Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Industrialisasi secara umum membawa perubahan terhadap berbagai konteks kehidupan manusia. Pertumbuhan kawasan industri menciptakan perubahan terhadap aspek sosial-ekonomi-politik-kultural dalam kehidupan masyarakat. Perubahan aspek-aspek dalam kehidupan masyarakat tersebut terlihat jelas pada realita terciptanya kelas pemilik modal dan kelas buruh dalam suatu kawasan industri. Konflik kawasan industri seringkali melibatkan kedua kelas tersebut. Hal ini disebabkan kelas buruh merasa hak-hak normatif mereka sebagai pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan atau pabrik di mana mereka menggantungkan penghidupan. Dengan kata lain, kondisi insekuritas yang dialami kelas buruh merupakan sumber potensi konflik kawasan industri. Serikat buruh hadir sebagai wadah perjuangan buruh dalam upaya menuntut hak-hak normatif mereka terhadap pihak perusahaan. Kehadiran serikat buruh merupakan pengisi ruang-ruang insekuritas dalam kehidupan buruh yang diciptakan oleh era post-fordism dan neo-liberalisme. Sebagai wadah perjuangan buruh, serikat buruh membutuhkan sebuah landasan hukum dan landasan filosofis perjuangan mereka. Landasan hukum dan landasan filosofis tersebut dapat dimaknai sebagai prinsip perjuangan kelas buruh. Prinsip perjuangan buruh terwujud dalam beberapa aksi solidaritas yang digalang serikat buruh. Solidaritas buruh merupakan upaya menghapus insekuritas dalam bentuk hak-hak buruh yang dilanggar perusahaan. Solidaritas buruh dilakukan tanpa memandang perbedaan status kerja di antara buruh. Melalui sebuah pendekatan etnografi, setiap aksi solidaritas dan kasus yang dialami buruh memperlihatkan beragam pemaknaan dan refleksi buruh mengenai kehidupan serta jalan perjuangan yang mereka pilih.

---

Industrialization in general brings a change in many contexts of human life. The growth of industrial regions creates alteration in social-economical-political-cultural aspects in community life. The aspects' changes in community life are clearly visible on the creation of capital owner class and labour class in an industrial region. Industrial region conflicts often involve these two classes. This is because the labour class feels that their basic rights as workers are not fulfilled by the company or factory on which they rely their sustenance on. In other words, insecurity conditions happening to the labour class is a potential source of conflict in industrial region.

Labour union exists as a vessel for labour in their struggle to demand their basic rights from the company. Labour union existence is to fill in the labour's insecurity gaps created by post-fordism era and neo-liberalism. As a vessel in the labours' struggle, labour union needs a legal basis and philosophical basis. The legal and philosophical basis can be interpreted as the principle of the labour class' struggle. They materialized in several solidarity acts raised by labour union.

Labours' solidarity is an attempt to eliminate the insecurity caused by labour rights violation by companies. Labours' solidarity is done without considering the employment status between labours. Through ethnographical approach, every act of solidarity and cases experienced by labours shows a variety of meaning and reflections on labours' life and their chosen struggle path."

"Argumentasi utama penelitian ini adalah majunya pasangan Obon Tabroni dan Bambang Sumaryono sebagai calon bupati dan wakil bupati jalur independen adalah bukti semakin menguatnya FSPMI sebagai political unionism arena politik elektoral. Asumsi penelitian ini adalah keterlibatan FSPMI di arena politik elektoral pada Pilkada 2017 di Kabupaten Bekasi menandakan bahwa serikat buruh sebagai kendaraan politik di arena politik formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis ekspalanitif dengan wawancara mendalam sebagai data primer dan studi pustaka serta berbagai dokumen lain sebagai data sekunder. Adapun temuan penelitian ini adalah ada dua hal penting upaya FSPMI sebagai political unionism pada arena politik. Pertama, dalam konteks peran internal, serikat pekerja berupaya untuk mengoptimakan berbagai dukungan dari berbagai serikat buruh. Situasi ini mendeskripsikan bahwa FSPMI mentransformasikan identitas anggota serikat sebagai buruh (labour) ke arah identitas anggota sebagai warga negara (citizen). Kedua, peran eksternal adalah FSPMI berupaya untuk membangun aliansi lebih luas (broader alliance) dengan berbagai kelompok non buruh untuk memastikan dukungan dan solidaritas antar kelas pada arena politik elektoral. Namun upaya tersebut mengalami kegagalan dan hambatan dikarenakan oleh kapasitas serikat buruh, fragmentasi serikat buruh, dan pemilih pragmatis di arena politik elektoral yang diluar kendali serikat buruh. Temuan lain penelitian ini adalah adanya bentuk baru konsep political unionism dan berbeda dengan konsep political unionism yang selama ini berkembang, yakni engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism ini adalah tanpa engagement dengan partai politik. Bentuk baru serikat buruh sebagai political unionism terjadi dikarenakan oleh terbukanya ruang demokratisasi, dan dikuti dengan kesempatan politik yang diatur di dalam aturan main pemilu.

---

The main argument of this research is the appearance of Obon Tabroni and running mate Bambang Sumaryono to run as an independent regent candidate in Bekasi, West Java is evidence of the increasing strength of FSPMI as political unionism in the electoral arena. The assumption of this study is FSPMI's involvement in the electoral arena in the 2017 Regional Head Election in Bekasi Regency indicates that trade unions as political machine in the formal political. This study uses a qualitative approach with an explanatory type by conducting in-depth interviews as primary data and literature studies and various other documents as secondary data. The findings of this study were two important efforts by FSPMI as a political unionism in electoral arena. First, in the context of internal roles, trade unions sought to optimize various supports from various trade unions. This situation described that FSPMI transformed the identity of union members as workers towards as citizens. Second, the external role is that FSPMI sought to build broader alliances with various non-labor groups to ensure support and solidarity between classes in the electoral arena. However, these efforts have experienced failures and obstacles due to the capacity of trade unions, trade union fragmentation, and pragmatic voters in the electoral arena that are beyond the control of trade unions. Another finding of this study was a new form of the concept of political unionism and it different from the concept of political unionism which has been developing with the engagement of political parties. The new form of the trade union as a political unionism is without engagement with political parties and occurs due to democratization space and is followed by political opportunities regulated in the rules of the election."

"Aturan kerja diartikan sebagai hubungan kerja yang mencakup aturan substantif yang ketentuannya termuat dalam hukum ketenagakerjaan. Aturan kerja di PT. Alpen Food Industry (Aice) tidak mematuhi hukum ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia. Proses penetapannya juga dilakukan sepihak tanpa keterlibatan serikat buruh secara demokratis, sehingga serikat buruh melakukan mobilisasi dan aksi kolektif untuk mengubah aturan kerja. Skripsi ini bertujuan untuk menunjukan keberhasilan mobilisasi dan aksi kolektif yang dilakukan oleh serikat buruh dalam mengubah aturan kerja di perusahaan. Skripsi ini menggunakan metode kualitatif dan Teori Mobilisasi yang dikemukakan oleh John Kelly untuk menganalisis. Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa serikat buruh berhasil melakukan mobilisasi dan aksi kolektif karena strategi-strategi yang dilakukan mampu mengoptimalkan kekuatan kolektif buruh, membangun opini publik, serta menghadapi kontra mobilisasi dari perusahaan dan negara. Skripsi ini diharapkan dapat berkontribusi dalam kajian politik perburuhan dan hubungan industrial di Indonesia.

---

Employment relations which include substantive rules determined by labor law. Employment relations at PT. Alpen Food Industry (Aice) didn’t comply with applicable labor laws in Indonesia. The determination process is also carried out unilaterally without the involvement of labor unions in a democratic manner, so the unions carry out mobilization and collective action to change the employment relations. This research aims to show the success of mobilization and collective action carried out by labor unions in changing employment relations in companies. This research used qualitative methods and Mobilization Theory proposed by John Kelly to analyze. The findings of this research show that labor unions have succeeded in mobilizing and collective action because the strategies implemented are able to optimize collective strength, build public opinion, and face counter-mobilization from companies and the state. This thesis is expected to contribute to the study of labor politics and industrial relations in Indonesia."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan di PT. Astra Zeneca Indonesia Jalan Tekno Raya Blok B1A-B1B, Cikarang, Jawa Barat. Kegiatan PKPA ini bertujuan agar mahasiswa profesi apoteker dapat melihat langsung aktivitas yang berlangsung dalam suatu industri farmasi, memperoleh pengetahuan dan wawasan tentang segala aspek yang terkait di industri farmasi terutama dalam hal penerapan CPOB di PT. Astra Zeneca Indonesia dan dapat memiliki pemahaman yang mendalam mengenai peran dan tugas apoteker di industri farmasi. Tugas khusus yang diberikan berjudul Pembuatan Instruksi Kerja. Tugas khusus ini bertujuan untuk mengetahui penyusunan instruksi kerja di PT. Astra Zeneca Indonesia.

---

Pharmacists Professional Practice implemented in PT. Astra Zeneca Indonesia Jalan Tekno Raya Blok B1A-B1B, Cikarang, Jawa Barat. PKPA activity is intended that students can see the direct profession pharmacists activity that takes place in the pharmaceutical industry, gaining knowledge and insight into everything related aspects in the pharmaceutical industry, especially in terms of the implementation of GMP in PT. Astra Zeneca Indonesia Indonesia and may have a deep understanding of the role and duties of the pharmacist in the pharmaceutical industry. Special task given Making Working Instruction. This particular assignment aims to knowing how to make working instruction in the PT. Astra Zeneca Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan mogok kerja dalam perundang-undangan serta pengaplikasiannya dalam praktik berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. Mogok kerja merupakan hak yang dimiliki pekerja/buruh dengan cara menghentikan pekerjaan atau memperlambat pekerjaan, dengan maksud agar keinginan atau tuntutan para pekerja/buruh dapat dipenuhi oleh pihak pengusaha. Mogok kerja juga merupakan alat penyeimbang (equilibrium) pekerja/buruh yang berada pada posisi lemah. Sebagai bentuk untuk memperjuangkan hak-hak yang dimiliki oleh pekerja/buruh, mogok kerja tidak dapat dilakukan secara bebas karena terdapat batasan dan ketentuan yang mengaturnya. Pada pratiknya, pelaksanaan mogok kerja tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada, sehingga hal ini berakibat hukum berupa pemutusan hubungan kerja yang tentunya akan merugikan pihak buruh/pekerja. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan teknik analisa data yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja PUK SPL-FSPMI PT. Smelting dikategorikan sebagai mogok kerja yang tidak sah, dan berakibat hukum pada pemutusan hubungan kerja kepada 308 orang anggota Serikat Pekerja PUK-SPL-FSPMI.

---

This thesis discusses the regulation of strike in Indonesian Labor Regulations and its application in practice by analyzing the Cassation Court Decision Number 388K/Pdt.Sus-PHI/2018. A strike is a right that belongs to any worker/laborer by stopping or slowing down work, with the intention that the demands or the wishes of the workers/laborers can be fulfilled by the company. Strikes are also means a balancing (equilibrium) workers'/laborers' position who are in a weak position. As a form of fighting for their rights, strikes cannot be carried out freely because there are restrictions and provisions that govern them. In practice, the implementation of strikes does not always comply with the existing regulations, so this would bring legal consequences such as work termination, which will certainly harm the workers/laborers. This thesis is written based on the juridical-normative method with data analysis techniques used are qualitative and data collection through library research. The result of this research found that the strike conducted by PUK SPL-FSPMI, is categorized as an illegal strike and has legal consequences of termination towards 308 members of the PUK-SPL-FSPMI.

"

"Penulisan mengenai pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, yang penelitiannya dipusatkan daerah perkebunan Be_suki, dimulai dari awal munculnya sistem buruh kontrak yang sejalan dengan berkembangnya perusahaan perkebunan swasta di Hindia Belanda. Mengingat bahwa sejarah adalah suatu proses, maka pemogokan buruh perkebunan tahun 1950 adalah suatu proses panjang yang dialami oleh buruh perkebunan un_tuk memperjuangkan nasibnya. Maka penulisan pemogokan buruh perkebunan tahun 1950, pembahasannya ditarik ke belakang yaitu mulai munculnya perusahaan perkebunan swasta di Hin_dia Belanda. Kemudian diikuti dengan perkembangan gerakan buruh perkebunan dan gerakan buruh lainnya sampai munculnya Serikat Buruh Perkebunaa Republik Indonesia, hingga terja_di pemogokan buruh perkebunan tahun 1950. Tujuannya adalah untuk mengetahui sebab yang paling mendasar timbulnya pemo_gokan buruh perkebunan terhadap perusahaan asing. Penelitian data dilakukan di perpustakaan dan Arsip Nasional di Jakarta dengan mengadakan interpretasi sumber Selain itu juga diadakan peninj auan ke lokasi peris tiwa pe_mogokan di daerah Jember ( sekarang PTP XXVI di Jelbuk dan PTP XXVII di Jember ). Kesimpulannya, bahwa pengalaman buruh perkebunan di jaman Hindia Belanda adalah bernasib buruk dan hidup tidak layak. Dan perjuangan untuk meningkatkan taraf hidup yang layak selalu tidak berhasil, karena pengusaha perkebunan mendapat perlindungan dari pemerintah kolonial baik yang berupa poenale sanctie ataupun undang-undang hukum pidana dari artikel 161. his yang membatasi gerakan buruh. Maka se_telah Indonesia Merdeka kaum buruh tidak menyenangi pengu_saha asing sebagai sisa-sisa kolonial. Namun buruh perke_bunan harus bekerja kembali pada pengusaha asing sisa-sisa kolonial, karena pemerintah Republik menerima perjanjian Konferensi Meja Bundar 1949. Kaum buruh perkebunan harus menerima upah yang rendah dari pengusaha asing, sehingga mereka kembali hidup tidak layak seperti jaman kolonial. Ma_ka dalam diri kaum buruh perkebunan tumbuh sifat nasionalisme yang dinyatakan melalui sikap anti perusahaan asing sisa_-sisa kolonial yang masih memberi upah terlalu rendah di ne_gara Indonesia yang sudah merdeka. Jadi sifat nasionalisme dan kebutuhan sosial ekonomi yang mendasari terjadinya pe_mogokan buruh perkebunan tahun 1950."

"Situasi ketenagakerjaan Indonesia, masih memprihatinkan, untuk itu diperluka njaminan sosial. Jaminan sosial pada prinsipnya merupakan salah satu faktor ekonomi yang berfungsi sebagai sistem perlindungan dasar bagi masyarakat nserta keluarganya terhadap resiko-resiko sosial ekonomi. Salah satu bentuk jaminan sosial adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pelayanan kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia, karena pelayanan kesehatan behubungn dengan kebutuhan dan kualitas hidup seseorang juga masyarakat secara Iuas. Dengan terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan maka terpenuhi pula kesejahteraannya. Kondisi inilah yang menggugah serikat pekerja melakukan advokasi terhadap pelaksanaan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Tesis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan. Dan faktor apa saja yang menjadi pendorong dan penghambat pelaksanaan advokasi yang dilakukan oleh serikat pekerja terhadap Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi buruh perempuan tersebut sebagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraannya.Penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pemilihan informan menggunakan non probability sampling sesuai dengan tujuan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam proses advokasi, buruh perempuan yang merasakan pelayanan jaminan kesehatan, lama bekerja minimal 5 tahun dan pihak manajemen yang berkaitan dengan pelayanan jaminan kesehatan di PT Sederhana.Kerangka teori yang digunakan dalam tesis ini adalah advokasi menurut berbagai pakar terutama Ezell dan Scneider dan Lester. Sedangkan Tahapan dalam pelaksanaan advokasi yang digunakan adalah tahapan menurut Sharma. Konsep Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang digunakan sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No. 3 tahun 1992 tentang jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek). Konsep tersebut dikaitkan dcngan kesejahteraan yang dikemukakan oleh Wilson, Friedlander, Wickenden, UU No. 6 tahun 74 yang diringkas oleh Adi.Hasil Penelitian dan analisa yang dilakukan menunjukkan bahwa proses advokasi yang dilakukan oleh Serikat Pekerja, yang pertama yaitu tahapan mengidentifikasi masalah, dimana masalah yang diangkat adalah masalah pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang lingkupnya untuk semua buruh baik laki-laki maupun perempuan, kemudian tahap merumuskan solusi, solusi yang diambil adalah mengadvokasi pelaksanaan Jaminan Pemeliharan Kesehatan tersebut, tahap ketiga, mencari dukungan, termasuk didalamnya adalah faktor pendukung pelaksanaan advokasi ini. Tahap keempat tahap pelaksanaan kebijakan dan terakhir tahap evaluasi tidak menjadi analisa dan konsen dalam penelitian ini Hal ini dikarenakan pelaksanaan kebiiakan hasil advokasi baru dilaksanakan Januari 2005.Untuk itu disarankan perusahaan untuk mengadakan training terlebih dahulu bagi buruhnya yang baru bekerja dimana dalam training tersebut dijelaskan bagaimana hak dan kewajiban buruh disamping skill dasar yang harus dikuasai oleh buruh sesuai dengan penempatannya. Serikat pekerja lebih tanggap Iagi terhadap kebutuhan para anggotanya sehingga kesejahteraan mereka lebih meningkat, sisi lain dengan kesadaran untuk mengetahui hak dan kewajibannya nilai tukar buruh akan meningkat di hadapan perusahaan. Sosialisasi yang dilakukan oleh serikat pekerja agar Iebih menarik, misalnya dengan menggunakan media Ieaflet atau pamflet.Terakhir untuk Dinas Tenaga Kerja, agar diadakannya reward and punishment bagi perusahaan-perusahaan yang taat dan tidak taat menjalankan peraruran perundangan yang berlaku."

"Tingginya kebutuhan akan obat dalam dunia kesehatan dan vitalnya aktivitas obat mempengaruhi fungsi fisiologi tubuh manusia mendukung industri farmasi dikendalikan dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah baik dari segi perizinan, produksi, peredaran, maupun kualitas obat yang diedarkan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam melakukan pengendalian menyeluruh pembuatan obat agar menghasilkan produk obat yang memenuhi standar mutu yang dipersyaratkan adalah mengeluarkan pedoman yang harus diterapkan dan dilaksanakan secara efektif oleh setiap industri farmasi yakni Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). CPOB mencakup keseluruhan aspek produksi dan pengendalian mutu mulai dari manajemen mutu, personalia, bangunan dan fasilitas, peralatan, sanitasi dan higiene, produksi, pengawasan mutu, inspeksi diri, audit mutu, serta audit dan persetujuan pemasok, penanganan keluhan terhadap produk dan penarikan kembali produk, dokumentasi, pembuatan dan analisis berdasarkan kontrak, serta kualifikasi dan validasi. PT. AstraZeneca Indonesia mengacu pada AstraZeneca Global Operation Standard dalam penerapan CPOB untuk menghasilkan produk yang mutunya sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apoteker mempunyai peranan dan tanggung jawab penting dalam AstraZeneca Indonesia-Cikarang Site untuk menjamin diterapkannya aspek-aspek yang tercantum dalam CPOB tersebut, antara lain sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu dan penanggung jawab manajemen (pemastian) mutu.

---

The high demand for drugs in the world of health and vital activity of drugs affect the human body's physiological functions to support the pharmaceutical industry is controlled and closely monitored by the government in terms of licensing, production, distribution, and quality of drugs. One of the efforts was made by the Government in conducting a thorough control of the manufacture of the drug in order to produce drug products that meet the required quality standards are issued guidelines Good Manufacturing Practice (GMP) to be applied and implemented effectively by all the pharmaceutical industry. GMP covers all aspects of production and quality control from quality management, personnel, buildings and facilities, equipment, sanitation and hygiene, production, quality control, inspection and audit quality itself, and audit and approval of suppliers, handling of complaints against drugs, drugs recalls, and drug handling returns, documentation, manufacturing and analysis based on contract, qualification and validation. PT. AstraZeneca Indonesia refers to AstraZeneca Global Standard Operation for application of GMP to produce products which its quality meet the requirements and intended use. Pharmacists have an important role and responsibility in AstraZeneca Indonesia-Cikarang Site to ensure the implementing of the aspects listed in the GMP, among others, as the responsible production, responsible for oversight and quality assurance."

"Industri farmasi erat kaitannya dengan kesehatan manusia dalam rangka perwujudan kesehatan nasional. Industri farmasi dikontrol dan diawasi dengan ketat oleh Pemerintah dan Badan POM, baik ditinjau dari segi perizinan, produksi, peredaran, maupun kualitas obat yang diedarkan. Pada pembuatan obat, pengendalian menyeluruh sangat esensial untuk menjamin bahwa konsumen menerima obat yang bermutu tinggi, maka Pemerintah mengeluarkan ketentuan dan persyaratan yang harus diterapkan dan dilaksanakan oleh setiap industri farmasi, yaitu Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB). Apoteker mempunyai peranan dan tanggung jawab penting untuk menerapkan aspek-aspek yang tercantum dalam CPOB tersebut, antara lain sebagai penanggung jawab produksi, penanggung jawab pengawasan mutu dan penanggung jawab pemastian (manajemen) mutu.

---

Pharmaceutical industry has a tight correlation with human’s health system, in concern of national health. Pharmaceutical industry controlled by the government and Badan POM from the registration side, production, distribution, and quality of the pharmaceutical product. In pharmaceutical production, a complete control is essential to guarantee that consumers will received a high quality product. That complete control is done as Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) which has to be implied by pharmaceutical industry. Apothecary in pharmaceutical industry has to imply all aspect of CPOB, as a production, quality assurement, or quality control manager."