Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Nasabah penyimpan dana merupakan pihak yang dapat dirugikan manakala terjadinya likuidasi bank. Oleh karena itu, dalam melindungi dana simpanannya nasabah memiliki hak preferen dalam mendapatkan pembayaran atas dana simpanannya pada saat bank dilikuidasi. Pengaturan hak preferen ini terdapat dalam Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan dan peraturan lainnya yang mengatur mengenai dilaksanakannya likuidasi bank. Bentuk perlindungan tersebut diatur melalui program penjaminan. Akan tetapi dalam pelaksanaanya, hak preferen tidak dapat sepenuhnya diberikan kepada seluruh nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi. Hal ini dapat menimbulkan asumsi yang berbeda atas kedudukan nasabah dalam memperoleh penjaminan atas dana simpanannya. Sesuai dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian untuk menemukan pengaturan hukum dan pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana pada saat bank dilikuidasi maka sifat penelitian ini adalah yuridis normatif dan mengacu kepada peraturan-peraturan yang tertulis maupun hukum positif serta didukung bahan hukum lain dan hasil wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Pelaksanaan hak preferen bagi nasabah penyimpan dana saat bank dilikuidasi diberikan kepada nasabah yang memperoleh kedudukan status layak bayar dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Undang-undang Lembaga Penjamin Simpanan guna memperoleh pembayaran simpanannya.

---

Depositors are the ones that can be harmed as incurred of banks liquidation. Therefore, to protect their deposits, customers have preference right to obtain payments of their deposits when the banks are liquidated. This preference right is contained in the regulation of the Deposit Insurance Corporation and the other regulations which governing the implementation of the liquidation of the bank. However, in the actual implementation, these preference right can not be fully given to all depositors when banks are liquidated. This can lead to different assumptions about the position of the customers in obtaining the guarantee of their deposits. In accordance with the problems and goals of research to find a legal setting and the implementation of preference right for depositors when banks are liquidated, then, the character of this research is a normative juridical research and refers to the written regulations or positive laws and also supported by other legal materials and interviews with sources related to the problem. While the method used is a qualitative research method about a descriptive research and tend to use inductive analytical approach. The implementation of preference right for depositors when banks are liquidated are given to customers who obtain the decent pay status position and meet the specified criteria by the Act of the Deposit Insurance Corporation to obtain their payment savings."

"Kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri sangat pesat dalam kehidupan manusia saat ini semenjak kehadiran internet dalam telepon genggam turut menghadirkan berbagi fitur baru salah satunya aplikasi-aplikasi finansial seperti Bank Digital. Banyak Bank Digital memberikan bunga deposito hingga 10% yang dimana besaran bunga tersebut lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan (TBP) yang dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni 4,25%. Hal tersebut akan menjadi masalah apabila terjadi likuidasi pada bank-bank digital tersebut karena dana nasabah yang akan diganti harus termasuk dalam syarat 3T yang salah satunya bunga deposito tidak lebih tinggi dari tingkat bunga penjaminan oleh LPS. penelitian ini dilakukan berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah antara lain Regulasi Likuidasi Bank Umum di Indonesia dan Pelindungan Nasabah Bank Digital Dalam Hal Terjadi Likuidasi. Penelitian ini berbentuk normatif dengan menggunakan tipologi deskriptif analitis Proses likuidasi bank umum di Indonesia telah melewati banyak perubahan dan penyesuaian sejak era BPPN hingga era LPS. Pada tahun 2023 terdapat perubahan urutan hirarki pembayaran kewajiban terhadap kreditur yang ada pada UUP2SK urutan daripada pembayaran kreditur tersebut berdampak pada pembayaran simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dibayarkan penjaminannya dan simpanan dari nasabah penyimpan yang tidak dijamin sedangkan untuk melakukan klaim terhadap dana nasabah bank apabila terjadi likuidasi, nasabah tersebut harus termasuk pada kriteria 3T yang salah satunya adalah tingkat bunga yang diterima nasabah tidak lebih dari tingkat bunga yang dijamin pada LPS. Sehingga dana nasabah bank digital merupakan dana yang tidak dijamin oleh LPS, maka penggantian daripada dana tersebut termasuk pada Pasal 7 ayat 35 UUP2SK urutan ketujuh dan sangat berpotensi untuk tidak mendapatkan penggantian apabila terjadi likuidasi. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan regulasi yang ada terkait pelindungan nasabah bank digital tidak mencerminkan kepastian hukum, memberikan pelindungan hukum sehingga tidak adanya tanggung jawab hukum terhadap nasabah bank digital.

---

The advancement of technology is undeniably very rapid in human life today since the presence of the internet on mobile phones also presents various new features, one of which is financial applications such as Digital Banks. Many Digital Banks provide deposit interest rates of up to 10%, which is higher than the guaranteed interest rate (TBP) guaranteed by the Deposit Insurance Corporation (LPS), which is 4.25%. This will be a problem in the event of liquidation of these digital banks because customer funds to be replaced must be included in the 3T conditions, one of which is deposit interest not higher than the guaranteed interest rate by LPS. This research is conducted based on 2 (two) problem formulations, including Regulation of Commercial Bank Liquidation in Indonesia and Protection of Digital Bank Customers in the Event of Liquidation. This research is normative in form using descriptive analytical typology The process of liquidation of commercial banks in Indonesia has gone through many changes and adjustments since the BPPN era to the LPS era. In 2023 there is a change in the hierarchical order of payment of obligations to creditors in the UUP2SK the order of payment of creditors has an impact on the payment of deposits from depositors whose guarantees are not paid and deposits from depositors who are not guaranteed while to make claims against bank customer funds in the event of liquidation, the customer must be included in the 3T criteria, one of which is the interest rate received by the customer is not more than the guaranteed interest rate at LPS. So that digital bank customer funds are funds that are not guaranteed by LPS, then the replacement of these funds is included in Article 7 paragraph 35 of the seventh order UUP2SK and has the potential not to be reimbursed in the event of liquidation. Based on this, it can be concluded that the existing regulations related to the protection of digital bank customers do not reflect legal certainty, provide legal protection so that there is no legal responsibility for digital bank customers."

"Kepercayaan Masyrakat memiliki peran yang besar dalam operasioal suatu lembaga perbankan. Tanpa adanya hubungan kepercayaan masyrakat, keberadaan suatu bank tidak akan bertahan lama karena bank retan terhadap risiko. Salah satu risiko adalah risiko likuiditas. Oleh karena itu, perlu untuk memberikan jaminan kepada deposan bahwa uangnya akan dilindungi oleh hukum jika terjadi likuidasi bank. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Indonesia dan Belanda memberikan perlindungan hukum bagi para deposan selama likuidasi bank dan bagaimana negara-negar tersebut menegakkanya di masing-masing yuridiksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif dengan melakuka studi hukum komparatif dengan Hukum Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank Indonesia maupun Belanda telah memberikan perlindungan hukum kepada para deposan melalui ketentuan penjaminan simpanan berdasarkan prinsip IADI meskipun ada beberpa bagian yang masih kurang. Berdasarkan kasus yang dianalisis, penerapan perlindungan hukum bagi deposan pada saat likuidasi bank di Indonesia masih kurang dalam beberapa hal dibandingkan dengan penerapan di Belanda. Melalui kajian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan. Pertama, disarankan kepada Presiden Indonesia untuk mempertimbangkan usulan amandemen pengaturan untuk mempercepat waktu pencairan dana masalah. Kedua, perlu adanya regulasi yang megatur kewajiban bank untuk memberikan informasi konkret tentang penjaminan simpanan di Indonesia.

---

.The public trust as a signifcant role in the operation of a banking instituition. Without the relationship of public trust, the existence of a bank will nt last long as banks are prone to risks, one of which is liquidity risk. Hence, it is necessary to give depositors insurance so their mone will be protected by law in case of bank liquidation. This study anlayzes how Indonesia and the Netherlands provide legal protection for depositors during bank liquidation and how these countries enforce them in each juridiction. It is conducted through juridical-normative research by doing a comparative legal study with various legal systems existing in the society. This study shows that both Indonesia and the Netherlands are already trying to adjust their legal protection for depositors through their provisions on deposit guarnatees based on IADI principles, even though some parts are still lacking. Pursuant to the analyzed cases, the implementation of legal protection for depositors during bank liquidation in Indonesia is still lacking compared to the Implementation in the Netherlands. Through this study, there are some recommendations. First, it is recommended for the Indonesian presiden ro consider proposing and amendment regarding customer guarantee payments regulations, specifically rearding arrangements to speed up the time for disbursing cutomer funds. Second, there is need for regulations governing the obligations of bank to provide factual informations about deposit guarantees in Indonesia."

"Industri perbankan mempunyai karakteristik usaha yang berbeda apabila dibandingkan dengan industri non-perbankan pada umumnya. Perbedaan yang mendasar terutama terlihat dari dua aspek, yaitu pertama, eksistensi lembaga keuangan sangat bergantung pada unsur kepercayaan dan kedua, hubungan bank, masyarakat dan pemerintah merupakan wujud ikatan sosial dalam artian bahwa masyarakat mengharapkan agar pemerintah dapat melindungi hak milik individu. Bank merupakan suatu lembaga kepercayaan, dimana keinginan masyarakat untuk menyimpan dananya pada bank semata-mata dilandasi oleh kepercayaan bahwa uangnya akan dapat diperoleh kembali pada waktunya dan disertai imbalan berupa bunga. Artinya, eksistensi suatu bank sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat tersebut. Pengalaman menunjukkan, ada beberapa bank yang mengalami kesulitan dan terpaksa harus ditutup sehingga merugikan masyarakat, karena sebagian atau seluruh dananya tidak dapat diperoleh kembali, kenyataan demikian dapat menimbulkan pertanyaan, bagaimana cara memberikan perlindungan kepada masyarakat penyimpan dana di bank ketika sebuah bank berhenti menjalankan kegiatannya, dicabut izinnya, atau bahkan dilikuidasi. Asas hukum, bahwa hubungan antara bank dengan nasabah bersifat koordinat (sejajar) dan bukan hubungan atas-bawah (subordinat). Namun, apa yang terjadi tidaklah demikian. Baik bank dalam posisi kreditor (yang berpiutang) maupun sebagai debitor (yang berutang), nasabah senantiasa dalam posisi yang lemah. Disamping itu, sangat tidak adil apabila nasabah harus menanggung keputusan likuidasi akibat salah urus bank. Dalam hal suatu bank dilikuidasi, seyogianya nasabah penyimpan dana bank terlikuidasi didudukkan sebagai kreditor yang diutamakan (preferen) dengan tanpa mengabaikan pembayaran piutang kepada pihak-pihak lain. Hal ini dikarenakan sebagian besar sumber dana perbankan berasal dari simpanan yang dikumpul dari masyarakat. Dengan sendirinya nasabah penyimpan dana mempunyai hak untuk menuntut kembali uang yang telah dipercayainya untuk disimpan pada bank terlikuidasi tersebut.

---

The banking industry has different business characteristics when compared with non-banking industry in general. The fundamental difference, especially seen from two aspects: first, the existence of financial institutions rely heavily on the element of trust and second, bank relations, society and government is a form of social bonding in the sense that the public expects the government to protect individual-property-rights. Bank is an institution of trust, where people's desire to keep their funds in banks solely based on the belief that money will be recouped in time and accompanied by rewards in the form of interest. That is, the existence of a bank is highly dependent on the public trust. Experience has shown, there are some banks who are having trouble and was forced to be closed to the detriment of the community, because most or all of their funds can not be recovered, thus reality can pose the question, how to provide protection to the public depositors in the bank when a bank stops its activities, revoked license, or even liquidated. The principle of law, that the relationship between banks and customers are the coordinates of (parallel) and not the top-down relationship (subordinate). However, what happens is not so. Both the bank in the position of creditors as well as the debtor (the debtor), the customer always in a weak position. In addition, it is not fair if the customer should bear the liquidation decision due to mismanagement of the bank. In the event that a bank is liquidated, depositors should a bank liquidated customers seated as preferred creditors (preferred) and without prejudice to payment of receivables to other parties. This is because most sources of funds came from banks that collected deposits from the public. Saving customers money by itself has the right to claim back the money that has been believed to be stored on the liquidated banks."

"Semakin meningkatnya usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh suatu bank dapat membuka lebar kesempatan dalam terjadinya tindak pidana di bidang perbankan baik yang dilakukan oleh pihak bank itu sendiri maupun pihak lain. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan tindak pidana di bidang perbankan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah dalam Undang-Undang Perbankan dan peraturan lainnya. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis mengacu pada aturan -aturan hukum yang ada untuk kemudian dapat menjawab permasalahan dalam penulisan ini. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah adalah bentuk pertanggungjawaban dari bank itu sendiri apabila terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai bank atau pihak bank sendiri yang ditinjau dari berbagai ketentuan terkait perlindungan nasabah. Dengan adanya pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah sebagai konsumen dalam industri keuangan diharapkan dapat memberikan batas yang jelas mengenai kedudukan antara nasabah sebagai konsumen dan bank sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatannya sehingga kepentingan dan kehendak.

---

The increasing business and activities done by a bank could open a wide chance of criminal act in banking sector either done by the bank itself or other parties. This research examines about legal protection given to customer particularly customer saving fund relating to criminal act done by the bank or its employee. Based on this issue, banking sector rsquo s criminal act regulation stated in Undang Undang Perbankan and other regulations will also be discussed.

In terms of several conditions related to customer protection, one of law protection form against customer is the responsibility from the bank if there appears act done by the bank or its employee which is against the law. Law protection regulation against customer as the consumer in financial industry is expected to give clear lines between customer as consumer and bank as the party who runs the business. Therefore, whole parties interests and purposes would be perfectly done and protected. keywords Law protection, bank customer, criminal act in banking sector"

"Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dalam upaya melindungi kepentingan nasabah penyimpan pada umumnya, pada tahun 1998 pemerintah menetapkan program penjaminan atas kewajiban pembayaran bank umum dengan skema blanket guarantee. Pada kenyataannya pelaksanaan program penjaminan tidak semulus dan tidak semudah yang dibayangkan, karena memiliki syarat dan tata cara tersendiri yang berkaitan erat dengan penggunaan keuangan negara. Pasca bubarnya Badan Penyehatan Perbankan Nasional, berturut-turut pada tahun 2004 dan 2005, sejarah kembali berulang dengan dicabutnya izin 3 bank umum, yaitu PT. Bank Dagang Bali, PT. Bank Asiatic dan PT. Bank Global Internasional, Tbk. Banyak nasabah penyimpan beritikad baik dari ketiga bank tersebut harus menanggung kerugian diakibatkan buruknya administrasi dan pencatatan bank atau lemahnya manajemen bank. Dalam hal ini pembinaan dan pengawasan bank oleh Bank Indonesia kembali diuji.Bertitik tolak pada hal tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul sebagai berikut: pertama bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam pelaksanaan ketentuan di bidang perbankan; kedua bagaimana tanggung jawab Bank Indonesia selaku otoritas pengawas bank terhadap kerugian yang diderita nasabah penyimpan beritikad baik dalam hal terjadi pencabutan izin usaha dan likuidasi bank.Dari penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan menghasilkan beberapa kesimpulan, diantaranya Pengawasan dan pembianaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia masih kurang efektif terutama karena lemahnya law enforcement di Indonesia dan Ketentuan perundang-undangan bidang perbankan di Indonesia belum memberikan perlindungan yang lebih terhadap nasabah penyimpan yang beritikad baik, terutama mengenai pengembalian dana nasabah penyimpan yang beritikad baik dalam hal terjadi likuidasi bank.Disarankan agar pembuatan peraturan di bidang perbankan yang memberikan perlindungan lebih terhadap nasabah penyimpan beritikad baik pada saat suatu bank dilikuidasi."

"Skripsi ini berisi tentang tinjauan hukum dari program pengembalian dana (cash back) yang dihitung sebagai komponen bunga dalam menentukan criteria simpanan layak bayar oleh LPS. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif analitis yang memberikan deskripsi mengenai pengaturan cash back oleh Lembaga Penjamin Simpanan dengan melakukan studi kasus terhadap pembayaran klaim nasabah dalam likuidasi Bang IFI. Hasil penelitian menyatakan bahwa sebelum diberlakukannya PLPS No. 2/PLPS/2010 tentang Program Penjaminan Simpanan, terjadi kesimpangsiuran hokum dalam pengaturan cash back yang akibatnya berdampak dalam pembayaran klaim nasabah Bank IFI. Selain itu, pengaturan tegas mengenai cash back dalam PLPS tersebut masih membuka kemungkinan kasus seperti Bank IFI kembali terjadi maka penulis menyarankan agar terdapat larangan terhadap pengadaan program cash back oleh Bank.

---

The Essay is about The Legal Review of Cash Back Program which is counted as interest's component in determining Criteria of Eligible Deposit by Indonesian Deposit Insurance Corporation (IDIC). This research uses qualitative method which produces descriptive analytical data concerning description about cash back regulation by Deposit Insurance Corporation which will be related to the case of IFI Bank Liquidation.

The result stated that before IDIC Regulation Number 2/PLPS/2010 about Deposit Insurance Program was valid; there was an ambiguous of cash back regulation which leads to the case of The Refund of Costumer Claim in IFI Bank. Moreover, the explicitness of that cash back regulation, in the newest IDIC Regulation, still opens a possibility for case like IFI Bank to reoccur. Therefore, the researcher suggests that cash back program by Bank should not be allowed."