Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20933 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Pasaribu, Maria Uliarta
"Pertumbuhan demand terhadap layanan satelit di Indonesia selama satu tauhun terakhir meningkat sebesar 28 persen. Telkom, sebagai operator satelit lokal terbesar di Indonesia, sudah tidak dapat melayani permintaan tersebut akibat keterbatasan kapasitas yang hanya bersumber dari 2 satelit yang dimiliki. Di sisi lain, operator-operator satelit asing mulai masuk dan siap merebut pasar nasional. Dalam 10 tahun terakhir, persentase market share operator-operator asing di Indonesia terus meningkat hingga saat ini telah mencapai 30 persen dari total market. Menghadapi kondisi tersebut, Telkom berupaya untuk meningkatkan value bisnis satelitnya melalui kerjasama joint venture dengan operator asing tersebut. Kerjasama semacam ini akan memungkinkan Telkom memperoleh slot orbit baru sebagai resource utama pembangunan sebuah satelit serta membuka jalan untuk melakukan ekspansi bisnis ke luar negeri. Penelitian ini akan menganalisis bentuk joint venture terbaik dari sisi finansial, market, risiko, time to setup, serta tingkat national pride. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa peningkatan value bisnis satelit paling optimal diperoleh melalui joint venture dengan shared assets yang terdiri atas 3 slot orbit.

Since last year, the growth of satellite demand has been increasing 28 percent. Telkom, as the biggest satellite operator in Indonesia, is no longer capable to fulfill such request due to the limited capacity from two satellites of its own. On the other hand, satellite operators from other countries has started to enter and ready to take portion in national market. In the last ten years, the percentage of those foreign operators has been increasing up to 30 percent from the total national market share. Dealing with such condition, Telkom is trying to increase the value of its satellite business through joint venture with foreign operator. This kind of cooperation will give an opportunity for Telkom to get new orbital slot, the main resource for satellite development and, at the same time, will open the way for business expansion. This research will analyze the best form of joint venture from financial, market, risk, time to setup, and national pride aspects. As the result, joint venture with shared-assets consists of 3 orbital slot will give the most optimum value of satellite business."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jonathan H. Gunawan
"ABSTRAK
Strategic Alliance is becoming more important ¡n the globalization era,
moreover in the rapid changing technology and greater complexity of process and
services in the business world. Two or more companies with their different core
competencies could establish a strategic alliance in order to achieve a synergy and to
position themselves as a Competitive company in the market. A comprehensive
understanding of Strategic Alliance is presented ¡n Chapter 2.
Indonesia as one of the emerging countries ¡n Asia has attracted many
investors from different countries. This includes an attractive investment in the
property industry which experienced booming in 1990 and 1994. The property
market in Indonesia particularly in Jakarta has experienced a tremendous growth
since the last five years. This is due to the rapid increase of foreign direct investment
(FDI) inflow to Indonesia.
A Joint Venture as a form of Strategic Alliance is partnership between two
parties or more. They may establish either fifty-fifty or unequal equity partnership.
This study is to elaborate a 50-50 or an equally equity Joint Venture process between
PT. Z and a foreign investor in property development which is often viewed as a
problem in voting. The purpose of this study is to elaborate a 50-50 Joint Venture
procese between PT. Z, a local property developer and a foreign investor. As a
guidelines a sequence process of joint venture is provided.
PT. Z is a medium sized property developer which prefers focusing on a niche
market. PT. Z has operated a good quality and international standard rental
apartment in South Jakarta. It is performing very well In terms of income and
occupancy level. PT. Z has also acquired a parcel of land in the Jakarta?s CBD area
and keeps it for future development. The shareholders of PT. Z have realized that
they have a limited capital resources to build the office building. Raising a new loan
will not be possible as the company has already a very high leverage. Having
considered all factors by using SWOT analysis, PT. Z will use high value of the
apartment to seek foreign partner who can bring new equity to the company. PT. Z
offers 50% equity partnership to the incoming foreign partner.
The HIC-SEA (Holding Investment Corporation for South East Asia) is a
subsidiary of a large prominent European-based multinational company. The HIC-.SEA is
interested in investing in the property market in the region and will manage property
portfolio in South East Asia countries including in Indonesia. The HIC-SEA is registered in
Bermuda and has chosen Singapore as a regional base operation.
A WIN-WiN negotiation could be implemented in achieving a joint venture
agreement because both parties will work together for a long term period. Building a
foundation for negotiation should be based on similarity of offer/requirements, then
moving up to negotiate differences in order to achieve WiN-WiN situation.
There are several key issues in structuring a 50-50 JoInt Venture such as control
and managent, buy-sell provisions In relating to a deadlock resolution in the Joint
Venture Company. The Joint Venture Company should limit the number of Board of
Commissioners and Board of Directors members in order to speed-up the decision
making process. Business plan for the Joint Venture Company should be prepared
carefully to avoid misunderstanding between the two parties.
A summary of the joint venture process is as follows:
1. Set-up the objective of doing joint venture
2. Do valuation of the subject properties
3. Arrange all legal documents such as land thle, building permit, artides of association.
4. Do feasibility study for a proposed project and/or prepare property report including
investment proposal (e.g. how many percent the shares participation is offered)
5. Set-up criteria for the foreign partner(s)
6. Prepare the agenda for a WiN-WIN negotiation
7. Go through the due diligent process
8. Legally binding agreement
"
1997
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Manalu, Donesius
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 1970
S16298
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Erman Suparno
"PT. PP-TAISEI INDONESIA CONSTRUCTION merupakan salah satu perusahaan Joint-Venture di Indonesia, antara perusahaan dalam negeri dengan perusahaan asing, Jepang, yang telah berusia 25 tahun. Penelitian dilakukan untuk di kaji bagaimana pelaksanaan dalam Manajemen Silang Budaya Organisasinya sehingga tetap dapat meningkat sampai saat ini.
Disadari bahwa didalam perusahaan Joint Venture masalah yang timbul dan sangat mempengaruhi jalannya organisasi adalah perbedaan budaya (culture) dari masing-masing anggota organisasi Joint-Venture tersebut. Oleh karena itu penelitian tentang Manajemen Silang Budaya (Cross Culture Management) pada PT. PP-Taisei Indonesia Construction ini difokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi maupun faktor-faktor yang dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya organisasi antara lain; iklim organisasi, kepuasan kerja karyawan dan kemampuan daya saingnya dalam memasuki era globalisasi atau era persaingan bebas.
Sehingga pokok masaiah dalam tests ini ialah bagaimana pengelolaan silang budaya sehingga organisasi (perusahaan) dapat berkembang dan maju, serta mempunyai daya saing ?
Penelitian ini dengan pendekatan deskriptif analitis dengan menggunakan data kepustakaan serta data primer (in-depth interview) dan studi dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen PT. PP-Taisei Indonesia Construction sangat memperhatikan nilai-nilai budaya yang ada dan yang terjadi dan berupaya mengetolanya sehingga tercipta iklim organisasi dan kepuasan kerja karyawan. Temuan penelitian yang paling utama adalah gambaran adanya suatu hubungan empiris antara nilai-nilai budaya yang ditetapkan oleh perusahaan dengan iklim organisasi serta kepuasan kerja pegawai.
Pengalaman kemampuan mengelola silang budaya di PT. PP-Taisei dapat pula dijadikan acuan dalam mengelola Silang Budaya Organisasi lainnya, baik organisasi publik maupun Organisasi Swasta terutama yang bersifat aliansi ; Joint-Venture, Joint Operation, Konsorsium atau Penggabungan (Merger).
Nilai-nilai Budaya Organisasi yang telah mengkristal menjadi Budaya Organisasi baru yang telah disepakati, dihormati, ditaati dan dihargai bersama jika dikelola, disosialisasikan serta dipelihara dengan balk akan menjadi kekuatan organisasi dan meningkatkan daya saing organisasi dalam menghadapi era globalisasi."
2000
T8648
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1975
332.6 UNI b
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
"Terbitan ini adalah rekaman seminar I Pusat Studi Hukum Dagang Universitas Indonesia tentang joint venture yang diadakan pada tanggal 8-9 Agustus 1975 di Jakarta. Memuat beberapa masalah dalam rangka joint venture di Indonesia, laporan tentang seminar, dan daftar peserta seminar."
Jakarta: Pusat Studi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1975
K 332.6 UNI b
Buku Klasik  Universitas Indonesia Library
cover
Lisa Darmalis Putri
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Rustam Novrianzah
"headquartered in The Hague, Netherland and was formed in 1907 through the merger of the Royal Dutch Petroleum Company of the Netherlands and the Shell Transport and Trading Company of the United Kingdom; As of now, Shell operates in more than 70 countries with various foreign operation strategies. The purpose of this report is to assess the current performance of Shell’s foreign operation strategies according to their situations and performance, to analyze possible issues to their operations, and provide recommendations on their future operations. The report found that although their wholly-owned subsidiary operations in developed countries yielded satisfactory results in revenue and value-creation, their various alliances in developing countries left much to be desired; issues such as ethic violations, human rights violations, and project abandonment still persists. This report concludes that there is an apparent disparity in outcome between Shell’s wholly-owned and alliance-based foreign operations; this report also recommends that Shell continue their current performance in their wholly-owned subsidiaries and improve their alliance entry strategy by being more mindful of what countries the company enter and the partners that they chose to align with.

Royal Dutch Shell, atau lebih dikenal dengan Shell, adalah perusahaan minyak dan gas multinasional Inggris-Belanda yang berkantor pusat di Den Haag, Belanda dan dibentuk pada tahun 1907 melalui merger Royal Dutch Petroleum Company dari Netherlands dan Shell Transport and Trading Company dari Inggris; Hingga saat ini, Shell beroperasi di lebih dari 70 negara dengan berbagai strategi operasi asing. Tujuan dari laporan ini adalah untuk menilai kinerja strategi operasi luar negeri Shell saat ini sesuai dengan situasi dan kinerja mereka, untuk menganalisis kemungkinan masalah pada operasi mereka, dan memberikan rekomendasi tentang operasi mereka di masa depan. Laporan ini menemukan bahwa meskipun operasi anak perusahaan mereka yang sepenuhnya dimiliki di negara-negara maju memberikan hasil yang memuaskan dalam pendapatan dan penciptaan nilai, berbagai aliansi mereka di negara-negara berkembang meninggalkan banyak hal yang diinginkan; masalah seperti pelanggaran etika, pelanggaran hak asasi manusia, dan pengabaian proyek masih berlanjut. Laporan ini menyimpulkan bahwa ada perbedaan nyata dalam hasil antara operasi asing yang dimiliki sepenuhnya oleh Shell dan berbasis aliansi; laporan ini juga merekomendasikan agar Shell melanjutkan kinerja mereka saat ini di anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya dan meningkatkan strategi masuk aliansi mereka dengan lebih memperhatikan negara mana yang dimasuki perusahaan dan mitra yang mereka pilih untuk diajak bekerja sama."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Maria Ferina Ningtyas Hapsari
"ABSTRAK
AbstrakTesis ini membahas mengenai pengaturan pengecualian penetapan harga pada perusahaan patungan yang terdapat pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999. Menurut Pasal 5 ayat 1 UU No. 5/1999, perjanjian penetapan harga antara para pelaku usaha adalah dilarang karena dapat menghambat persaingan. Namun selanjutnya disebutkan pada Pasal 5 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1999 aturan tersebut tidak berlaku bagi suatu perjanjian penetapan harga yang dilakukan di suatu usaha patungan. Oleh karena itu akan diteliti sejauh mana batasan dari pengecualian perjanjian penetapan harga tersebut. Dalam tesis ini diuraikan contoh perjanjian penetapan harga yang baru-baru ini terindikasi oleh KPPU, yang dilakukan oleh kedua perusahaan telekomunikasi yaitu PT. XL Axiata dan PT. Indosat Ooredoo dengan membentuk suatu usaha patungan yang bergerak dalam usaha membangun jaringan yaitu PT OIS. Pendekatan yang digunakan dalam menyelidiki dugaan terhadap perjanjian penetapan harga telah mengalami pergeseran menjadi rule of reason, dalam hal ini melihat kepada dampak pengecualian perjanjian penetapan harga terhadap usaha patungan yaitu apabila dapat menciptakan efesiensi dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didalamnya juga mencakup wawancara.

ABSTRACT
AbstractThis thesis analyzes about exempted price fixing regulation in joint venture company in Article 5 paragraph 2 Law no. 5 of 1999. According to Article 5 paragraph 1 of Law no. 5 1999, price fixing among business competitors is prohibited because can restrict competition. But, in the next Article 5 2 stated that this provision shall not be applicable to a price fixing agreement that entered into the context of a joint venture. Therefore, it will be examined to what extent in such price fixing can be exempted. In this thesis, there rsquo s an example of a recent price fixing agreement indicated by KPPU, conducted by two of telecommunication companies, PT. XL Axiata and PT. Indosat Ooredoo by establishing a joint venture company aimed at providing network services, PT. One Indonesia Synergy PT. OIS . The approach used to investigate the alleged price fixing agreement, has changed into the rule of reason, in this case looking at the impact of the exempted price fixing in joint ventures if can create efficiency and raise up social welfare. The method used in this study is normative juridical by using secondary data which also includes interviews. "
2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Adityo Ramadhan
"Perjanjian secara lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat sederhana, serta merta sering tidak disadari namun sudah terjadi kesepakatan, misalnya dalam kegiatan berbelanja di toko, di pasar-pasar untuk kebutuhan sehari-hari. Perjanjian lisan menjadi selesai dengan dilakukan penyerahan dan penerimaan suatu barang. Permasalahan timbul ketika usaha bersama (joint venture) ini dilakukan melalui perjanjian secara lisan yang dikemudian hari dapat menimbulkan permasalahan hukum dikarenakan tidak ada hukum secara mengikat tentang usaha bersama (joint venture) tersebut. Hal ini terjadi dalam kasus usaha bersama (joint venture) antara Junaidi S.T dengan Drs. Sukamto Handoko yang dilakukan dengan cara perjanjian lisan.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perjanjian lisan sebagai sumber perikatan? Bagaimana penerapan teori keadilan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kerjasama bisnis secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013? Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder serta dianalisis secara analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menyatakan ketentuan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perjanjian lisan sebagai sumber perikatan diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang dalam pelaksanaannya wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Penerapan teori keadilan sebagai perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan dalam kerjasama bisnis secara lisan berdasarkan Putusan Nomor 1347 K/Pdt/2013 tidak tercapai. Hal tersebut dikarenakan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang dan Hakim Mahkamah Agung justru menyatakan bahwa perjanjian lisan antara Junaidi, ST dengan Drs. Sukamto Handoko tidak sah atau batal demi hukum oleh karena tidak tercipta adanya kesepakatan. Pertimbangan tersebut bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menekankan bahwa masyarakat diperbolehkannya membuat perjanjian apa saja (sepanjang perjanjian tersebut memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata) dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

Oral agreements occur in many simple societies, and are often unconscious but there has been an agreement, for example in shopping at the store, in the markets for daily necessities. Oral agreements become completed with the delivery and acceptance of a good. Problems arise when joint ventures are made through oral agreements which in the future may cause legal problems because there is no law binding on the joint venture. This occurs in the case of a joint venture between Junaidi S.T and Drs. Sukamto Handoko conducted by way of oral agreement.
The problem in this research is how the provisions of legislation in Indonesia govern the oral agreement as the source of engagement? How is the application of the theory of justice as legal protection for the injured party in business cooperation orally based on Decision Number 1347 K / Pdt / 2013? The research method used is normative juridical using secondary data and analyzed by qualitative descriptive analysis.
The result of the study states that the provisions of legislation in Indonesia govern the oral agreement as the source of engagement stipulated in Article 1313 of the Civil Code which in its implementation shall comply with the provisions of Article 1320 of the Civil Code. The application of the theory of justice as legal protection for the injured party in business cooperation orally based on Decision Number 1347 K / Pdt / 2013 is not achieved. This is because the High Court Judge of Palembang and Supreme Court Justices stated that the oral agreement between Junaidi, ST and Drs. Sukamto Handoko is invalid or null and void because there is no agreement. This consideration is contrary to the principle of freedom of contract as regulated in Article 1338 of the Civil Code, which emphasizes that the public is permitted to enter into any agreement (as long as the agreement complies with Article 1320 of the Civil Code) and the treaty shall bind those who make it as a law."
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>