Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kriteria utama nasabah memilih Kredit Pemilikan Rumah di Bank Syariah (Studi pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tangerang). Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner sebagai sumber penelitian. Kuesioner dibagikan kepada nasabah KPR yang masih dalam masa pembiayaan berjalan. Jumlah sampel diambil sebanyak 120 responden dengan analisis yang bersifat deskriptif. Metode analisis menggunakan analisis faktor (Factor Analysis), kemudian perhitungannya menggunakan program SPSS versi 20.0, sedangkan penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari ke-23 kriteria pemilihan BNIS telah direduksi menjadi enam faktor. Enam faktor tersebut adalah faktor SDI, produk dan profit dan syariah, faktor convenience, faktor reputasi, faktor service, faktor promosi, dan faktor jaringan. Dari enam faktor tersebut, faktor SDI merupakan faktor yang paling utama sebagai alasan nasabah dalam memilih BNIS. Kriteria pelayanan yang ramah dari para pegawai BNIS merupakan kriteria utama nasabah memilih KPR di BNIS.

---

This study aims to identify and analyze the main requirement for sharia mortgage to be qualified and chosen by customers(studying Sharia BNI Bank's Tangerang Branch Office). This study uses primary data with the questionnaire as the source of study. The questionnaires were distributed to the mortgage customers who were still in charge of payment. The number of sample taken for this study is 20 respondents with the descriptive analysis. Analysis method uses factor analysis. SPSS version 21.0 is used for calculating, and the sample decision done with the help of purposive sampling method.

This study shows that 23 BNI'S requirements to be chosen by customers has been reduced into six factors, which are SDI, sharia products and profit, comfort, reputation, services, promotions, and facilities. Among them, SDI is the most important factor as the customers reason for choosing BNIS. Friendly service from the employees is the most important requirement for the customers in choosing BNIS."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan nasabah memilih KPR bank syariah di wilayah DKI Jakarta dan untuk menemukan faktor-faktor yang paling dominan mempengaruhi keputusan mereka. Faktor yang diteliti adalah karakteristik individu yang terdapat pada variabel: religiusitas, pengetahuan tentang bank syariah, tingkat pendidikan, pendapatan dan usia, kemudian faktor stimuli pemasaran bank yang terdapat pada variabel: Produk, harga, reputasi dan pelayanan. Penelitian dilakukan terhadap nasabah yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitamya, dengan jumlah sampel sebanyak 117 responden. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama, minimal satu dari variabel religiusitas, pengetahuan tentang bank syariah, tingkat pendidikan, pendapatan, usia, produk, harga, reputasi dan pelayanan berpengaruh terhadap keputusan menjadi nasabah. Nasabah memilih bank syariah untuk KPR adalah karena faktor: religiusitas, harga, reputasi dan pelayanan, sedangkan variabel lain yaitu: pengatahuan, tingkat pendidikan, pendapatan dan usia, serta produk tidak berpengaruh secara signifikan. Faktor dominan yang mempengaruhi keputusan adalah reputasi.

---

The purpose of this study is to determine why customers choose sharia banks for mortgages in areas of Jakarta and to find the most dominant factors influencing their decisions. Various factors such as individual characteristics contained in the variables: religiosity, knowledge of syariah banks, educational level, income and age, then the bank marketing stimuli factors contained in the variables: product, price, reputation and service. Research carried out on customers who are in areas of Jakarta and surrounding areas. Data were collected through questionnaires which passed the test of validity and reliability of the 117 respondents who had become Islamic bank for housing loan customers. The analytical method used is multiple linear regression.

The results showed that together, at least. one of the variables of religiosity, knowledge of syariah banks, educational level, income, age, product, price, service and reputation influence on customers decisions. Customers choose the Islamic bank for mortgages is because of factors: religiosity, price, reputation and service, while other variables: knowledge, education level, income and age, as well as the product does not influence significantly. Dominant factor influencing the decision is reputation."

"Populasi Muslim di Indonesia lebih dari 200 juta, tetapi jumlah rekening perbankan syariah hanya sekitar 30 juta (11% dari Bank Konvensional), dan pangsa pasar untuk pendanaan hanya sekitar 6%. Namun demikian, masih ada sedikit penelitian tentang mengapa umat Islam Indonesia begitu lembam pada Bank Konvensional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kelembaman dari pelanggan Muslim dan beralih niat ke Bank Syariah. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi input penting untuk perumusan strategi pengembangan perbankan syariah, dan studi tentang perilaku nasabah Muslim. Pendekatan kuantitatif digunakan dalam penelitian ini. Enam anteseden Inersia nasabah telah diidentifikasi sebelumnya, yaitu: Pengetahuan, Kebingungan, Kesamaan, Biaya Peralihan, Kepuasan, dan Norma Keagamaan; dan dua anteseden Niat Beralih yaitu: Inersia dan Kepuasan nasabah. Analisis data dari hasil survei terhadap 303 nasabah bank konvensional yang menggunakan LISREL-SEM menemukan bahwa hanya anteseden Biaya Peralihan dan Norma Keagamaan yang memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Inersia nasabah, sementara empat lainnya tidak memiliki pengaruh signifikan, dan bahwa Inersia dan Kepuasan nasabah memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Niat Beralih ke bank Syariah. Temuan lain adalah persepsi kemudahan beralih juga dipengaruhi oleh jenis Peralihan itu sendiri, dan pelanggan dapat dibagi berdasarkan tingkat inersia yang berbeda. Penelitian ini adalah sedikit penelitian, jika bukan yang pertama, yang menganalisis inersia nasabah Muslim untuk beralih ke Bank Syariah juga memberikan tipe inersia.

---

The Muslim population in Indonesia is more than 200 million, but the number of Islamic banking accounts is only around 30 million (11% of Conventional Banks), and the market share for funding is only around 6%. Nevertheless, there is still little research on why Indonesian Muslims are so inert on Conventional Banks. This study aims to analyze the inertia factors of Muslim customers and switch intention to Sharia Banks. The results of this study can be an essential input for the formulation of sharia banking development strategies, and studies of Muslim customer behavior. This study uses a quantitative approach. Six antecedents of Customer Inertia have been identified previously, namely: Knowledge, Confusion, Similarities, Switching Costs, Satisfaction, and Religious Norms, and two antecedents of Switching Intention, namely: Inertia and Customer Satisfaction. Analysis of data from the results of a survey of 303 conventional bank customers using LISREL-SEM found that only the antecedents of Switching Costs and Religious Norms have a positive and significant influence on Customer Inertia, while four others have no significant effect, and that Customer inertia and Satisfaction have a negative and significant effect on the Switch Intention to Sharia banks. Other findings are the perception of ease of switching is also influenced by the type of Switching itself, and customers can be segmented based on their different levels of inertia. This study is a little research, if not the first, that analyzes the inertia of Muslim customers to switch to Islamic banks in Indonesia, and provides several types of inertia."

"Sejak tanggal 29 Februari 2012, Bank Indonesia memperketat aturan mengenai gadai emas syariah di Bank Syariah dan UUS dengan merilis Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS mengenai Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan UUS. BNI Syariah adalah salah satu Bank yang telah menyediakan produk gadai emas sebelum Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dikeluarkan. Akibatnya, BNI Syariah wajib menyesuaikan produk gadai emasnya dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS dan apakah pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor telah sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deskriptif evaluatif yang memberikan gambaran dan penilaian atas pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor setelah dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gadai emas di BNI Syariah Cabang Bogor masih ada yang belum sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS, yaitu dalam hal penggolongan nasabah dan biaya tutup.

---

Since 29th February 2012, Bank Indonesia tightened the regulations of sharia gold pawning system in sharia banks and sharia based business units by issuing the Circular Letter of Bank Indonesia No. 14/7/DPbS in regard to Qardh Product with Gold Collateral for Sharia Banks and Sharia Based Business Units. BNI Syariah is one of the banks that had gold pawning product before the Circular Letter issued. As a result, BNI Syariah had compulsed to adjust its gold pawning product to the regulations. Main problems in this thesis are how the Circular Letter regulates gold pawning product and whether implementation of gold pawning product at BNI Syariah Branch Office Bogor has been in accordance with the Circular Letter or not. The research used empirical legal research method with evaluative descriptive research type that give a description and evaluation of gold pawning implementation at BNI Syariah Branch Office Bogor after the Circular Letter issued. Based on this research, it is concluded that the implementation of gold pawning at BNI Syariah Branch Office Bogor still has not approriate with the regulations concerning categoration of customers and closure fee."

"Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria pemilihan dominan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta. Selain itu, juga untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan kriteria pemilihan dominan antara nasabah pengguna produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Untuk menjawab permasalahan pertama, digunakan teknik Analisis Faktor (Factor Analysis), sedangkan untuk menjawab permasalahan kedua, digunakan Analisis Uji Beda Dua Rata-Rata. Penelitian ini menghasilkan jawaban-jawaban atas kedua permasalahan di atas. Pertama; Krtieria dominan pemilihan nasabah dalam menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif pada Bank Syariah di Jakarta adalah Faktor Pelayanan dan Sumber Daya Insani, yang terdiri dari: simpanan aman, pelayanan yang ramah dan sopan dari karyawan/ti bank, pelayanan yang cepat dari para karyawan/ti bank, pelayanan yang memuaskan dari karyawan/ti bank, karyawan/ti yang kompeten dalam menjelaskan produk-produk syariah, dan karyawan/ti yang tanggap terhadap masalah dan responsif. Hasil ini tidak sesuai dengan dugaan awal (hipotesis) penelitian ini. Kedua, Ada perbedaan kriteria dominan pemilihan antara nasabah yang menggunakan produk pembiayaan syariah produktif dan konsumtif. Hal ini sesuai dengan dugaan awal (Hipotesis) penelitian ini.

---

This reasearch aims to indentify the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta. In addition, to identify whether there is any difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing product user. To solve the first problem it will be used Factor Analysis Techniques, as for answering the second problem, it will be used Comparing Group Means T-Test Techniques.

This reasearch resulted in the answers to the two problems above. First; the dominant customers selection criteria in using of productive and consumptive Islamic financing products in Islamic Bank in Jakarta is the factor of services and human resources, which consists of: deposits safe, friendly and courteous service of the employees bank, fast service from the employees bank, satisfactory service from the employees bank, employees competent in explaining about Islamic products, and employees who is responsive to problems.

These results are not consistent with the hypothesis of this reasearch. Secondly, There is a difference between the dominant customers selection criteria of productive and consumptive Islamic financing products user. This is consistent with the hypothesis of this reasearch."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Dalam Islam, gadai disebut dengan Rahn. Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang untuk tanggungan utang, dimana murtahin menahan harta milik rahin (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima oleh rahin. Saat ini, lembaga keuangan bank maupun lembaga keuangan nonbank, seperti bank berbasis syariah dan pegadaian unit layanan syariah, memiliki produk gadai, khususnya gadai emas, dengan alasan emas dinilai mempunyai nilai yang lebih stabil dan mudah dicairkan dalam bentuk uang. Namun, dalam hal pelunasan pinjaman, tidak semua rahin, dapat melakukannya tepat waktu. Dari hal tersebut diatas, permasalahan yang akan penulis teliti adalah bagaimana perbedaan prosedur pelaksanaan gadai emas pada PT Bank Syariah Mandiri dan dan Pada Pegadaian Syariah, dan bagaimana dengan perbedaan Penyelesaian Masalah apabila Terjadi keterlambatan pengembalian Terhadap Pinjaman pokok Gadai Emas syariah Pada PT Bank Syariah mandiri dan pada pegadaian Syariah. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, dan Tipe penelitian yang dipergunakan dilihat dari sudut sifatnya adalah tipe penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, ada banyak perbedaan dan persamaan yang terdapat dalam pelaksanaan gadai syariah pada gadai emas syariah pada PT Bank syariah mandiri dan pegadaian Syariah ini, yang mendasar adalah jumlah biaya pemeliharaan dan administrasi yang dipungut masing-masing lembaga pembiayaan tersebut, akad yang digunakan antara bank syariah mandiri dan pegadaian syariah adalah sama, yaitu Pelaksanaan gadai emas syariah ini menggunakan Akad Qardhul Hasan dalam rangka pelaksanaan rahn, dan Menggunakan Akad Ijarah dalam rangka pemeliharaannya. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran biaya pinjaman pokok, maka terhadap barang jaminan, PT Bank Syariah Mandiri akan melakukan penjualan, sedangkan Pada Perum Pegadaian Syariah, akan dilakukan lelang terhadap barang jaminan tersebut.

---

In islam, pawn called with Rahn. Rahn is a type of agreement to hold an item for dependents debts, where murtahin retain their possessions rahin (debitoor) as collateral for the loan is received by rahin. Currently, financial institutions banks and nonbank financial institutions, such as banks and syariah-based unit of Islamic services, pawn shops have a pawn products, especially the Golden pawn, citing Gold rated has a value which is more stable and easily disbursed in the form of money. However, in terms of loan repayment, not all rahin, can do so in a timely manner.

From the above, the problem will be the author carefully is how differences in procedure implementation gold pawn at PT Bank Syariah Mandiri and pawn shops and on Sharia, and what about the difference in solving problems in the event of late repayment Of Loan Principal Islamic Gold Pawn At PT Bank Syariah mandiri Syariah and at pawn shops. The method that the author use in this research is a method of normative juridical approach, and the type of research used as seen from the corner of his nature is a type of research that is descriptive analytic.

Based on the results of the study, there are many differences and similarities found in the implementation of Sharia in pawn gold pawn of Sharia on PT Bank Mandiri Syariah and pawn shops, the fundamental is the amount of the cost of maintenance and administration charged each of the financing institutions, contract were used between Islamic banks and Islamic pawn shops is the same, namely the implementation of Sharia gold pawn uses Contract Qardhul Hasan in the framework of the implementation of the rahnAkad Ijarah, and are using in order of his Providence, this applies to the standalone Islamic bank, as well as on Islamic pawnshops. whereas in the event of delay in the payment of the cost of the loan principal, then it will be done a sale or auction of goods the guarantee."

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah dalam rangka perlindungan hukum terhadap bank dan nasabah pembiayaan, dengan studi kasus penerapan manajemen risiko pada Bank BNI Syariah. Pembahasan mencakup pengertian risiko, jenis risiko, penyebab risiko, kerugian akibat terjadinya risiko, pengertian manajemen risiko, fungsi manajemen risiko, organisasi manajemen risiko, dan proses penerapan manajemen risiko serta aturan hukum terkait penerapan manajemen risiko Bank Umum Syariah. Pada studi kasus Bank BNI Syariah, penulis meneliti penerapan manajemen risiko Bank BNI Syariah berdasarkan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup empat pilar, yakni pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risik serta penetapan limit risiko, kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko, dan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Terdapat satu tambahan diluar keempat pilar tersebut, yaitu penerapan good corporate governance dan program APU-PPT. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder ini didukung dan dilengkapi dengan wawancara dengan pihak Bank BNI Syariah. Hasil penelitian menyarankan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank harus dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dan harus didukung dengan pengembangan manajemen risiko secara internal yang tidak diatur dalam POJK.

---

This thesis discusses the implementation of risk management for commercial islamic banks in order to legal protection for banks and financing customers, with case studies of risk management at Bank BNI Syariah. The discussion covers the definition of risks, types of risks, causes of risks, losses arising from risks, definition of risk management, function of risk management, risk management organization, and risk management process as well as legal rules related to the implementation of risk management of islamic banks. In the case study at Bank BNI Syariah, the author examines the implementation of risk management at Bank BNI Syariah based on POJK No. 65 POJK.03 2016 on the Implementation of Risk Management for Islamic Commercial Bank and Islamic Business Unit covering four pillars, such as the active supervision of Board of Directors, Board of Commissioners, and Islamic Supervisory Board, the adequacy of risk management policies and procedures as well as risk limits, adequacy of risk identification, measurement, monitoring and control processes as well as risk management information systems, and comprehensive internal control systems. There is an addition beyond the four pillars, namely the implementation of good corporate governance and APU PPT program. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with Bank BNI Syariah. The results suggest that the implementation of risk management in banks should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk management which not regulated in the POJK.Keywords Risk Management, Islamic Commercial Bank, Legal Protection, Financing Customer"

"Indonesia sebagai salah satu Negara yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam tentu menjadi tempat yang tepat bagi Lembaga Perbankan Syariah untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber terbesar pertumbuhan perekonomian nasional. Terdapat berbagai cara untuk mendirikan Bank Syariah yaitu antara lain Akuisisi, Konversi (perubahan kegiatan usaha), dan Spin Off (pemisahan dengan Unit Usaha Syariah). Contohnya pada Bank NTB yang melakukan konversi menjadi Bank NTB Syariah dan Bank BRI yang mengakuisisi terlebih dahulu bank Jasa Arta yang kemudian melakukan konversi menjadi Bank BRI Syariah. Konversi tersebut merupakan hasil dari keputusan RUPS atau dengan kata lain konversi dilakukan berdasarkan kehendak Bank atau tanpa campur tangan nasabah bank yang menitipkan dana atau mempunyai hutang pada bank yang akan menimbulkan beberapa implikasi salah satunya berkaitan dengan kegiatan usaha yang akan dijalankan bank.Hal tersebut menimbulkan permasalahan pada kepastian status hukum para nasabah bank terkait hak dan kewajiban bagi nasabah yang menyetujui konversi dan Penyelesaian hak dan kewajiban bagi nasabah yang tidak menyetujui konversi. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah Bank dengan adanya konversi Bank Umum Konvensional menjadi Bank Umum Syariah. Penulis menggunakan penelitian hukum normatif yang dilakukan secara deskriptif analisis untuk menganalisis masalah tersebut.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan bank yang melakukan konversi memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat khususnya nasabah pada bank yang bersangkutan tentang produk-produk nasabah, perubahan apa saja yang akan dilakukan bank dan akan dialami oleh nasabah, serta hal-hal apa saja yang perlu dilakukan nasabah untuk dapat beradaptasi dengan perubahan kegiatan usaha pada bank, yang dilakukan secara akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan sesuai pada ketentuan POJK nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan akan memberikan perlindungan hukum yang cukup kepada nasabah bank.

---

Indonesia, as one of the countries that has a majority Muslim population, would certainly be the right place for Islamic Banking Institutions to be developed as one of the biggest sources of national economic growth. There are various ways to establish a Sharia Bank, which include acquisition, conversion (changes in business activity), and Spin Off (separation from Sharia Business Units). For example, the Bank NTB which converted into Bank NTB Syariah and Bank BRI which acquired Bank Arta in advance who then converted to Bank BRI Syariah. The conversion is the result of a GMS decision or in other words the conversion is done based on the wishes of the Bank or without the intervention of bank customers who deposit funds or have debts with the bank. Then the conversion from a Conventional Bank to a Sharia Bank will have several implications, one of which relates to the business activities to be carried out by the bank.

This raises problems with the certainty of the legal status of bank customers regarding rights and obligations for customers who agree to the conversion and settlement of rights and obligations for customers who do not approve the conversion. Therefore, this study will discuss legal protection for bank customers with conversion actions of Conventional Commercial Banks to Sharia Commercial Banks. The author uses normative legal research conducted in descriptive analysis to analysing the problem.

From the results of the study it can be concluded that the banks that do the conversion provide socialization and education to the public, especially customers at the bank concerned about customer products, what changes will be made by the bank and will be experienced by customers, as well as what things need done by customers to be able to adapt to changes in business activities at the bank, which are carried out accurately, honestly, clearly, and not misleading in accordance with POJK number: 1 / POJK.07 / 2013 Concerning Consumer Protection the Financial Services Sector will provide sufficient legal protection to bank customers."