Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak permasalahan yang terjadi dalam implementasi desentralisasi pendidikan Aceh, baik itu hasil dari capaian prestasi siswa dan guru serta kepala sekolah, maupun wujud pendidikan Islami yang hanya sebatas simbol-simbol Islam. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis faktor-faktor penyebab belum efektifnya desentralisasi pendidikan Aceh dilihat dari aspek content of policy dan context of policy. Penelitian ini menggunakan post-positivistme dan metode kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan wawacara mendalam, data dokumentasi dan pengamatan dilapangan yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari aspek content of policy, belum adanya implikasi positif terhadap kemajuan pendidikan Aceh, baik dilihat dari prestasi siswa dan guru secara nasional maupun wujud pendidikan Islami, mamfaat yang dirasakan dari kebijakan ini juga masih belum merata, standar pelayanan minimum (SPM) pendidikan untuk wilayah terpencil belum memadai, demikian pula perluasan dan pemarataan pendidikan belum menyetuh masyarakat di daerah terpencil, dari aspek, perubahan yang diharapkan dengan pendidikan Islami hanya sebatas simbol-simbol Islam saja, kemudian institusi yang memiliki kewenangan untuk memperbaiki pendidikan Aceh belum berperan dan berfungsi dengan baik, para pelaksana pendidikan seperti kepala sekolah, guru dan dinas pendidikan juga belum menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Pembiayaan pendidikan kabupaten/kota masih tergantung kepada pusat dan propinsi. Dari aspek context of policy, adanya tarik menarik antara dinas pendidikan propinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan secara operasional tentang pendidikan Islami, kemudian adanya pihak-pihak tertentu yang juga turut mempengaruhi implementasi pendidikan Aceh, rendahnya respon dan kepatuhan para pelaksana pendidikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islami. Berkaitan dengan temuan penelitian di atas maka perlu dilakukan beberapa tindakan. Pertama, harus adanya keinginan yang kuat (polical will) dari penentu, perumus dan pengambil kebijakan, agar mampu merumuskan secara operasional tentang pelaksanaan pendidikan Islami. Kedua, harus ada program peningkatan kualitas melalui pelatihan-pelatihan bagi para pelaksana pendidikan, seperti kepala sekolah, guru, dan pengawas sekolah. Memberdayakan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) mulai dari propinsi sampai kabupaten/kota, sebagai institusi yang melakukan monitoring terhadap jalannya pendidikan Aceh, serta memberikan masukkan dalam rangka membenahi pendidikan Aceh.

---

Many problems occurred in the implementation of educational decentralization in Aceh, both the results of the performance achievement of students and teachers and principals, as well as a form of Islamic education is only limited to Islamic symbols. The purpose of this study was to analyze the factors that cause the ineffectiveness of educational decentralization in Aceh from the aspects of policy content and context of the policy. This study uses postpositivism and qualitative methods. The process of data collection is done by depth interview, the data documentation and field observations were then analyzed by using interactive data analysis.

The results showed that from the aspect of the content of the policy, the lack of positive implications for the advancement of education in Aceh, good views of the achievements of students and teachers nationally and form of Islamic education, the perceived benefit of this policy is still not evenly distributed, the minimum service standards (SPM) education to remote areas is not adequate, as well as the expansion and education for all not touching people in remote areas, from the aspect, the expected changes with Islamic education was limited to only Islamic symbols, then the institution has the authority to improve education and the role of Aceh is not functioning well, the implementers of education such as school principals, teachers and education authorities are also not perform the role and function well. Education financing district / city is still dependent on the central and provincial. From the aspect of the policy context, the existence of attraction between the provincial and district education offices / town in formulating operationally on Islamic education, then the existence of certain parties that have affected the implementation of the Aceh education, low responsiveness and compliance of the executive education in implementing Islamic education.

In connection with the above research findings it is necessary to do some action. First, should the existence of a strong desire (political will) of the determinant, formulators and decision makers, in order to formulate operationally on the implementation of Islamic education. Second, there must be a quality improvement program through training for executive education, such as school principals, teachers, and school superintendent. Empowering Regional Education Council (MPD) ranging from provincial to district / city, as the institution monitoring the course of education in Aceh, as well as providing education to fix the insert in Aceh."

"Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Negara kesatuan yang mengenal pemerintahan daerah, diberlakukan desentralisasi pemerintahan. Pemberlakuan desentralisasi pemerintahan berdampak pada penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Selain kewenangan yang mencakup pertahanan dan keamanan, hubungan luar, agama, moneter, dan pemerintahan umum, kewenangan pemerintah pusat lainnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah, berdasarkan prinsip desentralisasi. Dengan adanya prinsip money follows functions, maka setiap penyerahan beberapa kewenangan bidang pemerintahan disertai dengan penyerahan kewenangan bidang keuangannya, oleh karena itu berlakulah desentralisasi fiskal (Fiscal Decentralization). Tesis ini membahas tentang salah satu jenis kebijakan desentralisasi fiskal, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU). Perannya sebagai block grant dan equalization grant, DAU mendukung dilaksanakannya desentralisasi pemerintahan. Dengan demikian, DAU perlu dipertahankan untuk tetap dilaksanakan, namun dengan sedikit perubahan dalam peraturan perundang-undangannya. Hal tersebut perlu dilaksanakan agar tercipta ketegasan bahwa tujuan desentralisasi ialah untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang mandiri. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif, didukung data sekunder dan dilengkapi dengan hasil studi kasus di pemerintah daerah kabupaten penerima DAU yang telah menggunakan DAU sesuai dengan UU nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan PP Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.

---

Government decentralization was enforced in order to support the development implementation in the Unitary State which was familiar with local government. The impact of the government decentralization was the devolution from the central to the local government. Besides authority in the field of security and defense, foreign relationship, religion, monetary, and general governance, other authority of the central government were transferred to the local government based on the decentralization principles. With the establishment of money follows functions principle, every devolution in the field of governance would also be followed by the devolution in its financial field, and for that reason the Fiscal Decentralization was applied.

This thesis would discuss about one of the fiscal decentralization policies, which was General Allocation Fund (GAF). With the role as block grant and equalization grant, GAF supported the government decentralization implementation. Therefore, it was necessary to maintain the implementation of GAF, but with a few changes in its laws and regulations. The changes must be made to state that the goal of decentralization was to create an independent local government.

On the preparation of the thesis, the writer used a normative research method, which supported by secondary data and equipped with case study results of district government which received the GAF and had used it in accordance with the Regulations No. 33 year 2004, about the Financial Balance between the Central Government and the Local Government and the Government Regulation No. 55 year 2005 about the Balance Fund."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis praktek pengelolaan irigasi, pendidikan dan perdagangan bebas dihubungkan dengan konsep desentralisasi fungsional dalam kerangka kebijakan desentralisasi di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konstruktivis yang biasa juga disebut pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan tidak diadopsinya desentralisasi fungsional dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia pada urusan pengairan, pendidikan, dan perdagangan bebas. Tidak diakomodasinya lembaga politik, independensi petani, integrasi sungai dan jaringan irigasi, dan konstitusi negara merupakan faktor-faktor dari urusan irigasi. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan desentralisasi fungsional tidak diadopsi pada urusan pendidikan adalah eksistensi dewan pendidikan, independensi sekolah, devolusi pengelolaan pendidikan, dan konstitusi negara. Sementara untuk urusan perdagangan bebas, faktor kelembagaan pemerintahan Batam, struktur keanggotaan dewan kawasan, ketidakjelasan BP. Batam dalam sistem ketatanegaraan, serta konstitusi negara menjadi faktor tidak diakomodasinya desentralisasi fungsional pada urusan perdagangan bebas. Pada umumnya, pengaturan oleh konstitusi merupakan penyebab umum tidak diadopsinya desentralisasi fungsional. Konstruksi tata kelola desentralisasi dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia kedepan khususnya pada sektor irigasi, pendidikan, dan perdagangan bebas dapat dilakukan secara bertahap dimulai dari kerjasama antar daerah, kolaborasi pusat dan daerah dalam bentuk dewan hingga menuju pembentukan lembaga berbasis desentralisasi fungsional.

---

ABSTRACTThis research analyze the practice of irrigation, education, and free trade governance linked with functional decentralization concept in Indonesia decentralization policy frame. This research use constructivist approach and qualitative descriptive method. Research result find several factors that cause functional decentralization in Indonesia decentralization policy for irrigation, education, and free trade is not adopted. Political institution is not adopted, independence of the farmers, integration of river and irrigation web, and state constitution, are the factors from irrigation side. Several factors in education are the existence of educational boards, the independence of school, devolution in education governance, and state constitution. For free trade, the institution of Batam governance, members structure in Batam boards, the uncertainty of BP. Batam in Indonesia administration structure, and state constitution, which make functional decentralization is not adopted. Generally, state constitution is major factor of functional decentralization is not adopted.The Construction of Decentralization in the Future of Indonesia Decentralization Policy especially in irrigation, education, and free trade can be done gradually begin from inter local government cooperation, state local collaboration in boards until establishing the functional decentralization organization."

"COVID-19 yang muncul pada awal tahun 2020 di Indonesia membuat pemerintah memberlakukan kebijakan guna menekan laju penyebaran virus, salah satunya melalui kebijakan vaksinasi. Keberhasilan dari kebijakan pemerintah terutama di masa pandemi bergantung pada salah satu faktor penting yaitu public trust. Kota Depok sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Jawa Barat memiliki kendala dalam penerapan vaksinasi di antaranya kesulitan dalam mencapai target serta sebagian masyarakat yang cenderung memilih untuk vaksin di luar Kota Depok akibat kapasitas pemerintahnya yang kurang mendukung. Berangkat dari hal tersebut, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat public trust terhadap pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan vaksinasi COVID-19. Penelitian ini menggunakan konsep public trust untuk mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif berupa survei, wawancara, dan studi literatur. Berdasarkan ketercapaian atas kategori tinggi pada tiga dimensi pengukuran public trust, yaitu perceived competence (93,6%), perceived benevolence (89,1%), dan perceived integrity (95,5%), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat public trust terhadap Pemerintah Kota Depok dalam konteks implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 adalah tinggi dengan persentase sebesar (97,3%).

---

COVID-19, which emerged in early 2020 in Indonesia, prompted the government to implement policies to suppress the spread of virus, one of them was through vaccination policy. The success of government policies, especially during pandemic, depends on one important factor, namely public trust. Depok City as the epicenter of COVID-19 in West Java has obstacles in implementing vaccinations, including difficulties in achieving targets and some people who tend to choose vaccinate outside Depok due to the government's less supportive capacity. Based on this, the purpose of this study is to determine the level of public trust in the government in implementing the COVID-19 vaccination policy. This study uses the concept of public trust to determine the level of public trust in the government. This research using quantitative method with quantitative and qualitative data collection techniques with surveys, interviews, and literature studies. Based on the achievement of the high category on three dimensions of public trust, namely perceived competence (93.6%), perceived benevolence (89.1%), and perceived integrity (95.5%), the results of this study show that the level of public trust in Depok City Government in the context of implementing the COVID-19 vaccination policy is high with a percentage of 97.3%."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas kendala Pemerintah Aceh dalam mengimplementasikan Bendera Aceh. Bendera Aceh tersebut merupakan salah satu poin perjanjian damai MoU Helsinki yang telah disepakati antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 2005. Penelitian ini akan mengaitkan permasalahan tersebut dengan proses penerapan desentralisasi asimetris di Aceh. Penelitian ini menggunakan teori hubungan pusat daerah yang dikemukakan oleh Page dan Goldsmith untuk menjelaskan kendala implementasi Bendera Aceh. Kemudian menggunakan konsep desentralisasi asimetris yang dikemukakan oleh Robert Endi Jaweng dan konsep implementasi yang dikemukakan oleh William Dunn. Studi ini menemukan bahwa hal yang menyebabkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh karena Pemerintah Pusat tetap melakukan kontrol terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh dengan mengintervensi implementasi Bendera. Kontrol Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi asimetris Aceh tersebut menandai hubungan pusat dan Aceh tidak terdesentralisasi dengan baik. Hubungan pusat dan Aceh yang belum terdesentralisasi dengan baik tersebut ditandai oleh; Pertama, ketidakjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh pasca penerapan desentralisasi asimetris Aceh. Kedua, Pemerintah Aceh melakukan diskresi dalam melaksanakan desentralisasi asimetris Aceh. Ketiga, rendahnya akses Pemerintah Aceh dalam mempengaruhi keputusan Pemerintah Pusat. Intervensi Pemerintah Pusat terhadap proses implementasi Bendera Aceh tersebut mengakibatkan Pemerintah Aceh tidak dapat mengimplementasikan Bendera Aceh

---

ABSTRACT

This study discusses the obstacles found by the Aceh Government in implementing Aceh Flag. Aceh flag is among some key points in Helsinki MoU peace agreement between the Government of Republic of Indonesia (RI) and the Free Aceh Movement (GAM) in 2005. This research will link this issue to the implementation process of asymmetric decentralization in Aceh. This study uses the theory of Central-Regional relations form Page and Goldsmith to explain the constraints in the implementation of Aceh Flag. This study also uses the Asymmetric Decentralization theory from Robert Endi Jaweng and the concept of implementation from William Dunn. From this study, it is found that the reason why Aceh Government failed to implement Aceh Flag was because the Central Government continued to exercise control over the implementation of Aceh's asymmetric decentralization by intervening the flag implementation. Central Government's control over Aceh's asymmetric decentralization was a sign that the relationship between the Central Government and Aceh Government is decentralized improperly. The improper decentralization was marked by; First, the unclear division of authority between the Central Government and the Government of Aceh after the implementation of Aceh's asymmetric decentralization. Second, the Government of Aceh has carried out discretion in Aceh's asymmetric decentralization. Third, the limited access of Aceh Government in influencing central government decisions. Thus, The Central Government's intervention has resulted in the Aceh Government not being able to implement the Aceh Flag."

"Salah satu upaya penerapan good governance yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam proses pengelolaan keuangan adalah penerapan e-budgeting. Secara khusus Pemerintah Aceh telah melakukan perubahan pengelolaan keuangan daerah dengan meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah menggunakan Sistem Teknologi Informasi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) hadir untuk mempercepat proses penyampaian informasi keuangan daerah agar lebih efektif, efisien dan akuntabel.

Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan metode pengumpulan data melalui studi literatur, dan wawancara mendalam, untuk mengetahui Implementasi SIPKD dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi yang dilakukan oleh Pemerintah Aceh serta Faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasiskan Informasi Teknologi di Pemerintah Aceh.

Hasil penelitian diketahui bahwa implementasi SIPKD sesungguhnya merupakan tantangan besar yang membutuhkan persiapan matang dan terstruktur terkait dengan peraturan, sistem, dan sumber daya manusia. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kualitas serta persiapan yang dilakukan maka semakin baik pula keterandalan pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

---

One of good governance application efforts done by Indonesian government in financial management process is by applying e-budgeting. Particularly, Aceh government has changed the financial management by improving the skill of managing the local financial using information technology system. Information system of local financial management (SIKPD) is aimed to accelerate the process of delivering the local financial information to be more effective, efficient and accountable.

This research used post positivist approach; the method of data collection was literature study and in-depth interview. It was done in order to see the implementation of SIKPD within the local financial management based on information technology done by Aceh government. It was also to find out the factors affecting the local financial management based on information in Aceh government.

The results revealed that the implementation of SIKPD was a big challenge required proper and structured preparations related to regulations, systems and human resources. These indicated that the better the quality and preparation done, the better the financial management done by the government."

"Malaria merupakan salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Pada tahun 2019, Kabupaten Pesawaran sebagai salah satu daerah endemis malaria di Provinsi Lampung memiliki jumlah kasus malaria tertinggi yaitu sebanyak 2006 kasus. Upaya yang dilakukan menuju daerah bebas malaria yaitu melalui kebijakan pembangunan manusia sektor kesehatan. Kebijakan tersebut merupakan kebijakan dengan pendekatan top down yang diimplementasikan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga. Salah satu tujuan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) yaitu pengendalian penyakit menular termasuk malaria. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pembangunan manusia bidang kesehatan melalui Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Kabupaten Pesawaran dan untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap persiapan pelaksanaan, mekanisme perencanaan tingkat puskesmas, penggerakan-penguatan-pelaksanaan, pengawasan-pengendalian-penilaian sudah dilakukan dengan baik namun pada tahap pelatihan pendekatan keluarga serta langkah dan teknis manajerial belum dilakukan secara maksimal. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pembangunan manusia bidang kesehatan melalui PIS-PK di Kabupaten Pesawaran yaitu faktor disposisi dan struktur birokrasi, sedangkan faktor penghambatnya yaitu faktor komunikasi dan faktor sumber daya yang meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai, sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas.

---

Malaria is one of infectious diseases which still becomes the health problem in Indonesia. In 2019, Pesawaran Regency as one of the endemic areas of malaria in Lampung Province has the highest score malaria case which is 2006 cases. The endeavour that is conducted to obtain a malaria-free region is through the human development policy in health sector. That policy is a policy that uses the top down approach which is implemented through the Indonesian Health Program with Family Approach. One of the goals of Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) is infectious disease control including malaria. This research is using descriptive research method with qualitative approach which aims to describe the implementation of human development policy in health sector through the Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) in Pesawaran Region and to describe the support and obstacle factors in that policy implementation. The result of the research shows that on the preparation stage of the implementation, the planning mechanism at the level of public health center, the movement-strengthening-implementation, the supervision-control-assessment have been conducted well but on the level of training on family approach and steps and managerial techniques have not been conducted maximally. The supporting factors in implementing the human resource development policy in health sector through Indonesian Health Program with Family Approach (PIS-PK) in Pesawaran regency are the disposition factor and bureaucratic structure, meanwhile the hindrance factors are the communication and resource factor which include the facilities and infrastructures which have not been sufficient, the human resource and budget which are limited."

"Disertasi menguraikan tentang implementasi kebijakan pendidikan agama di Sekolah Katolik Kota Blitar ditinjau dari aspek Content of Policy, Context of Implementation, aspek kegagalan, dan dampak kegagalan implementasi kebijakan. Penelitian menggunakan paradigma postpositivisme, dengan metode kualitatif dan tipe deskriptif. Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan: Pertama, aspek content of policy menunjukkan bahwa rumusan kebijakan pendidikan agama dinilai tidak mewakili agregasi kepentingan kelompok sasaran, sehingga mengalami kegagalan dalam implementasi. Kedua, aspek context of implementation menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan agama tidak semata proses administrasi, namun dipengaruhi oleh 'interpenetrasi’ faktor politik dan nilai ideologi keagamaan. Ketiga, kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama disebabkan oleh adanya penolakan halus secara sistemik (sistemic subtle rejection), pendiaman pemegang kebijakan terhadap kendala implementasi (government silent on implementation gap), dan tidak adanya evaluasi terhadap kendala implementasi. Keempat, dampak kegagalan implementasi kebijakan pendidikan agama meliputi dampak pembelajaran, dampak psikologis dan dampak substansi nilai keagamaan. Implikasi teoritik penelitian ini adalah bahwa nilai ideologi keagamaan (ideological values) merupakan faktor determinan dalam keseluruhan proses kebijakan publik semenjak formulasi, implementasi dan evaluasi. Konteks Indonesia, pada kasus dalam penelitian, ketaatan kepada agama lebih besar daripada ketaatan terhadap kebijakan negara. Nilai ideologi dalam hal implementasi kebijakan selama ini lebih menekankan pada dimensi ideologi politik. Sehingga ideologi dalam konteks keagamaan menjadi ruang koreksi bagi teori implementasi kebijakan. Berkaitan dengan temuan penelitian, maka sebuah proses implementasi kebijakan memerlukan langkah-langkah. Pertama, optimalisasi sosialisasi isi kebijakan dengan harapan terjadi peningkatan respon masyarakat (citizens partisipation), baik dalam pemahaman rumusan kebijakan maupun partisipasi dalam implementasi sehingga agregasi kepentingan masyarakat maupun nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat terakomodir dalam sebuah proses kebijakan; Kedua, Implementasi kebijakan publik perlu mempertimbangkan pola hubungan struktural antar instansi (the structure of intergovermental relation) agar tidak terjadi konflik kewenangan. Ketiga, Implementasi kebijakan perlu merumuskan strategi pencapaian tujuan sesuai dengan karakteristik lingkungan implementasi dengan pola sintesis yaitu gabungan pendekatan top-down dan bottom up dan melakukan evaluasi dalam setiap tahapan kebijakan.

---

The dissertation describes the implementation of religious education policy in Catholic schools Blitar review of aspects: Content of Policy, Context of Implementation, aspect failure, and the impact of the failure of policy implementation. This research using postpositivisme paradigm, the qualitative and descriptive methods.

The research produce some finding: First, aspects of the content of the policy indicates that the religious education policy formulation is not considered to represent the interests of the target group aggregation, so that a failure in implementation. Second, aspects of the context of implementation indicate that the implementation of the policy of religious education is not only the administrative process, but were influenced by the 'interpenetration' political factors and the value of religious ideology. Third, religious education policy implementation failure caused by subtle rejection systemically (systemic subtle rejection), the standing of the constraints of implementation of the policy holder (government silent on implementation gap), and the absence of an evaluation of the implementation constraints. Fourth, the impact of policy implementation failure religious education includes learning impact, psychological impact and effects of the substance of religious values.

Theoretical implication of this study is that the value of religious ideology (ideological values) is a determinant factor in the whole process of public policy since the formulation, implementation and evaluation. The case study of Indonesian context, adherence to religion is greater than adherence to state policy. Value of ideology in terms of policy implementation has been more emphasis on the dimension of political ideology. So the ideology in religious context become a space correction to the theory of policy implementation.

In connection with the research findings, a process of policy implementation requires some steps. First, the optimization of content dissemination policy in the hope of an increase in the response community (citizens partisipation), both in understanding participation in policy formulation and implementation so that the aggregation of the interests of society and the values that flourish in a society accommodated in the policy process; Third, policy implementation need to formulate strategies to achieve goals in accordance with the implementation of the environmental characteristics of the pattern of synthesis of a combined top-down and bottom-up evaluation in all stages of policy."