Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Iklan merupakan salah satu strategi penjualan yang dapat menyampaikan informasi kepada konsuen. Hal ini terlihat jelas dala hubungan antara iklan rokok dan konsumsi masyarakat. Penelitian ini akan fokus terhadap intervensi pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dalam menangani masalah iklan rokok. Titik beratnya bagaimana peraturan dapat mengatur masalah iklan rokok. Metode penelitian yang dipergunakan bersifat yuridis normatif dengan menitikberatkan penelitian terhadap data sekunder. Dapat dibuktikan bahwa anak anak dan kau muda lebih cepat menangkap makna dari iklan rokok dibandingkan orang dewasa dan kaum muda lebih cenderung mengkonsusi rokok oleh karena pengaruh iklan. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang sangat muda memahami bahwa promosi tembakau mempromosikan merokok daripada merek tertentu dan bahwa ketika mereka semakin tua mereka dapat membedakan pesan merek. Sebagai kesimpulan dapat diketahui bahwa pemerintah sudah mulai mengambil sikap dalam mengatur iklan rokok termasuk spornsor dalam acara olahraga, beasiswa dan lain lain. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat lebih berperan lagi dalam pelaksanaan pengaturan periklanan, khususnya iklan rokok.

---

Advertisement is one of the marketing strategies with the aim to deliver the information to consumers.There is a clear relationship between tobacco advertising and consumption. This research will focus on goverment intervention from the regulation. How the regulation able to set up the tobacco advertisement. This research is based on juridical normative research, emphasizing on secondary data.

Here is also evidence that children and young people are more receptive than adults to tobacco advertising and that young people exposed to tobacco advertising and promotion are more likely to take up smoking. Research suggests that very young children understand that tobacco promotion is promoting smoking rather than a particular brand and that as they get older they can differentiate the brand messages.

As a conclusion, the regulation in Indonesia already make a move to set up the tobacco advertisement include the sponsor for sport events, scholarship and others. From this research it is expected that the Government can have more role in implementing the regulationon advertisement, especially tobbaco advertisement."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek perlindungan konsumen dalam peredaran rokok tanpa Pictorial Health Warning dan perbandingan pengaturannya di negara lain yaitu Singapura dan Thailand. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi pelanggaran hak-hak konsumen dalam peredaran rokok yang seharusnya telah mencantumkan Pictorial Health Warning pada kemasannya. Pengaturan mengenai Pictorial Health Warning di Indonesia juga kurang menekankan pada aspek perlindungan konsumen dalam hal ini konsumen rokok, yang seharusnya lebih diutamakan mengingat dampak negatif yang akan ditimbulkan oleh rokok itu sendiri.

---

This undergraduate thesis discusses the consumer protection aspect on the selling of cigarettes without Pictorial Health Warning and its regulatory comparison with other countries, in this case, Singapore & Thailand. This research is a normative legal research which is conducted by using literature study. The results of this research shows that there’s a violation of consumer’s rights on the distribution of cigarettes, which should include a Pictorial Health Warning on its package. The regulations of Pictorial Health Warning in Indonesia is also less emphasize the aspects of consumer protection, in this case, cigarette consumer, which should be prominent given the negative impact that would be caused by smoking itself."

"Ilmu Komunikasi Iklan, Promosi, Sponsorship dalam Genggaman Industri Rokok di Indonesia Studi Ekonomi Politik tentang Intervensi Kepentingan Industri Rokok dalam Perumusan dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Penelitian ini berusaha untuk menunjukkan adanya intervensi dari industri rokok terhadap proses perumusan regulasi pengendalian tembakau, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 sehingga mempengaruhi hasil akhir dari peraturan pemerintah ini hingga implementasi regulasi.Untuk menelaah permasalahan ini, konsep strukturasi dalam pendekatan ekonomi politik digunakan pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam dan studi dokumentasi dalam pengumpulan data. Wawancara dilakukan kepada regulator media cetak, penyiaran, dan daring serta Ketua Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI. Selain itu, studi dokumen juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 dan intervensi dari berbagai pihak selama proses perumusan berlangsung. Penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, intervensi industri rokok terasa sangat kuat tidak hanya melalui dukungan dari beberapa kementerian dan front groups, namun juga melalui berbagai aksi dan pembentukan opini di berbagai media. Rangkaian proses perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 juga memakan waktu yang cukup Panjang, yaitu empat tahun. Ini jelas melebihi ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 yang menjadi acuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.Di dalam implementasi regulasi pengendalian tembakau di media, berbagai pelanggaran terjadi terhadap regulasi pengendalian tembakau khususnya terkait dengan iklan, promosi, dan sponsorship rokok. Regulasi yang telah dibuat untuk mengatur hal ini seakan hanya menjadi sebuah peraturan tertulis tanpa ada dampak yang signifikan. Tidak hanya regulasi yang kemudian menjadi lemah untuk diimplementasikan, regulator media pada akhirnya tidak memiliki kekuasaan dalam melaksakan fungsinya untuk mengawasi dan memberi sanksi atas pelanggaran yang terjadi terkait iklan, promosi, dan sponsorship rokok.

---

Ilmu Komunikasi Advertising, Promotion, Sponsorship in the Grip of Tobacco Industry in Indonesia Political Economy Studies about Intervention of Tobacco Industry 39 s Interest in Legislation and Implementation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 This research tries to show the existence of cigarette industry intervention to formulation process of tobacco control regulation, that is Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 that affect the final result of this government regulation. Not only in the formulation of regulations, the intervention also occurs in the implementation of regulations.To examine these issues, structuration concept on the political economy approach have been used to this research. This research used interview technique and documentation study. Interviews were conducted to regulators of media and the Chairman of Badan Khusus Pengendalian Tembakau Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia IAKMI . In addition, document studies were also conducted to find out how the process of formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 and intervention from various parties during the formulation process takes place.This study shows that in the formulation of Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012, cigarette industry intervention is very strong not only through the support of some ministries and front groups but also through various actions and opinion formation in various media. The series of process of formulating Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 also takes a long time, which is four years. This clearly exceeds the provisions in Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 which became the reference Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012.In the implementation of the tobacco control regulations in the media, various violations occurred against tobacco control regulations in particular related to cigarette advertising, promotion, and sponsorship. The regulations that have been made to regulate this seem to be just a written rule without any significant impact. Not only the regulation which then becomes weak to be implemented, media regulators ultimately have no power in performing their functions to oversee and sanction violations of cigarette advertising, promotion, and sponsorship."

"Skripsi ini membahas perlindungan konsumen melalui pengaturan tentang kewajiban pelabelan pada rokok berlabel ditinjau dari tiga peraturan-perundang-undangan, yaitu UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, UU No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan, dan PP No. 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan. Metode dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PP No. 19 tahun 2003 yang menggantikan PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000, mengatur kewajiban orang dan badan hukum mencantumkan Label rokok berisi "peringatan kesehatan" dan "informasi kadar tar dan nikotin" pada produk rokok berlabel. Namun, PP No. 19 tahun 2003 tidak mengatur standar maksimum tar dan nikotin produk rokok berlabel. Padahal, PP No. 81 tahun 1999 dan PP No. 38 tahun 2000 mengatur standar maksimum tar adalah 20 mg dan nikotin adalah 1,5 mgr pada produk rokok berlabel. Hal ini mengakibatkan konsumen mengkonsumsi produk rokok berlabel yang lebih berbahaya bagi kesehatan, sehingga bertentangan dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1999.

---

The focus study is consumer protection through obligation labelling regulation on cigarette label product according to law number 8 of 1999 on consumer protection, law number 36 of 2009 on health, and law number 19 of 2003 on cigarette secure for health. The research method used in this study is a normative research, using secondary data.

This study concludes that Law Number 19 of 2003 that substitute law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule man and corporation to put cigarette label contain "health warning" and "tar and nicotine content information" on label cigarette product. However, law number 19 of 2003 doesn't rule the tar and nicotine maximum standard on label cigarette product whereas law number 81 of 1999 and law number 38 of 2000 rule tar and nicotine maximum standard on label cigarette which is 1,5 mgr for nicotine and 20 mg tar. It makes consumer consume label cigarette product that is more dangerous for health and is suspected of violating the provisions of law number 8 of 1999."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa berdasarkan kriteria penerapan SMK3 dalam PP No. 50 Tahun 2012. Rumah Sakit sebagai salah satu sarana pelayanan kesehatan yang memiliki potensi kecelakaan dan penyakit kerja wajib melalukan penilaian penerapan SMK3 sebagai salah satu upaya dalam meminimalisir risiko bahaya kesehatan dan penilaian terhadap capaian penerapan SMK3 di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu analisis penerapan SMK3 dipandang perlu dilakukan untuk mengetahui penerapan sistem kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja, sampai dengan peninjauan dan peningkatan kinerja K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, telaah dokumen, dan wawancara mendalam. Analisis data yang digunakan adalah 12 elemen dengan 166 kriteria yang ada di lampiran II PP 50 Tahun 2012. Hasil akhir dari penelitian ini, menunjunkan bahwa penerapan sistem manajemen K3 di Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa adalah baik dengan persentase 77,6%, dimana terdapat 125 kriteria yang sudah dilaksanakan, 36 kriteria masih dalam proses atau belum dilaksanakan, dan 5 kriteria lainnya dianggap tidak relevan dengan Rumah Sakit RST Dompet Dhuafa.

---

ABSTRACTThis research discussed about the application of Management System Occupational Health and Safety in RST Dompet Dhuafa Hospital with assessment criteria from Indonesian Government Regulation No. 50 of 2012. Hospital as one of the health care facilities that have the highest potential for accidents and occupational diseases are required to do the assessment of implementation Management System of Occupational Health and Safety to minimize the risk of health hazards and the assessment of the achievements for management system of occupational health and safety in that hospital itself . Therefore, these analysis deemed necessary to determine the application of the system from policy, planning, implementation, monitoring and evaluation, to review and improvement of Occupational Health and Safety at Rumah Sehat Terpadu Dompet Dhuafa Hospital. The research method that used by the authors of this research is qualitative descriptive with Cross-sectional design study. Collecting data in this study conducted with a observation, document review, and in-depth interviews. And for the analysis data, the authors using 12 elements with 166 criteria in Appendix II of Indonesian Govermant Regulation No. 50 of 2012. The final results of this research, that the implementation of the management system occupational health and safety in RST Dompet Dhuafa Hospital is good with a percentage of 77.6 %. 125 criteria have been implemented, 36 criteria are still in the process or have not been implemented, and the other criteria (5 criteria) are considered irrelevant to the RST Dompet Dhuafa Hospital."

"Usaha perparkiran merupakan bisnis yang menarik dan menjanjikan di DKI Jakarta. Selain tidak memerlukan investasi yang besar, keuntungan yang diperoleh sungguh signifikan. Perkembangan jumlah penduduk dan kendaraan pribadi di DKI Jakarta menyebabkan kebutuhan pengguna jasa parkir akan tempat parkir semakin besar. Keadaan inilah yang menyebabkan pelaku usaha bebas untuk menentukan perjanjian sepihak yang tidak melindungi hak-hak pengguna jasa parkir sebagai konsumen dalam menyelenggarakan usaha perparkirannya. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian hukum normatif yang mengacu pada sumber hukum kepustakaan berdasarkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang paling utama adalah penyelenggara parkir masih menerapkan klausula baku, ketentuan isi karcis parkir yang tidak memenuhi standar, dan tidak menegaskan mengenai jaminan asuransi. Pada prakteknya, penyelenggara parkir masih menerapkan ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran. Maka, dibutuhkan suatu pengawasan dan penerapan sanksi yang tegas bagi penyelenggara parkir untuk menciptakan suatu perlindungan dan kepastian hukum bagi pengguna jasa parkir.

---

The parking business is favorable and promising in Jakarta. The benefits given are considerably modest as it does not require a significant amount investment. Growth in population and private vehicles are causing requirements for bigger parking lot. This condition causes the entrepreneurs to freely determine agreement unilaterally and therefore exacerbate rights of service while conducting their business. This study used normative legal research method that refers to the library research study based on secondary data. The results of this study concluded providers are still applying the parking standard clause; the terms of the contents of a parking ticket that does not meet the standards; parking service does not assert the insurance coverage. In practice, the organizers still apply the parking provisions contrary to the provisions of Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection and Local Regulation 5 Year 2012 on parking regulation. Hence, it is concluded that continuous monitoring and implementation of strict sanctions are crucial for parking organizers to create a protection and legal certainty for consumer."

"Pada saat ini rokok sudah beredar sangat luas di dalam masyarakat. Mengingat efek samping yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan sangatlah berbahaya, Pemerintah sudah seharusnya mengatur tentang peringatan kesehatan dalam iklan rokok. Pengaturan mengenai peringatan kesehatan tercantum di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Peringatan kesehatan di dalam iklan yang wajib dicantumkan oleh pelaku usaha juga harus memperhatikan peraturan mengenai iklan rokok. Di dalam iklan rokok tidak diperbolehkan adanya gambar orang merokok, rokok, asap rokok, sedangkan didalam peringatan kesehatan yang dibuat oleh Pemerintah menggambarkan orang merokok. Penelitian ini menyimpulkan terjadinya kontradiktif antara peraturan Pemerintah, sehingga melanggar beberapa peraturan, dan juga melanggar hak konsumen dalam ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

---

Remembering that the effects of smoking are very harmful, the Government must regulate about health warnings on the cigarette packaging and advertising. Regulation about health warnings is listed on Regulation Of The Government Of Indonesia Number 109 Of 2012 concerning Control Of Materials That Contain Addictive Substances In Tobacco Products In The Interests Of Health. This research uses normative legal research which is the research about the written laws by literatures and interview. The health warnings on the cigarette advertising must obey the rules about it. In cigarette advertising is not allowed to show a picture of smoking people, cigarette, smoke, meanwhile in this health warning that created by Government, shows us a picture of a smoking people. This research concludes that there is contradictory in some regulations. So that there are some regulation and consumer rights in Law Of The Republic Of Indonesia Number 8 Year 1999 concerning Consumer Protection is violated by the advertise"

"[Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh semakin sering terjadinya Eksekusi BendaJaminan Fidusia terhadap Konsumen Perusahaan Pembiayaan khususnya Dana Tunai.Eksekusi Jaminan terhadap Benda Jaminan Fidusia yang berupa kendaraan bermotorini dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan yaitu PT. Sinarmas Multifinance, akibatkonsumen tidak membayar angsuran yang diwajibkan. Skripsi ini membahasmengenai pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan eksekusi serta pelanggaranterhadap konsumen ditinjau dari Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Pada putusan No.105/Pdt.G/2012/PN.Ska Pengadilanmemutus PT. Sinarmas Multfinance telah melanggar Undang-undang PerlindunganKonsumen serta eksekusi yang dilakukan dianggap tidak berdasar. Metode penelitianyang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis normatif. Hasil penelitianini menyatakan bahwa PT. Sinarmas Multifinance bertanggung jawab untukmemberikan ganti rugi akibat eksekusi jaminan yang dilakukan terhadap konsumenyaitu Etik Sri Sulanjari, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No. 42 Tahun1999 mengenai Jaminan Fidusia yang berlaku., The writing of this thesis based on the more frequent occurrence Execution of FiduciaGuarantee object to Consumer Finance Companies particularly Cash Funds.Execution Guarantee of Fiducia object in the form of vehicles is done FinancingCompany is PT. Sinarmas Multifinance due to the consumer does not pay theinstallments are required. This thesis discusses about the violation which occur in theexecution and violation of the consumer in terms of Law No.8 of 1999 on ConsumerProtection. At the verdict 105/Pdt.G/2012/PN.Ska, Court decided PT. SinarmasMultifinance has breach Consumer Protection Law ,and execution carried by themconsider unfounded. The method used in this research is normative juridical. Theresult of this research stated that PT. Sinarmas Multifinance responsible to providecompensation as a result of the execution of the guarantees made to the consumer,namely Etik Sri Sulanjari, because it is not in accordance with Law No. 42 Year 1999regarding applicable Fiduciary.]"