Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Banyak sekali tindak kejahatan yang sulit untuk diungkap oleh aparat penegak hukum karena sulit menemukan bukti-bukti serta informasi yang minim di lapangan karena pelaku tindak kejahatan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak meninggalkan jejak agar kasusnya tidak dapat terungkap sehingga penyidik membutuhkan instrumentasi untuk mendukung mengungkap tindak kejahatan. Instrumentasi tersebut salah satunya adalah dengan menggunakan alat Lie Detector. Alat lie detector didesain untuk melihat perilaku tubuh manusia saat dalam kondisi tertekan. Alat ini tidak dapat secara spesifik mendeteksi apakah seseorang berbohong atau tidak. Lie detector hanya mengukur reaksi psikologis manusia sebagai indikasi seseorang berbohong atau tidak. Seorang pembohong ?kelas kakap? mungkin biasa bersikap sangat tenang sehingga reaksi psikologisnya tak terdeteksi. Dalam hal ini operator lie detector mesti benar-benar berpengalaman. Di negara maju, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, lie detector sudah sering digunakan dan menjadi prosedur standart dalam memeriksa penjahat dan dalam mengungkapkan kasus kriminal. dengan kata lain, penjahat bila ingin perkaranya sampai di pengadilan, dia harus melalui test dengan alat ini dahulu. Pelaksanaannya dilakukan pihak independen (independent examiner), biasanya seorang psikolog, dan hasil akhir untuk menilai tingkat kebohongan itu juga di tangan psikolog. Polisi yang menangani kasus akan menerima hasil yang sudah matang dari psikolog tersebut. Ahli hukum di sana berpendapat, psikolog tentunya akan lebih memahami masalah kejiwaan, sehingga apabila pemeriksaan lie detector dilakukan oleh psikolog, maka hasilnya akan lebih akurat dan obyektif. Alat ini dikenal dengan nama Polygraph Test.

---

There are so many crime that are difficult to be revealed by law enforcement officials it because less of information and evidence that made by the criminals. Criminals always try not to make any trace of evidence so that the case can not be revealed, the investigator need an instrumentation to support revealing the crimes. One of the instrument is using the lie detector. Lie detector was designed to view the conduct of human body in the pressured condition. Lie detector can not specifically detect whether a person is lying or not. Lie detector only measuring a human reaction as an indication of a person's psychological. An expert liar usually can act very quiet so that the phsycological reaction is hard to be detected. In this case the examiner of lie detector must have an experienced. In the advance country, especially in Europe and USA, lie detector is often to used and already become standart procedure to examining the criminals and to revealing the criminal cases. The implementation do by the independent examiner, usually a psychologist and the assessment result also in the hands of psychologists. The police who handled the case will receive the results from the psychologist. The legal experts in there argued that the psychologists would be more understand of the psychological problems. so that if the lie detector examination do by a psychologist, then the result would be more accurate and objective. The lie detector examination is known as the Polygraph Test."

"Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang dijadikan alat bukti dalam praktik peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat diiringi dengan keberadaan regulasi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan pemeriksaan poligraf agar dapat sejalan dengan asas due process of law. Hal tersebut tentunya berkaitan pada keabsahan suatu alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan di pengadilan, mengingat keabsahan suatu alat bukti dapat ditentukan dengan melihat ke belakang terkait kesesuaian tata cara perolehan alat bukti tersebut dengan ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis normatif. Skripsi ini akan membahas mengenai pemeriksaan poligraf dalam praktik peradilan pidana Indonesia mulai dari regulasi yang berlaku saat ini dan perbandingannya dengan yang berlaku dalam negara Common Law System yaitu Negara Bagian New Mexico di Amerika Serikat, serta peran dan keabsahan alat bukti yang bersumber dari hasil pemeriksaan poligraf dalam praktik peradilan pidana di Indonesia, yang kemudian akan dianalisis keterkaitannya dengan asas due process of law. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemeriksaan poligraf dan penggunaannya di Indonesia saat ini belum diatur secara lengkap, serta tidak terdapat mekanisme pemeriksaan keabsahan dari perolehan alat bukti yang bersumber dari hasil pemeriksaan poligraf, dan penggunaan instrumen pemeriksaan poligraf telah bertentangan dengan asas due process of law. Oleh karena itu, perlu adanya pembahasan lebih lanjut untuk mengkaji penggunaan instrumen pemeriksaan poligraf sebagai alat bukti.

---

The usage of polygraph examination results that are used as evidence in Indonesian criminal justice practices should be accompanied by the existence of adequate regulations and obvious supervisory mechanisms for the enforcement of polygraph examination, so it could be in line with the due process of law principle. This is certainly related to the validity of the evidence presented in a trial at the court, considering the validity of evidence can be determined by observing the conformity of the procedure for obtaining the evidence with the provisions of applicable law. This research is conducted using qualitative research methods with normative juridical forms of research. This thesis will discuss the polygraph examination in Indonesian criminal justice practices starting from the current applicable regulation and its comparison with those applicable in the Common Law System, namely in the State of New Mexico in the United States of America, as well as the role and validity of the evidence that derived from the result of a polygraph examination in Indonesian criminal justice practices, which will be analyzed about the correlation with the due process of law principle. The conclusion of this thesis are the polygraph examination and its current application in Indonesia are not fully regulated, furthermore there is no supervisory mechanism for checking the validity of the acquisition of evidence derived from the results of the polygraph examination, thus it is not proven to fulfill the due process of law principle. Therefore, there needs to be a further discussion to examine the use of the polygraph examination instruments as evidence."

"Seiring dengan perkembangan dunia usaha saat ini setiap perusahaan harus mampu bersaing dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Kemampuan untuk memenuhi kemampuan pasar adalah salah satu cara agar perusahaan dapat bertahan dalam kondisi saat ini.Industri elektronik saat ini sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Akibat dari krisis global yang melanda seluruh dunia akibatnya berimbas pada penjualan dan melambungnya harga komponen dan lemahnya daya beli masyarakat saat ini. Namun demikian perusahaan harus tetap bertahan dan harus mencari jalan keluar untuk masalah ini. Salah satu cara adalah dengan mengadakan inovasi, perbaikan disemua departemen. Perbaikan proses bisnis menjadi bahasan dalam penelitian ini. Penelitian bertujuan untuk mengusulkan perbaikan proses bisnis yang terjadi di departemen qualiti kotrol di salah satu perusahaan elektronik. Caranya dengan melakukan pemetaan proses bisnis sederhana terhadap proses yang terjadi di dalam pemeriksaan material kedatangan material dari pemasok lokal, melakukan perbaikan dan memetakan ulang usulan pebaikan dengan mengunakan IDEF0 melakukan analisis, dan dan mengusulkan perubahan pada proses yang ada sebelumnya.

---

Along with business development today, each of company must able to compete to face growth of business challenge. The Company has to able respond what the market need and and that is one way to survive in this condition. To day electronic industry in unstable condition, This condition effect from global crisis that happens in all over the words and this conditions effect to the market share and high price off the electronic component. But the company have to survive and have to find way out from this condition. One way out are make innovation and improvement in all department.

Business process improvement is main theme in this research, while the aims are to propose Improvement in Business Process in quality control Department in one of electronics industry. Conducting business process mapping in inspections process part from local vendor, conduct improvement, and reengineering process after improvement using IDEF0. And give same advice to related department to improve the current process. Result from research is advice improvement and will be sending to related department. And for applications depends to the department policy."

"Notaris merupakan pejabat umum yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang untuk membuat akta otentik. Produk akta otentik yang dibuat notaris adalah produk intektual yang merupakan cerminan dari kapital intelektual si notaris. Oleh karena itu notaris mempunyai tanggung jawab untuk merahasiakannya karena akta yang dibuatnya merupakan arsip negara. Notaris tidak dapat dituntut pertanggung jawabnya baik pidana maupun perdata apabila notaris tersebut telah menjalankan tugasnya sesuai yang terdapat pada Undang-Undang karena tugas yaitu untuk mengkostantir kata-kata yang dikemukakan oleh penghadap/klien. Maka dari itu, apabila notaris dipanggil oleh penyidik untuk diperiksa dibuatlah aturan khusus harus melalui persetujuan dari Majelis Kehormatan Notaris sebagaimana terdapat dalam aturaan perlaksana dari UUJN 2/2014 yaitu Permenkumham 7/2016, hal ini berbeda dari KUHAP karena adanya asas lex specialis de rogat lex generalis . Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif. Data diolah dengan menggunakan metode kualitatif dengan mendiskripsikan data berupa data primer dan data sekunder untuk kemudian dilakukan penafsiran dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, notaris merupakan pejabat umum yang ditugaskan membuat arsip negara yang mempunyai kewajiban untuk merahasiakannya, hal itu termasuk dalam tanggung jawab notaris dan notaris tidak dapat dituntut apabila telah menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang. Terkadang, dalam aturan yang tercantum di KUHAP dengan UUJN 2/2014 dan aturan pelaksananya Permenkumham 7/2016 tentang Majelis Kehormatan Notaris terdapat kesinkronan dan ketidak sinronan. Apabila terdapat ketidaksinkronan asas lex specialis de rogat lex generalis untuk memecahkan permasalahannya.

---

Notaries are public officials who are appointed directly by the Act to make an authentic deed. Authentic deed products made by notaries is an intellectual product that is a reflection of the intellectual capital of the notary. Therefore, the notary has responsibility to keep it a secret because the act set up such a way as. Notaries can not be sued to take responsibility such as civil and criminal when the notary was carrying out his her duties as contained in the Act because the task is to write down words submitted by clients. Therefore, when a notary called by investigators for inverstigatoring, must be approved by the Council of Honour of Notaries, as contained in the implementing rules of the UUJN 2 2014 and 7 2016 Permenkumham, it is different from the Criminal Code lex de Rogat lex generalist . This research study use normative form. Data were analyzed using qualitative methods to describe the data in the form of primary data and secondary data for later interpretations and conclusions. The results of this study, a notary is a public official who was assigned to the state archives that have an obligation to keep it confidential, it is included in the responsibilities of a notary public and can not be claimed when carrying out their duties in accordance with law. Sometimes between Criminal Code Procedure, UUJN 2 2014 and implementing rules 7 2016 Permenkumham about notary Honor Assembelies , we found ssynchronizations and unssynchronizations. When there are unssynchronizations , then we use lex de Rogat lex generalist to solved the problem."

"Kemajuan teknologi kini mengizinkan manusia untuk mengambil gambar citra termal yang memiliki kemampuan untuk menerima citra termal tanpa perlu adanya cahaya tampak. Hal ini membuat manusia dapat melihat dalam gelap akibat pancaran benda-hitam dari benda-benda yang menghasilkan panas. Dengan menggunakan algoritma Single Shot Detector, dapat dilakukan deteksi objek berupa manusia untuk membedakan laki-laki dengan perempuan. Model SSD dengan berbagai arsitektur seperti MobileNetV1, MobileNetV2 dan ResNet50 digunakan untuk menguji kemampuan deteksi objek kamera termal terhadap kemampuan deteksi objek pada kamera berwarna. Arsitektur model kamera termal dengan nilai mAP dan AR@1 dengan data pengujian terbaik adalah ResNet50 dan untuk arsitektur model deteksi objek kamera berwarna terbaik adalah MobileNet V1 .Kamera termal unggul dalam melakukan deteksi di seluruh rentang kondisi pencahayaan namun kamera berwarna hanya mampu melakukan deteksi di atas intensitas cahaya 42 lux.Kamera berwarna unggul dalam melakukan deteksi dengan nilai inferensi terbaik berada di antara 3 – 15m sedangkan kamera termal memiliki jarak efektif melakukan inferensi di antara 3 – 10m.

---

The advancement in imaging technology has come to an era where cameras are now able to capture infrared images. This advancement causes cameras to be able to capture without any visible light spectrum and receive image under the dark due to the black-body radiation phenomena. In conjunction with Single Shot Detector algorithm, it is now possible to detect and clasify thermal images into classes to recognize the gender of a human being as a male or female. The architecture used in the models are MobileNetV1, MobileNetV2 and ResNet50 which are then trained using a custom dataset of thermal images and colour images. The testing dataset shows that ResNet50 is the model with the highest mAP and AR@1 score for thermal model and MobileNetV1 is the model with the highest mAP and AR@1 score for colour model. The other test with varying object distance and varying light instensity shows that thermal image detection models are able to detect object at all lighting condition while the colour image models are only able to detect object above 42 lux. Colour detection models are better at detecting objects at a longer distance from the camera from a distance of 3 – 15 m while the termal models are able to do inference effectively from a distance of 3 – 10 m."

"Mulai 1 Januari 1984 sampai sekarang, sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment. Sistem ini memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakannya secara mandiri, sedangkan fiskus hanya bertugas mengawasi saja. Alat pengujian kepatuhan yang efektif adalah melalui pemeriksaan pajak yang dilakukan secara acak.Secara normatif, Hasil Pemeriksaan Pajak setidaknya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pemeriksaan yang berakhir dengan closing conference yang berujung dengan penerbitan SKP dan apabila ditemukan adanya indikasi telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan tidak ditutup dengan closing conference melainkan dilanjutkan ke Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagai Iangkah awal sebelum dilakukan Penyidikan. Dari data yang ada menunjukkan bahwa SKP atas hasil pemeriksaan tidak seluruhnya dibayar oleh Wajib Pajak, yang berarti Wajib Pajak melakukan upaya keberatan atas hasil pemeriksaan.Bertitik tokak dari permasalahan tersebut, dipandang perlu meningkatkan tindakan Penyidikan yang diakhiri dengan Proses Pengadilan sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Oleh karenanya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah memberikan gambaran pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai tindak lanjut pemeriksaan, menganalisis pemeriksaan yang bagaimana yang bisa dilanjutkan ke tindakan penyidikan, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan penyidikan, mengidentitikasi hambatan yang dihadapi, dan menganalisis cara yang sebaiknya dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis dengan metode pengumpulan data berupa Studi kepustakaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dari buku, jurnal, media masa, serta sumber-sumber lain yang relevan.Dari analisis tersebut diperoleh kesimpulan, bahwa tindakan penyidikan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak perlu ditingkatkan dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib- Pajak. Namun, mengingat proses penyidikan membutuhkan waktu yang relatif Iama dan biaya yang besar, hendaknya penyidikan dilakukan secara selektif, yaitu terhadap kasus-kasus yang besar atau terhadap Wajib Pajak yang menonjol apabila dianggap perlu, sehingga membawa deterrent efect yang cukup Iuas bagi Wajib Pajak."

"ABSTRAKTelah dilakukan penelitian pengaruh tanggapan detektor kamera gamma SPECT dan evaluasi pengaruhnya pada pemeriksaan fungsi tiroid dan ginjal dengan citra planar. Pengukuran tanggapan detektor menggunakan sumber 1 mCi sampai 25 mCi 99mTc diletakkan dalam fantom akrilik pada kedalaman 10 cm, yang dideteksi bergantian oleh kedua detektor dengan kondisi geometri sama. Hasil tanggapan detektor 1 relatif lebih tinggi 6 sampai 16 %, namun kedua detektor masih mempunyai linieritas yang tinggi. Pemeriksaan tiroid dilakukan pada 5 orang pasien dengan 2 kali pemeriksaan dan pemindaian selama 5 menit, setiap pasien menerima 4 mCi 99mTc perteknetat dan pengambilan citra dengan detektor 1. Selanjutnya pasien menerima 2 mCi 99mTc perteknetat dan pengambilan citra dengan detektor 1 dan 2. Evaluasi hasil citra 4 mCi lebih jelas, kontras tinggi dan noise rendah dibanding citra 2 mCi. Evaluasi nilai uptake tiroid dengan kedua pemeriksaan tidak ada perbedaan signifikan. Pemeriksaan ginjal dilakukan pada 4 orang pasien dengan 2 kali pemeriksaan dalam interval waktu 5 bulan. Setiap pasien diberikan aktivitas 4 mCi 99mTc DTPA dan pemindaian selama 20 menit menggunakan detektor 1 dan 2 secara bergantian. Evaluasi hasil laju cacah detektor 1 relatif lebih tinggi dan hasil citra detektor 1 relatif lebih jelas. Evaluasi nilai uptake ginjal, GFR dan fungsi transit waktu dengan kedua pemeriksaan tidak ada perbedaan yang signifikan. Tanggapan detektor 2 telah mengalami degradasi dibanding detektor 1 namun masih linier terhadap aktivitas, sehingga belum menunjukkan perubahan yang signifikan untuk pemeriksaan klinis fungsi tiroid dan ginjal.

---

ABSTRACT

It has been a research on the impact of SPECT gamma detector response and the evalution of impact on the examination of thyroid and kidney function with planar imaging. Research conducted by measuring the detector response 99mTc source of 1 mCi to 25 mCi at depth of 10 cm acrylic phantom, that is detected by both detector with the same geometry condition by turns. The result of detector 1 response is relatively higher 6 to 16% but the both detector has high linearity. Thyroid examination was done 5 patients with twice of examination and scanning for 5 minutes, each patient receives 4 mCi 99mTc pertechnetat and imaging with detector 1. Then, patient receives 2 mCi 99mTc pertechnetat and imaging with detector 1 and 2. The result of 4 mCi image evaluation is obtained clearer images, high contrast and low noise than 2 mCi image. The evaluation of thyroid uptake for two of examination did not differ significantly. Renal examination was done 4 patients with twice of examination in time interval 5 months. Each patient receives 4 mCi 99mTc DTPA and scanning for 20 minutes using detector 1 and 2 by turns. Evaluation of count rate detector 1 is higher relatively and the result of image detector 1 is clearer relatively. Evaluation of renal uptake, GFR and time transit function did not differ significantly. Response of detector 2 has been degradation compared with detector 1 but is still linear with respect to activity, so it hasn?t showed no differ siginificantly for thyroid and kidney function examination."

"Dalam Tesis ini penulis akan meneliti kapan sanksi pidana diterapkan kepada wajib pajak berdasarkan UU KUP. Sanksi terhadap wajib pajak tersebut dapat dikenakan dengan Pasal 38 apabila terjadi kelalaian atau kealpaan. Dan apabila wajib pajak melakukan kesengajaan, maka akan dikenakan Pasal 39.Yang menjadi permasalahan bahwa dalam sistem perpajakan yang berlaku adalah self assesment system, sehingga seharusnya kelalaian atau kesengajaan menjadi terlihat dari sanksi pidana. Karena apabila dianggap laporan SPT wajib pajak tidak benar tentu akan diterbitkan ketetapan pajak sehingga demikian akan terlihat dari sanksi pidana karena atas ketetapan pajak tersebut apabila sudah dibayar maka tidak ada lagi kesalahan dari wajib pajak.Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sejak tahun 1984 berdasarkan UU No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah self assesment yaitu memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya melalui mekanisme surat pemberitahuan (SPT). Sistem ini sebagai pengganti dari governtment assesment. Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak, namun wajib pajak harus melaporkan SPTnya dengan benar. Dalam hal SPT dilaporkan dengan tidak benar, maka akan terdapat sanksi administrasi maupun sanksi pidana kepada wajib pajak.

---

In this thesis the author will examine the criminal sanction when applied to taxpayers by the CTP Act. Sanctions against the taxpayer may be subject to Article 38 in the event of negligence or omission. And if the taxpayer makes a deliberate , it will be subject to Article 39.

The problem that the existing tax system is a self-assessment system, so it should be visible negligence or intentional misconduct of criminal sanctions. Because if the taxpayer's tax return statement is considered not correct assessment would be issued so as to be visible from above criminal sanctions because the tax assessment when it is paid then no fault of the taxpayer.

The existing taxation system in Indonesia since 1984 based on Law No. 6 of 1983 on General Provisions and Tax Procedures is a self-assessment is to give full trust to the taxpayer to calculate, pay, and report their own taxes through the notification mechanism (SPT). This system in lieu of governtment assessment. Although the government gave full credence to the taxpayer, but the taxpayer must report the SPT correctly. In the case of SPT reported incorrectly, there will be administrative sanctions and criminal penalties to taxpayers."