Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini menganalisis dampak 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' dan faktor-faktor lain terhadap bertambahnya deforestasi (pengurangan tutupan hutan) di Indonesia. Permasalahan selama diberlakukannya 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat' diduga telah terjadi kehancuran sumber daya hutan Indonesia, karena kebijakan tersebut mempraktekkan intervensi harga pasar kayu bulat guna menjamin pemenuhan kebutuhan bahan baku industri yang dinilai tidak bekerja secara efektif. Adanya jaminan pasokan dan harga kayu bulat yang murah memang membuat industri tumbuh pesat, akan tetapi pertumbuhan ini tidak sesuai harapan karena pembangunan kapasitas industri perkayuan tersebut berlebihan, sehingga kecepatan pemanenan bahan baku kayu meningkat tajam. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dikaitkan dengan faktor penawaran yang mendorong adanya pemanenan sumberdaya hutan, maka penyebab deforestasi diantaranya dipengaruhi oleh: 'Kebijakan Larangan Ekspor Kayu Bulat', harga penawaran kayu bulat, jumlah HTI, jumlah panjang jalan, jumlah PSDH & DR, UU Otonomi Daerah, dan rasio perbandingan harga kayu bulat dunia & harga kayu bulat domestik. Oleh karena itu, diharapkan pilihan kebijakan sub sektor kehutanan yang tepat apakah tetap melarang ataukah membuka kembali ekspor kayu bulat agar terjadi penyesuaian harga kayu demi menggairahkan kembali pasar kayu bulat demi kontribusinya terhadap Pendapatan Domestik Bruto dan menjalankan kebijakan eksploitasi hutan secara lestari.

---

This thesis analyses the impact of log export ban policy and other factors for the increasing deforestation (forest cover reduction) in Indonesia. During the implementation this policy, the destruction of Indonesia's forest resources is occurred because the intervention of roundwood market price in order to fulfil the needs of industrial raw materials are assessed not work effectively. The guarantee of supply and low price of logs is making the industry grow rapidly, but this growth was not as expected because of the excessive industry capacity so that the speed of harvesting raw materials rose sharply. Therefore, the results of this study were associated with the supply factors that encourage harvesting of forest resources. Eventally, the drivers of deforestation are triggered by : " Policy of log export ban ", the bid price of logs, timber number, the number of road length, number PSDH & DR, Local Government Law, and the ratio of log price comparison world and domestic log price. Therefore, the expected option forestry sub-sector policies that prohibit or whether it remains appropriate to reopen the log export price adjustments to occur in order to revitalize wood roundwood market for its contribution to the Gross Domestic Product and a policy of sustainable forest exploitation"

"ABSTRAKTulisan ini membahas faktor kebijakan dan institusional sebagai penyebab deforestasi di Indonesia pada tahun 1999-2004. Faktor tersebut dapat dijelaskan melalui teori deforestasi yang menjabarkannya dalam tiga sub faktor, yaitu kebijakan formal, iklim kebijakan dan hak properti. Untuk menjelaskan ketiga faktor tersebut, dijabarkan beberapa contoh kasus yang relevan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah kualitatif dengan teknik studi kepustakaan dan studi dokumen. Hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa untuk menjelaskan ketiga sub faktor tersebut dapat melalui beberapa poin sehingga menyebabkan deforestasi.

---

ABSTRACTThis paper discusses the policy and institutional factors as the cause of deforestation in Indonesia 1999 2004. These factors can be explained through deforestation theory which lays out in three sub factors namely, formal policies, policy climate and property rights. To explain these three factors, I give some examples of relevant cases in Indonesia. The research methodology was qualitative with literature study and document study techniques. The results of this paper indicate that to explain the three sub factors can be through several points leading to deforestation. "

"Indonesia berada di segitiga terumbu karang dengan populasi terbesar di dunia. Indonesia memiliki hamparan ekosistem terumbu karang seluas 2,5 juta hektar yang di dalamnya terdapat 362 spesies hard coral dengan 66 spesies di antaranya merupakan jenis ekonomi penting. Kurun 2012-2016 Indonesia berkontribusi rata-rata sebesar 5,58 % sebagai eksportir karang hias terbesar kedua dunia setelah Jepang. Pemanfaatan karang untuk perdagangan turut memicu isu kerusakan habitat, perdagangan ilegal, serta gangguan kesehatan karang sehingga mendorong pemerintah untuk merumuskan regulasi pemanfaatan terumbu karang untuk perdagangan melalui kebijakan kuota pengambilan karang dari alam dan larangan ekspor karang hias dengan tujuan dapat memperbaiki kondisi terumbu karang di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris apakah kebijakan tersebut di atas dapat mempengaruhi kondisi terumbu karang di Indonesia. Penulis menggunakan Fixed-Effect Model pada persamaan regresi Difference in Difference menunjukkan hasil bahwa tidak terdapat perbedaan nyata kondisi terumbu karang di Indonesia selama penerapan kebijakan kuota pengambilan karang dari alam serta antara sebelum dan setelah adanya kebijakan larangan ekspor karang hias. Hal ini menunjukkan bahwa larangan ekspor karang hias tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap kondisi terumbu karang di Indonesia.

---

Indonesia is in the coral triangle with the largest coral population in the world. Indonesia has a coral reefs covering an area of 2,5 million hectares in which there are 362 species of hard coral with 66 species being economically important species. In the period between 2012-2016, Indonesia contributed an average of 5,58 % as the world’s second largest ornamental corals exporter after Japan. The utilization of coral for trade also sparked the issues of habitat destruction, illegal trade, and coral health problems has prompted the government to formulate regulations on the utilization of coral reefs for trade through a quota policy for taking coral from nature and the export banning of ornamental coral with the aim of improving the condition of coral reefs in Indonesia. This study aims to find an empirical evidence does the policies mentioned above affect the condition of coral reefs in Indonesia. The author uses the Fixed-Effect Model on the Difference in Difference regression equation whose result show that there were no real differences in the condition of coral reefs in Indonesia during the implementation of the quota policy for taking coral from nature and between before and after the export banning of ornamental coral. This shows that export banning of ornamental corals does not significantly affect the condition of coral reefs in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan tarif dan pengetatan ekspor terhadap volume ekspor kayu gergajian Indonesia. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tren pertumbuhan harga ekspor produk furniture sebelum dan setelah kebijakan pengetatan ekspor kayu gergajian Indonesia. Dengan menggunakan analisis data panel diperoleh hasil bahwa kebijakan tarif ekspor dan pengetatan ekspor kayu gergajian berpengaruh negatif terhadap volume ekspor kayu gergajian Indonesia. Dalam penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa tren pertumbuhan harga produk furniture Indonesia setelah penerapan kebijakan pengetatan ekspor kayu gergajian mengalami pertumbuhan positif sebesar 3,43%/tahun.

---

This research aims to analyze the influence of export tariff policy and export tightening policy to Indonesian export volume of sawnwood. Furthermore this research also aims to discover trend of furniture export price growth before and after Indonesian export tightening policy of sawnwood. By using panel data analysis, the results shows that export tariff policy and export tightening of sawnwood have negative affect to sawnwood volume in Indonesia. This research shows that trend of price growth of Indonesian furniture after the implementation of sawnwood export tightening policy have growth positively 3,43% per year."

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."

"Indonesia adalah salah satu produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia dengan cadangan mencapai 21 juta metrik ton. Indonesia telah mengekspor berton-ton bijih nikel mentah ke seluruh dunia. Jumlah bijih nikel yang diekspor dari Indonesia telah meningkat pesat hingga tahun 2014. Pada tahun 2014, Pemerintah mengeluarkan larangan ekspor bijih nikel mentah. Namun, karena kurangnya persiapan fasilitas smelter, Pemerintah memberikan relaksasi pada tahun 2017 untuk membangun smelter. Pada tahun 2020, pemerintah memperkuat kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah. Indonesia bertujuan untuk membangun rantai pasokan domestik end-to-end untuk Baterai Kendaraan Listrik dan menjadi pemain utama di pasar Kendaraan Listrik global pada tahun 2030 berdasarkan tata letak roadmap EV yang merupakan salah satu ambisi Indonesia. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah, meskipun dituding menghambat kinerja ekspor jangka pendek, sebenarnya merupakan upaya mendorong hilirisasi yang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih besar berupa nilai tambah, pengembangan industri maju, penyerapan tenaga kerja, dan penerimaan negara.Tujuan dari tesis ini adalah untuk menemukan dampak terukur dari Kebijakan Larangan Ekspor Nikel terhadap Perkembangan Industri Nikel Indonesia dengan menggunakan pendekatan Analisis Dampak berdasarkan Model Sistem Dinamis. Hasil yang diharapkan dari model dan temuan tesis ini adalah model sistem dinamis yang mengelaborasi dampak kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah terhadap perkembangan Industri Nikel Indonesia

---

Indonesia is one of the largest nickel producers and exporters in the world with reserves reaching 21 million metric tons. Indonesia has been exporting tonnes of raw nickel ore worldwide. The number of nickel ore exported from Indonesia had been rapidly increasing until 2014. In 2014, the Government issued a ban on the export of raw nickel ore. However, due to a lack of preparation for smelter facilities, the Government provide relaxation in 2017 for building smelters. In 2020, the government reinforce the raw nickel ore export ban policies. Indonesia aims to build an end-to-end domestic supply chain for Electric Vehicle Batteries and become a major player in the global Electric Vehicles market by 2030 based on the EV roadmap layout which is one of Indonesia’s ambitions. The raw nickel ore export ban policy, although it is accused of hampering short-term export performance, is actually an effort to encourage downstream which will have a greater economic impact in the form of added value, advanced industrial development, employment, and state revenue. The goal of this thesis is to find the measurable effect of the Nickel Export Ban Policy on the Development of Indonesia's Nickel Industry using the Impact Analysis approach based on the System Dynamics Model. The expected outcome of the model and finding of this thesis is a system dynamic model that elaborates the effects of the raw nickel ore export ban policy on the development of Indonesia’s Nickel Industry.

"

"Tesis ini membahas mengenai praktik Ekspor Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia dan membahas mengenai larangan Ekspor Crude Palm Oil (CPO) melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang kemudian ditinjau dari aturan WTO. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Adapun hasil penelitian mengemukakan bahwa pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. Kegiatan dagang berupa pembatasan Ekspor tersebut diatur dalam perjanjian WTO, Article XI GATT 1994 membahas khusus tentang pembatasan kuantitatif dengan Pasal yang berjudul "General Elimination Of Quantitative Restrictions". Pembatasan ekspor kuantitatif yang diatur di dalam WTO merupakan suatu hal yang dilarang kecuali apabila tindakan tersebut diatur dalam Article XI:2 GATT. Penjelasan mengenai pasal-pasal pengecualian dapat diketahui melalui temuan Panel dalam historis penyelesaian sengketa WTO dan GATT. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal pengecualian dalam GATT, tetapi peraturan tersebut tidak mengatur tentang pengawasan pelaksanaan sehingga walaupun dapat dinyatakan konsisten dengan perjanjian WTO, penerapan dari perjanjian tersebut rawan untuk mengakibatkan adanya pelanggaran yang berakibat adanya posibilitas inkonsistensi tindakan Indonesia dengan Perjanjian WTO yang dapat berujung kepada gugatan dari negara lain. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan pemerintah akan lebih mempertimbangkan urusan campur tangan dalam pembuatan kebijakan ekspor di masa depan. Hal ini akan menjadi faktor utama dalam proses pengeluaran regulasi yang berpotensi mempengaruhi pasar, dan juga membutuhkan pembentukan lembaga khusus yang bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan.

---

This thesis discusses the practice of Exporting Crude Palm Oil (CPO) in Indonesia and discusses the prohibition on the Export of Crude Palm Oil (CPO) through Minister of Trade Regulation Number 22 of 2022 concerning Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined , Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil which are then reviewed from WTO rules. The research method used in this research is normative juridical. The research results show that the Indonesian government issued Minister of Trade Regulation Number 22 of 2022 concerning Temporary Prohibition of Exports of Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, and Used Cooking Oil. Trade activities in the form of export arrests are regulated in the WTO agreement, Article XI GATT 1994 specifically discusses quantitative explanations with an article entitled "General Elimination of Quantitative Restrictions". Quantitative export restrictions regulated in the WTO are prohibited unless such actions are regulated in Article XI:2 GATT. Explanations regarding these articles can be found through the Panel's findings in the history of the WTO and GATT settlements. Regulation of the Minister of Trade Number 22 of 2022 has fulfilled the elements in the Articles referred to in the GATT, but this regulation does not regulate implementation supervision so that even though it can be declared consistent with the WTO agreement, the implementation of the agreement is prone to resulting in violations which result in the possibility of inconsistent actions. Indonesia with the WTO Agreement which could end in lawsuits from other countries. By conducting this research, it is hoped that the government will take more consideration into matters of intervention in policy making in the future. This will be a major factor in the production regulation process which has the potential to influence the market, and will also form the establishment of a special institution responsible for carrying out supervision."

"Pendahuluan: Manufaktur telah menjadi suatu industri penting dalam mendukung kemajuan perekonomian Indonesia. Indonesia telah berhasil mencapai peringkat keempat dunia di bidang industri manufaktur dan akan terus meningkatkan prestasinya. Produktivitas merupakan hal yang perlu ditingkatkan untuk memenangkan persaingan dunia. Salah satu faktor manusia dalam mencapai produktivitas adalah kebugaran. Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian bersama yang dilakukan oleh Direktorat Bina K3 dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis Kedokteran Okupasi FKUI di enam wilayah Indonesia dengan enam bidang industri manufaktur. Tujuan: Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran kebugaran kardiorespirasi pada pekerja manufaktur di Indonesia dan faktor-faktor yang berpengaruh. Metode: Desain potong lintang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui profil kebugaran pekerja manufaktur di enam wilayah Indonesia dan faktor-faktor yang berpengaruh menggunakan uji jalan enam menit.Hasil: Kebugaran kardiorespirasi pada 53,34% pekerja adalah rata-rata dan diatas rata-rata. Faktor individu yang berhubungan dengan kebugaran adalah lama tidur. Lama tidur yang kurang dari delapan jam sehari berhubungan dengan kebugaran. Kesimpulan: Kebugaran pekerja manufaktur adalah rata-rata dan diatas rata-rata. Lama tidur kurang dari delapan jam sehari merupakan faktor individu yang berhubungan dengan kebugaran. Tidak didapatkan faktor pekerjaan yang berhubungan dengan kebugaran.

---

Background: Manufacture plays important role in Indonesian economic development. Indonesia had successfully achieved fourth rank in the world industrial manufacture and would always made improvement. Productivity must be encouraged to win the world competition. Physical fitness was one of the human factors that was needed to achieve productivity. This study is part of a joint study between Direktorat Bina Keselamatan dan Kesehatan Kerja Ministry of Manpower Republic Indonesia and Occupational Medicine Specialist Program Faculty of Medicine Universitas Indonesia in six region of Indonesia with six different type of industrial manufacture.

Objective: This study was aimed to explore cardiorespiratory fitness among manufacture workers in Indonesia and its related factors.

Methods: A cross-sectional study design was conducted to 120 manufacture workers with heat stress hazard using six minute walking test and heat stress assessment in their workplace using heat stress monitor.

Results : The result showed that that physical fitness of 53,34% workers were above average. Individual factor that related to physical fitness of manufacture workers were sleep duration and age. Sleep duration that was less than eight hours a day and age more then 35 years-old was related to physical fitness.

Conclusions: The cardiorespiratory fitness of manufacture worker in Indonesia was average and above average. Sleep duration was related to physical fitness. There was no occupational factor related to physical fitness."

"This research is intended to analyse the effects of money supply, interest rates, real income, exchange rates, foreign price rates and the economic crisis on inflation. In addition, this research also wishes to determine appropriate model of the inflation in Indonesia. The data employed in the study are secondary time series data from quarterly data for period of 1983.I—2001.IV or constitues observation consisting of 76 series of data picked from several publications. The method of analysis used in the study are error correction model and forward looking buffer stock model...."

"Tesis ini menguji pengaruh faktor-faktor yang menyebabkan deforestasi di Indonesia antara tahun 1985 - 1997, dimana selama 12 tahun tersebut Indonesia kehilangan sekitar 20 % hutan alamnya. Untuk menganalisis pengaruh dari penyebab deforestasi tersebut dibangun sebuah model simultan dengan tiga persamaan.Hasil studi menunjukkan bahwa deforestasi di Indonesia secara signifikan dipengaruhi oleh perkembangan produksi kayu, perubahan harga kayu, perkembangan hutan tanaman industri, pendapatan nasional, pertumbuhan penduduk, hutang Iuar negeri pemerintah dan pembangunan jalan raya."