Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk Puskesmas di KotaDepok dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2013 meningkat sebesar 25,56%.Tingginya serapan dana tersebut seharusnya diimbangi dengan peningkatancakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). Hasil capaian KN1 di tahun 2013mengalami penurunan sebesar 6,11%, sehingga perlu dievaluasi. Penelitiandilakukan di Dinas Kesehatan dan 4 Puskesmas, yaitu Puskesmas Cipayung,Puskesmas Cinere, Puskesmas Cilodong dan Puskesmas Tapos dengan metodakualitatif dan mempertimbangkan variabel dana serta cakupan. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa tidak semua Puskesmas kekurangan sumber daya manusiadan sarana prasarana dalam mengelola BOK dan program kesehatan anak. Namun,ketersediaan dana operasional rutin (BOP) untuk melakukan kunjungan luargedung relatif terbatas, sehingga Puskesmas mengutamakan dana BOK. Sebelumpelaksanaan kegiatan, tiap Puskesmas menetapkan rencana pelaksanaanberdasarkan capaian program tahun sebelumnya dengan melibatkan lintas programdi Puskesmas. Dana BOK dimanfaatkan untuk kunjungan neonatus resiko tinggi,penyuluhan dan pendataan sasaran oleh kader kesehatan

---

ABSTRACTThe Health Operational Fund (BOK) to support programs in 2013 in Depok hasincreased 25,56% as compared to 2012. This should be followed by an increase incoverage of the first neonatal visit (KN1). Performance of KN1 in the year 2013decreased by 6,11%, so it is needed to evaluate the use of BOK. The study wasconducted at the District Health Office level and covering 4 health centers, namelyCipayung, Cinere, Cilodong and Tapos using qualitative approach and consideredcost and coverage variables. The results showed that there was no shortage onhuman resources and facility to manage the Puskesmas Operational funds (BOK)and neonatal health programs. The availability of routine operational funds (BOP)is limited so that the health center has been relying on BOK fund to supportoutreach programs. Each health center set up Plan of Action based on previousprograms achievement involving various relevant programs. The fund was used forhigh risk neonatal visit, counseling and mapping the target by cadres."

"Pembiayaan puskesmas yang berasal dari pemerintah (dana publik) harus dipastikan telah digunakan secara efektif, efisien dan transparan dengan menggunakan sistem Public Financial Management. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan dana puskesmas untuk meningkatkan cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1) di Puskesmas Kota Bogor. Data dikumpulkan melalui tinjauan dokumen kualitatif dan kuantitatif serta melalui wawancara mendalam semi-terstruktur dengan 12 informan terpilih. Tren realisasi dana untuk KN1 dianalisis secara deskriptif. Data kualitatif dianalisis dalam bentuk matriks dan divalidasi melalui triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan dana kapitasi puskesmas pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang signifikan. Untuk implementasi KN1, tidak ada anggaran khusus yang ditetapkan dalam penyusunan anggaran. Namun dalam pelaksanaan anggaran, dana yang digunakan oleh puskesmas untuk mendukung peningkatan cakupan KN1 terdiri dari pembelian vitamin K, salep mata, klem tali pusat, pelaksanaan kelas ibu hamil, dan lain-lain. Dana yang digunakan berasal dari BOK dan Kapitasi. Pemantauan anggaran dilakukan secara berkala baik oleh internal (puskesmas dan dinas kesehatan) maupun eksternal (inspektorat). Penelitian ini mengidentifikasi bahwa ketepatan waktu penetapan pagu anggaran untuk puskesmas dan integrasi perencanaan antara dinas kesehatan dan puskesmas memainkan peran penting dalam perumusan anggaran. Transaksi tunai merupakan mekanisme paling tepat untuk kegiatan yang melibatkan masyarakat/kader/lintas sektor. Bendahara dengan latar belakang pendidikan keuangan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan Puskesmas.

---

Puskesmas funding from the government (public funds) must be ensured that it has been used effectively, efficiently and transparently by using a public financial management system. This study aims to analyze the utilization of puskesmas funds to increase the coverage of the first neonatal visit (KN1) in Bogor City. Data were collected through qualitative and quantitative document review and semi-structured in-depth interview with 12 purposively selected informants. Funds for KN1 trend were analyzed descriptively. Qualitative data were analyzed in the form of a matrix and validated through the triangulation. The results showed that the realization of puskesmas funds from Health Operational Assistance (BOK) and capitation funds in 2016-2018 experienced a significant increase. For the implementation of KN1, there is no special budget set in the budget formulation. However, in the budget execution funds used by puskesmas to support the increase in KN1 coverage consisted of purchasing vitamin K, eye ointments, umbilical cord clamps, implementing classes for pregnant women, and others. The funds used are from BOK and capitation. Budget monitoring is carried out periodically both by internal (puskesmas and district health office) and external (inspectorate). This study identified that the timeliness of setting the budget ceiling for puskesmas and the integration of planning between district health office and puskesmas played an important role in the budget formulation. A cash transaction is needed for activities involving the community/cadres/cross-sectors. An economist treasure will improve the quality of the Puskesmas financial report."

"ABSTRAKRealisasi dana Bantuan Operasional Kesehatan BOK di Puskesmas Kota Serangdari tahun 2014-2016 selalu mencapai 100 setiap tahun dan 30 digunakanuntuk kegiatan KIA. Namun, capaian cakupan pelayanan kesehatan ibu dan anakkhususnya kunjungan antenatal K4 menunjukkan penurunan dan belum mencapaitarget 75 . Penelitian kualitatif ini dilakukan di Dinas Kesehatan, 2 dua Puskesmas dengan cakupan K4 tinggi dan 2 dua Puskesmas dengan cakupan K4rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Puskesmas kekurangan sumber dayamanusia dan sarana prasarana untuk program KIA, dana operasional untukkegiatan preventif dan promotif hanya mengandalkan dana BOK, pengawasanpencatatan pelaporan bidan masih lemah, serta frekuensi pergantian kader yangrelatif tinggi.Kata Kunci:Bantuan Operasional Kesehatan, Puskesmas, Kunjungan Antenatal K4 mbahas

---

ABSTRACTThe Health Operational Aid Fund BOK has been 100 absorped during 2014 2016 in health centers in Serang city. Out of the total fund, 30 has been used forKIA program activities. However, coverage of maternal and child health servicesespecially K4 antenatal visit tend to decrease and has not reached the target 75 . This qualitative research was conducted in District Health Office, 2 two health centers with high K4 coverage and 2 two Puskesmas with low K4coverage. The result showed that Puskesmas has shortage in human resources andinfrastructure facilities for KIA program, while funding to support preventive andpromotive activities was only rely on BOK funds. In addition, midwife reportingwas found insufficient, and high turn over of cadres has lead to poor performance.Key words community health centre, health operational fund, K4 antenatalvisit."

"Penelitian ini membahas tentang manajemen program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok tahun 2015. Data dicari menggunakan pedoman wawancara mendalam dengan informan berjumlah enam orang yang berasal dari petugas program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok. Variabel yang diteliti adalah input (petugas HIV/AIDS, dana, sarana, logistik, kebijakan), proses (perencanaan, pengorganisasian, kemitraan, penggerakkan/pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi). Hasil penelitian ini menunjukkan penyebab tidak tercapainya target pada program penanggulangan HIV/AIDS di Puskesmas Sukmajaya Kota Depok adalah jumlah tenaga pelaksana kurang, kelancaran pencairan dana sering terlambat, sarana yang dibutuhkan masih belum lengkap, belum baiknya perencanaan di Puskesmas, kurang optimalnya kerja sama dengan mitra yang dekat dengan masyarakat, kurangnya
penggerakkan dari pimpinan, belum optimalnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan.

---

This study discusses about the management of HIV/AIDS in the health center of Sukmajaya, Depok in 2015. The data are obtained by using the guidelines depth interviews with informants of six people who come from the clerk of HIV/AIDS in health centers Sukmajaya, Depok. The variables observed were from (attendant HIV / AIDS, funds, facilities, logistics, methods), processes (planning, organizing,
partnerships, mobilizing / implementation, monitoring and evaluation). The result of this research showed the cause of the unachieved target HIV/AIDS tackling program at the health center of Sukmajaya, Depok, these failures are caused by lack of number of human resources for example, incomplete infrastructure, Notwell prepared plan, the cooperation which is not optimum with the sociality, the leader who does not lead and monitoring and evaluation are not optimum from
leader."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran angka kunjungan dan angka rujukan di Puskesmas Kelurahan Gelora Jakarta Pusat bulan Oktober-Desember Tahun 2014 berdasarkan umur peserta, jenis kelamin, jenis kepesertaan, dan diagnosa penyakit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Puskesmas Kelurahan Gelora memiliki angka kunjungan 17,1% dan angka rujukan 3,1%. Angka kunjungan berdasarkan umur paling banyak adalah kelompok umur 15-57 tahun sebesar 17,4%, jenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki sebesar 21,8%, jenis kepesertaan Bukan PPU paling banyak sebesar 33,7%, diagnosis penyakit terbanyak adalah faringitis akut sebanyak 197 kasus. Angka rujukan berdasarkan umur terbanyak kelompok umur ≥58 tahun sebesar 9,4%, jenis kelamin laki-laki paling banyak dirujuk sebesar 3,2%, jenis kepesertaan Bukan Pekerja paling banyak sebesar 14,3%, diagnosa penyakit paling banyak dirujuk adalah Diabetes Melitus Tipe 2. Diharapkan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Jakarta Pusat meningkatkan monitoring dan evaluasi penatalaksanaan dan pengendalian ke Puskesmas masing-masing.

---

This research aims to know about the description of visit rate and referral rate in Puskesmas Kelurahan Gelora Jakarta Pusat, October-December 2014 based on age, sex, type of membership, and disease diagnosis. The results shows that Puskesmas Kelurahan Gelora has 17,1% visit rate and 3,1% referral rate. Visit rate based on age 15-57 is the most 17,1%, female more than male 21,8%, type of membership Bukan PPU is the most 33,7%, disease diagnosis accute pharyngitis is the most case about 197. Referral rate based on age ≥58 is the most 9,4%, male is the most widely referenced 3,2%, type of membership Bukan Pekerja is the most 14,3%, disease diagnosis Diabetes Mellitus Type 2 is the most widely referenced. Expected BPJS Kesehatan Jakarta Pusat Branch Office increase monitoring and evaluation management and control to every Puskesmas."

"Program Eliminasi Filariasis termasuk dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI 2010-2014 dengan satuan lokasi berupa Kabupaten/Kota. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui hubungan tingkat aktivitas Kader Puskesmas dalam Program Eliminasi Filariasis dengan cakupan pengobatan massal Filariasis di Kota Depok.Penelitian menggunakan desain cross sectional, dengan sampel penelitian berupa seluruh Kader Puskesmas di Kelurahan Sukmajaya dan Tirtajaya. Variabel tingkat aktivitas diukur dengan kuesioner, sedangkan data cakupan pengobatan massal Filariasis diperoleh secara sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Depok.Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukan perbedaan yang bermakna antara tingkat aktivitas Kader di Kelurahan Sukmajaya dan Tirtajaya dengan cakupan pengobatan massal Filariasis (p=0,56).

---

Filariasis elimination has become one of the health priorities embodied in Indonesia as manifested in the national program of infectious disease eradication. Filariasis Elimination Program is included in the Ministry of Health Strategic Plan 2010-2014, with District/City Health Department as its program executors. This study is aimed to determine the relationship of the health cadres in the community health centers specifically in the Filariasis Elimination Program with filariasis Mass Drug Administration (MDA) coverage in Depok.

The study uses cross-sectional design, with a sample of the entire health cadres in Sukmajaya and Tirtajaya village (total sampling method). The levels of activity variable measured by a questionnaire, while the data of Filariasis MDA coverage obtained secondary from Depok City Health Department.

The results showed that in general there were no significant relationship between the level of activity of health cadres in Sukmajaya and Tirtajaya village with filariasis MDA coverage, with a significance value of 0.56. Nonetheless specifically significant difference regarding several points of activities, which are steps in diagnosis, health promotion, detect and report of new cases, participate in MDA execution, and educate chronic patients and their families for treatment and how to do self-care."

"Puskesmas merupakan ujung tombak Pelayanan Kesehalan dan sebagai suatu organisasi melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, salah satu fungsi tersebut adalah penggerakan pelaksanaan (P2) dan pada pclaksanaannya di Puskesmas dikenal dengan lokakarya mini Puskesmas yang berguna mengevaluasi kegiatan-kegiatan program yang telah dikeijakan bulan lalu, tennasuk P2 TB-Paru dalam penemuan penderita TB-Paru- Untuk dapat meningkatkan cakupan penemuan penderita TB Paru ini, sarana yang cukup strategis adalah membahasnya secara mendalam dalam kegiatan Iokakarya mini Puskesmas. Tujuan penelitian ini untuk memperoleh gambaran atau informasi tcntang evaluasi pelaksanaan lokakarya mini Puskesmas dalam penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena belum ada penelitian serupa sebelumnya, dengan memakai pendekatan sistem meliputi input yaitu jadwal, data cakupan penemuan penderita TB-Pam bulan lalu, hambatan pelaksanaan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, proses pelaksanaan meliputi variabel daftar hadir, agenda/materi rapat, tema pembicaraan, laporan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, metode pelaksanaan, analisis hambatan pelaksanaan kegiatan penemuan penderita TB-Paru bulan lalu, mekanisme keljasama antara pihak terkait, pemecahan masalah, perhitungan target cakupan penemuan penderita TB-Paru bulan yang akan datang, notulen rapat serta output berupa rencana keija baru (POA) penemuan penderi ta TB-Paru untuk bulan yang akan datang. Analisis data dilakukan dengan membuat transkrip hasil wawancara, membuat ringkasan data dalam bentuk matriks, mengkategorikan data yang mempunyai karakteristik atau pola yang sama, serta melakukan identifikasi persamaan, perbedaan dan kecenderungan antar variabel dengan melakukan interpretasi data.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pcngetahuan petugas tentang Lokakarya mini Puskesmas cukup baik sementara untuk program P2 TB-Paru masih bervariasi, masih kurangnya sarana dan prasarana serta penghargaan terhadap petugas. Lokakarya mini Puskesmas telah dilaksanakan setiap bulan dengan tema yang berbeda dan tidak fokus pada kegiatan penemuan penderita TB-Pam saja. Kerjasama diantara petugas belum semuanya berjalan dengan baik, belum optimalnya pelaksanaan Lokakar-ya mini Puskesmas ini sehingga belum dapat menyelesaikan masalah rendahnya penemuan penderita TB-Paru di Kota Jambi serta belum ditindak lanjutinya hasil lokakarya mini Puskesmas ini dalam bentuk pembuatan Rencana Kerja Baru (POA).Dengan mclihat hasil penelitian di atas perlu bagi Dinas Kesehatan Kota Jambi untuk menyusun suatu petunjuk teknis tentang Lokakarya Mini Puskesmas, meningkatkan pembinaan, mengadakan pelatihan serta melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Bagi Kepala Puskesmas agar membina kerjasama tim dengan baik atas dasar keterbukaan, saling menghargai dan memperbaiki sistem penyimpanan dokumen.

---

A Health Center is a Primary Health Service in the grass root level. Health Center is an organization that order management function like "implementation" (P2), known as a ?Lokakarya Mini" (a simple workshop) to evaluate all activities done in last month, including the TB control activities like case finding. To increase the coverage of TB case finding, a simple workshop in the Health Center is required. The objective of this study is to find out the infomation of TB case finding activities conducted in the city of Jambi through the implementation of a simple workshop.

This study was conducted with qualitative method using the following information like time schedule, number of TB cases treated last month, problem arises on case tindi ng for last month. For process of the implementation of activities, the following are studied i.e. absenteism, agenda of the workshop, topic of discussion, TB cases reported for the last month, method of simple workshop implementation, analysis of case finding, the mechanism of collaboration of related units on TB control, to solve the existing problems, problem solving, estimating the total TB cases expected for the next month, minutes of the meeting, and the ?output? of preparing a new plan of action on the expected TB cases to be covered next month. Analysis of existing data made produced the following, a transcript of the result of the interview, a list of information tabulated in a matrix, categorizing data in groups, identified the same group and the different one, and the inclination of variables followed by interpretation of data with reference to the respective theory.

The result indicated that the knowledge of the Health Center staff on the simple workshop of the health center is good enough but it is varied for TB control because of less of availability of equipment and because of lack of rewards. A simple workshop is organized every month with different topics not.only for TB case finding. Lack of cooperation among the Health Center staff makes the Lokakarya Mini (simple workshop) not optimum enough to solve the problem of low TB coverage in Jambi township and because of no follow up taken based on the finding during the last workshop by introducing the plan of action (POA).

According that result the Municipal Health Department of Jambi township should arrange a manual for a simple workshop on TB control, to improve the services, the trainings and to provide the required resources. The head of the Health Center is required to build up a good collaboration of his/her staff based on transparancies, respecting each other, and improving the filing system."

"Tenaga sanitasi Puskesmas merupakan tenaga yang sangat menentukan keberhasilan program kesehatan lingkungan di wilayah kerja Puskesmas. Oleh karena itu tenaga sanitasi tersebut harus terampil dan memiliki kinerja yang baik. Tolak ukur kinerja adalah cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih_ Masalah dalam penelitian belum adanya gambaran tentang kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie dan falctor-faktor yang berhubungan dengan kinerja, sehingga perlu dilalcukan suatu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan penggunaan air bersih dan cakupan inspeksi sanitasi sarna air bersih, dimana kinerja baik bila cakupan 2 60 % dan kinerja kurang bila cakupan < 60 %. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pidie Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Rancangan penelitian yang digunakan adalah crass sectional, sedangkan sampel penelitian semua Petugas Sanitasi Puskesmas khususnya yang menangani program air bersih di Kabupaten Pidie, yaitu sebanyak 23 orang (total populasi). Hasil penelitian menunjukan bahwa cakupan penggunaan air bersih baru mencapai 44,96 % dan cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih 10,83 %, masih dibawah target yang ditentukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas di Kabupaten Pidie masih kurang. Variabel-variabel yang diteliti meliputi faktor predisposisi (jenis kelamin, pengalaman kerja dan pendidikan), faktor pemungkin (pelatihan, tugas rangkap, buku pedoman kerja dan peralatan), faktor penguat (dukungan pimpinan, supervisi/bimbingan teknis dan insentif). Dari semua variabel yang diteliti hanya variabel insentif yang mempunyai hubungan yang bermakna terhadap kinelja Petugas Sanitasi Puskesmas dilihat dari cakupan inspeksi sanitasi sarana air bersih. Penelitian ini menyarankan perlu peningkatan dana operasional. pemenuhan peralatan dan sarana, pedoman kerja (petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis), reward (penghargaan), peningkatan kualitas supervisi dan pelatihan umuk memperbaiki kinerja Petugas Sanitasi Puskesmas dimaksud.

---

The sanitation oiiicer of Public Health Center is otlicer who to determine. The successfull sanitation?s program, especially water suppy program. Therefore, the sanitation officer have to be skilled and good-exellent of his job performance. The indicators of job performance are covering of water supply and sanitation inspection of water supply fasilities. The problem in this study, that had not description of sanitation officer job performance in district of Pidie and the factors related to job performance. The study had objectives to know the sanitation otiicer job performance that observed from covering of water-supply using and emering of sanitation inspection of water-supply facilities, if coverage at least 60%, the performance is said good-exellent, and lower than 60% of covering is considered unsatisfactory performance. The Study in district of Pidie, Province of Daerah Istimewa Aceh. The study used cross sectional design and all of the sanitation oliicer in district of Pidies as sample especially who handled of water-supply program. Total sample amount 23 sanitation officer.

The results of study showed that the covering of water-supply using only 44,96% and the covering of sanitation inspection of water supply facilities l0_83%. Means, under the target that determined. The study conclude that the job performance of sanitation officer in district of Pidie is unsatisfactory. The variables that are studied; predisposing factors (sex, esperience of working and education), enabling factors (training, double job, guider's book of working and tools), reinforcing factors (the chief supporting, supervision, incentive) and incentive is variable significant related to performance."

"Tolok ukur pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara dapat dilihat dari Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Semakin kecil AKI dan AKB maka menunjukan semakin baik pelayanan kesehatan ibu dan anak. AKI dan AKB di Indonesia masih tinggi yaitu 307 per 100.000 Kelahiran Hidup (KID), dan AKB 35 per 1000 KH. Lebih dari 90% penyebab kematian ibu dan bayi karena komplikasi obstetri dimana komplikasi ini tidak bisa diduga sebelumnya, Untuk itu perlu adanya sarana rujukan untuk menangani kasus kegawatdaruratan obstetri dan neonatal. Pukesmas sebagai tempat rujukan terdekat dari desa dan sebagai pembina bidan di desa, diharapkan mampu melaksanakan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED).Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indramayu, dengan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan fokus group diskusi yang melibatkan kepala puskesmas, tenaga pelaksana PONED, bidan di desa wilayah kerja puskesmas yang diteliti, tenaga kesehatan dari puskesmas tetangga, tokoh masyarakat yang berada diwilayah kerja puskesmas yang diteliti.Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran sistem manajemen masukan yang meliputi sumber daya manusia, dana, sarana dan kebijakan. Selain itu, untuk memperoleh gambaran sistem manajemen proses yang meliputi sosialisasi PONED, supervisi suportif, AMP sosial untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani, jugs AMP Medis dan kerjasama dengan DSOG dan DSA untuk kinerja cakupan komplikasi maternal dan neonatal ditangani selamat dan dirujuk. Hasil penelitian ini diolah dengan menggunakan bentuk matriks, teknis analisisinya berupa analisis isi yaitu menganalisa sesuai dengan topik bahasan.Hasil penelitian mengenai gambaran input menunjukkan bahwa jumlah tenaga kesehatan yaitu jumlah bidan desa dan tenaga yang bertugas di PONED sudah cukup. Untuk kriteria maupun pendidikan dari tenaga kesehatan masih belum memenuhi syarat. Untuk pengetahuan tenaga kesehatan maupun camat masih kurang, begitu juga motivasi bidan desa maupun tenaga yang bertugas di PONED kurang, yaitu kepala Puskesmas Widasari belum ada kiat-kiat untuk meningkatkan motivasi, sedangkan di Puskesmas Sindang sudah ada.Tipe gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Widasari adalah gaya misionari sedangkan gaya kepemimpinan kepala Puskesmas Sindang merupakan gaya kepemimpinan kompromis, dimana kedua tipe gaya kepemimpinan tersebut keduanya termasuk gaya kepemimpinan yang kurang efektif Dana dan sarana untuk rujukan dari Puskesmas Sindang tidak ada masalah, sedangkan untuk Puskesmas Widasari sarana rujukan masih menjadi masalah karena sopir tidak selalu slap, dan kelembagaan ambulans desa juga tidak berjalan lancar. Dana khusus untuk operasional PONED di kedua Puskesmas tidak ada, sedangkan sarana di kedua PONED sudah cukup memadai. Kebijakan pelayanan terhadap orang miskin dikedua Puskesmas walaupun tidak berjalan dijalankan secara optimal. Kebijakan penguatan sistem rujukan di Puskesmas Sindang sudah lebih baik dan Puskesmas Widasari walaupun tidak berjalan lancar, sedangkan untuk pelaksanan PONED dikedua Puskesmas belum dijalankan sebagaimana mestinya.Mengenai gambaran proses hasil penelitian ini menunjukkan, sosialisasi PONED dikedua Puskesmas belum dilaksanakan secara baik, begitu juga dengan supervisi suportif yang harus dilaksanakan oleh bidan koordinator belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. AMP sosial, baik dari kecamatan maupun puskesmas belum ada komitmen dan kesadaran untuk melakukan AMP sosial. AMP medis ditingkat puskesmas di kedua Puskesmas tidak pernah dilaksanakan, hanya otopsi verbal masih sebatas untuk laporan, dan tidak ada kesadaran untuk membahas otopsi verbal. Kerjasama dengan DSOG dan DSA belum pernah dilaksanakan karena tidak tabu bagaimana caranya.Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada dinas kesehatan untuk memprioritaskan pendidikan maupun pelatihan seperti APN, PPGDON, MTBM untuk bidan desa dan uelaksana PONED, pelatihan manajemen dan kepemimpinan untuk kepala puskesmas khususnya kepala Puskesmas PONED. Perlu pemberian pelatihan ESQ bagi semua jajaran kesehatan sehingga dapat meningkatkan empati dan kepeduliannya dalam pelayanan kesehatan terutama terhadap orang miskin dan juga untuk meningkatkan kembali nilai-nilai luhur, inti ajaran manajemen, inti kepemimpinan dan etika sehingga mampu bekerja dengan baik. Disarankan juga agar partograf dan MTBM dijadikan sebagai salah satu kriteria akreditasi bidan. Perlu juga adanya kesepakatan dengan rumah sakit untuk pembinaan PONED oleh DSOG dan DSA, dan pemberikan dam operasional khusus untuk PONED untuk menghindari tarif yang terlalu tinggi.

---

The success on the maternal and child health services of a country can be seen at its Maternal Mortality Ratio (MMR) and Infants Mortality Rate (IMR). The less MMR and IMR they have, the better they have services on maternal and child health. The level on MMR and IMR in Indonesia is still high, namely 307/100,000 live birth for MMR and 35/1,000 live birth for IMR. It has known that 90% of the cause of the death on maternal and the infant was undetected obstetric complication. Therefore, a referral facility is needed in response to any obstetric and neonatal emergency case. Puskesmas, as the nearest referral facility in the village and tutor for midwives village, is expected to be capable on dealing with Basic Emergency Obstetric and Neonatal Services (BEONS/PONED).

The study is carried out at the district of Indramayu. The research method used with qualitative approach through in-depth interview and focused group discussion (FGD) towards the head of Puskesmas, personnel who Implement the PONED, village midwives of the working area of Puskemas Widasari and Sindang, health providers from neighborhood's puskesmas, and community leaders at the working area of Puskesmas Widasari and Sindang.

The purpose of the study is to find out the description of the input and process management system of the PONED. The input management system is consisting of the human resources, budgeting, facility, and policy. And the process management system will look at its PONED socialization, supportive supervision, the social audit maternal and perinatal (AMP) of the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed the medical AMP and the collaboration with obgyn and pediatrician for the performance on the coverage of maternal and neonatal complication that has managed, rescued and referred.

The result of the study is analyzed by using matrices, and the technique analysis is using content analysis which analyzes on each topics of subject study. The result study on input management system found that the number of health personnel, i.e. number of village midwives and PONED personnel is adequate. But for the criterion for health personnel's education is still have not reach the standard. The level of knowledge for health personnel and the head of sub-district are still low. The reason for work or motivation to work as village midwives and PONED personnel are minor. From two puskesmas studied, the head of Widasari Puskesmas is still have no attempt on elevating the motivation on his staffs, but the head of Sindang Puskesmas is having it. The leadership style of Widasari is missionary style, while Sindang is a compromise leadership style. Both of those leadership styles above are known as less effective leadership style. For Sindang Puskesmas, there are no difficulties found on budgeting and facility for referral, but for Widasari Puskesmas, a problem found in regard to facility for referral, as the ambulance driver is not always ready to work and the ambulance institution body is also found unmanageable. There is no special budget for PONED operational duty in both puskesmas, but both of them has reached the adequacy for PONED facilities. Policy on services for poor people in both puskesmas is still not run in optimal way. Although it's not run so well, the policy on referral system enhancement on Sindang is better than Widasari. However, the implementation on PONE') in both puskesmas is far from the expectation.

For process management system, the study found that the socialization on PONED in both puskesmas is still not well implemented. Supportive supervision by coordinator midwife is also not employed as it should be. Of social AMP, there is no commitment or awareness on doing social AMP in both from sub-district office or puskesmas. Medical APM in both puskesmas is also never carried out Verbal autopsy is only the activity that implemented in both of puskesmas, and it's solely for the reporting and has no awareness to discuss the verbal autopsy findings. The collaboration between obgyn and pediatrician is never carried out because they do not know how to do collaboration.

Suggestion addressed to the head of health authority office that he has to prioritize the education or trainings on medical techniques for village midwives and PONED personnel. A management and leadership training for the head of puskesmas, especially for PONED Puskesmas. There is a need on ESQ training for all health personnel in order to raise the empathy and awareness on addressing health services to poor people, and also to increase the noble values, management principals, leadership principals and ethic cores for having a better work environment. Partograph fulfillment and MTBM is a criterion for midwives accreditation. Establish an agreement with hospital for obgyn and pediatrician guidance and training for PONED personnel. Lastly, to have a special budget for PONED operational in order to avoid a very high expenses for having PONED."

"Dalam rangka memelihara dan meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas harus ditunjang oleh sumber daya manusia dalam hal ini sumber daya tenaga kesehatan (ter masuk tenaga keperawatan) yang memadai dari segi jumlah dan kualitas. Oleh karena itu perlu di analisis dan direncanakan kebutuhannya dengan seksama agar dapat didayagunakan oleh organisasi dalam mencapai tujuan secara efelctif dan efisien.Kenyataan dilapangan menunjukkan beberapa puskesmas di daerah perkotaan cenderung terkesan mempunyai tenaga keperawatan yang "beriebih" sehingga terkesan kurang efisien dalam pelaksanaan pelayanannya. Bila dilihat rata-rata jumlah tenaga keperawatan yang bekeljia di puskesmas dalarn Provinsi Jambi adalah 18,86 (18 - 19 orang), sedangkan rata-rata jumlah tenaga keparawatan yang bekexja di puskesmas dalam wilayah Kota Jambi 21,95 ( 21 - 22 orang). Di Puskesmas Pakuan Baru terdapat 60 orang tenaga kesehatan diantaranya terdapat 31 orang tenaga keperawatm, hal ini menunjukkan kelebihan bila dibandingkan dengan standar tenaga keperawatan pola ketenagaan puskesmus pada Pelita V Puskesmas dengan tempat tidur yang ditentukan 9 orang. Demilcian pula bila dibandingkan dengan kebutuhan tenaga keperawatan berdasarkan SK Mendagri No. 23 tahun 1994 yang berkisar antara 18 - 20 orang.Penelilian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam beban kerja dan faktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi tahun 2001. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif untuk mengetahui beban kerja dan besarnya kelebihan tenaga keperawatan, sedangkan untuk mengetahuifaktor penyebab kelebihan tenaga keperawatan digunakan metoda kualitatif. Data diperoleh dengan teknik observasi langsung kegiatan keperawatan dengan menggunakan Formiat "Work Sampling" di puskesmas, telaah data selamder, dan wawancara men dalam terhadap pejabat yang berwenang menempatkan tenaga kesehatan dilingkungén. Dinas Kesehatan Provinsi Jambi dan Dinas Kesehatan Kota Jambi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa beban kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Bam ternyata rendah hal ini ditunjukkan oleh jumlah waktu kegiatan keperawatan langsung dan kegiatan keperawatan tidak langsung yang dilakukan tenaga keperawatan masih rendah. Dari segi jumlah, tenaga keperawatan yang ada 31 orang ter nyata kelebihan sebanyak 13 orang. Dari hasil wawancara mendalam diketahui bahwa faktor penyebab keiebihan tenaga keperawatan di Puskwesmas Pakuan Baru Kota Jambi karena adanya tenaga titipan/ikut suami dan nota dinas yang sulit untuk ditolak oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Jambi, selain itu proses perencanaan kebutuhan tenaga tingkat puskesmas tidak jelas, hanya berdasarkan usulan staf.Untuk meningkatkan produktivitas kerja tenaga keperawatan di Puskesmas Pakuan Baru Kota Jambi perlu meningkatkan kegiatan langsung dan kegiatan tidak langsung tenaga keperawatan dengan jalan mengaktiikan kegiatan Puskesmas Keliling, Perawatan kesehatan masyarakat, dan pengaturan kembali jadual dinas/libur bagi tenaga keperawatan di unit rawat inap. Untuk kelebihan tenaga keperawatan, diharapkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi mengusulkan kepada Walikota membuat Surat edaran bahwa di linglcungan Dinas Kesehatan Kota Jambi unmk sementara waktu tidak menerima tenaga keperawatan, dan kelebihan tenaga keperawatan diarahkan untuk pindah ke Rumah' Sakit Umum Raden Mat Taher Jambi yang saat ini masih membutuhkan tenaga keperawatan, serta membatasi pemakaian tenaga honorer. Selanjut nya perlu meningkatkan kemampuan tenaga perencana melalui pendidikan dan pelatihan.

---

In keeping and increasing Public Health Centre service of excellence human resource to support the effort is a must, it needs a decent consideration in number and quality of the medical staffs (including the nursing staffs). So that the necessity has to be analyzed and planned thoroughly the organization to achieve its objectively and eficiently.

In reality shows that the public health centre in urban areas tend to have excessive? nursing staffs so it seems that the health service is inefficient. The average of nursing staffs numbers in all Jambi Province's Public health centre for 18,86 (18 - 19 personnel), meanwhile the average of nursing staffs in the urban Jambi area is 21,95 (21 - 22 personnel). Public Health Centre of Pakuan Baru has 60 health staffs, 31 of them are the nursing staff's, it shows an excess to compare with the standard of nursing staff's in the pattern of public health centre personnel at the Five Year Plan with beds for 9 staffs. Likewise when it is compared on letter of decision of Minister of Internal Affairs No. 23 year 1994 which is about 18 - 20 staffs.

This research is conducted to End out deeply the cause factor of nursing staffs excess in Pakuan Baru Public Health Centre Jambi City in 2001. The research method used is quantitative to detect the burden and how much is the excess, while the qualitative to detect the cause factors Data collected by direct observation technique of nursing activity with the use of "Work Sampling" method at the public health centre itself; secondary data study, and in deep interview to authorized official of placing the medical staffs surrounding the Health Department of Jambi Province and Health Department of Jambi City.

The result of study shows that the work load of the nursing staffs in Pakuan Baru Public Health Centre is low, it is appointed by the low time of direct nursing activity and the indirect ones which are done by the staffs themselves. From the number, 31 nursing personnel are over for 13. From the in deep interview, it is found that the cause factor of the excessive are the entrusted personnel/ accompanying husband and also official notes which are quite complicated to be refused by the Health Department of Jambi City, in the other hand the planning process of the medical staffs necessity in the level of public health centre is not clear, it is based only from other staffs recommendation.

To increase the nurses productivity in Pakuan Baru Public Health Centre needs to activate by Public Health Centre Out reach program, public health nursing, and rearranging on duty/time off schedule for the nursing personnel in patient unit. For the excessive staffs, it is expected that the head of Health Department of Jambi City to recommend to the Mayor to make circular letters that in the surrounding of Health Department of Jambi City does not accept nursing personnel for a while, and the excess should be to move to Raden Mat Taher Jambi General Hospital which is in need of nursing staff`s, and to limit the recruitment of honorarium employers. In addition to increase the planning staff ability through education and training is indeed necessary."