Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan yang ketika melakukan transaksi tarik tunai melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri/Automated Teller Machine (ATM) tidak menerima dananya namun saldo dalam rekening tetap terdebet. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami kasus semacam itu dan apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah tersebut telah memadai atau belum. Data yang digunakan dalam Tesis ini mencakup data primer, yaitu data yang diperoleh di lapangan, yaitu hasil survey terhadap nasabah suatu bank, wawancara dengan para informan dan data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif. Setelah data-data terkumpul, permasalahan diuraikan secara deskriptif analitis, dengan pengolahan dan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Kualitatif, artinya diuraikan menurut mutu, sifat, gejala, dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang kemudian ditautkan secara normatif dengan data sekunder. Setelah dilakukan analisis terhadap data-data primer dan sekunder maka dapat diketahui bahwa pada dasarnya hukum positif yang mengatur mengenai ATM sebagai salah satu alat pembayaran menggunakan kartu (APMK) sudah cukup banyak yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, dari sisi ketentuan perizinan penyelenggara APMK, transparansi informasi produk, manajemen risiko penggunaan teknologi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian pengaduan nasabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerbitkan peraturan untuk melindungi nasabah, juga undang-undang di bidang informasi dan transaksi elektronik. Namun ternyata masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh bank yang merugikan nasabah. Pelanggaran tersebut dimulai dari bentuk perjanjian antara pembukaan rekening yang merupakan perjanjian yang memuat klausula-klausula baku yang dilarang oleh regulasi sektor perbankan dan perlindungan konsumen, manajemen risiko terutama risiko penggunaan teknologi informasi yang tidak dijaga kehandalannya, pembuktian yang sulit dan penanganan dan penyelesaian pengaduan nasabah yang masih kurang memuaskan nasabah, hingga tidak adanya ganti rugi terhadap kerugian baik materil maupun immateril dari bank kepada nasabah.

---

This thesis discusses the legal protection of banking customers who withdraws cash through the Automated Teller Machine (ATM) but does not receive the funds, yet the balance in the account remains debited. The objectives are to explore the legal protection towards the customers with such cases and whether the laws governing the problem are adequate or not. The data used in this thesis include primary data, i.e. data obtained in the field, the results of a survey of banking customers, interviews with informants, and secondary data from laws being in force as positive law and literature research. Once the data collected, the problems were described in a descriptive analysis approach and the data were processed and analyzed in qualitative normative method. Qualitative normative means describing the primary data by the quality, nature, symptoms, and the legal occurrence in reality and then connecting it with the secondary data. After the analysis of the primary and secondary data, it can be seen that basically, the positive law governing ATM as one of the payment method using card (Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, APMK) are already sufficiently issued by Bank of Indonesia, in regards to the licensing requirements of APMK issuers, transparency of information products, the use of technology risk management, consumer protection, and the settlement of customer complaints. In addition, Financial Services Authority (Otoritas Jasa Keuangan, OJK) has also issued regulations to protect the customers, as well as legislation in the field of information and electronic transactions. But there are still many violations committed by the bank, in which have injured the customers rights. The violation begins from the format of the agreement upon applying for a bank account which is an agreement containing standardized clauses prohibited by the banking sector regulation and consumer protection; lack of risk management, and particularly the risk arise upon the use of information technology with unattended reliability; verification difficulty; and customer complaints handling and settlement that are still not satisfactory to the customers, also the absence of compensation for material and immaterial damages from the bank to the customers."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai perlindungan hukum konsumen pengguna jasaATM dalam industri perbankan. Bahwa dalam prakteknya transaksi denganmenggunakan mesin ATM sering bermasalah. Masalah yang biasa dialamikonsumen adalah mengenai kartu ATM yang tertelan mesin ATM, kemudianterjadi penarikan tunai (cash advance) yang tidak dilakukan oleh konsumen,namun transaksi tersebut tercatat dalam data bank. Dalam hal ini posisi konsumensangat lemah, karena pihak bank umumnya sulit dimintakan pertanggung jawabanterhadap hilangnya dana tersebut. Hal ini terlihat dari hubungan hukum antarakonsumen dengan bank berdasarkan perjanjian dalam formulir pembukaanrekening yang didalamnya berisikan klausula baku yang menghilangkan tanggungjawab pelaku usaha. Untuk itulah pentingnya intervensi pemerintah untukmelindungi konsumen dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan.Akan tetapi dalam prakteknya aturan-aturan tersebut belum dapat dikatakanberlaku secara efisien dan efektif seperti dalam putusan Mahkamah AgungNo.769 K/Pdt.Sus/2011. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukumnormatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis data. Hasilpenelitian ini menyarankan adanya evaluasi peraturan perundang-undangan dibidang perlindungan konsumen agar lebih menjamin kepastian hukum bagikonsumen dan pelaku usaha, kemudian juga perlu dilakukan upaya preventif baikoleh bank maupun konsumen untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadaphak-hak konsumen.

---

ABSTRACTThis thesis examines the legal protection of ATM user in the banking industry. Inpractice, a transaction with an ATM machine often causes problems. The commonproblem is when an ATM machine swallows an ATM card, followed by anunauthorized cash withdrawal/cash advance which is, however, recorded by thebank. In this case, consumers’ position is very weak since It is generally difficultto request for banks accountability of missing funds. This is evident from the legalrelationship between the consumer and the bank under the agreement reflected inthe opening account form that contains a standard clause. in which theresponsibility of business operators is removed. For this reason, there is animportant need for government’s intervention to protect consumers through lawsand regulations. However, in practice, these rules can not be said to have beenapplied efficiently and effectively as with the case of Supreme Court's decisionNo.769 K/Pdt.Sus/2011. The research in this thesis is a normative legal researchusing qualitative approaches for the data analysis. The results of this studysuggests that there is an existence for a legislation evaluation in the field ofconsumer protection. in order to ensure legal certainty for consumers and businessoperators and to avoid the violation of the rights of consumers."

"Perkembangan Kota Depok membuat kebutuhan pasar akan semakin meningkat. Dengan meningkatnya kebutuhan pasar di kota depok keberadaan ATM sebagai sarana praktis mempercepat terjadinya transaksi sangat dibutuhkan. Namun, keberadaan ATM di kota Depok tidaklah merata hal ini dikarenakan adanya pertimbangan faktor karakteristik lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran persebaran outlet Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik pemerintah dan swasta di Kota Depok yang dikaitkan karakteristik lokasi dengan menggunakan variabel penggunaan tanah, jaringan jalan, dan variabel jumlah penduduk produktif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Analisis Tetangga Terdekat, Matriks dan SIG. Hasil penelitian menunjukan bahwa Outlet ATM milik Pemerintah dan Swasta tersebar mengelompok pada Jalan Kolektor Primer yang berada pada penggunaan tanah perdagangan dan jasa serta mempunyai jumlah penduduk produktif pada tingkat sedang. Jalan yang mempunyai jumlah ATM terbanyak adalah Jalan Raya Margonda dan Jalan Cinere Raya. Persebaran ATM di Kota Depok tersebar mengelompok pada Pusat Pelayanan Kota Depok dan Subpusat Pelayanan Kota Cinere dan Cimanggis serta cenderung berada pada Area Of Dominance.

---

Depok is one of growth center city in west java, that makes market demand is increase. Those increases effect presence of ATM as a practical means to accelerate the transaction is needed. However, the presence of ATMs in the city of Depok not uniform due to consideration of the characteristics of the location factor. The aim of this study was to obtain a distribution outlet Automated Teller Machine (ATM) in the public and private in Depok characteristics, associated with the location using the variable, such as land use, road networks, and a variable number of productive populations. The method used in this study is the Matrix Method and GIS. Our research showing that Goverment ATM Outlets and Private Bank Outlets spread collectively on Primary Collector ways where placed among used trades and services area and having an amount productively population in middle level. The ways that has more ATM machines is Margonda Raya streets and Cinere Raya streets. The Distribution of ATM Machines in Depok City spread collectively on Official Service Center of Depok city and City Sub-Service Center in Cinere and Cimanggis and disposed in the Area of Dominace."

"Salah satu pemanfaatan teknologi dalam administrasi perpajakan ialah pembayaran pajak secara online. Pembayaran pajak secara online dapat berbentuk pembayaran melalui ATM. Pembayaran pajak melalui ATM diterapkan bagi Usaha Kecil dan Menengah sebagai sarana mempermudah administrasi perpajakan, selain itu pembayaran online membuat cost of taxation relatif rendah sehingga sistem perpajakan selaras dengan Ease of Administration. Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis penerapan kebijakan pembayaran PPh melalui ATM bagi UKM serta menganalisis apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode kombinasi. Hasil yang didapat dari penelitian ini menunjukan bahwa pembayaran pajak penghasilan melalui ATM bagi UKM belum memenuhi Asas Ease of Admnistration. Hal ini menjadikan kebijakan ini tidak efisien dan efektif.

---

One of the utilization of technology in tax administration is online tax payments. Online tax payment may take the form of payment by the Automatic Teller Machine (ATM). Tax payment through the ATM is applied for Small and Medium Enterprises as a means to simplify tax administration, in addition, tax online payments can make the cost of taxation relatively low so that the tax systems can be in harmony to the principle of ease of administration. The purpose of this research is to analyze the application of income tax payment through ATM’s policy for SMEs and to analyze whether this policy is in accordance with the principle of ease of administration. This research uses quantitative approach with mixed methods. The result if this research shows that income tax payment through the ATM for Small and Medium Enterprises have not fulfill the needs of the principle of ease of administration. This make the policy of this case is not effective and effcient."

"Melalui pemanfaatan kemajuan teknologi, bank berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik dalam melayani nasabah, salah satunya dengan ATM. Penggunaan ATM ini berkaitan dengan kemudahan dalam bertransaksi keuangan. Kemudahan dari layanan ATM membuat nasabah tidak perlu pergi ke bank dalam penarikan uang ataupun melakukan suatu transaksi transfer pemindahan uang yang ada pada rekening tabungan. Dalam penggunaan ATM risiko juga sering dihadapi oleh nasabah ataupun bank salah satunya risiko teknologi yang berhubungan dengan kehandalan dari keamanan sistem, salah satunya berkaitan dengan kegagalan sistem ATM. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dikarenakan bahan penelitian yang digunakan penulis adalah bahan-bahan hukum. Pertanggungjawaban bank jika terjadi kegagalan transaksi yang merugikan nasabah dengan menangani pengaduan nasabah, mengupayakan penyelesaian atas kerugian yang diderita nasabah melalui forum mediasi perbankan dan bertanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang timbul akibat kesalahan pengurus dan pegawai penyelenggara.

---

Through the utilization of advances in technology, banks are trying to provide the best facilities in serving customers, one of them with ATM. ATM usage is related to the ease of financial transactions. Ease of ATM services to make customers do not need to go to the bank to withdraw money or make a transfer of money transfer transactions that exist on savings accounts. Risks in the use of ATM are also often faced by customers or bank one technological risks associated with the reliability of safety systems, one of which relates to the failure of the ATM system.

In this study, the authors used normative juridical research method because the material used in this study is the author of legal materials. Bank liability in case of failure of transactions detrimental to customers and handling customer complaints, seek settlement of losses by clients through banking mediation forum; and responsible to consumers for losses incurred due to errors administrators and employees of the organizers."

"Salah satu cara meningkatkan kepercayaan nasabah yang juga merupakan salah satu keunggulan kompetitif bank adalah kualitas atau keandalan layanan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dimilikinya. ATM juga memegang peranan penting terhadap kinerja bank karena ATM memberikan pengaruh yang positif pada kinerja bank sehingga pemeliharaan ATM, menjadi penting bagi bank. Pemeliharaan yang proaktif pada ATM sebelum terjadi kerusakan, juga akan berdampak pada peningkatan kualitas layanannya. Oleh karena itu, penting bagi bank untuk dapat mengetahui estimasi kapan terjadi kerusakan pada ATM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis waktu sampai terjadinya kerusakan (time-to-event) pada ATM dan karakteristik penentu yang dapat mempengaruhi keandalan ATM dengan menggunakan pendekatan analisis survival. Metode yang digunakan adalah Analisis Survival Non-parametric Model, Kaplan-Meier, dan Analisis Survival Semi-parametric Model, Cox Proportional Hazard (Cox PH) pada 11,043 data ATM tahun 2019-2023 dari salah satu bank terbesar di Indonesia. Hasil analisis Kaplan-Meier, menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada kurva survival ATM antar kelompok pada lokasi, merek, dan pengelola, namun didapat perbedaan signifikan pada kurva survival ATM antar kelompok pada jenis dan durasi penyimpanan ATM. Dari analisis Cox PH, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi dan signifikan adalah jenis, durasi penyimpanan mesin setelah dilakukan pembelian sebelum dilakukan aktivasi, merek, dan frekuensi transaksi ATM. Sedangkan frekuensi kegiatan Corrective maintenance (CM) berpengaruh namun tidak signifikan pada keandalan ATM. Analisis keandalan ATM ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentang karakteristik ATM yang akan digunakan, sehingga bank dapat meningkatkan kualitas layanan ATM dan mempertahankan keunggulan kompetitifnya.

---

One way to increase customer trust, which is also one of the bank's competitive advantages, is the quality of Automated Teller Machine (ATM) services. ATM also play an important role in bank’s performance because ATM have a positive impact on the bank’s performance, so that ATM maintenance is important for the bank. Proactive maintenance of the ATM before failure occurs will also have an impact on improving ATM service quality. Therefore, it is important for banks to be able to know the estimation of when failure occurs. This study aims to analyse the time-to-event of ATM and the determining characteristics that can affect ATM reliability using survival analysis approach. The methods used are Non-parametric Survival Analysis Model, Kaplan-Meier, and Semi-parametric Survival Analysis Model, Cox Proportional Hazard (Cox PH) on 11,043 ATM data in 2019-2023 at one of the largest banks in Indonesia.The results of the Kaplan-Meier analysis, there is no significant difference in ATM survival curve between groups on variable location, brand, and operation management, but has significant difference in ATM survival curve between groups on variable type and duration of ATM storage after purchase before activation. From Cox PH analysis, it was found that the influencing and significant factors are type, duration of machine storage after purchase before activation, brand, and frequency of ATM transactions. While the frequency of Corrective maintenance (CM) activities has an effect but not significant on ATM reliability. This ATM reliability analysis can be used as a basis for decisions about the characteristics of ATM that are implemented, so that banks can improve the quality of ATM services and maintain their competitive advantage."

"Produk pemberian KTA melalui ATM merupakan pengembangan dari pemberian KTA, yang proses penawaran, pengajuan, persetujuan dan pencairan kreditnya dilakukan melalui ATM. Penggunaan ATM sebagai produk Electronic Banking dapat menambah atau meningkatkan eksposur risiko tertentu pada Bank, sehingga perlu adanya analisa hukum. Permasalahan tesis ini adalah : 1. Bagaimanakah pelaksanaan pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah dalam pemberian KTA melalui ATM pada Bank X ?Penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan wawancara. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, mekanisme pemberian KTA melalui ATM pada Bank X telah dilakukan sesuai dengan peraturan mengenai perbankan, informasi dan transaksi elektronik serta perlindungan konsumen. Namun demikian, mengingat pada saat penelitian ini dilakukan, lembaga penyelenggara sertifikat elektronik belum dibentuk dan peraturan menteri yang mengatur mengenai tata cara memiliki sertifikat elektronik belum diterbitkan, maka tanda tangan elektronik terhadap pemberian kredit ini belum dilakukan sertifikasi. Sebagai upaya perlindungan hukum bagi Bank dan Nasabah, Bank X telah melakukan mitigasi risiko dalam pemberian KTA melalui ATM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Bank X telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian KTA melalui ATM sehingga memberikan perlindungan hukum bagi Bank X dan Nasabah.

---

The ATM Non Collateral Loan is a development of regular non collateral loan, which the marketing process, proposal submission, approval and loan disbursement are processed through ATM. The use of the ATM as one of Electronic Banking Product is expected to increase the certain risk exposure, therefore we need a comprehensive legal analysis. The legal issues that will be discussed in this thesis are:

1. How is the implementation of the ATM Non Collateral Loan at Bank X compared to regulations apply in Indonesia?

2. How is the protection to the Bank and the customers in the implementation of the ATM Non Collateral Loan in Bank X?

The research was conducted in a normative-juridical with secondary data and supported by interviews. The result of the research found that the implementation of providing the non collateral loan through ATMs in Bank X is complied with all regulations apply in Indonesia. However since during the research, the institution who suppose to produce electronic device certification is not formed neither the issuance of ministry regulation regarding the procedure of registering the electronic devices to be certified, the use of electronic signature is not yet certified. As an effort to implement the protection or security mechanism for both the Bank itself and its customer, Bank X mitigates the risk rises from the ATM Non Collateral Loan. Based on the explanation above, we can conclude that Bank X has applied the banking prudential principal in providing the ATM Non Collateral Loan to its customers as a mechanism of legal protection to Bank X and the customers."

"Perkembangan teknologi dalam perbankan tidak mungkin tanpa risiko. Masalah-masalah yang mungkin terjadi, diantaranya gangguan jaringan ATM; nasabah tidak melakukan transaksi di ATM, tetapi rekening terdebit; nasabah melakukan transaksi, tetapi uang tidak keluar; nasabah melakukan transaksi, tetapi hasilnya tidak sesuai; kartu tertelan di dalam mesin ATM, dan sebagainya. Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab dan perlindungan nasabah bank oleh Bank DKI terhadap transaksi ATM nasabah Bank DKI dan tanggung jawab Perusahaan Switching terhadap perlindungan transaksi ATM Nasabah Bank DKI. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan analitis. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan nasabah dilakukan oleh bank secara perlindungan secara tidak langsung dan secara langsung. Penyelenggara sistem pembayaran juga harus melindungi konsumennya. Dalam menjalankan usahanya dalam sistem pembayaran, perusahaan switching bertanggungjawab atas jaringan yang dikelolanya sesuai dengan PBI 16/1/PBI/2014 mengenai perlindungan konsumen pada jasa sistem pembayaran. Saran kepada Bank DKI dan perusahaan switching adalah perlu dilaksanakannya rekonsiliasi secara berkala.

---

Technological developments in banking always comes with risks. A problem that may occur in this development, includes ATM network disruptions. This thesis addresses the regulations in Indonesia on consumer protection in the Indonesian Banking Act and Consumer Protection Act, also other relevant regulations including its implementation. Furthermore, this thesis discusses the responsibility of switching companies towards consumer protection in ATM transactions, particularly in the case of Bank DKI. This thesis is a legal research with a normative juridical approach, from a descriptive and analytical perspective. It can be concluded that the protection of bank customers is carried out indirectly and directly. The payment system provider must also provide consumer protection. In conducting its business within the payment system, switching companies are responsible for the network it manages in accordance with PBI 16/1/PBI/2014 concerning consumer protection for payment system services. To resolve this issue, Bank DKI and the partnering switching company must carry out reconciliation regularly."

"Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif dan perspektif analitis. Dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pengaturan tindak pidana di bidang perbankan dalam Undang-Undang perbankan dan peraturan lainnya. Selain itu skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana perbankan. Khususnya tindak pidana pencurian yang terjadi pada bank BCA melalui ATM. Dan dapat disimpulkan bahwa perlindungan yang diberikan kepada nasabah bank adalah berupa perlindungan secara tidak langsung dan perlindungan secara langsung. Perlidungan yang pasti diberikan kepada nasabah dalam hal terjadinya tindak pidana di bidang perbankan adalah dengan ganti rugi yang diberikan oleh pihak bank secara langsung.

---

This thesis is the study of law with the normative juridical approach is descriptive and analytical perspective. In this thesis discusses about how the criminal setting in banking in banking law and other regulations. Additionally this thesis discusses the legal protection granted by banks to customers in case of banking crimes. In particular offense of theft which occurred at a bank through ATM BCA. And it can be concluded that the protections afforded to customers of the bank is an indirect form of protection and the protection directly. Protection is certainly given to customers in the event of criminal acts in the field of banking is the compensation provided by the bank directly. "