Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The financial results of any manufacturing company can be dramatically impacted by the repetitive decisions required to control a complex production network be it a network of machines in a factory; a network of factories in a company; or a network of companies in a supply chain. Decision policies for production networks presents recent convergent research on developing policies for operating production networks including details of practical control and decision techniques which can be applied to improve the effectiveness and economic efficiency of production networks worldwide. ;"

"Identitas yang mana merupakan pengakuan atas diri seseorang, disahkan dan diakui negara melalui sistem pencatatan sipil dalam administrasi kependudukan, yang diatur dalam UU Adminduk, serta dituangkan dalam bentuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen kependudukan. Melalui kebijakan pemanfaatan data kependudukan, Ditjen Dukcapil diposisikan sebagai penggerak atau katalisator dalam membentuk jaringan multiorganisasional untuk mendorong digunakannya NIK sebagai single identity number. Melalui konstruksi governance networks dalam pemanfaatan data kependudukan dimana berbagai sektor terhubung dengan Ditjen Dukcapil, pemanfaatan data menjadi pintu masuk bagaimana agar single identity number tersebut dapat terimplementasikan dengan baik. Namun dalam prosesnya, resistensi untuk melepaskan identitas sektoral dari lembaga lain masih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga lain belum memiliki urgensi atas perannya dalam governance networks untuk menggunakan NIK sebagai identitas dari instansinya. Sehingga diperlukan penguatan keterlibatan dan peran lembaga tersebut selaku pengguna pemanfaatan data kependudukan dalam konstruksi governance networks untuk dapat memperkuat governance networks antara Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan pengguna pemanfaatan data kependudukan.

---

Identity, which is an acknowledgment of a person's self, is legalized and recognized by the state through the civil registration system in population administration, which is regulated in the Administrative Law, and is set forth in the form of a population identification number that called Nomor Induk Kependudukan (NIK) and population documents. Through population data utilization policy, the Directorate General of Civil Registration and Population is positioned as a catalyst in forming a multi-organizational network to encourage the use of NIK as a single identity number. Through the construction of governance networks where various sectors are connected, population data utilization policy becomes the entry point for how the single identity number can be implemented properly. However, in the process, resistance to releasing sectoral identities from other institutions is still high. This shows that other institutions do not yet have the urgency of their role in governance networks to use the NIK as the identity of their agency. So it is necessary to strengthen the involvement and role of these institutions as users of population data utilization in the construction of governance networks to be able to strengthen governance networks between the Directorate General of Population and Civil Registration with users of population data utilization."

"Cakupan perjanjian dagang yang semakin dalam diasosiasikan dengan meningkatnya partisipasi negara dalam jaringan produksi global. Deep FTA dianggap dapat mempromosikan perkembangan pesat rantai nilai global dengan memperkuat kerja sama ekonomi trans-nasional dan mendorong arus masuk FDI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh IJEPA, khususnya setelah adanya general review, terhadap partisipasi backward dan forward, serta arus masuk FDI Jepang di Indonesia. Studi ini menggunakan data panel, dengan unit observasi ekspor/impor bahan baku dan penolong berdasarkan HS 4-digit dan realisasi PMA berdasarkan KBLI 2-digit, dan mengaplikasikan metode simultaneous equation model serta seemingly unrelated regression. Hasil estimasi menunjukkan bahwa general review IJEPA meningkatkan partisipasi backward dan forward Indonesia, serta FDI inflows Jepang di Indonesia. Selain itu, ditemukan hubungan dua arah antara forward participation dan FDI inflows, sedangkan FDI inflows memengaruhi backward participation dan tidak berlaku sebaliknya. Temuan ini membuktikan bahwa investasi yang dilakukan Jepang di Indonesia berorientasi untuk mengamankan bahan baku dan penolong yang diekspor Indonesia ke Jepang

---

The deepening scope of trade agreements is associated with increased state participation in global production networks. Deep FTAs can promote the rapid development of global value chains by strengthening trans-national economic cooperation and encouraging FDI inflows. This study aims to analyze the effect of IJEPA, especially after a general review, on backward and forward participation, as well as Japanese FDI inflows in Indonesia. This study uses panel data, with an observation unit for export/import of raw and intermediate input based on 4-digit HS and realization of FDI based on 2-digit KBLI and applies simultaneous equation model estimators (3SLS). The estimation results show that the general review of IJEPA increases Indonesia's backward and forward participation, as well as Japanese FDI inflows in Indonesia. In addition, a two-way relationship was found between forward participation and FDI inflows, whereas FDI inflows affected backward participation and did not apply otherwise. This finding proves that the investment made by Japan in Indonesia is oriented towards securing raw and intermediate input that Indonesia exports to Japan."