals within the Ministry of Home Affairs and at the same time managing administrative services to the local government. Thus, the Secretariat General is expected to represent the Ministry?s organization in general. The research found that the public administration practiced in Secretariat General of the Ministry of Home Affairs tends to be classified to the combination of the Old Public Administration (OPA), New Public Management (NPM), and New Public Services (NPS) typology with more emphasis on the Old Public Administration (OPA) typology. Moreover, there are several aspects that need to get more attention for future improvement."

"Salah satu bentuk Public Service Obligation (PSO) di bidang komunikasi adalah penyediaan Layanan Pos Universal (LPU) yang mana pemerintah menyediakan layanan pos jenis tertentu sehingga masyarakat dapat mengirim dan atau menerima kiriman pos di seluruh wilayah di dunia dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pelaksanaan Layanan Pos Universal atau Layanan Pos Dasar telah dilaksanakan oleh pemerintah melalui BUMN sejak era kemerdekaan sampai dengan saat ini. Di dalam perjalanannya, terdapat perubahan-perubahan yang prinsipil terkait penyelenggaraan Layanan Pos Universal, namun belum terimplementasi secara penuh sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Permasalahan yang dihadapi adalah adanya perubahan prinsip pelaksanaan Layanan Pos Universal sebagai Public Service Obligation (PSO) berdasarkan ketentuan perundangan bidang pos dan implementasi pelaksanaan Layanan Pos Universal oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan preskriptif-deskriptif analitis sehingga dapat menggambarkan perbedaan penyelenggaraan Layanan Pos Universal di masa sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos dan setelahnya. Penulis menemukan terdapat perubahan-perubahan prinsipil penyelenggaraan Layanan Pos Universal setelah Undang-Undang Pos diberlakukan yaitu perubahan terkait penyelenggaraan layanan pos universal, mekanisme penunjukan penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat, dan sumber pembiayaan Layanan Pos Universal. Namun, pemerintah belum mengimplementasikan beberapa amanat dari Undang-Undang Pos seperti pelaksanaan seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal, prinsip kerahasiaan surat tidak lagi menjadi prioritas perlindungan, dan pembiayaan Layanan Pos Universal kini bersumber dari kontribusi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis menyarankan kepada pemerintah agar segera mengesahkan ketentuan mengenai mekanisme seleksi penyelenggara Layanan Pos Universal dan mempertimbangkan mekanisme pembiayaan Layanan Pos Universal yang lebih baik.

---

One form of Public Service Obligation (PSO) in communication sector is the provision of Universal Postal Services (UPS) in which the government provides certain types of postal services so that people could send and/or receive postal items in all region around world at affordable prices. The implementation of Universal Postal Services has been carried out by the government through State-Own Enterprise since independence era up until now. Through time, there have been fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Services (UPS). However, those changes haven't been fully implemented in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The primary issues are the changes in principles of implementing Universal Postal Services as Public Service Obligation based on the provisions of postal legislation and the implementation of Universal Postal Services itself by the government in accordance with the Law Number 38 of 2009 concerning Posts. This research is a juridical-normative research with prescriptive-analytical approach, so author can describe the differences in the implementation of Universal Postal Service in the period before and after the enactment of Law Number 38 of 2009 concerning Posts. The author finds that there are fundamental changes related to the implementation of Universal Postal Service, the mechanism for appointing Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality, and funding sources of Universal Postal Services. However, the government has not implemented several mandates from the postal law such as selection of the Universal Postal Service provider, the principles of letter confidentiality are no longer priorities, and financing of Universal Postal Services is now sourced from both contributions and National Budget. The author suggests to the government to immediately ratify the provision regarding the selection mechanism for Universal Postal Services and consider a better Universal Postal Services financing mechanism."

"Aplikasi JAKI merupakan salah satu aplikasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk mendukung pelayanan berbasis digital (e-service) yang dirancang untuk menciptakan kota pintar yang efisien dan efektif menjadikan Jakarta kota yang lebih baik dan layak huni. Saat ini aplikasi JAKI menjadi aplikasi kanal pengaduan yang paling banyak digunakan masyarakat untuk melaporkan atau mengadukan permasalahan pelayanan publik. Tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI menjadi perhatian masyarakat mengingat aplikasi tersebut digunakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini mengkaji terkait tingkat kepuasan pengguna e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI sebagai bentuk pelayanan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan teknik pengambilan data, yaitu metode kuantitatif dengan survei. Wawancara dan studi pustaka sebagai data pendukung. Adapun jumlah responden dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 orang yang didapatkan melalui penyebaran kuesioner secara online. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI masuk ke dalam kategori baik. Hasil tersebut dibuktikan dari empat dimensi e-GovQual yang dikemukakan oleh Papadomichelaki dan Mentzas (2012). Namun, memang masih terdapat beberapa kendala yang dirasakan oleh masyarakat dalam penggunaan dan pelaksanaan pelayanan e-service Jakrespons dalam aplikasi JAKI di lapangan. Maka dari itu, dalam penelitian ini terdapat beberapa saran yang ditujukan kepada tim pengembang aplikasi JAKI dan petugas lapangan agar aplikasi bisa semakin baik kedepannya.

---

The JAKI application is one of the applications created by the government to support digital-based services (e-services) designed to create efficient and effective smart cities to make Jakarta a better and liveable city. At present the JAKI application is the most widely used complaint channel application by the public to report or complain about public service problems. The level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application is of concern to the public considering that the application is used by all levels of society. Departing from this, this study examines the level of satisfaction of Jakrespons e-service users in the JAKI application as a form of public service. The approach used in this study is quantitative, with data collection techniques, namely quantitative methods with surveys. Interviews and literature study as supporting data. The number of respondents in this study were 100 people obtained through online questionnaires. The results obtained from this study indicate that the satisfaction level of the Jakrespons e-service in the JAKI application is in the good category. These results are proven from the four e-GovQual dimensions proposed by Papadomichelaki and Mentzas (2012). However, there are still some obstacles experienced by the community in the use and implementation of Jakrespons e-services in the JAKI application in the field. Therefore, in this study there are several suggestions addressed to the JAKI application development team and field officers so that the application can be even better in the future."

""This revised edition of the best-selling text in the field includes a guiding framework of organizational analysis emphasizing the integration and coordination of the domains of the organization with the motivations, work attitudes, and behaviors of the people who lead them. Includes new research and practice from the US and internationally in collaboration and networks, innovation, process improvement through IT, open government and citizen participation, customer service, and a provides a greater emphasis on management practice through illustrative examples of those who are leading successful change efforts"-- Provided by publisher."

"Chapters include: What endures? Public governance and the cycle of reform -- Public-private partnerships and public governance challenges -- Governance, contract management and public management -- Trust in governance networks: looking for conditions for innovative solutions and outcomes -- Governance, networks and policy change: the case of cannabis in the United Kingdom.Contents1. Introduction : the (New) Public governance : a suitable case for treatment? /​ Stephen P. Osborne2. Global perspectives on governance /​ Patricia Kennett3. Meta-governance and public management /​ B. Guy Peters4. Innovations in governance /​ Mark Moore and Jean Hartley5. Governance and governability /​ Jan Kooiman6. Does governance exist? /​ Owen Hughes7. What endures? : public governance and the cycle of reform /​ Laurence E. Lynn, Jr.8. Theory of organizational partnerships : partnership advantages, disadvantages and success factors /​ Ronald W. McQuaid9. Public-private partnerships and public governance challenges /​ Carsten Greve and Graeme Hodge10. Introducing the theory of collaborative advantage /​ Siv Vangen and Chris Huxham11. Relationship marketing, relational capital and the governance of public services delivery /​ Stephen P. Osborne, Kate McLaughlin and Celine Chew12. Leading across frontiers : how visionary leaders integrate people, processes, structures and resources /​ Barbara C. Crosby, John M. Bryson and Melissa M. Stone13. Public governance and the third sector : opportunities for co-production and innovation? /​ Victor Pestoff and Taco Brandsen14. Governance, contract management and public management /​ Donald F. Kettl15. Governance of outsourcing and contractual relationships /​ Federica Farneti, Emanuele Padovani and David W. Young"

"Public organizations are now requested to continually increase its service quality to be able to compete with the private sector which is continually expanding to respond to the environmental changes. One of the new paradigm in the management of the public sector is known as the New Public Management (NPM), in which, according to some research conducted by experts, the Traditional Model of Public Administration is no more suitable to the present organizational needs. A lot of work has been done towards the NPM approach, and the one, especially discussed in this writing, is the adoption of the Performance Management System (PMS) as realized by the private sector. This is because the performance measurement at the traditional model does not include the periodical evaluation towards the program as well as the individual. This measurement is also more leaning towards the economic perspective (input oriented) in which the connection between input cost and the goal has not yet been seen. For this purpose, some countries have tried to implement the PMS with some different conclusion. This writing tried to investigate whether the PMS is successful or has failed based on some literature research as conducted by some scholars in this field. On the other hand, problems which are related to the implementation of the PMS and its effect towards the public sector have also been evaluated. At the end of this writing some recommendation have been presented. It is certain that each organization has different characteristic which means that the implementation of the program should be adjusted to the uniqueness of the public sector organization."