Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Skripsi ini membahas efektivitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran pembangunan yang dilakukan Kementerian PPN Bappenas dan Kementerian Keuangan terhadap kinerja K.L. sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan konsep sistem pemantauan dan evaluasi berkelanjutan yang dikemukakan Kusek Rist 2004. Penelitian ini dilakukan secara Post Positivis dengan desain deskriptif Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemantauan dan evaluasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut belum berjalan seperti yang diharapkan yang dipengaruhi oleh kriteria kriteria berikut kurangnya koordinasi antar K.L. evaluator hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak mendukung prinsip penganggaran berbasis kinerja hasil pemantauan dan evaluasi yang tidak ditindaklanjuti sistem yang sering bermasalah terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM serta tidak adanya pemberian insentif.

---

This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting. This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design. The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives.; This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives , This thesis discussed about the effectiveness of monitoring and evaluation of budget implementation by the Ministry of National Development Planning and Ministry of Finance as an effort to improve the quality of planning and budgeting This thesis uses the concept of sustainable monitoring and evaluation system by Kusek Rist 2004 Research is done in Post Positivist with a descriptive design The results showed that monitoring and evaluation of both institutions has not gone as expected which is affected by the following criteria a lack of coordination between evaluator the results which does not support performance based budgeting the results which were not followed up the system which do not support the limited quality and quantity of human resources and the lack of incentives ]"

"Penerapan anggaran berbasis kinerja pada instansi pemerintah di Indonesia sudah dicanangkan melalui pemberlakuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan diterapkan secara bertahap mulai tahun anggaran 2005. Pemerintah pun telah mengeluarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja. Pusat Komunikasi Publik sejak tahun 2005 meningkat hirarkinya menjadi eselon II, sehingga harus membuat perencanaan anggaran sendiri dengan bentuk keluaran berupa dokumen RKA-KL. Dengan melihat tujuan dari Pusat Komunikasi Publik yaitu meningkatkan citra positif Departemen Kesehatan maka diperlukan dukungan dari perencanaan yang baik terutama perencanaan anggarannya. Belum diketahuinya gambaran perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat gambaran umum perencanaan anggaran pada penyusunan kegiatan tahun 2007 di Pusat Komunikasi Publik. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Dilakukan pada bulan April- Juni 2008 di Pusat Komunikasi Publik dengan jumlah informan sebanyak 4 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi dan telaah dokumen menggunakan instrumen berupa pedoman wawancara mendalam, pedoman observasi dan dokumen terkait. Data hasil wawancara mendalam diolah dengan cara dibuat transkrip dan dimasukkan ke dalam matriks. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi dengan tetap menjaga validitas data menggunakan triangulasi sumber dan metode. Kemudian data disajikan dalam bentuk narasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran di Pusat Komunikasi Publik dilaksanakan berdasarkan PP No 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL. Komponen input menunjukkan bahwa SDM pelaksana sudah mencukupi dalam hal kualitas dan latar belakang pendidikan, namun masih kurang dalam hal kuantitas dan lama bekerja. Sarana yang ada mampu mendukung kegiatan dengan cukup baik begitu pula dengan sumber data, tersedia dengan cukup walaupun masih sering terjadi keterlambatan pengumpulan dan masih sering terjadi kurang lengkapnya data yang diperlukan. Sumber dana berasal dari APBN yang mencukupi dan besarnya berbeda-beda tiap tahunnya. Pedoman dan kebijakan yang digunakan berasal dari Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Surat Edaran dan peraturan lain yang terkait dengan perencanaan anggaran yang berasal dari Departemen Keuangan, Departemen Kesehatan maupun instansi perencanaan terkait lainnya. Pedoman dan kebijakan ini sudah diikuti dengan baik oleh Pusat Komunikasi Publik dalam kegiatan perencanaan anggarannya. Komponen proses dilakukan sesuai urutan dan sangat memperhatikan pedoman yang ada walaupun belum dilakukan teknik tertentu untuk menentukan kegiatan rutin. Komponen output adalah dokumen RKA-KL yang cukup representatif akan rencana kegiatan untuk tahun 2007, kekurangannya adalah adanya kegiatan yang sebenarnya ingin dilaksanakan tapi luput dari perencanaan tahun 2006. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sejak berubahnya hierarki Pusat Komunikasi Publik menjadi eselon II, maka mempunyai kewajiban untuk membuat rencana anggaran dan kegiatannya sendiri sesuai dengan PP RI Nomor 20 tahun 2004. Disarankan agar SDM pelaksana dapat lebih inovatif dan berinisiatif dalam membuat kegiatan yang mengacu pada skala prioritas, dan fokus terhadap tujuan Pusat Komunikasi Publik sehingga output kegiatan dapat lebih terukur. Untuk itu SDM harus sering mengikuti pelatihan yang diadakan tentang perencanaan."

"Distribusi APBD kesehatan dan alokasi anggaran kesehatan yang belum optimal dianggap belum dapat memberikan dampak yang signifikan pada perbaikan indikator kesehatan selanjutnya. Tren angka kelahiran total di Indonesia terus mengalami penurunan dan pelaksanaan imunisasi di Indonesia juga masih mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun setelah penerapan desentralisasi. Studi ini bertujuan untuk melihat apakah kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pemerintah daerah khususnya di bidang kesehatan. Dengan menggunakan data sekunder tahun 2016-2019 dan dengan metode Two Stage Least Square, studi ini menemukan bahwa TKDD memiliki hubungan yang positif dengan belanja fungsi kesehatan. Semakin besar transfer daerah maka semakin besar belanja kesehatannya, khususnya DAU dan diikuti oleh PAD dan DAK Non Fisik Kesehatan. Selain itu, hasil studi ini juga menunjukan besaran belanja fungsi kesehatan dapat meningkatkan persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan dan persentase imunisasi dasar lengkap.

---

The distribution of the health budget and health budget allocations that have not been optimal are considered to have not been able to have a significant impact on the improvement of further health indicators. The trend of the total birth rate in Indonesia continues to decline and the implementation of immunization in Indonesia also continues to fluctuate from year to year after the implementation of decentralization. This study aims to see whether the fiscal decentralization policy influences on improving the performance of local governments, especially in the health sector. Using secondary data from 2016-2019 and using the Two Stage Least Square method, this study found that TKDD has a positive relationship with health function spending. The larger the regional transfer, the greater the health expenditure, especially DAU and followed by PAD and DAK Non-Physical Health. In addition, the results of this study also show that the amount of expenditure on health functions can increase the percentage of deliveries assisted by health workers and the percentage of complete basic immunizations."

"Untuk mengatasi permasalah air bersih dan sanitasi sesuai kesepakatan MDG?s pada goal 7 target 10, pemerintah bersama pihak donor membuat program CWSH (community water services and health) yang dilaksanakan di 4 propinsi dan 20 kabupaten, tujuan programnya adalah meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui komponen pembangunan sarana air bersih dan sanitasi, permberdayaan masyarakat dan perubahan perilaku hidup sehat. Untuk pengendalian pelaksanaan mutu program, peran data atau informasi berkait dengan quality control (QC) dan quality assurance (QA) /verifikasi proses kegiatan di dapat dari mekanisme laporan bulan dan qurtal. Sepanjang kuartal 2009 laporan terlambat penyampaiannya mulai dari 10 sampai 40 hari dari akhir priode kuartal yang disepakati. Sedangkan laporan bulanan priode Juli 2008 -Juli 2009 hanya 21,4 % yang tepat waktu (on schedule). Seluruh laporan (quartal dan bulanan) belum menginformasikan ukuran hasil dan manfaat yang dicapai sesuai key performance indicator (KPI) yang termuat didalam logical framework CWSHP disetiap keluaran komponen kegiatan. Kondisi ini disebabkan data masih diolah dengan worksheet, tidak mampu mengolah data secara otomatis membuat data tidak mudah dan cepat disajikan dan tidak mudah untuk diintergrasikan di tingkat kabupaten, propinsi maupun pusat. Untuk membantu seorang manager melakukan pengendalian, dengan memperoleh kemudahan pengumpulan data dan pemantauan kegiatan, sehingga memperoleh manfaat waktu, biaya dan megurangi kesalahan membuat keputusan atau mengambil tindakan, diperlukan alat pengendali berupa PPMS (project performance Monitoring system) dengan teknologi berbasis Web (database dan Internet) yang mampu memproses dan menampilkan data secara realtime dalam berbagai bentuk (kurva, tabel, grafik) pada jangkauan area wilayah yang luas.

---

To overcome the problem of clean water and sanitation MDG's in goal 7 target 10, the government together with the donor makes the Community Water Services and Health (CWSH) program conducted in 4 provinces and 20 districts, the purpose of the program is to improve community health status through development clean water and sanitation facilities, community empowerment and health behavior change component.

To control the quality of program implementation, the role of the data or information related to quality control (QC) and quality assurance (QA) / verification process may be the mechanism of activity in the months and quartal report. Throughout the late quarter report 2009 range from 10 to 40 days from the final quarter of the agreed period. While the monthly report period July 2008-July 2009 that only 21.4% on time (on schedule ).

All reports (quartal and monthly) were not informed of the outcome and the benefits achieved according to key performance indicator (KPI) is contained within the logical framework of activities CWSHP each output component. This condition is caused by the data is still processed by the worksheet, is not capable of processing data automatically creates easily and fast data not presented and not easy to integrate in the district, provincial and central governments.

To help a manager to control, to obtain ease of data collection and monitoring activities, so as to obtain the benefit of time, cost and errors decisions reduce or take action, necessary control equipment such as PPMS (Project Performance Monitoring System) with Web-based technologies (databases and Internet) capable of processing and displaying data real time in various forms (curves, tables, graphs) in the coverage area of a large area."

"ABSTRAKLAN Jakarta merupakan salah satu dari delapan satker yang ada di Lembaga Administrasi Negara. Saat ini sistem informasi terkait pengelolaan anggaran di LAN Jakarta belum terintegrasi. Sistem yang belum terintegrasi menyebabkan terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan analisis dan perancangan sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran. Penelitian dilakukan dengan metode FAST Framework for The Application of System Thinking hingga tahap desain logikal berupa logical system model dan spesifikasi dari sistem yang akan dikembangkan.

---

ABSTRACTLAN Jakarta is one of eight working units in the National Institute of Public Administration. Currently the information system related to budget management in LAN Jakarta has not been integrated. Systems that are not integrated cause some obstacles in the implementation of budget management. The purpose of this study is to produce analysis and design of information systems that can improve the performance of budget management. The research is done by FAST method Framework for The Application of System Thinking to logical design stage in the form of logical system model and specification of system to be developed."

"Tesis ini membahas mengenai praktek Collaborative Governance dalam penanganan defisit anggaran pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Indonesia. Pemerintah telah melaksanakan banyak program top-down dalam penanggulangan defisit anggaran pada program JKN-KIS, tetapi upaya tersebut belum menunjukkan tren positif pada peningkatan penerimaan pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan. Keprihatinan terhadap kondisi tersebut telah menjadi perhatian berbagai pihak. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan  tekhnologi serta tingkat partisipasi masyarakat, upaya kerjasama dalam penanganan masalah publik kini tidak lagi hanya di inisiasi oleh pemerintah. Lembaga swadaya masyarakat pada kenyataannya dapat menjadi penggerak dalam tata kelola pemerintahan kolaboratif. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan model collaborative governance yang digunakan pada penanganan difisit anggaran pada program JKN-KIS di Indonesia. Basis teori yang digunakan adalah collaborative governance dengan pengujian dan analisis melalui model collaborative governance yang dikembangkan oleh Ansell dan Gash (2007) dan Emerson dan Nabatchi (2015). Peneliti menggunakan pendekatan postpositivism dengan metode hybrids yakni melalui analisis data kualitatif serta melakukan konversi hasil penelitan kedalam bentuk grafik keuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik kolaborasi yang terjadi tidak terdapat kecenderungan yang dominan pada masing-masing model yang ada. Akan tetapi terdapat tiga kondisi yang terjadi: (1) kecenderungan pada salah satu, (2) percampuran hybrid dari kedua model kolaborasi, dan (3) tidak memiliki cenderung pada model yang ada.  Akan tetapi, terdapat perbedaan antara model collaborative governance yang dirumuskan berdasarkan kasus-kasus yang diteliti oleh Ansell dan Gash (2007) maupun Emerson dan Nabatchi (2015). Terakhir, penulis meyakini bahwa tidak ada one-size-fits-all pada setiap model dan memberikan rekomendasi yang relevan dengan hasil penelitian ini.

---

This thesis discusses the practice of Collaborative Governance in dealing with budget deficits in the National Health Insurance (JKN) program in Indonesia. The government has implemented many top-down programs in overcoming the budget deficit on the JKN-KIS program, but these efforts have not shown a positive trend in increasing revenues at the Health Social Security Organizing Agency (BPJS Kesehatan). These conditions have become the concern of various parties. Through the development of science and technology and the level of community participation, efforts to collaborate in handling public problems are no longer just initiated by the government agency. In fact, non-governmental organizations can be a driver in collaborative governance. This study aims to explain the tendency of collaborative governance models used in handling budget deficits in the JKN-KIS program in Indonesia. The theoretical basis used is collaborative governance with testing and analysis through collaborative governance models developed by both Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). This research conducted through postpositivism approach with the hybrids method that is qualitative data analysis and converting the results of the research into quantitative graphs. The results of the study show that in collaborative practices that occur there is no dominant tendency in each existing model. However, there are three conditions that occur: (1) the tendency of one, (2) hybrid mixing of the two collaboration models, and (3) not having a tendency to the existing model. However, there are differences between collaborative governance models formulated based on the cases examined by Ansell and Gash (2007) and Emerson and Nabatchi (2015). Finally, the authors believe that there is no one-size-fits-all on each model and provide relevant recommendation to the results of this study."

"Undang-Undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2000 tentang Otonomi Daerah dan PP nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah, selanjutnya oleh Menteri Dalam Negeri diterbitkan Kepmendagri nomor 29 tahun 2002 tentang pedoman pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tatacara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya di Propinsi Sumatera Selatan diterbitkan surat edaran Gubemur nomor 010/SE/V1/2003 bahwa semua instansi harus melaksanakan sistem anggaran yang baru yaitu anggaran berbasis kinerja, dimana usulan anggaran semula disebut DUP (Daftar Usulan proyek), dan pada sistem anggaran yang barn disebut RASK(Rencana Anggaran Satuan Kerja). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, peneliti tertarik untuk memperoleh informasi lebih jauh tentang penyusunan anggaran dengan sistem RASK dinar Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sebagai upaya untuk menggali lebih jauh unsur masukan, unsur proses, unsur keluaran serta masalah-masalah yang timbul dalam penyusunan RASK Dinas Kesehatan propinsi Sumatera Selatan tahun 2004. Hasilnya pada unsur masukan adalah bahwa Penyusunan RASK Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Selatan tahun 2004 dikoordinasikan oleh Sub Dinas Perencanaan dan Evaluasi Program Kesehatan, tenaga, dana, jadwal dan petunjuk pelaksanaan belum ada secara khusus, pada unsur proses didapatkan Koordinasi lintas sektoral dan Bimbingan teknis belum dilaksanakan dan pada unsur keluaran didapatkan bahwa anggaran publik telah lebih besar ( 81,4%) dari anggaran aparatur (18,6 %) serta anggaran untuk Upaya Kesehatan Masyarakat telah lebih besar dibandingkan dengan anggaran untuk Upaya Kesehatan Perorangan.Setelah didapatkan informasi ini, akan disampaikan kepada pihak Dinas kesehatan propinsi Sumatera Selatan, Bappeda Propinsi Sumatera Selatan serta Komisi E DPRD Propinsi Sumatera Selatan, untuk dijadikan masukan bagi penyusunan RASK tahun-tahun yang akan datang agar lebih baik lagi.

---

Budgeting Analysis of the System of Unit Budgeting Plan for the Province of South Sumatera Health Office in 2004The Bill number 22 year 1999 regarding Local Government and the Bill number 25 year 1999 regarding Financial Balance between Central Government and Local Government that followed up with Government Regulation number 105 year 2000 as regards Local Financial Management and Responsibility. Then base on the Minister of Home Affairs' Decree number 29 year 2002 as regards the Guidelines of Local Financial Responsibility and Control, and Procedures of Local Expense and Revenue Budgeting and the Letter of Governor number 010/SE/VI/2003 that stated all institutions have to apply the new budgeting system which called performance base budgeting. The previous budget proposal called the list of project proposal but right now it is called System of Unit Budgeting Plan. For that reason, the writer was interested to assess further more about making of budgeting with System of Unit Budgeting Plan of the Province of South Sumatera Health Office in 2004.

The study was conducted using qualitative approach. It was to assess further more about input, process, and output aspects, as well as problems in making of Unit Budgeting Plan in the Health Office in the year 2004. The study result showed that input aspect as Unit Budgeting Plan was coordinated by Sub Division of Health Program Evaluation and Planning, however human resource, fund, schedule, and specific guidelines to do it were unavailable. Process aspect showed that inter-sector coordination and technical building was not conducted yet. Output aspect showed that budget for public (81.4%) had been higher than budget for human resources (18.6%), and budget for public health programs had been higher than budget for individual health programs.

The study result above could become inputs for related institutions in the province level such as the Province of South Sumatera Health Office, District Planning Board, and Commission E of District Parliament to make the better Unit Budgeting Plan in many years to come."

"Krisis 2020 yang disebabkan oleh wabah penyakit berdampak pada kesehatan dan perekonomian secara global termasuk Indonesia. APBN sebagai penopang utama dalam memulihkan perekonomian. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran sebagai respon cepat Pemerintah, sehingga semua Kementerian/Lembaga harus melakukan penyesuaian kembali atas program dan anggaran tahun 2020. Perubahan pada besarnya anggaran berpengaruh pada target kinerja organisasi melalui kebijakan yang ditetapkan pimpinan pada penyusunan perencanaan dan penganggaran dengan unsur manusia sebagai pelaksana yang memiliki motivasi yang berbeda dalam menyelesaikan tugas pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode studi kasus yang terjadi pada LIPI. Data diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara mendalam dengan pihak yang kompeten di bidangnya. Faktor pendukung meningkatnya kinerja adalah pengalihan fokus kegiatan penelitian untuk penanganan covid19, penerapan budaya kerja digital, penerapan standar biaya internal, pola kerja work from anywhere >mendorong pegawai lebih produktif meskipun masih ada keterbatasan dalam pelaksanaannya. Pencapaian kinerja tidak terlepas dari motivasi pegawai baik dari dalam maupun dari luar dalam bentuk kebijakan pimpinan sebagai agen perubahan, penentu arah, maupun juru bicara untuk meningkatkan kualitas pegawai. Penyusunan perencanaan dan penganggaran sebagai kebijakan awal harus dilakukan dengan kerja sama antara pimpinan sebagai pengambil kebijakan dan pegawai sebagai pelaksana sehingga sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan organisasi.

---

The 2020 crisis was caused by a disease outbreak that had an impact on global health and economy, including Indonesia. The state budget is the main pillar of the economy. refocusing and reallocating the budget as a quick response from the Government, so that all Ministries/Agencies must readjust their 2020 programs and budgets. Changes in the amount of the budget affect organizational performance targets through policies set out in planning and budgeting policies with the main element of humans as executors who have different motivations in completing work. This study uses an exploratory approach with a case study method that occurred at LIPI. Data were obtained through documentation studies and in-depth interviews with competent parties in their fields. Supporting factors for this achievement are the focus of Covid-19 research activities, the application of a digital work culture, the application of internal cost standards, and work patterns from anywhere that encourage employees to be more productive even though they still have limitations in practice. Performance can not be separated from employee motivation both from within and from outside in the form of leadership policies as agents of change, direction setters, and spokespersons to improve the quality of employees. Preparation of planning and budgeting as initial policy must be carried out in collaboration between leaders as policy makers and employees as executors to suit the demands and needs of the organization."

"Pemantauan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu secara Pasif Case Detection (PCD) saat ini data laporan malaria dari Kabupaten/Kota diinput ulang yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penginputannya sehingga akurasi data kurang baik dan laporan terlambat disampaikan. Pada evaluasi program malaria di Dinas Kesehatan yang menjadi permasalahan untuk output laporan dan ringkasan data untuk pendukung keputusan dibuat manual masing-masing bagian sehingga lama tersedia untuk disajikan dan perlu tatap muka untuk konfirmasi dan pemutahiran data. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem yang telah berjalan pada program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi prioritas masalah utama dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian, mengidentifikasi kebutuhan pengguna dalam pencatatan dan pelaporan, pengolahan, penyajian data malaria. Menyediakan data malaria yang berkesinambungan dan lengkap agar dapat digunakan untuk pendukung keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pengembangan perancangan sistem menggunakan SDLC (System Development Live Cycle). Informan pada penelitian ini adalah pengelola malaria yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan petugas monev malaria Kabupaten, puskesmas. Sampel diambil dengan menggunakan metode Kecukupan (Adequasi). Tahun 2013 kelengkapan laporan program malaria di Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu 100%, sedangkan ketepatan pengiriman laporan 80%. (Profil Dinkes Provinsi Bengkulu, 2013).

---

Monitoring malaria program in Bengkulu Provincial Health Office in Passive Case Detection (PCD) current malaria report data from the District / City inputted again which can cause inconsistencies in input so the accuracy of the data is less good and the report was late to delivery. In the evaluation of malaria programs in the Department of Health which is the case for the output reports and summaries of data for decision support created manually each piece is so long and need to be available for face-to-face served to confirm and update the data.

This study aims to analyze the system that has been running on the malaria program in Bengkulu Provincial Health Office, identify priority problems in recording and reporting major, processing, presentation, identify the needs of users in recording and reporting, processing, data presentation malaria. Malaria data provide continuous and complete in order to be used for decision support.

This study used a qualitative method to method development system design using SDLC (System Development Live Cycle). Informants in this study is the management of malaria in Bengkulu Provincial Health Office and District malaria monitoring and evaluation officer, a health center. Samples were taken using the method Sufficiency (Adequasi). In 2013 the completeness of reporting of malaria programs in Bengkulu Province Health Depeartement 100%, while 80% report delivery accuracy (Bengkulu Provincial Health Office, 2013)."