Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas atau yang sering disebut SKKMIGAS merupakan lembaga pemerintah yang fungsi utamanya adalah melakukan pengawasan dan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas. Namun pada pemeriksaan BPK dan KPK ditemukan bahwa Sistem Informasi untuk pengelolaan aset minyak dan gas yang dibuat SKKMIGAS tidak layak sehingga kemungkinan kesalahan pencatatan aset yang dilakukan SKKMIGAS besar. Untuk mengatasi masalah ini, SKKMIGAS membuat sistem pengelolaan aset yang terhubung dengan sistem informasi yang ada di beberapa lembaga pemerintahan, misalnya Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (DJKN). Lembaga tersebut juga memiliki Sistem Informasi untuk pemeriksaan aset negara. Agar tidak terjadi kesalahan dan memakan waktu yang banyak, dicanangkanlah Sistem Pengelolaan Aset yang terhubung dengan lembaga pemerintah tersebut di Rencana Strategis SKKMIGAS. Pada saat penelitian ini dibuat kedua sistem tersebut belum terhubung. Sistem informasi yang dihubungkan pada penelitian ini ada tiga yaitu SINAS dan SIPM yang dimiliki oleh SKKMIGAS dan SIKN yang dimiliki oleh DJKN. Metode untuk interoperabilitas antar sistem dalam penelitian ini yang akan digunakan adalah metode interoperabilitas layanan dari Service-Oriented Architecture (SOA) dengan metode pertukaran data SOAP. Hasil dari penelitian ini adalah terciptanya interoperabilitas antar ketiga sistem di SKKMIGAS dan Dirjen Kekayaan Negara dalam bentuk servis atau layanan berdasarkan kebutuhan kedua pihak. Servis yang dihasilkan yaitu servis laporan aset dan usulan perubahan aset untuk DJKN. Servis SK usulan aset dan servis inventarisasi untuk SKKMIGAS.

---

Special Unit Oil and Gas or often called SKKMIGAS a government agency whose main function is to supervise and manage the upstream activities of oil and gas. In audit supervise by BPK and KPK was found that Information System for management of oil and gas assets are made SKKMIGAS not feasible so there were possibility for recording errors made. To solve this problem, SKKMIGAS made Asset Management System that is connected with the Information Systems and some government agencies, such as the Director General of State Assets Ministry of Finance (DJKN). The agency also has a system information for the asset management. To avoid mistakes and time waste, it is proposed asset management system that is connected with the government agencies in the Strategic Plan SKKMIGAS.

At the time this study was made of the two systems are not yet connected. Methodology to create interoperability between systems in this study is Service Oriented Architecture (SOA) and for the data exchange use SOAP method. The results of this research are the service for interoperability between the three systems in SKKMIGAS and Director General of State Assets based on the needs of both parties. The services are service of asset reporting and service of proposed changes in asset status for DJKN. For SKKMIGAS, the services are service of Surat Keputusan (SK) proposed changes in asset status and service of inventory by DJKN."

"Keberagaman sistem informasi kepegawaian yang ada di Indonesia menyebabkan terjadinya pulau-pulau informasi kepegawaian. Perbedaan sistem, platform, proses, dan metadata kepegawaian menjadi masalah yang tidak terelakan. Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai pengelola data kepegawaian memiliki tugas untuk menyatukan datatersebut dalam sebuah database PNS nasional. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun interoperabilitas data kepegawaian. Interoperabilitas ini akan menjadi jembatan sistem-sistem tersebut untuk dapat melakukan sharing data yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk membangun interoperabilitas data kepegawaian yang sesuai untuk BKN. Pembuatan interoperabilitas data ini menggunakan standar Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) dan metode perancangan Rapid Application Development (RAD) sebagai framework yang digunakan untuk merancang sistem layanan data kepegawaian. Pendekatan pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa data primer yang didapat dari wawancara dan notulensi rapat serta data sekunder yang berasal dari dokumen-dokumen sistem. Penelitian ini menghasilkan sebuah rekomendasi perancangan interoperabilitas data kepegawaian baik dari sisi semantik, organisasi, maupun teknik yang sesuai dengan karakteristik BKN serta implementasi interoperabilitas data kepegawaian tersebut.

---

The current diversity of personnel information systems in Indonesia is causing segmental issues with respect to the personnel information. Thus, because of the differences in systems, platforms, process and metadata, personnel issues are inevitable. The National Civil Service Agency (BKN) has a duty to produce all the data in a single database of national civil servantsinformation. Developing central employment data entity featuring interoperability is one way amongst other to resolve the issue. This will function as a bridge for those systems to share the required data.

The purpose of this study is to establish interoperability for personnel data for BKN. The development is using Standard of Indonesian E-Government Interoperability Framework (IEGIF) and architecture method of Rapid Application Development (RAD) as a framework for designing the personnel system. The data collection approach used in this study is containing primary data obtained from interviews and minutes of meetings as well as secondary data from system documents.

The end result of this study is a recommendation for personnel data providing interoperability, and designed in terms of semantics, organizations and suitable techniques for BKN and implementation thereof."

"Tulisan ini mengomparasikan dua skema Kontrak Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi yang berlaku di Indonesia, yakni Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery dan Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split. Tulisan ini juga menganalisis bagaimana penerapan asas keseimbangan serta aspek-aspek dalam hukum perjanjian terpenuhi di dalam Kontrak Bagi Hasil dengan Skema Gross Split. Tulisan ini disusun dengan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif. Kontrak Bagi Hasil Gross Split adalah suatu Kontrak Bagi Hasil dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi. Skema ini hadir sebagai upaya Pemerintah untuk terus mengoptimalkan pengurusan kekayaan alam minyak dan gas bumi di Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi sehingga menarik minat para investor untuk berinvestasi dalam kegiatan usaha hulu migas. Dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Gross Split, tidak ada lagi komponen pengembalian biaya operasi yang dibayarkan pemerintah kepada kontraktor. Padahal, hal tersebut kerap dianggap sebagai pemenuhan asas keseimbangan dalam Kontrak Bagi Hasil dengan skema Cost Recovery. Dalam skema Gross Split, Pemerintah berupaya melakukan pemenuhan asas keseimbangan melalui pemotongan birokrasi, persentase split yang lebih menguntungkan bagi kontraktor jika dibandingkan dengan skema Cost Recovery, ketentuan mengenai komponen variabel dan progresif, tambahan split dalam hal komersialisasi lapangan tidak mencapai nilai keekonomian tertentu, serta pemberian insentif pajak untuk menarik minat investor.

---

This writing compares two schemes of Production Sharing Contracts for Oil and Gas in Indonesia, namely the Contract with Cost Recovery scheme and the Contract with Gross Split scheme. It also analyzes how the principle of balance and aspects of contract law are fulfilled within the Contract with Gross Split scheme. This writing is structured using a normative juridical research approach. The Gross Split Production Sharing Contract is an agreement in Upstream Oil and Gas Business activities based on the principle of sharing gross production without an operational cost recovery mechanism. This scheme is a governmental effort aimed at continuously optimizing the management of the natural resources of oil and gas in Indonesia, with the goal of enhancing efficiency to attract investor interest in investing in upstream oil and gas activities. In the Contract with Gross Split scheme, there is no longer a component of operational cost recovery paid by the government to the contractors. However, this component is often considered a fulfillment of the balance principle in the Contract with Cost Recovery scheme. In the Gross Split scheme, the government seeks to achieve balance through bureaucracy cutting, a more favorable percentage split for the contractors compared to the Cost Recovery scheme, provisions regarding variable and progressive components, additional splits in the event of field commercialization not reaching a certain economic value, and providing tax incentives to attract investor interest."

"Inspeksi dan Non-Destructive Evaluation (NDE) untuk pipa minyak dan gas adalah operasi yang signifikan untuk mendeteksi dan memprediksi kejadian kegagalan di sepanjang pipa. Pipa transmisi - pipa jarak jauh yang sebagian besar datar dan mempunyai diameter konstan - menjadi objek penelitian ini. Kompleksitas operasi dan pemeliharaan Pipeline Inspection Gauges (PIG) menyebabkan peningkatan biaya inspeksi pipa. Hal ini mendorong pertumbuhan di sektor robotik. Namun demikian, banyak dari platform robotik yang dikembangkan ini terbatas dalam segi otonomi dan akurasi pengukuran.Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, pengembangan In-Pipe Inspection Robot (IPIR) bernama ORION dibentuk. Sistem ini mengajukan teknik inspeksi baru yaitu dengan menggunakan depth sensory camera, yang dapat mengambil pengukuran 3D dari kerusakan pipa untuk memprediksi tingkat keparahannya. Kemampuan pengukuran ini belum dapat dicapai dari platform robotik prekursor. Oleh karena itu, ORION merangkum kedua keunggulan dari akurasi PIG dan memiliki kesederhanaan serta kemampuan beradaptasi dari IPIR. Dari segi sistem, ORION adalah robot yang sepenuhnya otonom dengan menerapkan algoritme Machine Learning, yaitu Convolutional Neural Network (CNN) untuk mendeteksi cacat pipa. Makalah ini bertujuan untuk membahas pertimbangan desain, strategi Additive-Manufacturing (AM), dan solusi sistem kontrol untuk ORION.

---

Inspection and Non-Destructive Evaluation (NDE) for oil and gas pipelines is a significant operation to detect and predict the failure instances along the pipe. Main transmission pipelines – a long-distance pipe that is mostly leveled and has a constant diameter – becomes the object of this research. The operation and maintenance complexity of Pipeline Inspection Gauges (PIGs) leads to an increase in cost. This has prompted a large growth in the sector of robotic devices. Nevertheless, many of these robotic platform developed fall short of autonomy and measurement accuracy.

Therefore, to address these circumstances, the development of an In-Pipe Inspection Robot (IPIR) named ORION was established. The system utilizes a novel inspection technique using a depth sensory camera, which can extract precise 3D measurements of pipe defects to predict their severity. This measurement capability cannot be achieved from the precursory robotic platforms. Consequentially, ORION encapsulates both merits from the accuracy of PIGs and possesses the simplicity also the adaptability of IPIR. System-wise, ORION is a fully autonomous robot that implements a Machine Learning algorithm, namely Convolutional Neural Network (CNN) for defect detection. This paper aims to cover the design considerations, Additive-Manufacturing (AM) strategy, and control system solution for ORION. "

"Penetapan harga wellhead gas bumi selama ini lebih diserahkan kepada keekonomian lapangan gas bumi yang dalam pelaksanaannya penghitungan keekonomian lapangan gas bumi dirancang dengan untuk memberikan revenue yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan harga gas bumi menjadi lebih tinggi dan tidak adanya kepastian harga gas bumi dalam jangka panjang mengakibatkan konsumen pengguna gas bumi mengalami kesulitan. Penetapan harga gas bumi dengan metode fix price dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan dan daya beli industri pengguna gas dapat memberikan kepastian baik produsen gas dan industri pengguna gas bumi. Kemampuan daya beli industri pengguna gas dianalisis melalui data gas sales aggrement (GSA) yang merupakan hasil negosiasi antara produsen gas dan konsumen gas. Analisis keekonomian lapangan gas bumi dalam kontrak bagi hasil untuk menghasilkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen gas dilakukan pada 3 lapangan gas dengan variasi besaran cadangan komersial. Kesimpulan studi ini adalah harga yang layak untuk konsumen gas bumi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga welhhead gas adalah dalam rentang 5.8 - 6.4 US$/MMBTU dengan cara memodifikasi kontrak bagi hasil melalui pemberian insentif berupa peningkatan contractor share, pemberian tax holiday dan pemberian investment credit kepada ketiga lapangan gas sehingga keekonomian lapangan gas tidak terganggu.

---

The aim of this study is to get the wellhead price of natural gas eligible for gas consumers and on the other hand, does not interfere with the economics of oil and gas field. This study is motivated by the current stipulating of wellhead gas price base on the economics of gas field. In practice, the economics calculation of the gas field is designed to get revenue for the government as much as possible. This resulted in the price of gas becomes higher and the lack of certainty of natural gas price in the long term lead to consumers of natural gas users get several difficulties. The study will analyze the purchasing power of consumers in the domestic market as a reference in setting the wellhead price of natural gas and analyze the economics of natural gas field in production sharing contract using the wellhead price of natural gas that has been set up. The study concludes that decent price for consumers of natural gas are 5.8 ? 6.4 US$/MMBTU by modifying the production sharing contracts through the provision of incentives in the form of an increase in contractor share, provision tax holidays and provision investment credit so economical gas field is not disturbed."

"Manajemen Data Migas (MDM) nasional telah berjalan di Indonesia selama lebih dari 15 tahun. Selama periode tersebut, pemerintah beserta mitra kerjanya, PT Patra Nusa Data (PND) telah mengumpulkan dan mengelola data EP migas seluruh Indonesia sebanyak lebih dari 700 ribu kilometer lintasan seismic, 31 ribu sumur migas, dan 170 ribu laporan teknis kegiatan migas. Untuk meningkatkan mutu/kualitas layanan data yang telah berjalan, pemerintah dan PND berinisiatif untuk mengembangkan suatu Sistem Layanan Data Berbasis Online. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis nilai manfaat ekonomis terhadap rencana investasi Sistem Layanan Data Berbasis Online sebagai bagian dari MDM nasional. Analisis dilakukan dengan memetakan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital dengan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat investasi secara makro (bagi negara) dan mikro (bagi PND sebagai mitra pemerintah). Manfaat investasi yang telah teridentifikasi dikelompokkan menggunakan System Dynamics yang selanjutnya dijadikan acuan dalam menghitung nilai manfaat investasi secara ekonomis. Untuk menunjang keberhasilan investasi, penelitian ini juga melakukan identifikasi terhadap potensi risiko investasi serta mengembangkan Key Risk Indicator (KRI) yang akan dijadikan sebagai acuan untuk mengukur tingkat risiko investasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa manfat investasi dari sisi negara menghasilkan 5 kategori manfaat dengan manfaat paling dominan yaitu peningkatan kualitas produk dan layanan menjadi lebih baik. Adapun manfaat investasi dari sisi organisasi menghasilkan 10 kategori dan 26 sub kategori manfaat dengan total potensi nilai manfaat investasi selama 3 (tiga) tahun berkisar antara Rp. 214.061.691.356,- sampai Rp. 246.497.111.434,-.

---

National Oil and Gas Data Management (MDM) has been running in Indonesia for more than 15 years. During this period, the government with its partner, PT Patra Nusa Data (PND) has been collecting and managing oil & gas EP data across Indonesia by more than 700 thousand kilometers of seismic line, 31 thousand oil and gas wells, and 170 thousand technical reports. In order to improve the quality of data service, government and PND initiate to develop an Online Data Services System.

This study aims to analyze the benefit value of Online Data Services System investment as part of National Oil and Gas Data Management. The analysis is performed using framework mapping between Digital Prosperity and Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of investment for the country as well as for PND as government’s partner. The identified benefits are then grouped using System Dynamics, which then is used as a reference in quantifying the benefit value of the investment. To complete the analysis, this study also identifies and develops the potential risks of the investment and Key Risk Indicator (KRI) as a reference for monitoring and measuring the level of investment risk.

The research concludes that the investment gives five categories of benefits for the country with the most dominant benefit is higher quality of goods and services. This study also results 10 categories and 26 sub categories of benefits for the organization with total potential value of the benefits for three years ranged from Rp. 214,061,691,356,- up to Rp. 246,497,111,434,-"

"Monetisasi Liquefied Natural Gas (LNG) dalam rangka kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, mendasarkan sistem usahanya pada kontrak, yaitu Kontrak Kerja Sama sebagai kontrak baku, yang membutuhkan perjanjian tambahan yaitu Principal of Agreement/Development Agreement dan Fiscal Agreement. Namun, monetisasi LNG cenderung menghadapi kendala berupa adanya tindakan sepihak Pemerintah Indonesia dalam mengubah kebijakan hukum, fiskal, tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, maupun perizinan terhadap kontrak-kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Hal ini menimbulkan tidak adanya kepastian hukum bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melaksanakan kontrak, sehingga menghambat kegiatan monetisasi LNG. Stabilization Clause yang berkembang dalam kontrak konsesi kegiatan usaha minyak dan gas bumi di Amerika Serikat, hingga negara-negara produsen LNG lainnya, berperan untuk menjaga kontrak tetap berlaku sampai dengan batas waktu yang disepakati. Penelitian terhadap Stabilization Clause sangat diperlukan karena dapat dijadikan sebagai solusi terhadap permasalahan monetisasi LNG di Indonesia.

---

Liquefied Natural Gas (LNG) monetization in upstream business activities of petroleum and natural gas in Indonesia, based its business system on the contract, named Production Sharing Contract (PSC) as standart contract, which requires accesoir agreement, such as Principal of Agreement/Development Agreement and Fiscal Agreement. However, monetization of LNG tends to face constraint in form of unilateral action of the Government of Indonesia in changing the law, fiscal regime, overlapping central and local government regulation, as well as licensing of agreed contract by the parties. It creates no legal certainty for contractor of PSC to perform the contract, thereby inhibites LNG monetization activities. Stabilization Clause, which grows in concession agreement in business activities of petroleum and natural gas in United States of America to other LNG's producer countries, acts to remain the contract in force throughout the period agreed in the contract. Research on Stabilization Clause is vital because it can be used as a solution to the problem of LNG monetization in Indonesia."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis uji penurunan nilai yang dilakukan di industri minyak dan gas bumi. Penelitian ini merupakan analisis studi kasus pada PT Medco Energi Internasional, Tbk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset minyak dan gas bumi serta aset eksplorasi dan evaluasi mengalami penurunan nilai paling besar, termasuk aset yang ada di UPK Tarakan. Dalam perhitungan uji penurunan nilai, ICP sangat mempengaruhi nilai terpulihkan aset. Uji penurunan nilai dihitung dengan metode bagi hasil dan selisihnya diakui sebagai rugi penurunan nilai aset minyak dan gas bumi. Pengungkapan penurunan nilai aset lebih diprioritaskan untuk aset minyak dan gas bumi serta aset eksplorasi dan evaluasi.

---

This study analyses impairment test performed in oil and gas industry. This is a case study at PT Medco Energi Internasional, Tbk. The result shows oil and gas properties and exploration and evaluation asset is the biggest impaired asset, including assets in CGU Tarakan. In impairment test calculation, ICP strongly affects the recoverable amount of asset. Impairment test is calculated using production sharing method and the difference is recognized as loss on impairment of oil and gas properties. Disclosure of impairment is prioritized for oil and gas properties and exploration and evaluation asset."

"Penggunaan bahan bakar minyak (BBM), seperti bensin, solar, minyak tanah, mengakibatkan peningkatan produksi untuk bahan bakar minyak, sehingga ketersediaan minyak bumi yang ada semakin menipis, selain itu hasil pembakaran pada kendaraan bermotor menghasilkan polusi udara yang menjadi salah satu faktor pemanasan global. Masalah tersebut perlu dipecahkan dengan cara mencari energi alternatif yang lebih bersih dengan nilai oktan tinggi serta ketersediaanya di alam masih banyak yaitu gas alam dengan komposisi utama gas metana (CH4). Sebagai tempat penyimpanan digunakan compressed natural gas (CNG) dengan tabung bertekanan 20 MPa. Adsorbed natural gas (ANG) merupakan solusi untuk mengurangi tekanan dalam tabung sekitar 3,5 - 4 MPa memanfaatkan proses adsorpsi menggunakan karbon aktif. Adsorpsi adalah fenomena fisik yang terjadi antara molekul-molekul gas atau cair dikontakkan dengan suatu permukaan padatan. Dalam penelitian ini, dirancang tabung alat uji adsorpsi metana serta sistem adsorpsi dan desorpsi yang diaplikasikan untuk tabung tersebut.

---

The consumption of oil fuel, such as gasoline, solar and kerosene demand an increasing production of the oil fuel itself, so its availability are getting decreased every moment. Beside that, the combustion waste in motor vehicle produce air pollution which is one of the main factor in global warming. To overcome this problem, we should find a cleaner alternative energy with a higher octane value and still much available in the nature. One of this alternative energy is a natural gas with the main composition consist of methane (CH4). But to store this compressed natural gas (CNG), a 20 MPa of pressure vessel is needed. Adsorbed natural gas (ANG) is a solution to reduce the pressure in the tube of about 3.5 to 4 MPa by utilizing the process of adsorption using activated carbon. Adsorption is a physical phenomenon that occurs between the molecules of gas or liquid contacted with a solid surface. In this study it will be designed an adsorption and desorption system for methane as well as the pressure vessel used for testing it."

"ABSTRAKPenelitian ini mengaplikasikan Risk Analysis & Real Option (RO) dalam valuasi proyek hulu migas yang telah berproduksi. Tujuan dari analisa risiko dan real option valuation yang dilakukan adalah untuk melihat estimasi nilai dalam Net Present Value (NPV) dari real asset tersebut dengan segala risiko dan skenario yang memungkinkan untuk disimulasikan. Penggabungan dua metode tersebut diharapkan terjadi ?balancing? dimana risk analisis akan menurunkan NPV dan RO akan menaikkan value. Penelitian ini berkontribusi pada valuasi asset sector riil hulu migas dimana tidak digunakannya decision tree analysis berdasarkan kategori cadangan minyak dan gas yang terdapat pada lapangan tersebut.Risiko teknis seperti ketidakpastian pada Initial Production (IP) pada kegiatan pengeboran dan workover, gas to oil ratio, oil losses dan risiko lain yang berakibat pada capex dan opex overrun akan difaktorkan dalam input simulasi. Selanjutnya, empat skenario berdasarkan rencana awal dan opsi untuk komersialisasi gas beserta ekspansi pengembangan lapangan pada blok disimulasikan dan digunakan dalam melakukan analisa. Simulasi monte carlo digunakan dalam melakukan penghitungan NPV dari tiap skenario yang ada.Hasil yang didapatkan dengan adanya skenario gas komesial akan menghasilkan penambahan value pada NPV yang sangat signifikan dan dari skenario 2,3 dan 4 dapat ditemukan adanya overlay nilai dari skenario-skenario tersebut.

---

ABSTRACTThis study combines the concept of risk analysis and Real Option (RO) valuation in assessing an upstream oil and gas project. The objective of this risk-analysis-real option valuation is to estimate the value of the project which is NPV, with all embedded risks and skenarios to be simulated. Combining the two methods will balance the project where risk analysis will decrease the value while RO will increase the value. This research contributes in real asset valuation using RO where decision tree analysis is not used due to field hydrocarbon reserve classification.Technical risks such as uncertainty of Initial Production (IP) for drilling and workover, gas to oil ratio, oil losses and/or other risks related to capex and opex overrun will be simulated in this research. Furthermore, four skenarios based on preliminary plan and other option due to gas commercial and development expansion will be used in the analysis. Then, monte carlo simulation is applied in calculating the NPV of each skenarios.The result is that gas commercial skenario will enhance project?s NPV significantly and the overlay between skenario 2,3 and 4 will be achived."