Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu dari fungsi hospital bylaws adalah sebagai sarana perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkaitan dengan rumah sakit. Perlindungan hukum sangat diperlukan saat tenaga kesehatan mendapatkan tuntutan. Salah satu hal yang dapat menimbulkan tuntutan adalah timbulnya Kejadian Tidak Diharapkan (adverse events). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam tentang bagaimana isi kebijakan hospital bylaws dalam upaya perlindungan tenaga kesehatan terhadap tuntutan adverse events dan kesesuaian isi kebijakan dengan pedoman yang ada. Desain penelitian dengan metode kualitatif. Hasil penelitian adalah kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta sudah memuat tentang upaya perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan namun masih harus dilengkapi dengan pembuatan kebijakan teknis operasional lain dan masih ada ketidaksesuaian isi kebijakan hospital bylaws dengan pedoman. Saran yaitu agar dapat dilakukan perbaikan isi kebijakan hospital bylaws RSKO Jakarta, membuat kebijakan teknis operasional pendukung dan perbaikan pedoman hospital bylaws oleh pemerintah.

---

One of the functions of hospital bylaws is as a means of legal protection for all parties associated with the hospital. Legal protection is very necessary when health workers get claim. One of the things that can cause the claim is unexpected incidence (adverse events). The purpose of this research is to know in depth about how the policy content of hospital bylaws in efforts to protect health workers against the claim of adverse events and the content of policy conformance with existing guidelines. Research design with qualitative methods. Results of the study was RSKO Jakarta hospital bylaws policy already contains about legal protection for health workers but still need to be equipped with making other technical operational policies and there is still a discrepancy contents policy with Hospital Bylaws guidelines. Suggestion is that the contents of the RSKO Jakarta hospital bylaws policy can be improved, making technical operasional policies and improvement of hospital bylaws guidelines by government."

"Pasien di Intensive Care Unit (ICU) merupakan pihak yang membutuhkan pertolongan dengan segera dan berkelanjutan dari pihak tenaga kesehatan yang bekerja di Rumah Sakit. Namun demikian pasien dan/atau keluarga pasien seringkali belum mengetahui hak dan kewajibannya serta hal-hal khusus yang secara yuridis akan membawa akibat hukum yang merugikan.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tentang perlindungan hukum pasien di ICU rumah sakit. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapat bahwa pelayanan dan perawatan pasien di ruang ICU diperuntukkan bagi pasien yang secara fisiologis tidak stabil dan memerlukan dokter, perawat, profesi lain yang terkait secara terkoordinasi dan berkelanjutan, serta memerlukan perhatian yang teliti, agar dapat dilakukan pengawasan yang ketat dan terus menerus serta terapi titrasi. Perlindungan hukum terhadap pasien di Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit sangat berkaitan dengan persetujuan tindakan medik di Intensive Care Unit (ICU). Di samping itu perlindungan hukum terhadap pasien dapat terwujud dari dilaksanakannya tanggung jawab hukum rumah sakit pada saat pasien dapat membuktikan kerugian akibat kesalahan tenaga kesehatan di rumah sakit. Perlindungan hukum terhadap pasien sangat ditentukan oleh pelaksanaan hak dan kewajiban pasien dan rumah sakit berdasarkan Undang Undang Kesehatan, Undang Undang Rumah Sakit, Undang Undang Perlindungan Konsumen serta peraturan yang khusus mengatur tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Intensive Care Unit (ICU) di Rumah Sakit yaitu Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1778/Menkes/SK/XII/2010."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab rumah sakit dalam menyelenggarakan fasilitas pelayanan kesehatan bagi tenaga medis. Fokus dari penelitian ini membahas mengenai jaminan kesehatan BPJS bagi pekerja, regulasi terkait dengan penyelenggaraan fasilitas pelayanan kesehatan di rumah sakit, dan kewajiban rumah sakit dalam memenuhi hal tersebut khususnya bagi tenaga medis. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUP Persahabatan Jakarta Timur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa di RSUP Persahabatan, pelayanan kesehatan terhadap tenaga medis pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2, yaitu penyakit atau kecelakaan yang diakibatkan oleh pekerjaan dan penyakit atau kecelakaan yang bukan akibat pekerjaan. Apabila tidak disebabkan oleh pekerjaan, maka mereka menggunakan BPJS Kesehatan dan mengikuti sistem rujukan berjenjang vertikal, alhasil menciptakan kondisi yang kurang optimal. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang dapat mengatur rumah sakit tipe A agar dapat membuat FKTP bagi pekerjanya. 

---

This thesis discusses about the responsibility of the hospital in providing health services facilities for its medical personnel. The focus of this study discusses BPJS health insurance for workers, then the regulations related to the implementation of health service facilities in hospitals, and the hospital's obligations to fulfill that responsibility, especially for its medical personnel. The discussion was carried out through a literature study and a study at the RSUP Persahabatan in East Jakarta. This research is a normative juridical research with qualitative method. The results of the study concluded that at RSUP Persahabatan, the right to health services can be broadly divided into 2, i.e., illness and accident caused by work or illness and accident that is not the result of work. If it is not caused by work, then they can use BPJS Kesehatan and adhere to a vertical tiered referral system which was adopted by BPJS Kesehatan. As a result, it creates a condition that are not optimal for its’ medical personnel. The results of this study suggest that the government should make an implementing regulations that could regulate type A hospitals, such as RSUP Persahabatan, so that they can make first tier health services for their workers.

"

"Skripsi ini mengkaji penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin pada masa Pandemi COVID-19 menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan tipe penelitian problem identification. Rumusan masalah yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah mengenai kesesuaian penyelenggaraan kesehatan dan keselamatan kerja bagi perawat sebagai tenaga kerja di Rumah Sakit Islam Asshobirin berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada masa Pandemi COVID-19 dan peraturan hukum yang sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia dalam menjamin Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi Perawat Sebagai Tenaga Kerja Kesehatan dalam Rumah Sakit Islam Asshobirin terselenggara pada masa Pandemi Covid-19. Data penelitian menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, serta melalui wawancara mendalam dengan informan dari Rumah Sakit Islam Asshobirin dengan dua anggota Tim Pencegahan Penyakit Infeksi. Simpulan dari penelitian ini adalah: bahwa penyelenggaraan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap perawat di Rumah Sakit Islam Asshobirin sudah sesuai dengan peraturan-peraturan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan juga dilengkapi dengan peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Selain itu, peraturan-peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah sudah mencukupi dalam menjamin perlindungan para Perawat dalam menjalankan tugasnya di Rumah Sakit Islam Asshobirin. Penelitian ini menyarankan kepada pemerintah terutama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjan untuk menjaga Kesehatan dan Keselamatan Kerja bagi perawat dan memberikan pengawasan serta sanksi yang pantas kepada pihak-pihak yang melanggar Protokol Kesehatan agar tidak mempersulit penanganan Pandemi COVID-19 serta kepada pihak Rumah Sakit untuk menegakkan disiplin dan edukasi tentang Protokol Kesehatan.

---

This thesis examines the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital during the COVID-19 Pandemic using juridical- normative research method with problem identification research type. The formulation of the problem that becomes the study in this research is about the suitability of the implementation of occupational health and safety for nurses as workers in Asshobirin Islamic Hospital based on Law No. 13/2003 concerning Manpower during the COVID-19 Pandemic and legal regulations that have been issued by the Indonesian government in ensuring Occupational Health and Safety for Nurses as Health Workers in Asshobirin Islamic Hospital is implemented during the Covid-19 Pandemic. The research data used secondary data consisting of primary and secondary legal materials, as well as through in-depth interviews with informants from Asshobirin Islamic Hospital with two members of the Infectious Disease Prevention Team. The conclusion of this research is: that the implementation of Occupational Health and Safety for nurses at Asshobirin Islamic Hospital is in accordance with the legal regulations contained in Law Number 13 Year 2003 and also complemented by regulations issued by the Minister of Health. In addition, the regulations issued by the government are sufficient to ensure the protection of nurses in carrying out their duties at Asshobirin Islamic Hospital. This study suggests to the government, especially the Ministry of Health and the Ministry of Manpower, to maintain Occupational Health and Safety for nurses and provide supervision and appropriate sanctions to those who violate the Health Protocol so as not to complicate the handling of the COVID-19 Pandemic and to the Hospital to enforce discipline and education about the Health Protocol."

"Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan telah mulai dilaksanakan dari 1 Program Asuransi Kesehatan di Indonesia Januari 2014. Pelaksanaan program asuransi nasional menemukan risiko. Risiko kejadian fraud (kecurangan) di Indonesia sangat tinggi tetapi masih sulit untuk mengidentifikasi risiko kejadian fraud. Hal tersebut didukung oleh kurangnya kesadaran semua pihak baik dari pasien, provider dan perusahaan asuransi walaupun tindakan tersebut sangat terasa adanya. Penipuan kesehatan merupakan ancaman serius bagi seluruh dunia, yang menyebabkan penyalahgunaan keuangan sumber daya yang langka dan dampak negatif pada akses kesehatan, infrastruktur, dan determinan sosial kesehatan. Penipuan kesehatan dikaitkan dengan meningkatnya biaya kesehatan yang terjadi di Amerika Serikat. Penelitian ini untuk menganalisis tentang pengaruh dimensi fraud triangle dalam kebijakan pencegahan fraud terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional yang merupakan alasan untuk penipuankesehatan.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data berupa pedoman wawancara, alat perekam, arsip tertulis dan dokumen. Hasil penelitian mendapatkan analisis tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap risiko kejadian fraud dan menyajikan contoh bagaimana kebijakan telah berdampak di RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo. Tesis ini kemudian akan memberikan saran tentang bagaimana mencegah penipuan kesehatan masa depan untuk mengurangi pengeluaran kesehatan dan penggunaan sumber daya untuk kepentingan RSUP Nasional DR Cipto Mangunkusumo.

---

The National Health Insurance (JKN) held by the Social Security Agency (BPJS) Health has started to be implemented from 1 Indonesia's Health Insurance Program in January 2014. The implementation of a national insurance program found the risk. The risk of occurrence of fraud (fraud) in Indonesia is very high but it is still difficult to identify fraud risk events. This is supported by the lack of awareness of all parties, both from patients, providers and insurance companies although such actions are felt presence.

Health fraud is a serious threat to the entire world, which led to financial abuse of scarce resources and the negative impact on access to health care, infrastructure, and social determinants of health. Health fraud associated with increased health care costs in the United States.

This study was to analyze the influence of the dimensions of the fraud triangle in fraud prevention policies towards the National Health Insurance program which is the reason for health fraud. This study used a qualitative approach. Data collection techniques such as interview guides, recorders, written records and documents.

The results of a study reported stress analysis, opportunity, and rationalization of the risk of fraud incident and presents examples of how policy has an impact on the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo. This thesis will then provide advice on how to prevent future fraudulent health to reduce health spending and use of resources for the benefit of the National Hospital Dr. Cipto Mangunkusumo"

"ABSTRAKPelayanan kesehatan merupakan hal yang penting yang harus dijaga maupunditingkatkan kualitas nya sesuai standar pelayanan yang berlaku, agar masyarakat sebagai konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan sendiri hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh konsumen. Namun kenyataannya sebagaimana dapat kita lihat saat ini berbagai pemberitaan di media baik media massa maupun media elektronik, masih banyak kita temukan peserta jaminan sosial yang ditolak oleh rumah sakit dengan berbagai alasan bahkan sampai meninggal dunia karna tidak diberi atau terlambat diberikan tindakan medis oleh rumah sakit. Bagaimanakah kedudukan peserta jaminan sosial kesehatan dalam kaitannya dengan aspek perlindungan konsumen, bagaimanakah peran rumah sakit swasta sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan dalam kaitannya dengansistem jaminan sosial, dan bagaimanakah konsekuensi hukum dari penolakanrumah sakit terhadap peserta jaminan sosial dari perspektif hukum perlindungan konsumen. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan pendekatan analisis. Dalam kedudukannya sebagai konsumen, hak-hak peserta jaminan sosial dalam proses pelayanan kesehatan tentunya dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan konsumen sektor lainnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang tentunya memiliki konsekuensi hukum baik terhadap pasien maupun terhadap rumah sakit. Sehingga ke depannya pasien yang merasa dirugikan kepentingannya dapat menggunakan instrumen hukum perlindungan konsumen untuk melindungi kepentingannya. Hal ini di rasa penting selain untuk melindungi pasien (konsumen) juga untuk memberikan efek jera kepada rumah sakit.

---

ABSTRACTHealth services is an important thing that must be maintained or improved quality according to applicable service standards, so that the community as consumers can feel the services provided. The service itself is essentially an attempt to help prepare everything needed by others and can give satisfaction in accordance with the wishes expected by consumers. But the reality as we can see today various news in the media both the mass media and electronic media, we still find many social security participants who rejected by the hospital for various reasons even to death because not given or late given medical treatment by the hospital. So, what is the position of the participant of the social health insurance in relation to the consumer protection aspect, how is the role of the private hospital as one of the providers of health services in relation to the social security system, and how are the legal consequences of the hospital's refusal of the social security participants from the perspective of consumer protection law. The research method used is law juridical normative research with approach of legislation, history and approach of analysis. In its position as a consumer, the rights of social security participants in the health care process are of course protected by the Consumer Protection Act, and have the same rights and obligations as other sector consumers as mandated in Law no. 8 of 1999 on Consumer Protection which of course has legal consequences both to patients and to hospital. So in the future the patient who feels aggrieved his interests can use the instrument of consumer protection law to protect his interests. This is important in addition to protecting patients (consumers) as well as to provide a deterrent effect to thehospital."

"Pengaruh Globalisasi, telah membuat bangsa Indonesia harus bersiap dengan masuknya pengaruh luar terhadap kehadiran dengan salah satunya adalah Tenaga Kesehatan Asing di Indonesia, untuk itu Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan no 317 tahun 2010 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing di Indonesia. Tesis ini menganalisis implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Indonesia pada tahun 2013. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan model analisis implementasi kebijakan Edward III. Lokasi penelitian dari pusat ke pemerintah daerah di Provinsi Banten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi Kebijakan Tenaga Kesehatan Asing Di Provinsi Banten pada tahun 2013 belum berjalan dengan baik. Oleh karena itu Kementerian Kesehatan harus segera melakukan pembenahan baik dari segi segi proses input kebijakan, proses pelaksanaan dan proses evaluasi pelaksanaan kebijakan dengan melibatkan instansi terkait baik horizontal maupun vertikal.

---

The influence of globalization, have made the Indonesian nation must prepare with the inclusion of external influence on the presence of one of them is Foreign Health Workers in Indonesia, to the Ministry of Health has issued a Ministerial Decree No. 317 of 2010 Health Reform On Health Workers Foreigners in Indonesia. This thesis analyzes the implementation of Health Foreign Worker Policy in Indonesia in 2013.

This study uses qualitative research methods using analytical models of policy implementation Edward III. Locations research from central to local governments in the province of Banten.

Research results indicate that the implementation of Health Personnel Foreign Policy In Banten province in 2013 has not been going well. Therefore the Ministry of Health should immediately make improvements both in terms of policy in terms of the process input, process implementation and process evaluation of the implementation of the policy by involving relevant agencies both horizontally and vertically."

"Seiring dengan semakin meningkatnya pengetahuan dan kebutuhan masyarakat khususnya dalam hal pelayanan kesehatan, yang diikuti oleh adanya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan kesehatan yang Iebih balk, maka institusi pelayanan kesehatan dituntut untuk selalu merespon perubahan yang terjadi. Kebijakan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan kesempatan kepada rumah sakit daerah menjadi unit swadana adalah sebagai upaya pemerintah daerah dalam memperhatikan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini dimaksudkan agar rumah sakit daerah dapat dikelola secara mandiri dan profesional sesuai dengan perkembangan tuntutan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan rumah sakit sebagai unit swadana adalah berdasarkan tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengadakan penelitian tentang tingkat kepuasan pelanggan yaitu masyarakat sebagai pengguna jasa layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan poliklinik rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah ( RSUD) Budhi Asih. Penelitian ini akan difokuskan kepada persepsi atau tanggapan pengguna jasa terhadap layanan yang diberikan dan harapan pengguna jasa terhadap layanan yang berkualitas. Untuk mengetahui tingkat kepuasan pelanggan adalah dengan Cara membandingkan antara tingkat kinerja dan harapan dari pelanggan dengan menggunakan metode Analisis Tingkat Kepentingan dan Kinerja. Sementara untuk rekomendasi tentang faktor atau atribut yang mempengaruhi kepuasan pelanggan dipetakan dalam diagram kartesius. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survai terhadap 100 pasien poliklinik rawat jalan yang diambil secara acak dengan menggunakan teknik sampling aksidental. Tingkat kepuasan pelanggan terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Budhi Asih ini, didasarkan pada dimensi kualitas pelayanan yang terdiri dan : reliability, responsiveness, assurance, empathy dan tangible.Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi pasien terhadap tingkat pelayanan di poliklinik rawat jalan RSUD Budhi Asih sebagian besar berada pada kontinum cukup memuaskan, demikian pula berdasarkan rata-rata untuk setiap dimensi juga berada pada kontinum cukup memuaskan. Sementara dari 18 indikator yang dinilai, maka berdasarkan hasil analisis sebagaimana tergambar pada diagram kartesius berkenaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pasien, terlihat bahwa terdapat 4 faktor yang berada di kuadran A yang berarti faktor tersebut dinilai sangat penting oleh pelanggan, akan tetapi tingkat pelaksanaannya masih belum memuaskan. Dikuadran B terdapat 7 faktor, hal tersebut menggambarkan bahwa antara tingkat pelaksanaan dengan harapan pelanggan sudah sesuai. Sementara dikuadran C terdapat 5 faktor, artinya bahwa faktor-faktor tersebut dianggap kurang penting oleh pelanggan sementara tingkat kualitas pelaksanaannya dianggap biasa. Terdapat 2 faktor yang berada dikuadran D, hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut dianggap tidak terlalu penting oleh pelanggan sementara pelaksanaannya dilakukan dengan balk oleh rumah sakit. Hasil penelitian ini kiranya dapat dijadikan sebagai salah satu masukan bagi pihak manajemen rumah sakit dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

---

Along with the advancement of knowledge and needs of the society with particular reference to health services, followed by society's demands on better health service quality, health service institution is forced to keep responding to these changes. The policy of the Provincial Government of the Special Territory of the Capital City of Jakarta. allowing the Local General Hospitals to transform themselves to be a self-funded unit, is the manifestation of the provincial government's concern on health services in the hospital. The intention is to enable the Local General Hospitals to manage independently and professionally in congruence with the development of societies' demands. One of the success indicators of the hospital as a self-funded unit is based on the customers satisfaction towards the health services they provide. Based on this, the writer conducts a research on customers' satisfaction level as service users towards on coming-basis polyclinic health services in Budhi Asih Local General Hospital. The research will focus on the customers' perceptions or responses towards the services provided and their expectations towards quality services.

To find out the customer's satisfaction level the writer uses a method of performance and interest analysis by way of comparing between performance level and customer's expectations. As for the recommendations on factors or attributes which influence the customer's satisfaction is outlined in Cartesius diagram. The method of the research uses survey method towards a hundred on coming-basis patients of polyclinic which were randomly taken by using accidental sampling technique. The customer's satisfaction level towards health services in Budhi Asih Local General Hospital is based on service quality dimension comprising of reliability, responsiveness, assurance, emphaty and tangible. Based on the research findings it can be concluded that the patient's perceptions towards health services level in on coming-basis polyclinic of Budhi Asih Local General Hospital the majority stands in the continuum of relatively satisfactory, it is also the case for each dimension based on average. From 18 measured, based on analysis result as illustrated in Cartesius diagram in terms of factors that influences patient's satisfaction, it can been seen that there are four factors in A quadran meaning those factors is considered very important by the customers, however the implementation level remains not yet satisfactory. In B quadran there are seven factors that ilustrated between implementation level and customer's expectations already appropriate. As in C quadran there are five factors meaning that those factors are considered less important by the customers whereas the implementation quality level is considered ordinary. In B quadran there are two factors which show that those factors are considered not too important by the customers whereas the hospital has done it well. The research findings can be considered as an input for the hospital management in an effort to improve service quality in the future."

"Di tengah pemberlakuan kebijakan new normal, risiko para tenaga kesehatan terinfeksi COVID-19 masih tinggi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan arahan terhadap rumah sakit untuk melaksanakan langkah preventif, kuratif dan promotif dalam penanganan COVID-19. Brebes merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi kedua di Jawa Tengah yaitu sebanyak 1.925.365 jiwa dengan luas wilayah Kabupaten Brebes mencapai 1.769,62 km2. Dengan tingkat kepadatan penduduk serta luas wilayah yang tinggi, rumah sakit di Kabupaten Brebes tentunya dituntut untuk dapat memberikan pelayanan maksimal dengan pemenuhan standar rumah sakit dan tenaga kesehatan. Pelaksanaan pencegahan dan pengendalian COVID19 di rumah sakit merupakan upaya penting dalam melindungi tenaga kesehatan dari risiko infeksi COVID-19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan manajemen risiko pada tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di RSUD Brebes tahun 2022. Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam dan data sekunder yang berasal dari telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan penerapan manajemen risiko COVID-19 pada tenaga kesehatan di RSUD Brebes belum berjalan secara maksimal. Hal utama yang menyebabkan belum dilaksanakannya manajemen risiko secara maksimal ini adalah belum adanya komitmen dari seluruh staf terutama pimpinan dalam mengupayakan dan mendukung terlaksananya program manajemen risiko. Kondisi ini juga didukung dengan masih minimnya jumlah personil tenaga kesehatan sehingga menjadi pemicu kendala dalam penerapan manajemen risiko COVID-19.Oleh karena itu, peneliti menyarankan untuk memasukkan manajemen risiko sebagai salah satu kebijakan strategis rumah sakit dalam upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Untuk tenaga kesehatan, disarankan untuk lebih berpartisipasi aktif dalam penerapan dan pengembangan manajemen risiko.

---

In the midst of the implementation of the new normal policy, the risk of health workers being infected with COVID-19 is still high. The Central Java Provincial Government provides directions for hospitals to carry out preventive, curative and promotive steps in handling COVID-19. Brebes is the district with the second highest population density in Central Java, which is 1,925,365 people with the area of ​​Brebes Regency reaching 1,769.62 km2. With a high level of population density and area, hospitals in Brebes Regency are certainly required to be able to provide maximum service by meeting hospital standards and health workers. The implementation of the prevention and control of COVID-19 in hospitals is an important effort to protect health workers from the risk of COVID-19 infection. This study aims to analyze the application of risk management to health workers who handle COVID-19 at the Brebes Hospital in 2022. This qualitative research with a descriptive case study design uses primary data from in-depth interviews and secondary data from document review. The results showed that the application of COVID-19 risk management to health workers at the Brebes Hospital had not run optimally. The main reason why risk management has not been implemented to its full potential is the lack of commitment from all staff, especially the leadership, in seeking and supporting the implementation of risk management programs. This condition is also supported by the still minimal number of health personnel so that it triggers obstacles in the implementation of COVID-19 risk management. Therefore, the researchers suggest including risk management as one of the hospital's strategic policies in an effort to improve occupational safety and health. For health workers, it is recommended to actively participate in the implementation and development of risk management."

"Tenaga kesehatan yang bertugas di IGD memiliki tugas siaga selama 24 jam untuk menangani pasien yang jumlah dan tingkat keparahannya tidak dapat diprediksi. Dalam interaksi antara tenaga kesehatan dan pasien di IGD harus ada kesepakatan setiap langkah tata laksana penyakit. Kesepakatan tersebut dibangun dari saling berkomunikasi. Melalui komunikasi antara tenaga kesehatan dan pasien dengan berbagai latar belakang, maka diperlukan keterampilan komunikasi yang baik untuk mengatasi salah tafsir. IGD terdapat tiga kategori derajat keparahan penyakit pasien,  yaitu triase merah, triase kuning, dan triase hijau. Tekanan kepada tenaga kesehatan paling banyak berasal dari kategori triase merah, disusul dengan triase kuning dan kemudian triase hijau. Penilaian pasien dilakukan dengan cepat dan segera untuk mengetahui tingkat kegawatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan menggunakan Model Komunikasi Antarpribadi Joseph A DeVito. Informan pada penelitian ini ada 11 informan, pengambilan data dengan wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara dan observasi non partisipatif. Penentuan informan mengacu pada prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy) yang kemudian dilakukan analisis data dengan analisis konten. Hasil yang didapatkan yaitu tidak ada perbedaan pola komunikasi pada triase merah setiap shift. Terdapat perbedaan pola komunikasi triase kuning shift pagi dengan shift sore. Kemudian, tidak terdapat perbedaan pola komunikasi pada triase hijau shift pagi dengan shift malam. Informan mengakui bahwa derajat keparahan penyakit membuat adanya perbedaan dalam berkomunikasi. Peneliti menemukan bahwa perbedaan pola komunikasi selain dari tingkat keparahan penyakit juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan pasien.

---

Health workers on duty at the emergency room have a 24-hour standby duty to treat patients whose number and severity cannot be predicted. In the interaction of health workers and patients in the emergency room, there must be agreement on every step of disease management. The agreement was built from communicating with each other. Through communication between health workers and patients with various backgrounds, good communication skills are needed to overcome misinterpretation. In the Emergency Room, there are three categories of patient severity, namely red triage, yellow triage, and green triage. Most of the pressure on health workers comes from the red triage category, followed by the yellow triage and then the green triage. Patient assessment is carried out quickly and immediately to determine the level of emergency. This research is a qualitative research with a case study approach and uses Joseph A DeVito's Interpersonal Communication Model. Informants in this study there were 11 informants, data collection by in-depth interviews using interview guidelines and non-participatory observation. The determination of informants refers to the principles of appropriateness and adequacy, which are then analyzed by means of content analysis. The results obtained are, there is no difference in communication patterns in the red triage for each shift. There are differences in the yellow triage communication pattern for the morning shift and the afternoon shift. Then, there are no differences in communication patterns in the green triage of the morning shift and the night shift. Informants acknowledged that the degree of severity of the disease made a difference in communicating. Researchers found that differences in communication patterns apart from the severity of the disease were also influenced by the patient's education level."