Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini ingin mengetahui sejauh mana iklan politik partai pada pemilu legislative 2014 berperan sebagai ruang publik pemilu. Dalam hal ini akan dibahas bagaimana struktur kepemilikan televisi dan iklan politik komersial televisi berpengaruh terhadap pembentukan ruang publik pemilu. Tesis ini menggunakan konsep ruang publik dan analisis diskursus menurut teori tindakan komunikasi Habermas, serta pendekatan ekonomi politik komunikasi untuk mengetahui faktor-faktor struktural yang mempengaruhi ruang publik pemilu. Hasil studi ini menunjukkan bahwa iklan politik partai pada pemilu legislatif gagal untuk membangun ruang publik pemilu karena didominasi oleh iklan pencitraan, adanya komersialisasi iklan politik dan konsentrasi kepemilikan media. Kelemahan dibidang peraturan hukum dan penegakan hukum terkait dengan penyelenggaraan pemilu ikut menyumbang bagi kemungkinan terjadinya praktik keberpihakan politik media. Dalam hal ini telah terjadi kolonisasi ruang publik pemilu oleh koalisi antara elit politik dan elit media untuk kepentingan politik mereka. Media penyiaran telah gagal berperan sebagai ruang publik untuk membangun demokrasi Indonesia yang berkualitas.

---

This thesis discusses the political discourse on party political advertising in the 2014 legislative election, to determine wheter the party political advertising can function as a public sphere of election according Habermas’s conception. In addition, it also discusses how the ownership structure of commercial television and commercial political advertising will influence the public sphere of election. The methodology in this thesis uses the concept of public sphere and discourse analysis according to Habermas's theory of communication action, as well as the political economy of communication approach to determine the structural factors that influence the public sphere of election.

The results of this study stated that the party political advertising in legislative election dominated by advertising imagery that failed to build a public sphere of election. Furthermore, the commercialization of political advertising and concentration of media ownership has resulted media bias to a particular political party. Weakness in the field of rule of law and law enforcement related to the election contributed to the political bias of media practices. In this case there has been a colonization of public sphere in the legislative election by a coalition between the party political elite and the media elite for their political interests. Broadcast media have failed to act as a public sphere to build the quality of democracy in Indonesia."

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra pada pemilu legislatif tahun 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori kampanye politik modern. Pada kampanye politik yang dilakukan oleh Partai Gerindra terlihat bahwa media memainkan peran sentral, terutama televisi dan media berbasis internet. Studi ini menemukan bahwa kampanye politik Partai Gerindra sangat profesional. Partai Gerindra mempekerjakan tenaga ahli diluar kader partai untuk merancang kampanye politiknya. Kampanye politik yang dilakukan Partai Gerindra fokus terhadap satu figur politik untuk menarik dan mempengaruhi pemilih.

---

This undergraduate-thesis analyzes about Gerindra’s political campaign in legislative election 2014 using the modern political campaign theory. Media played a central role in Gerindra’s political campaign, mainly used television and internet. The study finds that Gerindra’s political campaign was highly professional. The party employed a marketing expert outside of their party members to design Gerindra’s political campaign. The campaign is focused or personalized to one political figure to attract and influenced voters."

"Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi formatif terhadap iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dari Komisi Pemilihan Umum RI pada pemilih pemula. Penelitian ini menggunakan model pencapaian tujuan dimana evaluasi dilakukan melalui pengukuran tingkat kesuksesan atau kegagalan dalam mencapai objektif dari program. Melalui kuisioner yang diberikan pada 30 pemilih pemula serta wawancara dengan pihak sosialisasi KPU RI, penelitian ini menunjukkan bahwa iklan televisi sosialisasi Pemilu 2014 dikategorikan sangat efektif dalam hal peningkatan partisipasi pemilih. Kemudian juga dikategorikan cukup efektif dalam hal penyebarluasan informasi, tahapan, jadwal dan program pemilu; serta peningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang kepemiluan. Namun, untuk mengatasi beberapa kendala seperti minimnya pemilih muda yang menjadikan KPU sebagai sumber utama informasi, penelitian ini kemudian merekomendasikan KPU RI untuk (1) membangun kerjasama yang sinergis dan berkelanjutan utamanya dalam hal sosialisasi pemilu dengan media massa dan LSM terkait, serta (2) melakukan pemilihan media sosialisasi dengan seksama dan menyesuaikan konten pesan dengan platform media yang dipilih.

---

This study is a formative evaluation of the television ads outreach programs of the 2014 election Indonesian General Election Commission. This study uses a model of goal-attainment models where the evaluation is done by measuring the level of success or failure in achieving the objectives of the program. Through a questionnaire given to 30 first-time voters as well as interviews with the KPU RI socialization, this study shows that the program has been very effective in terms of increasing voter participation. Then also been effective in terms of information dissemination, stage, and program schedule of the elections; and increasing knowledge, understanding and the ability of the electoral community. However, to overcome some obstacles such as the low number of young voters who make the Commission as the main source of information, this study then recommends KPU RI to (1) build synergistic and sustainable especially in terms of socialization election by the mass media and NGOs, as well as (2) conduct media selection and socialization carefully tailor the message content with selected media platforms."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi political marketing Partai NasDem sebagai partai politik baru dengan tujuan memenangkan Pemilu Legislatif 2014, khususnya bagaimana peran kepemilikan media dalam strategi tersebut. Penelitian kualitatif ini menggunakan kerangka konsep political marketing Lees‐Marshment (2001) dan strategi kampanye partai politik Nursal (2004). Kesimpulan utama, Partai NasDem merupakan sales oriented party dan banyak menggunakan pull political marketing dalam menyampaikan pesan politik mereka. Melihat dari fakta di Indonesia bahwa partai politik masih sangatlah lekat dengan figur ketokohan untuk dapat mengangkat elektabilitasnya, maka dibahas pula pembelajaran dari fenomena Partai Demokrat yang dapat memenangkan pemilu pada keikutsertaannya yang kedua kali karena kekuatan figur tokoh SBY. Sehingga penelitian ini dapat melengkapi strategi political marketing Partai NasDem yang ada saat ini.

---

This study aims to determine how political marketing strategy NasDem Party as a new political party with the aim of winning the 2014 legislative elections, in particular how the role of media ownership in the strategy. This qualitative study uses the concept of political marketing framework Lees‐ Marshment (2001) and political partyʹs campaign strategy Nursal (2004).

The main conclusion, NasDem Party is party oriented sales and using pull political marketing in their political message. View of the fact that political parties in Indonesia are still very closely with the figures to be able to lift the electability, then discussed the phenomenon of learning from the Democratic Party who can win elections on the participation of two times the force of character figures SBY. So this study can complement the strategy of political marketing NasDem Party that exists today."

"Kemenangan Partai Demokrat meraih 20,85 persen suara dalam Pemilu Legislatif 2009, banyak ditopang iklan politik yang ditayangkan secam massive di media televisi. Kendati begitu iklan politik Partai Demokmt tak luput dari krisis erika.Krisis etika dimaksud adalah buying acces to voters, lcbih mengedepankan citra daripada isu, penyederhanaan logika politik, dan penyembunyian informasi yang sebenarnya. Kzisis etika yang muncul dalam iklan politik Partai Demolcrat dipastikan akan berakibat pada teijadinya penyimpangan proses demokratisasi, memunculkan deviasi dalam distribusi infonnasi politik, dan pendidikan politik, serta membangkitkan sinisme publik.Kata kunci : Krisis etika iklan politik, sinismc publik, buying acces to voters."

"Tayangan iklan politik televisi di Indonesia merupakan fenomena baru sejak ORBA digantikan oleh Orde Reformasi.. Di negara-negara Barat, seperti Amerika Serikat misalnya sebagai pelopor iklan politik di televisi. perkembangan iklan politik dapat dilihat berdasarkan periode kelahirannya, Di awal dekade kelahirannya di tahun 1952 misalnya iklannya umumnya cenderung bercirikan bermerek iklan isu, menggunakan daya tarik (appeal s) emosional, dan berpendekatan negatif.Penelitian ini pun ingin melihat bagaimana kecenderungan iklan politik di televisi Indonesia di awal periode kelahirannya? Juga perbandingan isi iklan politik dari ketiga partai politik yang memperoleh suara terbesar pada Pemilu 1999, yaitu iklan PDI Perjuangan, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa berdasarkan kategori isi iklan, strategi iklan, dan teknik iklannya.Sampel penelitian ini menggunakan rekaman semua tayangan iklan politik dari ketiga partai politik yaitu berjumlah sebesar 30 spot. terdiri dari 9 spot iklan PDIP, 14 spot iklan Partai Golkar, dan 7 spot iklan PKB, dengan menggunakan metode deskriptif dan teknik penelitian analisis isi (content analysis).Dari temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) secara umum iklan politik di televisi Indonesia (a) berdasarkan kategori isi iklannya cenderung berbentuk iklan slogan, berdaya tarik emosional, dan dengan pendekatan positif - meski iklan dengan pendekatan negatif pun banyak jumlahnya; (b) Dan dari kategori strategi iklannya -baik pada partai yang berposisi sebagai partai yang berkuasa maupun partai penantang -sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek- strategi penguasa ketimbang aspek-aspek strategi penantang. Aspek strategi penguasa yang banyak digunakan adalah strategi mengandalkan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklan, dan strategi menggunakan wakil partai yang biasanya bertokoh rakyat atau orang yang tak terkenal, Dan (c) dari kategori teknik iklannya. Iklan politik di televisi banyak mengandalkan seting informal. dengan teknik kombinasi--, yaitu kombinasi dari cinemayertte dan man-in-the-street. man-in-the-street dengan talking-head. dan kombinasi dari documentacy, head-on. serta testimonial.Sedangkan dari (2) perbandingan isi iklan politik ketiga partai yang memperoleh suara terbesar dalam pemilu 1999 yaitu iklan PD1 Perjuangan, Partai Golkar, dan PKB berdasarkan kategori isi iklan. strategi iklan. dan teknik iklannya adalah sebagai berikut. Berdasarkan kategori isi iklannya iklan PDIP cenderung berbentuk iklan isu. dengan menggunakan daya tarik kombinasi yang seimbang antara daya tarik logis, emosional, dan etis, namun iklannya cenderung berpendekatan negatif Sedangkan iklan Partai Golkar dan PKB sama-sama banyak berbentuk iklan slogan dan citra, berdaya tarik emosional dan etis, serta cenderung berpendekatan positif.Dari strategi iklannva yang digunakan. ketiga partai tersebut sama-sama banyak menggunakan aspek-aspek pada strategi penguasa. Pada iklan PDIP dan PKB banyak digunakan aspek strategi penggunaan jabatan seseorang di dalam penyampaian pesan iklannya. Sedangkan pada iklan Partai .Golkar menggunakan aspek strategi perwakilan dalam penyampaian pesan iklan dengan menggunakan tokoh rakyat atau pun orang tak dikenal.Dan dari teknik iklannya, baik PDIP maupun Partai Golkar mengandalkan seting informal, sedangkan iklan PKB kombinasi antara seting formal dan informal. Dan dari teknik filmnya iklan PDIP lebih banyak menggunakan teknik film kombinasi antara manin-the-street dan talking-head, sementara iklan Partai Golkar kombinasi dari cinema-cerite dan man-in-the-street, dan iklan PKB kombinasi antara documentary, head-on, serta testimonial.Jika iklan politik diyakini dapat berpengaruh pada perolehan suara partai politik, maka studi mengenai isi iklan politik di televisi menjadilah penting. Tak mustahil sebuah kemenangan itu bermuara dari perencanaan komunikasi yang baik melalui bentuk periklanan politik. Dalam kerangka berpikir seperti itulah tesis ini dibuat.

---

The show of television political advertisement in Indonesia is a new phenomena after ()RBA has been replaced by new Orde Reformasi. In western countries, such as United States which serve as pioneer political advertisement in television_ development of political advertisement can be seen through its birth. In the early period of the 1952 the advertisement tend to have issue advertisement form, using emotional appeals and negative approach.

This research want to study how political advertisement tendency in television during its birth. In addition, we also want to see the comparrison of the three political parties showing highest votes in 1999 General .Election, namely advertisement of POI Perjuangan, Partai Golkar, and Partai Kebangkitan Bangsa based on advertisement content category, advertisement strategy, and advertisement technique.

Research sample used recording of all political advertisement shows from the three political parties, amounting thirty spots, with consist of 9 spot PDIP, 14 Partai Golkar, and 7 spot PKB advertisement by using the descriptive matter and content analysis.

The research resulted shows (1) in general political advertisement in Indonesian television, based on advertisement content tend to for slogan advertisement, emotional appeals, and with positive approach. From other strategic category, wither for powerful or opposing parties both used more aspect of incumbent strategies than through opposing strategies, Aspect of incumbent strategies with is used more is strategy using, authority profesion conducting advertisement messages and strategies using party representatives which normally function as command unknown people. The last one is category for advertisement technique and where political advertisement in television used many informal setting with combination documentary, head-on, and testimonial.

From the point of comparison for political advertisement the three parties showing highest votes in 1999 General Election, namely advertisement of PDIP. Partai Golkar, and PKB based on advertisement content, ad strategy, and other technique are as follow based on advertisement content category, PDIP advertisement tend to form issue advertisement, using combine appeals with is balance between logical, emotional, and ethical appeals. Even through the advertisement tend to have negative approach. For Partai Golkar and PKB however they have more slogan advertisement, image advertisement, emotional and ethical appeals and have positive approach.

From the point of advertisement strategies. the three parties used more or less the same aspect of incumbent strategies. In PDIP and PKB advertisement they used many aspect of incumbent profession in conducting its message, Partai Golkar used aspect of representatives strategies in conducting its messages by using common or unknown and unfamous man.

From advertisement technique both PDIP and Partai Golkar used informal setting, while PKB used combined advertisement between formal and informal setting. From film technique, PDIP advertisement between Cinme-verite, Man-in-the street, and PKB used combined advertisement among documentary, head-on, and testimonial."

"Skripsi ini membahas mengenai strategi marketing politik studi tentang promosi dalam peningkatan suara anggota legislatif (DPR-RI) Partai Gerindra di Jawa Barat pada pemilu legislatif 2014. Kasus ini di analisis menggunakan teori marketing politik. Pada teori ini, penulis menekankan terhadap komponen promosi. Promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra dapat dilihat dalam 6 kelompok saluran komunikasi politik, yaitu saluran komunikasi politik lini atas, saluran komunikasi politik lini bawah, saluran komunikasi dengan special event, saluran komunikasi politik dengan media baru, saluran komunikasi politik dengan komunikasi antar pribadi, dan saluran komunikasi politik dengan media tradisional. Studi ini menemukan bahwa Partai Gerindra memaksimalkan berbagai media yang tersedia dan struktur jaringan partai yang ada dalam mempromosikan partai. Strategi promosi yang dilakukan oleh Partai Gerindra memberikan hasil perolehan suara sebesar 2.378.762 dan 10 kursi dalam pemilihan legislatif 2014 di Jawa Barat.

---

This undergraduate-thesis analyzes about political marketing strategy study about promotion in increasing the votes member of parliaments (House of Representative of Indonesia Republic) Gerindras Party in West Java in legislative election 2014. This case using the political marketing theory. On this theory, writer focus on component of promotion. Promotion carried out by the Gerindras Party can be seen from 6 groups of political communication channels, consisting of political communication channel above the line, political communication channel below the line, political communication channel with special events, political communication channel with new media, political communication channel with interpersonal communication, political communication channel with traditional media. The study finds that Gerindras Party maximize the various available media and the network structure of the parties that are in promoting the party. Promotion strategy carried out by Gerindras Party give the result of the vote amounting 2.378.762 and 10 seats in legislative election 2015 in West Java."

"ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh keluarnya Ketua DPW Partai NasDem Malut Mukti Baba dan beberapa pengurus partai. Sehingga NasDem merekrut elit partai lain untuk menjadi anggota partai dan Caleg DPRD Malut Pileg 2014. Sebagai pijakan teoritis, penelitian ini menggunakan dua teori yakni: Pertama, teori partai politik dari Otto Krichheimer dan Kantz S. Richard tentang partai Catch-all. Kedua, teori modal politik dari Kimberly L. Casey, modal sosial dari Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam dan Francis Fukuyuma dan teori modal ekonomi dari Pierre Bourdieu.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan teknik analisa data menggunakan deskriptif analisis. Penelitian menggunakan dua metode pengumpulan data yakni: Pertama, wawancara mendalam terhadap informan yang memahami proses rekrutmen elit partai. Kedua, melalui dokumentasi dengan pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, menganalisa bahan-bahan yang relevan dengan masalah penelitian, seperti buku, artikel dari internet, naskah, dan arsip yang berhubungan dengan topik penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab Partai NasDem merekrut elit partai lain pada Pileg 2014 di Malut yakni: Pertama, elit yang direkrut merupakan elit populer. Kedua elit partai yang direkrut merupakan elit politik lokal. Ketiga, elit yang direkrut memiliki basis massa. Keempat, elit partai yang direkrut memiliki dukungan modal finansial.Implikasi teoritis menunjukkan bahwa dalam menghadapi kontestasi politik pada Pileg 2014, Partai NasDem merekrut elit partai lain dari latar belakang partai yang memiliki ideologi berbeda-beda dan merekrut elit partai yang memeliki modal politik, modal sosial dan modal ekonomi dengan tujuan untuk meraih dukungan eloktoral yang signifikan pada Pileg 2014 di DPRD Malut.

---

ABSTRACT

This research is based on the departure of Malut Mukti Baba, the head of the NasDem Party, and several other party members. As a result of this departure, the Nasdem Party recruited elites from other parties to become its member and to become candidates in the 2014 Legislative Election.

As a theoretical foundation, this research used two theories namely: First, the theory of the political parties Kantz Krichheimer and Otto S. Richard about Catch-all parties. Second, the theory of the political capital of Kimberly L. Casey, the social capital of Pierre Bourdieu, Robert D. Putnam and Francis Fukuyama and the economic capital theory of Pierre Bourdieu.

This research used qualitative methods, while the technique of data analysis using descriptive analysis. The study used two methods of data collection are: First, in-depth interview to the informant who understand the process of recruitment of the party elite. Secondly, through the documentation with data collection by reading and analyzing the materials that are relevant to the research problems, such as books, articles from the internet, and archives related to the research topic.

The principal findings of this research because of the Party elite NasDem recruit another party in 2014 Malut Pileg namely: First, the elite recruits a popular elite. Secondly, the party elite who recruited the local political elite. Third, the elite recruits a mass base. Fourth, the party elite recruits have the support of financial capital.

The theoretical implication shows that in facing the 2014 Legislative Election, NasDem Party recruit elite other parties of background party has and ideology different and recruit the party elite who own a political capital, social capital and economic capital for the purpose of gaining support eloctoral significant in 2014 parliament legislative election of the Malut."

"Penelitian ini adalah penelitian kualititatif yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Persatuan Pembangunan sebagai obyek penelitian. Latar belakang dari penelitian ini adalah masih rendahnya keterwakilan perempuan dalam pemilu yang disebabkan karena masih rendahnya komitmen partai politik dalam menerapkan kebijakan afirmasi dalam pemilu. Adanya peraturan yang mewajibkan partai untuk memenuhi kebijakan afirmasi ini memang mendorong partai memenuhi keterwakilan perempuan dalam pencalonan calon anggota legislatif, untuk itu penelitian ini berusaha mencari jawaban bagaimana strategi partai dalam memenuhi kebijakan afirmasi tersebut.Menjelang Pemilu 2014 KPU mengeluarkan PKPU No 7/2013 mengenai pencalonan yang salah satu klausulnya adalah mewajibkan partai politik peserta pemilu untuk memenuhi ketentuan mencalonkan 1 orang bakal calon perempuan diantara 3 bakal calon di masing-masing daerah pemilihan. Jika partai politik tidak memenuhi ketentuan tersebut maka partai politik ini akan didiskualifikasi sebagai peserta pemilu di daerah pemilihan tersebut. Hal ini kemudian mendorong partai politik untuk mau tidak mau harus memenuhi kuota 30 pencalonan perempuan. Masing-masing partai politik memiliki strateginya sendiri dalam memenuhi kebijakan tersebut, termasuk Partai Keadilan Sejahteran PKS dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Strategi yang diambil partai ini tidak dipungkiri terkait dengan ketersediaan kader yang dimiliki oleh masing-masing partai dan juga sistem pemilu yang digunakan. Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mencalonkan perempuan di dalam pemilu partai belum sepenuhnya menerapkan sistem merit dalam menjaring kader karena sejumlah alasan, seperti partai mencari figur yang populer, yang memiliki kedekatan dengan elit partai, memiliki sumber dana yang cukup, hal ini menujukan bahwa budaya patriartki masih berlaku dalam partai politik.

---

This research is a qualitative research that puts PKS and PPP as the object of research. The background of this research is still the low representation of women in the election due to the low commitment of political parties in applying affirmation policy in the election. The existence of a regulation requiring the party to fulfill this affirmative policy does encourage the party to fulfill women 39 s representation in nomination of legislative candidate. Therefore, this research seeks to answer how the party 39 s strategy in fulfilling the affirmation policy.In the lead up to the 2014 General Election the KPU issues PKPU No 7 2013 regarding the nomination of which one of its clauses is to require the political parties participating in the election to fulfill the requirements of nominating one prospective female among 3 candidates in each electoral district. If a political party fails to comply with this provision then this political party shall be disqualified as an election participant in the electoral district. This then encourages political parties to inevitably have to meet the quota of 30 nomination of women. Each political party has its own strategy to comply with the policy, including the Justice Party PKS and the United Development Party PPP .The strategy adopted by the party is undeniably related to the availability of cadres owned by each party and also the electoral system used.This study shows that in nominating women in party elections has not yet fully implemented a merit system in recruiting cadres for a number of reasons, such as parties looking for popular figures, who have close ties to party elites, have sufficient funding sources, this implies that the patriarchic culture is still Apply in political parties."

"Saat ini strategi komunikasi pemasaran politik telah berkembang luas. Salah satunya adalah dengan pendekatan political marketing. Penelitian ini ingin melihat bagaimana strategi komunikasi pemasaran politik Partai Aceh. Partai Aceh merupakan Partai Lokal konsekuensi dari hasil kesepakatan MoU Helsinki antara Pemerintah RI dengan GAM. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif untuk mendapat gambaran jelas strategi partai Aceh dalam memenangkan Pemilu pasca MoU berturut-turut. Informan penelitian adalah aktor politik di Aceh yang terlibat aktif pada pemilu 2014.Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Partai Aceh masih menggunakan cara-cara komunikasi pemasaran tradisional. Untuk menjadi partai modern maka Partai Aceh harus mempebahrui dan beradaptasi dengan kondisi situasi masyarakat saat ini.

---

Nowadays marketing communication strategy on politics has variably developed. One of them is using political marketing and branding perspective. This research aims to find out how Aceh Party planning on their marketing communication strategy in Aceh. This research was conducted on qualitative descriptive method with the informant whom actively participated in 2014 election.The description will give valuable feedback for Aceh Party in creating communication strategy. The results shows Aceh Party using traditional ways on building its strategy, Aceh Party sucesfully won and dominates the legislative member in Aceh Parliament though."