Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis yang strategis. Dipilihnya kawasan industri di Kabupaten Tangerang karena letak yang strategis tersebut menyebabkan Kabupaten Tangerang sebagai bagian dari pusat pertumbuhan industri wilayah Indonesia bagian barat. Analisa pada penelitian ini menggunakan analisa deskriptif yang menjelaskan terjadinya peralihan potensi lahan menjadi kawasan industri. Potensi lahan di dapatkan dari hasil scoring dan overlay. Pemberian nilai ini mengacu pada variabel (topografi, litologi, kemampuan tanah dan hidrologi) yang di jumlah dan di kali dengan variabel pembatas (banjir, erosi, dan salinitas tanah) untuk selanjutnya di analisa mengenai peralihan potensi lahan, dimana lahan yang harusnya sangat baik untuk pertanian beralih fungsi menjadi kawasan industri.

---

Tangerang District is one of the two levels that are part of the Banten Province. Located in a strategic geographical position. Choosing the industrial area in Tangerang District as a strategic location in the Tangerang District as a central part of the growth industry of the western part of the Indonesian. Analysis on this research using descriptive analysis that describes the potential of a transition into industrial land. Potential land available in the scoring and results from the overlay. The provision of this value to the variables (topography, litologi, the ability to land and hydrology) and the number of times in the variable divider (floods, erosion, and soil salinity) for further analysis on the potential of the land, where the land should be very good for agricultural area of its functions into the industry."

"Tesis dibuat setelah terlebih dahulu melihat banyaknya institusi perbankan syariah yang masih berbentuk Unit Usaha Syariah daripada Bank Umum Syariah yaitu sebanyak 180%. Disisi lain, berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur bahwa BUK diwajibkan untuk melakukan pemisahan UUS menjadi BUS jika asetnya telah mencapai 50% dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak berlakunya UUPS. Meskipun demikian, untuk BUK yang memiliki UUS sebelum terpenuhinya salah satu kondisi tersebut di atas, tetap dapat melakukan pemisahan UUS dengan syarat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PBI Nomor 11/10/PBI/2009 tentang UUS. Tesis ini membahas perbandingan cara pendirian bank umum syariah dan kesesuaian pendirian bank umum syariah melalui pemisahan unit usaha syariah yang dimiliki bank umum konvensional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Studi Pendirian PT Bank X).Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena memusatkan perhatian pada kaidah/norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil pembahasan, penulis memperoleh simpulan bahwa terdapat 4 (empat) cara pendirian bank umum syariah dan berdasarkan studi yang dilakukan pada proses pemisahan UUS X menjadi PT Bank X yang dilakukan melalui 10 (sepuluh) tahapan, dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemisahan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun demikian, terdapat 3 (tiga) catatan terkait pelaksanaan pemisahan tersebut, yaitu dalam adanya ketidakpastian bagi BUS yang didirikan karena tidak ada jangka waktu bagi Bank Indonesia dalam memberikan persetujuan/penolakan persetujuan prinsip dan izin usaha pemisahan, dan mengacu pada UUPT maka berlaku efektifnya pemisahan UUS X setelah izin usaha terbit tidak sesuai apabila digunakan sebagai bukti setoran modal dari PT Bank Y dan hal tersebut menimbulkan kesenjangan nilai aset pada saat akta pemisahan ditandatangani dengan pada saat akta pemisahan menjadi efektif.

---

Thesis was made after seeing the number of Sharia (Islamic) Business Unit are more many rather than Sharia (Islamic) Commercial Banks as many as 180%. On the other hand, under the provisions of Act No. 21 of 2008 concerning Sharia (Islamic) Banking, determined that the BUK compulsory to spin off UUS into BUS if assets have reached 50% of the total assets of the parent bank or the 15 years since the enactment UUPS. Nevertheless, to BUK that has UUS before fulfillment of one of the above conditions, can spin off of UUS with requirements fulfill the requirements stipulated in PBI No. 11/10 / PBI / 2009 on UUS. This thesis discusses the comparison of how the establishment of Sharia (Islamic) banks and the Suitability of the Establishment of Shariah (Islamic) Commercial Bank Through Spin off Sharia (Islamic) Business Unit of Conventional Commercial Bank Based on Regulation (Study of the Establishment PT Bank X).

The method used in this thesis is a normative legal research for focusing on rules / norms of law contained in the legislation. Based on the results of the discussion, the authors obtained a conclusion that there are 4 (four) for establish of sharia (Islamic) banks and is based on studies conducted in the separation process UUS PT Bank X that be conducted through 10 (ten) stages, it can be seen that the implementation of the spin off has been carried out in accordance with applicable provision. However, there are 3 (three) records related to the implementation of the spin off, ie uncertainty for BUS established because there is no time period for Bank Indonesia in giving approval / rejection spin off, and refer to the UUPT then applies the effective spin off of UUS X after the business license obtainable is not appropriate when used as proof of paid-up capital of PT Bank Y and it causes gap between value of the asset at the time of the deed of spin off signed with current the spin off becomes effective."

"Kajian ini bertujuan untuk (1) Mengkaji tingkat perkembangan berbagai tipologi industri pertanian ;(2) mengindentifikasi permasalahan dlm peningkatan sistem pelayanan agribisnis dlm mendukung pengembangan industri pertanian dan (3)Menyusun strategi pengembangan industri pertanian melalui penguatan sistem pelayanan agribisnis. Industri pertanian skala kecil dan rumah tangga relatif banyak jumlahnya, namun berperan besar dlm penyerapan tenaga kerja, sementara nilai tambah yg diperoleh relatif kecil dibandingkan dengan industri besar dan sedang.Hasil kajian menunjukkan bahwa pengusahaan komoditas ubikayu, nenas, pisang dan kopi umumnya dilakukan secara sederhana sampai semi intensif. Dari analisis usahatani menunjukkan bahwa R/C dari empat komoditas tersebut berkisar antara 1,81 - 6,71, artinya tingkat penerimaan usahatani mencapai 1,81 - 6,71 dr total biaya yg dikeluarkan. Keempat komoditas di atas merupakan bhn baku industri pengolahan pd industri skala kecil dan rumahtangga, namun komoditas tsb sebagian besar hanya dipasarkan dlm bentuk segar. Hal ini antara lain disebabkan :(1) Pelaku industri pengolahan belem mampu mengakses pasar secara baik (2)Keterbatasan ketrampilan dan modal (3) penyuluhan masih bias ke usaha budidaya. Pada umumnya industri pengelohan masih berskala kecil, kecuali komoditas kopi. namun usaha kelompok terbentuk blm merupakan kelompok usaha bersama yg tumbuh secara mandiri sebagai suatu kebutuhan efisiensi usaha. Secara umum R/C industri pengolahan empat komoditas tsb berkisar antara 1.02 -2.03 artinya tingkat penerimaan usaha tani mencapai 1,02-2,03 dr total biaya yg di keluarkan. Untuk pengembangannya telah mulai dirintis kemitraan usaha dlm pemasaran hasil olahan, walaupun masih relatif terbatas. kemitraan usaha dpt memperpendek rantai peamasaran dan kepastian pemasaran hasil. Peranan subsistem pelayanan, seperti lembaga pembiayaan, penyuluhan dan penunjang lainnya masih relatif terbatas. Untuk itu kebijakan dan strategi yg dikembangkan diarahkan untuk : (1) Peningkatan akses pelaku agribisnis terhadap pembiayaan usaha agribisnis, (2) Peningkatan akses terhadap informasi pasar (3)Memperceapat penyampaian inovasi teknologi pertanian ke pelaku agribisnis, (4)Peningkatan kapasitas usaha pealaku agribisnis dan mutu produk, serta (5)Penguatan lembaga penyuluh pertanian."

"Makalah ini mengulas bagaimana mekanisasi pertanian mempengaruhi Kamboja. Mekanisasi pertanian, lonjakan global mesin pertanian, muncul untuk mencukupi peningkatan permintaan produk pertanian akibat pertumbuhan populasi dan tingkat pendapatan dengan produksi pertanian yang efisien, lebih tinggi, dan produktif. Peningkatan inovasi teknologi yang sejalan dengan sektor pertanian menjadi perhatian penting di pasar pertanian Kamboja, yang mempunyai pengaruh positif dalam mendorong produksi yang lebih tinggi, kecukupan pangan, dan pertumbuhan ekonomi. Kapasitas pemanfaatan mekanisasi pertanian sangat penting untuk menentukan intensitas hasil produksi. Dengan volume ekspor pertanian yang tinggi, Kamboja produktif dalam memanfaatkan inovasi teknologi dalam produksi pertaniannya. Mekanisasi pertanian telah menggantikan input produksi manual, seperti sapi dan petani yang kurang terampil di Kamboja, dengan mesin untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pertanian, yang berkontribusi pada berkurangnya lapangan kerja di sektor pertanian. Untuk melindungi tenaga kerja, menghilangkan inefisiensi pasar dan kerugian akibat mekanisasi pertanian, pemerintah dapat menerapkan kebijakan pengurangan upah minimum dan subsidi yang menjadi solusi untuk mengatasi permasalahan berikut.

---

This study assess how Agricultural Mechanisation affects Cambodia. Agricultural mechanisation, the global surge of agricultural machinery, arises to suffice the increasing demand of agricultural products due to the growing population and income level with an efficient, higher, and productive agricultural production. Improvement of technological innovation that coincides with the agricultural sector is an important concern in the agricultural market of Cambodia, which has a positive influence to promote higher production, food- sufficiency, and economic growth. Utilisation capacity of agricultural mechanisation is crucial to determine production output intensity. With high agricultural exports volume, Cambodia is productive in utilising technological innovations in their agricultural production. Agricultural mechanisation has been substituting manual production inputs, such as cattle and less skilled farmers in Cambodia, with machineries to increase agricultural efficiency and productivity, which contributes to a lower employment in the agricultural sector. To protect labours, eliminate market inefficiencies and losses due to agricultural mechanisation, the government can enforce the policy of minimum wage reduction and subsidy which serve as the solution to solve the following concerns."