Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Akad yang paling banyak dipakai dari pembiayaan di bank syariah adalah akad murabahah. Produk pembiayaan yang menggunakan akad murabahah ditemukan pada hampir setiap bank syariah di Indonesia, baik yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya yang merupakan masyarakat pada umumnya, maupun kepada nasabahnya yang sekaligus merupakan pegawai dari bank syariah itu sendiri seperti yang terjadi di Bank Syariah X. Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian pembiayaan pegawai pada Bank Syariah X dengan ketetuan yang berlaku di Indonesia, selain itu penulis juga mengangkat masalah mengenai potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai tersebut. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, kemudian penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif analitik. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia baik dalam Surat Edaran Bank Syariah X perihal Pembiayaan Pegawai maupun dalam klausula akad murabahah. Di samping terdapat potensi kerugian yang dapat terjadi dalam pembiayaan murabahah pegawai di Bank Syariah X berupa kerugian finansial yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan, ketidaktelitian atau kurang telitinya para pihak terhadap isi akad, kelemahan ketentuan dalam Surat Edaran perihal pembiayaan murabahah pegawai Bank Syariah X, lemahnya pengikatan agunan, dan kurangnya koordinasi antara unit kerja tempat pegawai penerima pembiayaan bekerja terkait adanya pegawai yang berhenti dari dinas bank.

---

The most widely used contract of financing in Islamic banks is murabaha contract. Financing products that use the murabaha agreement is found in almost every Islamic bank in Indonesia, kindly provided by Islamic banks to their customers who are the people in general, and to the customers who is an officer of the Islamic banks themselves as was the case in Islamic Banking X. The issue in this research is how to finance the suitability of an employee at Islamic Bank X with the provisions laid down in force in Indonesia, in addition, the authors also raised concerns about the potential loss that may occur in the employee murabaha financing. The research in this thesis using normative legal research methods, and then is analyzed using descriptive analytic method. In this study it was found that there is a mismatch in the financing murabaha Islamic Bank employee X with applicable regulations in Indonesia, both in the Circular Letter concerning Islamic Bank Financing Employee X and the murabaha contract clause. In addition there are potential losses that may occur in the financing murabaha Islamic Bank X employees in the form of financial loss caused by weak oversight, inaccuracy of the parties to the contract contents, weakness provisions in Circular Letter concerning financing murabaha Islamic Bank employee X, weak binding collateral, and lack of coordination between the receiver unit where employees work related to the financing of an employee who quit the bank official."

"Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan badan hukum hasil merger atau penggabungan dari 3 (tiga) Bank Syariah, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah dan Bank BRI Syariah. Dalam dunia perbankan syariah, akad yang paling banyak diminati nasabah debitur adalah akad pembiayaan murabahah, yang merupakan salah satu jenis transaksi yang digunakan bank syariah dalam menyalurkan produk pembiayaan. Pasca terjadinya merger, terdapat hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang beralih dan harus dilanjutkan oleh Bank Syariah Indonesia terhadap nasabah debitur sebelum dilakukan merger. Bagaimana akibat hukum dan bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam akad murabahah tersebut sesudah terjadinya merger merupakan pokok masalah dari penelitian ini. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan menggunakan tipologi penelitian kualitatif. Kesimpulan dari analisis penelitian ini, akibat hukum terhadap peralihan status akad, jaminan dan resiko gagal bayar terhadap akad murabahah tersebut setelah dilakukannya merger Bank Syariah mengakibatkan aktiva dan pasiva beralih karena hukum sehingga tidak dibutuhkan akta peralihan untuk mengalihkan hak dan kewajiban tersebut. Perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah adalah perlindungan hukum Preventif dengan cara melakukan pembinaan kepada nasabah dan perlindungan represif melakukan penindakan dan pemberian sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur.

---

Bank Syariah Indonesia (BSI) is a legal entity resulting from a merger or amalgamation of 3 (three) Syariah Banks, namely Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah and Bank BRI Syariah. In the world of Islamic banking, the contract that is most in demand by debtor customers is a murabahah financing agreement, which is one type of transaction used by Islamic banks in distributing financing products. After the merger occurs, there are rights and obligations that are transferred and must be continued by the debtor's Indonesian Sharia Bank before the merger is carried out. What are the legal consequences and forms of legal protection for debtor customers in the murabahah contract prior to the merger, which is the main problem of this research. The method that the author uses in this thesis is a normative legal research method and using a qualitative research typology. The conclusion of this research analysis, the legal consequences of the transfer of contract status, guarantees and the risk of default on the murabahah contract after the merger of Sharia Banks resulted in assets and pasiva being transferred due to the law so that no deed of transition was needed to transfer these rights and obligations. The legal protection provided to customers is Preventive legal protection by providing guidance to customers and repressive protection in carrying out enforcement and sanctions in accordance with the governing law."

"Bank syariah sesuai dengan fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki andil besar dalam pemberian fasilitas pembiayaan perumahan yang dibutuhkan masyarakat. Tingginya atas permintaan yang ada merupakan suatu pemacu sekaligus tantangan bagi lembaga perbankan dalam memberikan berbagai bentuk fasilitas Pembiayaan Pemilikan Rumah Syariah (PPRS) kepada masyarakat. Berbeda dengan bank konvensional yang mengacu pada transaksi berbasiskan bunga, bank syariah membatasi transaksinya yang harus bebas dari sistem bunga, riba, gharar, dan maysir. Bank syariah di Indonesia memakai akad-akad tertentu dalam pembiayaan perumahan. Akad yang paling umum digunakan adalah Murabahah, yakni jual beli dengan pembayaran mengangsur. Sementara itu ada akad yang sedang umum dibicarakan dalam dunia perbankan syariah nasional dalam pembiayaan perumahan syariah yakni Musyarakah Mutanaqisah, yang berarti, kemitraan yang mengurangi bagian salah satu rekanan. Tulisan ini membandingkan kedua akad tersebut dalam hal penerapannya pada sistem perbankan syariah di Indonesia, serta memaparkan kekhasan antara akad Murabahah yang umum dipakai dalam pembiayaan perumahan dan Musyarakah Mutanaqisah yang minim dipraktikan. Tulisan ini juga meneliti literatur yang berkaitan dengan akad yang digunakan oleh bank syariah dan juga peraturan positip Nasional yang sesuai. Metodologi penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan bentuk penelitian kepustakaan dan melakukan pendekatan analitis. Musyarakah Mutanaqisah diatur fatwa DSN No. 73/DSN-MUI/XI/2008 sedangkan Murabahah diatur dalam fatwa DSN No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Peraturan lainnya yang digunakan adalah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Sebagai tulisan perbandingan, digambarkan apa saja karakteristik yang khas, kelebihan dan kekurangan diantara akad Musyarakah Mutanaqisah dan Murabahah sebagai prinsip pembiayaan perumahan syariah.

---

AbstractIslamic banks in accordance with its function as a collector and distributor of public funds, has a big hand in providing of home financing facility that required by the community. The highly existing demand is a spur and challenge to banking institutions in providing various forms of Sharia Home Ownership Financing (SHOP) facilities to the community. While conventional banks deal with interest in financing home, car or other appliances, the Islamic banks limit to transactions that are free from interest, usury, ambiguity, and gambling. Islamic banks in Indonesia implement some certain Aqd in house financing. The most popular one is Murabahah, which is a sale on a pay in installment. The emerging house financing are discussed in Indonesian sharia banking world is Musyarakah Mutanaqisah, which means, diminishing partnership. The paper would deal to compare both of these financing principes as it is implemented in Indonesia Islamic banking systems, while drawing a clear line of distinctions between well-known as home financing aqd Murabahah and less practiced Musyarakah Mutanaqisah. It would investigate the existing literature according with the using aqd on Islamic banks and also the Indonesian national positive regulation in according with the financing. The methodology of this research is a normative legal using literature research and analytical approach. Musyarakah Mutanaqisah is being ruled in Fatwa DSN No. 73/ DSNMUI/ XI/2008 meanwhile Murabahah in Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 4/DSN-MUI/IV/2000. Other regulations are used Law No. 21 Year 2008 Concerning Sharia Banking and Indonesian Civil Code (KUH Perdata). As a comparison study, this paper expects to draw the distinguish characters, advantages and disadvantages between Musyarakah Mutanaqisah and Murabahah as an Islamic home financing principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kebijakan penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap pembiayaan murabahah pada empat Bank Umum Syariah di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dalam dua tahap untuk melihat pengaruh penghapusan PPN pada periode sebelum dan setelah penghapusan PPN tersebut. Bank yang menjadi objek pengamatan adalah Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Bukopin dan Bank BNI Syariah selama periode Januari 2006 - Desember 2011. Metode penelitian yang digunakan adalah unbalanced panel regression untuk periode sebelum penghapusan PPN dan regresi balanced panel regression untuk periode setelah penghapusan PPN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan PPN dan pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) signifikan mempengaruhi pembiayaan murabahah pada keempat Bank Umum Syariah di Indonesia dengan arah yang positif.

---

The purpose of this study is to analyze the effect of the Value Added Tax (VAT) removal policy on murabahah financing transaction of Four Indonesian Islamic Bank. The research was conducted in two phases to see the effect of the elimination of VAT in the period before and after the removal. The banks which become the object observation were Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah Bukopin and Bank BNI Syariah during the period January 2006 - December 2011. The methods used in this study is unbalanced panel regression for the period prior to the removal of VAT and balanced panel regression for the period after the removal of VAT. The results showed that the removal of VAT and delivery of government-borne value added tax (VAT DTP) significantly affect the financing murabahah of four sharia banks in Indonesia with a positive direction."

"Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengutamakan studi kepustakaan dan berfokus kepada analisis akad murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah yang ditinjau dari hukum positif dan fatwa dewan syariah nasional MUI. Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk memahami tinjauan akad murabahah yang digunakan oleh bank syariah dalam pembiayaan mikro berdasarkan hukum positif dan fatwa DSN MUI dan upaya yang dapat ditempuh terhadap penyimpangan yang terjadi di dalamnya. Metode penulisan hukum Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki yang menerangkan bahwa karakteristik ilmu hukum adalah preskriptif dan terapan, karena ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep aturan hukum, dan norma-norma hukum. Hasil penelitian penulis menemukan adanya penyimpangan penerapan akad Murabahah dalam pembiayaan mikro bank syariah dari ketentuan Pasal 9 ayat (1) butir d Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal ini menjelaskan jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah (wakalah) untuk membeli barang, maka akad murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank, ini artinya akad wakalah dilakukan terlebih dahulu sebelum akad murabahah dilakukan, hal ini bertujuan agar barang secara prinsip menjadi milik bank terlebih dahulu, baru setelah itu akad murabahah dilaksanakan dengan mengalihkan hak milik yang sebelumnya berada di bank beralih kepada nasabah, selain itu bank syariah juga melanggar Fatwa MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 angka 9 ketentuan umum pembiayaan murabahah yang menyatakan bahwa jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, maka akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Kemudian dari permasalahan tersebut, penulis memberikan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu yang pertama adalah dengan revisi Peraturan Bank Indonesia agar pemberian sanksi dapat lebih tegas, yang kedua adalah dengan membuat perusahaan baru yaitu perusahaan patungan atau joint venture.

---

This study, using normative legal research that promotes literature study and focus on the analysis of the murabaha contract in Islamic microfinance bank which is reviewed by positive law and national sharia council MUI fatwa. The purpose of writing this thesis is to understand the murabaha contract which is used by Islamic banks in microfinance which is reviewed by positive law and DSN MUI fatwa and efforts that can be taken against the irregularities that occur in it. authors use the method of normative legal research, legal research is done by examining library materials or secondary data. Nature of this research Peter Mahmud Marzuki’s theory which explain that the characteristics of the law is prescriptive and applied. Because it studies the law purposes, the values ​​of justice, the validity of the rule of law, the concepts of the rule of law, and legal norms. Results of the study found irregularities in the application of Murabahah Islamic microfinance bank of the provisions of Article 9, paragraph (1) item d Bank Indonesia Regulation (PBI) No.7/46/PBI/2005 2005 on Akad The collection and distribution of funds for banks conducting business based on Sharia Principles, This chapter explains if banks want to represent to customers (power of attorney) to buy goods, then the murabaha contract must be made after the goods become the property of the bank in principle, This means that the contract wakalah done before murabaha contract is done, it is intended that the goods in principle be the first bank-owned. After that, the murabaha contract executed by transferring property rights that had previously been transferred from bank to the customer. Islamic banks also violates the MUI Fatwa No.04/DSN-MUI/IV/2000 general provisions 9s murabaha financing. Author gives several attempts to overcome this problem, the first is the revision of the Regulation of Bank Indonesia in order to be more decisive sanctions, the second is to create a joint venture company."

"Dalam kontrak ekonomi, denda merupakan bagian inheren yang akan disepakati oleh para pihak. Tapi seringkali klausula denda ditentukan dengan proporsi yang tidak berimbang, dengan ketentuan yang memberatkan salah satu pihak, seperti penerima fasilitas pembiayaan. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah tentang ketidakadilan dalam penentuan klausula denda pada kontrak pembiayaan syariah, khususnya musyarakah. Penulis mengkaji juga kelengkapan aturan yang berlaku di Indonesia tentang klausula denda pada kontrak syariah, serta praktik klausula denda pada akad musyarakah di sebuah bank syariah. Penulis menggunakan pendekatan kepustakaan, dimana hasil dari telaah kepustakaan berupa buku, majalah, karya tulis yang berkaitan dengan sanksi denda dan kontrak syariah, penulis analisis menggunakan metode deskriptif analitik dan konten analisis. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa klausula sanksi denda dibenarkan secara syariah dan penentuan besarannya diserahkan pada kesepakatan para pihak. Oleh karena itu, untuk menghindari praktik yang menzalimi, perlu dibuat aturan yang lebih rinci terkait pengaturan klausula sanksi denda pada kontrak syariah, mengingat aturan yang ada belum secara terperinci memuat hal ini.

---

In economy contracts, the penalty is an inherent part, that would be agreed upon all parties. But the penalty clause is often determined by the proportion that are not balanced by giving onerous provisions of either party, such as the recipient's financing facilities. In this study, the focus is on the unfairness problem in the determination of penalty clauses in the contracts of Islamic finance, especially Musharaka. The author also examines the completeness of the rules in force in Indonesia penalty clause in the contract about sharia, penalty clauses and practices on Musharaka contract in an Islamic banking. The author uses literary approach. The results of the study based on the literature in many books, magazines, treatise relating to financial penalties and contract sharia, author authors analyzed based on analytic descriptive method and content analysis. In this research, was found that the penalty clause sharia justified and determination upon amount left on the agreement of the parties. Therefore, to avoid practices that oppress, needs to be made more detailed rules related to setting penalty cl"

"Studi ini bertujuan untuk melihat pengaruh pembiayaan bagi hasil akad mudharabah dan akad musyarakah terhadap Non-Performing Financing bank syariah di Indonesia. Studi ini menggunakan jenis panel data seimbang (balance panel data), dari 40 bank syariah di Indonesia, yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dengan jumlah observasi sebanyak 800 dalam periode per kuartal tahun 2016-2020. Dengan menggunakan pendekatan random effect model (REM), hasil dari studi ini menunjukkan bahwa akad mudharabah dan musyarakah memiliki pengaruh signifikan linear dan non-linear terhadap Non-Performing Financing. Pengaruh signifikan non-linear pada akad mudharabah membentuk huruf U, sedangkan pada akad musyarakah membentuk huruf U terbalik. Lebih lanjut, akad mudharabah memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan akad musyarakah ketika proporsi pembiayaan keduanya mengalami peningkatan pada titik optimum tertentu. SIZE dan ROA memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing, inflasi memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Non-Performing Financing. FDR dan Exchange Rate memiliki pengaruh tidak signifikan positif dan GDP memiliki pengaruh tidak signifikan negatif terhadap Non-Performing Financing. Serta, BPRS memiliki kecenderungan lebih besar berpengaruh terhadap Non-Performing Financing dibandingkan BUS di Indonesia.

---

This study aimed to identify the effect of mudharabah and musyarakah contract revenue on Non-Performing Financing of Sharia Banks in Indonesia. This study used a balanced panel data type of 40 sharia banks in Indonesia, consisting of Sharia Commercial Bank (BUS) and Sharia Citizens Bank (BPRS) with a total of 800 observations in the period of 2016-2020. By applying a random effect model (REM) approach, the results of this study showed that mudharabah and musyarakah contracts had significant linear and non-linear influences on Non-Performing Financing. The significant non-linear influence on the mudharabah contract formed U shaped, while the musyarakah contract formed the inverted U shaped. Additionally, mudharabah contracts had greater risks than musyarakah contracts when the proportion of both financing increased at a certain optimal point. SIZE and ROA displayed a negative significant influence on Non-Performing Financing, as inflation also had a negative significant influence on Non-Performing Financing. FDR, Exchange Rate had a positive insignificant and GDP had a negative insignificant influence on Non-Performing Financing. Furthermore, BPRS was shown to have a tendency in influencing Non-Performing Financing compared to BUS in Indonesia."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan NPF/NPL serta faktor-faktor yang mempengaruhi pada bank umum syariah dan bank umum konvensional di Indonesia setiap tahunnya. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel independen terhadap NPF bank umum syariah dan NPL bank umum konvensional. Faktor-faktor determinan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG). Hasil dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan Non Performing Financing/Non Performing Loan (NPF/NPL), Dana Pihak Ketiga (DPK) kecuali pada tahun 2007, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) kecuali pada tahun 2009 dan 2011, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG) yang signfiikan antara bank umum syariah dan bank umum konvensional. Selain itu ditemukan bahwa pada bank umum syariah, faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap NPF bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kualitas Aktiva Produktif (KAP). Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh yang negatif, sedangkan KAP memiliki pengaruh yang positif terhadap NPF bank umum syariah. Sedangkan CAR dan FING tidak mempengaruhi NPF bank umum syariah. Sementara itu, pada bank umum konvensional, DPK, KAP, CAR, dan LOANGt-2 memiliki pengaruh signifikan positif. Hasil dari penelitan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi industri perbankan syariah di Indonesia dalam hal meningkatkan manajemen risiko keuangan.

---

This research aimed to find the differences of NPF/NPL and other factors in Islamic and convenstional bank each year. In addition, researcher wants to find out how the independent variables influences NPF on Islamic banks and NPL on conventional banks. Determinant factors used in this research are Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aktiva Produktif (KAP), Capital Adequacy Ratio (CAR), and Financial Growth/Loan Growth (FING/LOANG). Result shows that there are significant differences of NPF/NPL, DPK (except in 2007), KAP (except in 2009 and 2011), CAR, and FING/LOANG between islamic banks and conventional banks. Furthermore, there was also found that Dana Pihak Ketiga (DPK) and Kualitas Aktiva Produktif (KAP) are the significant factors that influences NPF on Islamic bank. Dana Pihak Ketiga (DPK) has a negative effect while KAP has a positive effect on Islamic bank?s NPF, while CAR and FING wasn?t influencing islamic bank?s NPF at all. Meanwhile, DPK, KAP, CAR, and LOANGt-2 has positive and significant effect on conventional bank?s NPL. The result of this study may give benefit to the Islamic banking industry in Indonesia on improving financing risk management."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan akad musyarakah dalam pembiayaan modal kerja pada PT Bank ABC. Penelitian juga menganalisis kesesuaian penerapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.08/DSN-MUI/IV/2000 dan PSAK 106. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dalam memperoleh data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembiayaan musyarakah di PT. Bank ABC masih terdapat beberapa ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN namun penerapan perlakuan akuntansinya sudah baik walaupun masih terdapat ketidaksesuaian. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi pengetahuan baru bagi semua pihak dan dapat menjadi bahan evaluasi bagi PT Bank ABC serta regulator dalam menilai tingkat kepatuhan penerapan akad musyarakah.

---

This study aims to explain implementation on musharaka working capital financing at PT Bank ABC. This study also analyzes its compliance with regulation applicable in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI No.08/DSNMUI/ IV/2000 and Financial Accounting Standard 106. This study uses case study approach by gathering data from interview and documentation.

Results of this study indicate that there are some discrepancies occur between implementation of musharaka financing with the Decree of DSN-MUI. However, the accounting standard has been implemented well. This research is hoped to provide new knowledge for all parties and could be material for the evaluation for PT Bank ABC and regulators in assessing the level of compliance of musharaka contract implementation."

"Pembiayaan murabahah merupakan portofolio aset terbesar bank syariah di Indonesia. Produktivitas pembiayaan murabahah dipengaruhi oleh tingkat harga yang ditetapkan dan kualitas angsuran yang dibayar nasabah. Oleh karena itu kontrol harga sangat diperlukan untuk menjaga pendapatan margin pembiayaan murabahah sesuai dengan target produktivitas yang diharapkan bank syariah. Metode kontrol harga dalam tesis ini dikembangkan dengan menurunkan rumus matematika keuangan dari konsep Discounted Cashflow Valuation yang diadaptasi ke dalam karakteristik pembiayaan murabahah. Sebagai alternatif lain dikembangkan juga metode kontrol harga dari konsep Rate of Profit yang lebih sesuai dengan prinsip perbankan syariah. Pembahasan metode kontrol harga dalam tesis ini mencakup tiga proses utama pembiayaan murabahah yaitu: Pertama, pada saat proses pencairan untuk menentukan harga jual murabahah; Kedua, pada saat pelunasan dipercepat untuk mencari jumlah muqosah dan kas yang harus dibayar nasabah; Ketiga, pada saat restrukturisasi untuk menghitung tingkat keuntungan aktual dan pembuatan tabel angsuran restrukturisasi. Perhitungan dan penetapan harga yang terkontrol dengan baik diharapkan dapat menciptakan prinsip keadilan yang lebih baik pada transaksi pembiayaan murabahah sehingga mampu meningkatkan daya saing perbankan syariah.

---

Murabaha financing has the largest share of Islamic banking assets in Indonesia. The productivity of this type of financing is mainly influenced by the pricing and collectability of financing. Therefore, in order to maintain the margin and the desired productivity, it is argued that control on pricing is required. This research analyzes the pricing control method by deriving the financial mathematics of the Discounted Cashflow Valuation, which is adapted into the murabahah financing. In addition to the mathematic approach, this study also develops pricing control based on Rate of Profit concept, which is more appropriate for Islamic banking. The discussion on pricing control method encompasses all the three key processes of murabaha financing. Firstly, when offering a selling price of murabaha financing to customers. Secondly, when setting the amount of money to be paid by customers if they are pay off murabaha financing before maturity. Lastly, when restructuring murabaha financing to calculate the level of actual profit and set up restructuring installment schedule. The findings of the research suggest that sufficient pricing control method is required to create better principles of justice in implementing murabaha transactions, which eventually it may improve the competitiveness of Islamic banking."