"Candi Panataran merupakan salah satu peninggalan kebudayaan materi dari masa Hindu-Buddha yang berada di daerah Blitar, Jawa Timur. Candi ini diketahui dibangun dari masa Majapahit berdasarkan temuan beberapa angka tahun yang berada pada berbagai komponen di kompleks percandian. Penemuan Prasasti Palah yang in situ dari jaman Kadiri menjadikan beberapa sarjana menghubungkan candi ini dengan bangunan suci Palah yang telah ada sejak masa Kediri. Berbagai komponen dalam percandian ini menyiratkan pada suatu sifat keagamaan tertentu yang menjadi dasar bagi percandian ini. Upaya rekonstruksi keagamaan dilakukan dengan pendekatan arkeologi sejarah yang didukung aleh sumber data artefaktual berupa komponen percandian dan data tekstual baik primer maupun sekunder. Metode fenomenologi agama dipandang sesuai untuk mengungkap makna berbagai fenomena keagamaan yang muncul di kompleks ini.Pengungkapan rekonstruksi keagamaan tidak terlepas dari penerapan lima unsur religi yang biasa digunakan untuk mengkaji masalah keagamaan. Tokoh utama yang dipuja merupakan kajian utama untuk dapat merekonstruksi sifat keagamaan candi Pengungkapan tokoh utama yang dipuja ini sebagai penjabaran dari konsep keyakinan yang dianut. Komponen lain yang dikaji adalah tentang ritual keagamaan yang terjadi di kompleks percandian ini dan terkait dengan tata upacara yang dilakukan. Terakhir adalah upaya merekonstruksi fungsi candi ini yang berkaitan dengan umat keagamaan, karana kegiatan umat pendukungnya akan menunjukkan sejauh mana fungsi bangunan suci ini masih terus dapat bertahan.Candi Panataran merupakan bangunan suci yang memiliki keunikan-keunikan dibandingkan dengan pola percandian yang sejaman dengannya. Keberadaan candi ini juga didukung oleh berbagai pemberitaan dalam sumber tekstual. Keunikan dan kekayaan data tersebut pada akhirnya dapat membantu untuk merekonstruksi berbagai unsur keagamaan yang berhubungan dengannya."

"ABSTRAKDisertasi ini menguraikan tentang perubahan identitas Cina Padang dari Revolusi sampai Reformasi. Pendekatan etnisitas Barth dan identitas Wang Gungwu digunakan untuk melihat perubahan identitas etnis Cina Padang dari rezim yang berkuasa. Kajian ini menemukan bahwa etnis Cina ikut berperan ketika Indonesia menjadi negara yang baru, meskipun dalam waktu yang bersamaan etnis Cina juga menjadi bagian dari orang Minangkabau saat terjadi pergolakan PRRI. Pada saat ini identitas ke-Minangan dan ke-Cinaan terlihat kuat di dalam diri Cina Padang. Ketika terjadi perubahan rezim dengan kontrol negara yang kuat pada masa pemerintahan Orde Baru, Cina Padang tetap aktif merepresentasikan diri mereka melalui aktivitas sosial dan budaya, meskipun hanya untuk kalangan sendiri. Kesempatan untuk tetap bisa beraktivitas tidak terlepas dari keberadaan perkumpulan sosial, budaya, dan kematian Himpunan Tjinta Teman dan Himpunan Bersatu Teguh serta politik lokal Padang dan karakteristis masyarakat Minangkabau yang terbuka sehingga memberikan ruang kepada etnis Cina untuk mengembangkan diri mereka sendiri. Tekanan dan kontrol negara berdampak terhadap tingginya loyalitas dan solidaritas sesama kelompok etnis Cina. Fenomena lain ditemukan setelah Reformasi bergulir, di mana saat politik lokal dan politik negara memberikan kesempatan besar bagi etnis Cina untuk merepresentasikan budaya dan adat istiadat mereka, malah sebaliknya terjadi perubahan struktur dan tatanan sosial

---

ABSTRACTThis dissertation analyses the changes in Padang Chinese identity from revolution to reformasi. Using Barth?s approach to ethnicity and Wang Gungwu?s approach to identity, it looks at changes in Padang Chinese ethnic identity through the governing regimes. The study finds that ethnic Chinese played a role in Indonesia becoming a new country, despite simultaneously being part of Minangkabau society at the time of the PRRI separatist movement. Nowadays, Minang and Chinese identities are clearly strong in the Padang Chinese. With the regime change and strong state control under the New Order government, the Padang Chinese remained active in representing themselves through social and cultural activities, if only within their own circles. The Himpunan Tjinta Teman and Himpunan Bersatu Teguh organisations were integral in providing opportunities to remain active through social and cultural gatherings, and funerals, as were local politics in Padang and the open characteristics of Minangkabau society, all of which allowed room for the ethnic Chinese to develop. State pressure and control resulted in high levels of loyalty and solidarity among ethnic Chinese. Another phenomenon became apparent after Reformasi; when local and state politics provided enormous opportunities for ethnic Chinese to represent their culture and traditions, what actually transpired were structural changes in their social order as a result of competition and internal conflicts between commercial associations (kongsi)."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perkembangan kota Padang kurun waktu 1870-1945 ditinjau dari unsur-unsur fisik kota. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persebaran, pengelompokan serta hubungan antar unsur-unsur fisik kota Padang tersebut...

---

AbstractThis thesis discusses the development of Padang between the period of 1870-1945 as viewed based on the changes on physical elements of the city. The research was conducted to determine the distribution, grouping, and relationship between the physical elements of the city of Padang..."

"

ABSTRAK

 

 

Nama	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Program Studi	:	KajianPengembanganPerkotaan
Judul	:	Peran Aktor Dalam Produksi Dan Pemanfaatan Ruang Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi Di Kota Padang
Pembimbing	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

Penelitian ini menganalisis peran aktor dalam produksi dan pemanfaatan ruang kawasan perkantoran pemerintah provinsi di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan konsep konteks ruang dalam studi perkotaan, peran aktor dalam produksi ruang, dan konflik ruang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan studi kasus dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan media publikasi online. Penelitian ini menemukan beberapa hasil, diantaranya: Pertama, pola pemanfaatan ruang dilakukan oleh aktor-aktor yang berkepentingan yaitu Pemerintah Kota Padang, investor, dan masyarakat sekitar dalam memproduksi ruang sebagai produk politik, sosial, dan ekonomi. Kedua, penyebab langsung dan tidak langsung dari ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan regulasi penataan ruang yang tertera pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030. Ketiga, menganalisis ketidaksesuaian pemanfaatan ruang yang terjadi di kawasan perkantoran pemerintah provinsi yang ditinjau melalui teori produksi ruang.

Kata Kunci: Aktor, Pemanfaatan Ruang, Produksi Ruang, Kawasan Perkantoran Perkantoran Pemerintah Provinsi, Kota Padang

 

---

ABSTRACT

Name	:	Muhammad Kevin Gusnadi, S.I.P.
Study Programme	:	Urban Studies
Title	:	The Role of Actors in the Production and Use of Provincial Government Office Space in Padang City
Consellor	:	Dr. Hafid Setiadi S.SI., M.T.

 

This study analyzes the role of actors in the production and use of provincial government office space in Padang City. This study uses the concept of spatial context in urban studies, the role of actors in spatial production, and spatial conflict. This research uses qualitative methods and case studies by collecting data through in-depth interviews and secondary data analysis such as laws and regulations, regional regulations, and online publication media. This study found several results, including: First, the pattern of spatial use carried out by interested actors namely the Padang City Government, investors, and surrounding communities in producing space as a political, social and economic product. Second, the direct and indirect causes of non-conformity of spatial use with spatial planning regulations listed in Regional Regulation Number 4 of 2012 concerning Spatial Planning and Padang City Region in 2010 - 2030. Third, analyzing spatial incompatibility in space in provincial government offices which is reviewed through the theory of space production.

Keywords: Actor, Spatial Use, Production of Space, Provincial Government Office Area, Padang City

 

"

"Setiap manusia merupakan mahluk sosial, dimana manusia membutuhkan suatu pekerjaan untuk menjalankan kehidupannya, artinya manusia membutuhkan pekerjaan agar mendapatkan upah sebagai imbalan, di Indonesia terdapat beberapa bentuk sistem pengupahan antara lain ada Sistem Pengupahan Bagi Hasil yang dimana sistem ini biasanya digunakan oleh ada istiadat minang untuk menjalankan suatu usaha Restauran padang. Berdasarkan metode penelitian yang telah dilakukan secara yuridis normatif, peneliti melakukan penelitian menggunakan bahan pustaka dan data sekunder mengenai pengupahan bagi hasil melalui wawancara, maka berdasarkan hasil penelitian tersebut pengupahan bagi hasil merupakan suatu sistem pengupahan antara buruh dan pengusaha yang diberikan dalam periode tertentu melalui pembagian hasil keuntungan sesuai dengan besaran MATO, dalam penjalanannya sistem pengupahan ini terdapat hubungan dalam pengaruh pada produktivitas kerja buruh dan juga dalam pelaksanaannya menimbulkan Tanggung Jawab Buruh seperti yang telah dijalankan oleh Restuaran Padang Begadang dan juga Restauran Padang Garuda dengan melakukan perjanjian kerja sama antara pemilik usaha dan kepala buruh dan perjanjian kerja antara kepala buruh dan buruh.

---

Every Humans are social creatures (zoon politicon), Where People Need A Job for a review running their lives. Its the meaning that humans need jobs in order to earn a reward, in Indonesia there are several forms of the wage system, among others, there Wage System with Profit Sharing, where the system is normally used by minang culture there to run a business Padang restaurants. Based on the method of research that has been done normative juridical, researchers to research using library materials and secondary data about wage system with profit sharing through by interviews, then based on the result of research about wage system with profit sharing, the result is a wage system between the workers and employers are given for specific periods through profit sharing in accordance with the amount of MATO, in implementation of wage system, this system there have a relationship in the effect for productivity of labor and Also in its implementation raises Responsibility Labour as it has been run by Restuaran Padang Padang Restaurant Begadang and Garuda with the cooperation agreements between the business owner and the head of the labor and employment agreement between the heads of workers and laborers."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dalam pelaksanaan manajemen bencana. Kesiapan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang tersebut ditinjau melalui kegiatan-kegiatan pra-bencana yang sudah mereka lakukan. Fokus penelitian ini adalah tindakan-tindakan mitigasi bencana yang sudah dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang. Penelitian ini dilakukan dengan metode post-positivism dan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang sudah siap dalam melaksanakan manajemen bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang memiliki program-program yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, yaitu berfokus kepada kegiatan pra-bencana dan pembangunan kapasitas masyarakat. Meskipun telah memiliki kesiapan yang mumpuni dalam pelaksanaan manajemen bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang masih menghadapi banyak kekurangan sebagai sebuah instansi kebencanaan. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang umumnya berakar pada minimnya dana yang dimiliki dan kurangnya kompetensi sumber daya manusia yang mereka miliki akibat banyaknya tindakan mutasi yang mereka lakukan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang dapat mencapai parameter kesiapan dan menjalankan fungsinya dengan baik melalui kerjasama dan kemampuan koordinasi mereka yang sangat baik dengan para stakeholder kebencanaan dari luar instansinya.

---

ABSTRACTThis thesis take up about institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyon disaster management. Institutional readiness of Padang Disaster Management Agencyis reviewd upon pre disaster action which they have taken. This research focused on disaster mitigation act done by Padang Cities Regional Disaster Relief Agency. This research done on post positivism method and designed as a descriptive literature. This research describe that Padang Disaster Management Agencyhave the institutional readiness on disaster management. Padang Disaster Management Agencyhave programs which is in line with Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, which focused on pre disaster action and community capacity building. Although fulfilled institutional readiness parameter, Padang Disaster Management Agencystill have so many problems as a disaster management institute. The problem which Padang Disaster Management Agencyis having usually rooted on their small budget and incompetence of their human resource because of the careless mutation which happened inside of it. Padang Disaster Management Agencyfulfilled institutional readiness parameter and done their job by cooperating and coordinating with disaster management stakeholder outside of their own institute."

"Kota Padang Panjang sebagai kota terkecil di Propinsi Sumatera Barat memiliki sumberdaya alam yang terbatas. Kondisi topografi alamnya yang bergelombang semakin memperkecil ketersediaan lahan yang efektif untuk dimanfaatkan dalam pembangunan. Keterbatasan tersebut menjadi masalah dalam pengelolaan sumbedaya alam dan Iingkungan di daerah, dan juga dalam rencana penataan ruang wilayah. Tidak jarang dijumpai alokasi pemanfaatan yang kompleks pada satu kawasan alam yang menurunkan fungsi tertentu dari Iingkungan alamnya dan menimbulkan kerugian bagi kawasan disekitamya.Salah satu kawasan alam yang dimanfaatkan secara bersama oleh masyarakat Padang Panjang adalah Kawasan Bukit Tui. Bukit ini memiliki kandungan batu kapur yang cukup potensial, sehingga berkembang kegiatan penambangan dan industri kapur. Sebagian wilayah Bukit Tui juga ditetapkan sebagai kawasan lindung. Pemanfaatan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Panjang melalui Perda Nomor 14 Tahun 1998. Diduga, pemanfaatan sebagai Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Industri Kapur memberikan dampak yang berlawanan terhadap keberlangsungan fungsi Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung. Saat ini sebagian areal Bukit Tui juga dimanfaatkan masyarakat untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan wilayah pemukiman.Tujuan dari penelitian ini adalah (1) memperoleh gambaran mengenai kegiatan pemanfaatan kawasan Bukit Tui menurut Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Padang Panjang; (2) memperoleh data dan informasi manfaat kawasan Bukit Tui, balk sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan maupun Kawasan Industri Kapur dan (4) mengkaji prioritas pengembangan dan pemanfaatan kawasan Bukit Tui ditinjau dari nilai manfaat yang diperoleh.Penelitian ini adalah penelidan deskriptif. Metode yang digunakan gabungan dari kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung nilai manfaat kawasan Bukit Tui menurut alokasi yang ditetapkan. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan kondisi Iingkungan dan pola pemanfaatan Bukit Tui, balk menurut yang ditetapkan dalam RTRW maupun menurut perkembangan aktual scat ini.Penilaian manfaat dari Kawasan Lindung mencakup nilai penyerapan karbon, nilai pengendali erosi dan nilai sumber air Tungku Sadah. Sedangkan nilai manfaat dari Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Kapur didapat dengan analisis terhadap manfaat biaya dari masing-masing kegiatan. Penilaian terhadap nilai kerugian yang diderita petani padi sawah akibat dampak dari kegiatan penambangan dan industri kapur juga dihitung dan dikategorikan sebagai nilai ekstemal.Hasil penelitian disimpulkan sebagai berikut (1) Pemanfaatan Bukit Tui menurut RTRW Kota Padang Panjang (Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Padang Panjang Nomor 14 Tahun 1998) adalah sebagai Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya. Penetapan sebagai Kawasan Lindung adalah untuk kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana alam. Alokasi sebagai kawasan budidaya meliputi Kawasan Penambangan Batu Kapur dan Kawasan Industri Batu Kapur. Alokasi pemanfaatan tersebut memperlihatkan adanya kompleksitas pemanfaatan Kawasan Bukit Tui; (2) Pemanfaatan Kawasan Bukit Tui yang ditemui di lapangan saat ini berkembang dari apa yang telah ditetapkan dalam RTRW. Selain tetap dimanfaatkan sebagai Kawasan Lindung, Kawasan Pertambangan Batu kapur dan Kawasan Industri Kapur, Bukit Tui juga dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian dan perkebunan, pemukiman, dan berpotensi untuk dimanfaatkan sebagai kawasan wisata alam; (3) Nilai manfaat pertahun (keadaan perhitungan tahun 2005) yang diperoleh dari pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung adalah sebesar Rp.5.432.423.739,6, meliputi nilai penyerapan karbon Rp.642.068.337.6, nilai pengendalian erosi Rp.84.319.200,- dan nilai sumber air bagi masyarakat Rp.1.982.858.202,- serta Rp.2.723.178.000,- bagi PDAM sebagai opportunity cast apabila sumber air Tungku Sadah tidak aria. Pengalokasian kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Pertambangan Batu Kapur mempunyai nilai manfaat pertahun sebesar Rp.502.841.575,76 dan sebagai Kawasan Industri Kapur sebesar Rp. 1.055.814.000,-. Kedua nilai tersebut adalah nilai manfaat sebelum dikurangi dengan nilai dampak yang ditimbulkan. Dampak dari kedua kegiatan adalah penurunan produksi padi sawah yang terkena aliran erosi dari areal penambangan dan Iimbah industri kapur . Nilai dampak tersebut dikategorikan sebagai nilai ekstemal yang ditanggung masyarakat dengan nilai sebesar Rp.45.491.225,-/tahun; dan (4) Prioritas pemanfaatan berdasarkan nilai manfaat terbesar dari Kawasan Bukit Tui adalah sebagai Kawasan Lindung. Untuk mempertahankan fungsi pelestarian Iingkungan dari kawasan tersebut secara menyeluruh adalah dengan meniadakan kegiatan budidaya yang merusak termasuk pertambangan dan industri batu kapur. Jika pemerintah daerah, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, berketapan untuk tetap mengalokasikan pemanfaatan sebagai Kawasan Pertambangan dan Kawasan Industri Kapur di Kawasan Bukit Tui, maka harus diikuti dengan upaya pengelolaan dampak kedua kegiatan agar fungsi lndung dari kawasan tetap terpelihara dan dapat terhindar dari bencana alam yang pada akhimya akan merugikan masyarakat.Berdasarkan hasil penelitian tersebut disarankan agar (1) meninjau kembali pemanfaatan Kawasan Bukit Tui melalui penyusunan dan penyempumaan RTRW dengan ikut memperhatikan nilai manfaat dan nilai dampak yang ditimbulkan; (2) untuk keperluan penilaian manfaat dan dampak dari kegiatan pemanfaatan Bukit Tui diperlukan dukungan data yang akurat mengenai kondisi kawasan dan potensi pemanfaatannya; (3) menerapkan pola penambangan terkendali pada lokasi penambangan yang akan ditetapkan dalam RTRW Kota Padang Panjang yang akan datang; (4) pemerintah daerah diharapkan dapat segera memberlakukan ketentuan pengelolaan Iingkungan bagi kegiatan pemanfaatan kawasan yang menimbulkan dampak merugikan bagi Iingkungan alam dan masyarakat; (5) mencarikan altematif pemanfaatan dari sumberdaya alam yang ada di Kawasan Bukit Tui dengan memperhatikan karakteristik kawasan dan kelestarian fungsi Iingkungannya; dan (6) untuk keperluan pengelolaan kawasan Bukit Tui sebagai Kawasan Lindung, perlu kiranya pemerintah daerah mengalokasikan dana pengelolaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah."