Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks di Indonesia. Perbedaan angka antara kemiskinan desa dan kemiskinan kota juga semakin jauh. Maka itu seluruh pihak mempunyai tanggung jawab untuk mengentaskan kemiskinan tersebut, termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sebagai representasi negara dapat menggandeng pihak swasta ataupun BUMN dalam mengentaskan angka kemiskinan. Dalam hal ini, akan dibahas peran BUMN minyak dan gas bumi yaitu PT Pertamina, sebagai salah satu BUMN terbesar di Indonesia. PT Pertamina beroperasi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Salah Satunya adalah Provinsi Sumatera Selatan. Perbedaan angka kemiskinan desa dan kota di Provinsi Sumatera Selatan juga tinggi. Sehingga, PT Pertamina sebagai BUMN mendapat rekomendasi dari Kementerian BUMN, yaitu ?Gerakan Membangun 1000 Desa? sebagai wujud aksi untuk menanggulangi kemiskinan. Sehingga PT Pertamina membuat Program bernama Mitra Pertamina Penggerak Pembangunan Desa (MP3D). Program ini berangkat dari pemulihan aspek kesehatan, aspek pendidikan, dan aspek ekonomi rakyat. Atas rekomendasi Pemerinta Daerah, lokasi fokus kegiatan dilaksanakan di Desa Cinta Manis Lama. Di Desa ini, terdapat permasalahan air bersih, permasalahan pendidikan PAUD, dan masalah perekonomian terhadap kelompok pengrajin. Maka dari itu, penelitian akan difokuskan kepada evaluasi tingkat keberhasilan program pada setiap kegiatan di dalam program MP3D. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan di dalam Program MP3D menunjukkan peningkatan terhadap masing-masing indikator yang diteliti. Walaupun peningkatan tersebut masih memerlukan usaha yang lebih maksimal untuk mewujudkan pengentasan kemiskinan.

---

Poverty is a complex issue in Indonesia. Rate difference between rural poverty and urban poverty is also increasingly distant. So that all parties have a responsibility to alleviate poverty, including Local Government. Local Government as a representation of the state can hold private parties or state enterprises in alleviating poverty. In this case, we discuss the role of state-owned enterprises, namely oil and gas company PT Pertamina, as one of the largest state-owned companies in Indonesia. PT Pertamina operates in almost all provinces in Indonesia. One is the only province of South Sumatra. Differences poverty villages and towns in the province of South Sumatra is also high. Thus, PT Pertamina as SOE got a recommendation from the Ministry of Enterprise, namely "Building Movement 1000 Village" as a form of action to reduce poverty. So that PT Pertamina Pertamina making program called Partners Pertamina Driving Rural Development Program (MP3D). The program departs from the recovery aspects of health, educational aspects, and aspects of the economy. Upon the recommendation of Regional Goverment, the location of the focus of the activities carried out in the village of Cinta Manis Lama. In this village, there is a water problem, the problem of early childhood education, and economic problems of the artisans group. The results showed that each of the activities carried out in the MP3D program showed improvement on each of the indicators studied. Although the increase was still require more effort to reduce poverty for maximum result."

"Beberapa tahun terakhir, petani kelapa sawit Di Desa Toman yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian kelapa sawit berada pada posisi yang rentan. Di tengah kondisi kerentanan tersebut, mereka harus menghadapi proses peremajaan kelapa sawit yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi adaptasi petani kelapa sawit dalam mempertahankan mata pencahariannya selama masa peremajaan kelapa sawit dengan menganalisa aktivitas, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan strategi adaptasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam dengan  informan yang terdiri dari pemerintah desa, KUD Makmur, dan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pada petani kelapa sawit dilakukan melalui aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti nelayan, buruh pabrik dan buruh tani, berternak, bertani sayuran, dan membuka usaha kecil-kecilan, sedangkan aktivitas konsumsi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti meminimalisir pengeluaran dan meminjam uang dengan memanfaatkan jaringan sosial. Kemudian adanya aset penghidupan yang juga sangat penting bagi petani kelapa sawit dalam mendukung aktivitas yang dilakukan. Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak pemerintah desa, petani kelapa sawit, dan KUD Makmur untuk lebih memperhatikan petani kelapa sawit dengan meminimalisir akibat dari peremajaan kelapa sawit yang dilakukan.

---

In recent years, the economic sustainability of oil palm farmers in the Toman village who have depended on the oil palm agriculture sector is in vulnerable state because of their low income. In addition to that difficult situation, the farmers have to face another issue which is replanting oil palm that took place simultaneously. This research aims to describe the adaptation strategy by the oil palm farmers during the oil palms replanting program to maintain their livelihood, by analyzing the supporting and inhibiting factors of the adaption strategy. This research conducted by qualitative approach and applies descriptive research. The data collection conducted through observation and in-depth interview with  informants who were composed of the local government, the local cooperative (KUD Makmur), and the oil palm farmers. The result shows that two form of oil palm farmerss adaptation strategy persist during replanting program to sustain their livelihood which are first, production activities and second, consumption activities. Production and income activities done by oil palm farmers such as working as fishermen, factory workers and farm laborers, livestock raising, vegetable farming, and opening small businesses while consumption activities done by oil palm farmers such as reducing expenses and borrowing money by utilizing their social networks. Furthermore, there are contributing factors of oil palm farmerss adaptation strategy, namely, livelihood asset. The results of this research also suggest the local government, oil palm farmers, and local cooperative (KUD Makmur) to give more attention by minimizing inhibiting factors for oil palm farmers during the replanting program."

"Beberapa tahun terakhir, petani kelapa sawit Di Desa Toman yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian kelapa sawit berada pada posisi yang rentan. Di tengah kondisi kerentanan tersebut, mereka harus menghadapi proses peremajaan kelapa sawit yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi adaptasi petani kelapa sawit dalam mempertahankan mata pencahariannya selama masa peremajaan kelapa sawit dengan menganalisa aktivitas, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan strategi adaptasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, KUD Makmur, dan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pada petani kelapa sawit dilakukan melalui aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti nelayan, buruh pabrik dan buruh tani, berternak, bertani sayuran, dan membuka usaha kecil-kecilan, sedangkan aktivitas konsumsi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti meminimalisir pengeluaran dan meminjam uang dengan memanfaatkan jaringan sosial. Kemudian adanya faktor- faktor pada petani kelapa sawit dalam melakukan strategi adaptasi yaitu faktor pendukung internal (istri, anak, dan keluarga lainnya), faktor pendukung eksternal (tetangga, pemerintah desa, KUD Makmur, dan PT. PI, serta faktor penghambat (masalah finansial dan minimnya pengetahuan petani kelapa sawit). Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak pemerintah desa, petani kelapa sawit, dan KUD Makmur untuk lebih memperhatikan petani kelapa sawit dengan meminimalisir faktor penghambat pada petani kelapa sawit selama masa peremajaan kelapa sawit

---

In recent years, the economic sustainability of oil palm farmers In the Toman village who have depended on the oil palm agriculture sector is in vulnerable state because of their low income. In addition to that difficult situation, the farmers have to face another issue which is replanting oil palm that took place simultaneously. This research aims to describe the adaptation strategy by the oil palm farmers during the oil palm’s replanting program to maintain their livelihood, by analyzing the supporting and inhibiting factors of the adaption strategy. This research conducted by qualitative approach and applies descriptive research. The data collection conducted through observation and in-depth interview with informants who were composed of the local government, the local cooperative (KUDMakmur), and the oil palm farmers. The result shows that two form of oil palm farmers’s adaptation strategy persist during replanting program to sustain their livelihood which are; first, production activities and second, consumption activities. Production and income activities done by oil palm farmers such as working as fishermen, factory workers and farm laborers, livestock raising, vegetable farming, and opening small businesses; while consumption activities done by oil palm farmers such as reducing expenses and borrowing money by utilizing their social networks. Furthermore, there are contributing factors of oil palm farmers’s adaptation strategy, namely, livelihood asset. The results of this research also suggest the local government, oil palm farmers, and local cooperative (KUD Makmur) to give more attention by minimizing inhibiting factors for oil palm farmers during the replanting program"

"Beberapa tahun terakhir, petani kelapa sawit Di Desa Toman yang menggantungkan hidupnya di sektor pertanian kelapa sawit berada pada posisi yang rentan. Di tengah kondisi kerentanan tersebut, mereka harus menghadapi proses peremajaan kelapa sawit yang membuat mereka kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan utama. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan strategi adaptasi petani kelapa sawit dalam mempertahankan mata pencahariannya selama masa peremajaan kelapa sawit dengan menganalisa aktivitas, faktor pendukung dan faktor penghambat dalam melakukan strategi adaptasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Sedangkan pengumpulan data menggunakan Teknik observasi dan wawancara mendalam dengan informan yang terdiri dari pemerintah desa, KUD Makmur, dan petani kelapa sawit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi adaptasi pada petani kelapa sawit dilakukan melalui aktivitas produksi dan aktivitas konsumsi. Aktivitas produksi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti nelayan, buruh pabrik dan buruh tani, berternak, bertani sayuran, dan membuka usaha kecil-kecilan, sedangkan aktivitas konsumsi yang dilakukan petani kelapa sawit seperti meminimalisir pengeluaran dan meminjam uang dengan memanfaatkan jaringan sosial. Kemudian adanya faktor-faktor pada petani kelapa sawit dalam melakukan strategi adaptasi yaitu faktor pendukung internal (istri, anak, dan keluarga lainnya), faktor pendukung eksternal (tetangga, pemerintah desa, KUD Makmur, dan PT. PI, serta faktor penghambat (masalah finansial dan minimnya pengetahuan petani kelapa sawit). Hasil penelitian ini juga menyarankan kepada pihak pemerintah desa, petani kelapa sawit, dan KUD Makmur untuk lebih memperhatikan petani kelapa sawit dengan meminimalisir faktor penghambat pada petani kelapa sawit selama masa peremajaan kelapa sawit

---

In recent years, the economic sustainability of oil palm farmers In the Toman village who have depended on the oil palm agriculture sector is in vulnerable state because of their low income. In addition to that difficult situation, the farmers have to face another issue which is replanting oil palm that took place simultaneously. This research aims to describe the adaptation strategy by the oil palm farmers during the oil palm’s replanting program to maintain their livelihood, by analyzing the supporting and inhibiting factors of the adaption strategy. This research conducted by qualitative approach and applies descriptive research. The data collection conducted through observation and in-depth interview with informants who were composed of the local government, the local cooperative (KUD Makmur), and the oil palm farmers. The result shows that two form of oil palm farmers’s adaptation strategy persist during replanting program to sustain their livelihood which are; first, production activities and second, consumption activities. Production and income activities done by oil palm farmers such as working as fishermen, factory workers and farm laborers, livestock raising, vegetable farming, and opening small businesses; while consumption activities done by oil palm farmers such as reducing expenses and borrowing money by utilizing their social networks. Furthermore, there are contributing factors of oil palm farmers’s adaptation strategy, namely, livelihood asset. The results of this research also suggest the local government, oil palm farmers, and local cooperative (KUD Makmur) to give more attention by minimizing inhibiting factors for oil palm farmers during the replanting program."

"Artikel ini membahas tentang analisa pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pelaksanaan Program Dana Pembangunan Desa DPD di Pemerintah Desa Margalaksana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan yang dilaksanakan di Desa Margalaksana terutama dalam Program Dana Pembangunan Desa DPD lebih banyak difokuskan kepada pembangunan fisik, padahal pembangunan sumber daya masyarakat lebih penting dilaksanakan mengingat masyarakat Desa Margalaksana memiliki sumber daya masyarakat yang rendah. Melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD dapat dilihat bahwa pemberdayaan masyarakat melalui Program Dana Pembangunan Desa DPD belum dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas desa di Desa Margalaksana karena disebabkan oleh kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan belum dapat menunjang kebutuhan masyarakat antara lain tidak tersedianya pelayanan dasar, tidak tersedianya infrastruktur, tidak tersedianya aksesbilitas, pelayanan umum belum baik dan penyelnggaraan pemerintahan yang belum baik.

---

This article discusses the analysis of the implementation of the Rural Community Empowerment Through the Implementation Rural Development Funds Village Programme DPD in the village government Margalaksana. This research is a qualitative descriptive approach. These results indicate that the empowerment held in the village of Margalaksana especially in the Village Development Funds Village Programme DPD more focused on physical development, but development is more important community resources carried out considering the villagers Margalaksana have low public resources.

Through the Village Development Fund DPD it can be seen that the empowerment of communities through the Rural Development Funds Village Programme DPD has not been able to contribute to improving the quality of rural village Margalaksana because it is caused by activities carried out have not been able to support the needs of the community, among others, the unavailability of basic services , lack of infrastructure, lack of accessibility, public service is not good and not good governance."

"Penelitian ini mengangkat tentang Implementasi Kebijakan Dana Desa melalui Program Pembangunan Infrastruktur. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang di sajikan secara diskriptif dengan mengumpulkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap program-program dana desa, proses implementasi program dana desa khususnya pada pembangunan infrastruktur, serta hambatan dari proses implementasi itu sendiri. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa belum berjalan efektif karena keterbatasan mempergunakan isi kebijakan dan konteks implementasi serta faktor khusus implementasi kebijakan yang dikemukakan George C. Edwards III, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor penghambat dari implementasi kebijakan program pembangunan infrastruktur dana desa diantaranya, Ketidakjelasan atau inkonsisten kebijakan, atau bisa dikatakan tumpang tindih kebijakan, kualitas sumber daya manusia, struktur birokrasi desa yang tidak sehat serta didukung oleh kebijakan pemerintah yang ambigu, Kebijakan kepala desa tidak sesuai ketentuan.

---

This research write about Village Fund Policy trough Infrastructure development program. A qualitative research with a descriptional approach has designed to find information about village fund related Program, implementation of village fund program especially on infrastructure and obstacle to implement the program. the result show inefficiency of village fund policy because limitation to use the policy content. The failure of implementation that explained by George C Edwards III has been found on this reserach such as Uncertain Policy or overlapping policy, low quality of human resources, inefficient bureacracy, undefined government policy and Head of village that not in line with the regulation."

"Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan salah satu program terobosan Kementerian Pertanian untuk menanggulangi kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah pusat dan daerah serta kesenjangan antar subsektor. Program PUAP berupa pemberian fasilitas bantuan modal usaha untuk petani, buruh tani maupun rumah tangga tani yang disalurkan melalui Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) selaku kelembagaan tani yang berfungsi sebagai pelaksana PUAP. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelaksanaan program tersebut terhadap penerima dana PUAP dengan evaluasi yang dianalisis adalah : (1) mengetahui gambaran pelaksanaan program PUAP di Gapoktan Rukun Tani, (2) menganalisis kinerja Gapoktan Rukun Tani, dan (3) menganalisis dampak pelaksanaan program PUAP terhadap peningkatan pendapatan petani pengguna dana PUAP. Hasil penelitian menyarankan bahwa Program PUAP layak dipertahankan karena dalam pelaksanaanya benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Selain itu perlu diaktifkannya peran penyuluh pendamping gapoktan, karena pengurus gapoktan dan masyarakat masih memerlukan arahan dalam mengembangkan usahanya, termasuk dalam hal administrasi maupun dalam hal budidaya usaha tani tanaman pangan dan hortikultura kepada anggota PUAP secara intensif dan berkelanjutan.

---

The Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is one of important program of Ministry of Agriculture to reduce poverty and job creation. It is also intended to reduce assymetric development between urban and rural along with subsectoral gap by providing capital assistance to farmers, farm laborers, and farm households channeled through the Joint Farmers Group (Gapoktan) as farmers institution who implement PUAP program.

This study aimed to analysis the impact of the program on PUAP participants. The evaluation consists of (1) understanding the implementation PUAP Program in Gapoktan Rukun Tani, (2) analysing the performance of Gapoktan Rukun Tani, and (3) analysing the impact of PUAP Program implementation on the income of farmer’s PUAP recipient.

The results suggest that the The Rural Agribusiness Development Program should be maintained because it provides significant benefit to the community. Beside that, the role of facilitator of Gapoktan should be actived, because the management of gapoktan and the society still need direction to develop the business, including the administration proses and also farm crops and horticulture technological aspects to member PUAP intensively and sustainably."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan rnasyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud. Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemenintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemermtah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangatbesar seperti sumber daya rnanusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasffitas-fiisilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalampembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebth diarahkan untuk melihat baiimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa. Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peían pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, khususnya sebagal suatu fenomena yang menjelaskan ada atau tidalcnya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dan kedua pihak, yaitu dan Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan daii masyarakat sendini diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif yang menghslflcan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan parti sipasi masyarakat desa, termasukmenjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dìmaksud. Adapun tehnikpengumpulan data di1aksana1cs dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalatn dengan berbagai informan yang dìperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan D (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasimasyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desami. Dalam penelitiaii ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanyapartisipasi masyarakat desa dalani pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa tmtuk mengatur danmengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan slruktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga Legislatif yaitu BadanPerwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaanmasyarakat desa. Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ¡ni juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untukdengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejaliterakan masyarakat desa."

"Pemberdayaan masyarakat desa akhir-akhir ini selalu saja mendapat perhatian luas dari banyak kalangan baik ilmuan, kaum profesional ataupun dari kalangan Birokrat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan. Berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tersebut banyak sudah kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh berbagai kalangan tersebut, yang tujuannya untuk memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat desa dimaksud.Untuk itu, Tesis ini meneliti tentang proses pemberdayaan masyarakat desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Propinsi Sumatera Selatan melalui pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD). Dengan memperhatikan peran pemerintah sebagai aktor pembangunan yang memiliki sumber daya yang sangat besar seperti sumber daya manusia (aparatur), sumber daya permodalan, sumber daya fisik berupa fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana pembangunan serta sumber daya lainnya, dan dengan mempertimbangkan masyarakat desa sebagai sasaran utama dalam pembangunan berpusat manusia, maka dalam tesis ini, penelitian lebih diarahkan untuk melihat bagaimana pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat dalam program sebagai suatu proses pemberdayaan masyarakat desa.Berdasarkan uraian di atas maka perlu diperhatikan dengan seksama keterlibatan masyarakat desa dan peran pemerintah dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) khususnya sebagai suatu fenomena yang menjelaskan ada atau. tidaknya partisipasi masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Desa (BPD), dimana dalam jangka panjang seiring dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program dan seiring dengan proses pembelajaran dari kedua pihak, yaitu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas dan dari masyarakat sendiri diharapkan pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini benar-benar dapat memberdayakan masyarakat desa dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.Penelitian ini mengunakan Metode Kualitatif yang menghasilkan data deskriptif tentang bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat desa dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) dan sejauhmana program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat desa, termasuk menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud. Adapun tehnik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi, studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan berbagai informan yang diperoleh melalui tehnik purposive sampling.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa (BPD) ini, cukup mampu menyerap berbagai swadaya masyarakat seperti sumbangan tenaga gotong-royong dalam pelaksanaan kegiatan program ataupun sumbangan keuangan. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan partisipasi masyarakat desa, khususnya dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini. Dalam penelitian ini, berbagai faktor diyakini turut mempengaruhi adanya partisipasi masyarakat desa dalam pelaksanaan program seperti misalnya adanya prinsip transparansi dan pertanggung jawaban kepada masyarakat dalam program, adanya konsistensi pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, adanya perubahan struktur pemerintahan desa dimana saat ini di desa telah dibentuk semacam lembaga legislatif yaitu Badan Perwakilan Desa dan juga hal-hal lain seperti makin kritisnya masyarakat desa yang didukung oleh keterbukaan media massa dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang cukup perhatian terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat desa.Sementara itu dalam pelaksanaan program Bantuan Pembangunan Desa ini juga mengalami berbagai kendala seperti keterbatasan dana, yang secara langsung juga turut mempengaruhi keberhasilan program Bantuan Pembangunan Desa dimaksud untuk dengan segera mamberdayakan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat desa."

"[ABSTRAKPembangunan infrastruktur di desa merupakan hal penting dalam memajukankehidupan masyarakat desa. Pada penelitian ini penulis mengambil contohKecamatan Muncang Kabupaten Lebak, karena Kecamatan Muncang tersebutmasih merupakan daerah tertinggal. Penulis mengkaitkan keadaan tersebut denganmasalah dana baik dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah setempat maupuntindakan dari pihakpihakyang tidak bertanggung jawab sehingga mengganggupembangunan di desa tersebut. Studi kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui danmenjelaskan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan dana yangmengakibatkan terganggunya ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakanmetode wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan terdiri dari 9 orangdimana 3 orang memiliki kompetensi dalam bidang pembangunan, pemberdayaandan ketahanan masyarakat desa dan sisanya adalah tokoh adat. Teori yangdigunakan adalah pembangunan desa, teori karakteristik desa, teori kelembagaanotonomi desa, teori kewenangan daerah otonom dan teori ketahanan daerah. Studiini menunjukkan bahwa Masyarakat Kecamatan Muncang tidak diberdayakanoleh pemerintah pusat karena dianggap tidak memiliki kemampuan sertapengetahuan yang cukup. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara terpusatsehingga banyaknya dana yang mengalir kedesa tidak berupa uang melainkandalam bentuk barang atau program yang belum tentu dibutuhkan untukpembangunan desa. Jadi Pembangunan desa di Kabupaten Lebak lebihtersentral/terpusat dimana belum nampak jelas kewenangan antara kabupaten dandesa.

---

ABSTRACTThe developments of infrastructure in the rural areas are the most important thingin improving the lives of its people. In this study, the writer took a sample inMuncang Subdistrict,Lebak District, since Muncang Subdistrictis still leastdeveloped. The writer relates such condition with the funding problem both in thecentral government and local government and also the irresponsible manners fromthe parties that can disrupt development in the rural areas.This qualitative studyaims to find out and clarify the role of the local government in the fundingmanagement, which is impacted on the disruption of the area security. Themethods used in this study were interview, observation, and documentation. Theinformants consisted of 9 (nine) persons where 3 (three) of them have competencein the field of development, empowerment and security of rural community andthe rest were traditional leaders. Meanwhile, the theory used for this study werethe theory of rural development, the theory of rural characteristic, the theory ofinstitutional rural autonomy, the theory of autonomous regional authority and thetheory of area security. The study shows that the people of Muncang Subdistrictare not empowered by the central government since they are reputed to have noability and adequate knowledge. Moreover, the management of fund is donecentralized,so the flowing fund is not in the shape of money but is in the form ofprogram or goods which are not exactly needed for the rural development.Therefore, the rural development in Lebak District is more centralized whereinthere is no clear authority between the district and the rural areas, The developments of infrastructure in the rural areas are the most important thingin improving the lives of its people. In this study, the writer took a sample inMuncang Subdistrict,Lebak District, since Muncang Subdistrictis still leastdeveloped. The writer relates such condition with the funding problem both in thecentral government and local government and also the irresponsible manners fromthe parties that can disrupt development in the rural areas.This qualitative studyaims to find out and clarify the role of the local government in the fundingmanagement, which is impacted on the disruption of the area security. Themethods used in this study were interview, observation, and documentation. Theinformants consisted of 9 (nine) persons where 3 (three) of them have competencein the field of development, empowerment and security of rural community andthe rest were traditional leaders. Meanwhile, the theory used for this study werethe theory of rural development, the theory of rural characteristic, the theory ofinstitutional rural autonomy, the theory of autonomous regional authority and thetheory of area security. The study shows that the people of Muncang Subdistrictare not empowered by the central government since they are reputed to have noability and adequate knowledge. Moreover, the management of fund is donecentralized,so the flowing fund is not in the shape of money but is in the form ofprogram or goods which are not exactly needed for the rural development.Therefore, the rural development in Lebak District is more centralized whereinthere is no clear authority between the district and the rural areas]"