Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Modal ventura merupakan salah satu bentuk pembiayaan, yang terutama ditujukan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Di Indonesia, modal ventura dijalankan oleh perusahaan modal ventura, yang termasuk dalam lembaga keuangan. Salah satu perusahaan modal ventura yang terdapat di Indonesia adalah PT Bahana Artha Ventura. Skripsi ini membahas mengenai modal ventura secara umum dan penerapannya pada PT Bahana Artha Ventura, serta menganalisis salah satu perjanjian modal ventura yaitu Perjanjian Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil antara PT Bahana Artha Ventura dan PT X sebagai perusahaan pasangan usahanya, dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif.

---

Venture capital is one of the form of financing, particularly targeted for the micro, small, and medium enterprises. In Indonesia, venture capital is conducted by venture capital companies, which are categorized as financial institutions. One of the venture capital companies in Indonesia is PT Bahana Artha Ventura. This thesis examines venture capital in general and its practice in PT Bahana Artha Ventura. This thesis also analyzes a venture capital contract in the form of Revenue Sharing Financing Agreement between PT Bahana Artha Ventura and PT X as its investee company, using normative-juridical research methods."

"PT OCBC NISP Ventura, di bawah naungan PT OCBC NISP Tbk, merupakan sebuah perusahaan modal ventura (“PMV”) yang bergerak di bidang investasi. Dalam program magang ini, Penulis ditempatkan pada divisi investasi dengan jabatan sebagai investment intern, yang berperan untuk melakukan riset industri dan turut membantu kegiatan due diligence yang dilakukan. Hasil observasi Penulis setelah menyelesaikan program ini menyampaikan bahwa PT OCBC NISP Ventura sudah berperan sebagai PMV dalam memberikan dampak bagi startup dalam bentuk pendanaan dan arahan serta telah melibatkan metode-metode pendekatan dalam menentukan keputusan investasi. 

---

PT OCBC NISP Ventura, under the auspices of PT OCBC NISP Tbk, is a venture capital (“VC”) engaged in investment. In this internship program, the author is placed in the investment division with the position of investment intern, whose role is to conduct industrial research and assist in the due diligence activities carried out. Observation results The author after completing this program stated that PT OCBC NISP Ventura has played a role as a VC in impacting startups in the form of financing and direction and has involved approaches in determining investment decisions."

"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh Debitur dalam hal Debitur tidak dapat melunasi utang utangnya terhadap Kreditur namun masih beritikad baik untuk menjalankan usahanya Peraturan perundang undangan mengatur bahwa jika yang menjadi Debitur adalah perusahaan yang bergerak di bidang Modal Ventura maka kewenangan untuk mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan wewenang dan fungsi nya sebagai pengawas dan pemberi izin untuk kegiatan usaha tersebut Dalam kasus ini Perusahaan Modal Ventura sebagai Debitur tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang undangan tidak mengatur kedudukan dari perusahaan tersebut yang tidak berizin Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi pustaka yang didasarkan pada studi kasus Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perusahaan Modal Ventura yang tidak berizin OJK menandakan bahwa ia tidak berada di bawah pengawasan OJK kedudukan perjanjiannya dengan investor adalah perjanjian investasi biasa yang menimbulkan hubungan utang piutang Selain itu hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa Perusahaan Modal Ventura yang tidak berizin OJK dapat dimohonkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang baik oleh Kreditur maupun oleh dirinya sendiri sebagai Debitur.

---

Suspension of Payment is an effort that can be conducted by the Borrower in terms of Debitor is unable to repay its debts to creditors but still acting in good faith to run the business Regulation provides that if the Debitor is a company engaged in the field of venture capital the authority to apply for Suspension of Payment is the Financial Services Authority OJK is associated with the authority and its functions as supervisor and licensor for the business activities In this case the Venture Capital Company as the Debtor does not have permission from the Financial Services Authority and the legislation does not regulate the position of these companies are not licensed The method used is the juridical normative literature is based on case studies Based on the research that the Venture Capital Company that does not own a license from OJK indicates that he was not under the supervision of the OJK the status of its agreement with its investors are the usual investment agreement that raises the debt receivable relationship In addition the results also revealed that the Venture Capital Company without a license can be petitioned Suspension of Payment either by creditors or by the debtor itself."

"Tesis ini membahas mengenai analisis pembiayaan secara bertahap staged financing yang diberikan oleh perusahaan modal ventura VCF kepada perusahaan startup di Indonesia, apakah benar pemberian pendanaan dilakukan secara bertahap atau tidak, termasuk persyaratan dari VCF ke perusahaan startup untuk dapat memperoleh pendanaan tahap berikutnya. Seiring kesadaran akan pentingnya teknologi meningkat, banyak perusahaan startup di Indonesia yang didirikan. Kebutuhan pendanaan perusahaan ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dipenuhi. Berdasarkan literatur, pendanaan secara bertahap umum dilakukan oleh VCF. Pendanaan pada startup dihadapkan pada adanya informasi asimetris yang tinggi baik terkait dengan masalah seleksi yang berpotensi merugikan maupun masalah moral hazard. VCF yang melakukan investasi pada startup yang potensial perlu mengurangi risiko ini dengan menginvestasikan dana secara bertahap. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam. Unit analisis penelitian ini adalah startup Indonesia yang didanai oleh VCF atau private equity. Objek penelitian berjumlah 6 startup di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa perusahaan startup di Indonesia yang dibiayai oleh VCF atau investor lainnya diberikan pendanaan secara bertahap, atau dikenal dengan istilah staged financing. Selain itu, peneliti juga menemukan bahwa untuk mendapatkan pembiayaan tahap selanjutnya, VCF menetapkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh perusahaan startup yang mereka danai. Persyaratan ini bahkan melibatkan proses audit.

---

This thesis concerns analysis of the staged financing given by Venture Capital firms VCFs to the Indonesian start ups they financed, whether or not the staging exists, including the requirement from VCFs to the start ups in order to get the next stage of financing. As awareness of the importance of technology increased, many Indonesian start ups was established, most of them are technology based companies. These companies needs of funding are not something very easy to met. Funding on start ups encounter high information asymmetric both adverse selection problem as well as moral hazard problem. VCFs investing in potential start ups need to mitigate this risk by gradually invest its fund. Based on the literature, staged financing is widely used by VCFs.

This qualitative research run by conducting in depth interviews. The unit of analysis are Indonesian start ups funded by VCFs or private equity fund. Object of analysis are 6 Indonesian startups. We found that Indonesian start ups financed by VCFs or private equity funds are given the fund in stages, or also known as staged financing. We also found that to get the next stage of financing, VCFs set some requirements for start ups they financed to fulfil. These requirements even involve audit process followed strictly."

"Skripsi ini membahas mengenai akibat dari pengaturan modal ventura terhadap kekhususan Perusahaan Modal Ventura (PMV) di Indonesia. Adanya perbedaan mendasar mengenai konsep PMV yang dikenal secara umum dan konsep PMV di Indonesia menyebabkan PMV di Indonesia memiliki kekhususan tersendiri. Menanggapi hal ini, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan baru terkait PMV guna melakukan revitalisasi untuk dapat mengembalikan PMV kepada inti bisnisnya yaitu equity financing. Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan yakni bagaimana konsep modal ventura secara umum dan penerapannya di Indonesia dan bagaimana implikasi pengaturan modal ventura terhadap kekhususan PMV di Indonesia. Permasalahan tersebut akan dijawab dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Pada akhir pengkajian, ditemukan bahwa penerapan PMV di Indonesia yang berbeda dengan PMV pada umumnya mengakibatkan PMV di Indonesia tidak tepat sasaran karena cenderung seperti lembaga pembiayaan.

---

This thesis discusses the implication of venture capital regulation on venture capital firm specificity in Indonesia. There is a fundamental difference between venture capital firm concept in Indonesia and the concept outside Indonesia, therefore the venture capital firm concept in Indonesia has its own specificity. Based on that concept, Indonesian Financial Services Authority (OJK) issued a regulation on venture capital firm to modify the concept back to its original concept which is by the equity financing method. But, there are some problems found in order to modify the concept, such as how Indonesia applies the general concept of venture capital in its regulation and how the implication of it shall work on venture capital firm specificity in Indonesia. The solutions of those problems will be solved by using normative juridical method. At the end of this thesis, the conclusion is Indonesia has its own concept on venture capital firm specificity which makes the venture capital firm in Indonesia seems to be like financing institution."

"Tesis ini membahas mengenai kriteria evaluasi investasi yang diterapkan oleh Perusahaan Modal Ventura (PMV) dalam mengambil keputusan investasi atas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) atau investee. Pada tesis ini, peneliti menggunakan benchmarking pada kriteria evaluasi investasi (investment evaluation criteria) yang digunakan oleh PMV dalam menganalisa dan menetapkan PPU mereka. Secara keseluruhan, terhimpun 12 kriteria. Dari literatur diperoleh untuk berinvestasi di AS disyaratkan 10 dari 12 kriteria. Hal ini menunjukkan bahwa PMV di Amerika Serikat memiliki persyaratan kriteria evaluasi investasi yang lebih banyak dan ketat dibandingkan negara lain. Di bawahnya terdapat Singapura yang memiliki 8 kriteria, Eropa 6 kriteria, Kanada 5 kriteria dan wilayah Asia Pasifik 4 kriteria. Dari hasil penelitian ditunjukkan bahwa Indonesia memiliki 8 kriteria dari 12 kriteria. Penelitian ini didukung oleh analisis terhadap data dokumen, observasi dan wawancara.

---

This thesis discusses about the investment evaluation criteria employed by Venture Capital Firms (VCF) in deciding to invest on potential investee companies. For this thesis, the researcher utilized investment evaluation criteria used by VCFs in analyzing and determining their investee portfolio as a benchmark. In total, 12 investment evaluation criteria are observed. From literature, it was discovered that VCFs in the US considered 10 out of the 12 criteria to be significant. This shows that VCFs in the US stricter and more rigorous when it comes to investment criteria compared to their counterparts in the study. Singapore comes second with 8 criteria, followed by Europe with 6 criteria, Canada with 5 criteria, and the Asia Pacific region with only 4 criteria that they consider to be significant. Based on the findings of this study, VCFs in Indonesia considers 8 criteria to be significant. This research is supported with analysis of the data, comprehensive observation, and in-depth interview."

"Konsep modal ventura di Indonesia dibangun berbeda dengan lembaga keuangan lainnya, seperti Bank dan perusahaan pembiayaan. Perbedaan tersebut adalah bahwa instrumen pembiayaan modal Ventura dalam bentuk equity atau penyertaan modal. Walaupun beberapa Perusahaan Modal Ventura ("PMV") telah cukup lama hadir di Indonesia, usaha pembiayaan yang dilakukannya tidak sepenuhnya dijalankan seperti yang terdefinisikan, dimana terdapat beberapa produk pembiayaan, yang transaksinya seperti kredit pada bank atau pada perusahaan pembiayaan.Sehingga timbul pertanyaan : (1) bagaimanakah usaha pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, (2) apa yang menjadi dasar atau penyebab PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital melakukan usaha pembiayaan selain yang telah ditentukan dalam peraturan usaha pembiayaan modal ventura, serta (3) upaya apakah yang dilakukan oleh Pemerintah agar PMV tidak menyimpangi ketentuan usaha pembiayaanya. Untuk menjawab pertanyaan ini, telah dilakukan penelitian, melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan nara sumber dari PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, Asosiasi Modal Ventura Indonesia (AMVI) dan Departemen Keuangan RI.Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa selain melakukan penyertaan modal, ternyata PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, juga melakukan pembiayaan dalam bentuk lainnya. Hal tersebut antara lain disebabkan karena sebagian besar sumber dana yang diperoleh berasal dari pinjaman, yang kurang pas apabila digunakan untuk membiayai dalam bentuk penyertaan modal dan sulitnya mencari PPU yang memahami konsep pembiayaan modal ventura. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, agar PMV tidak menyimpangi ketentuan usaha pembiayaanya, antara lain disusunnya rancangan perubahan peraturan mengenai modal ventura. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlunya memasyarakatkan, pelurusan dan peningkatan kualitas pengetahuan konsep pembiayaan modal ventura, revitalisasi peran AMVI dan pemberian sanksi yang tegas kepada PMV yang melakukan penyimpangan usaha pembiayaanya, sebagai upaya terakhir untuk menciptakan efek jera.

---

Venture Capital concept in Indonesia is developed differently from other financial institutions such as Bank and Financial Company, difference is that financing instrument of venture capital is in the form of equity participation. Even though several Venture Capital Company ("VCC") have quite long been exist in Indonesia its finance business is not fully carried out as defined, in which there are several financing product, whose transactions are as credit at Bank or in Financing Company.

So that, there has been rising question: (1) How is financing business conducted by PT. Permodalan Nasional Madani. Venture Capital, (2) What become a basis or reason of PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital for conducting financing business other than as provided for in regulations of Venture Capital Financing business, and (3) What effort is conducted by the goverment to make VCC not violating provisions of financing business. To answers these questions, a research was carried out, through library study and interview with the resource person from PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, Indonesian Association of Ventures Capital (AMVI), and Ministry of Finance of the Republik Indonesia.

From such research outcomes, it can be concluded as follows : in addition to make equity participation, it is evident PT. Permodalan Nasional Madani Venture Capital, also conduct financing in other forms. It is due to most of resource of fund obtained are originating from loans, which is less appropriate if it used for financing in the form of equito participation and difficulty in seeking for PPU that understands concept of venture capital financing. Meanwhile the efforts carried out by the goverment in preventing VCC violating provisions of financing business, among others are drawing up a draft amendment to regulation concerning venture capital. The sugestion which can be proposed are the requirements to socialize, correct and improve knowledge quality of venture capital financing concept, revitalize the role of AMVI, and impose strict sanctions to VCC that violates its financing business, as a last effort to create a warty effect."

"Pada hakekatnya pokok permasalahan dalam tesis ini adalah sampai sejauh mana kebijaksanaan yang mengatur pembiayaan modal ventura dapat memberikan insentif bagi shareholders dan manajemen PMV, shareholders dan manajemen PPU serta kepentingan stakeholders pada saat divestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kebijaksanaan, pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang melandasi pembahasan pokok permasalahan di atas, antara lain: fundamental transformations (Williamson, 1990: 123, 229), hubungan principals-agent (Williamson, 1985: 14), katagori kepentingan dan periode investasi (Hardjosoekarto, 1994: 23)), strategi pemilihan usaha dan Corporate Lifecycle (Adizes, 1988: 11-79), teori modal ventura, pengusaha kecil dan koperasi. Kebijaksanaan yang melandasi pelaksanaan pembiayaan modal ventura adalah Keppres Nomor 61 Tahun 1988 (Pakdes 20/1988) dan SK Menteri Keuangan Nomor 1251/MK.013/1988 dan Nomor 227/MK.013/ 1994. Dikeluarkannya kebijaksanaan ini, di satu pihak diharapkan dapat menawarkan insentif dalam menggerakkan dana masyarakat, di lain pihak diharapkan dapat menyediakan alternatif pembiayaan yang mendorong terwudnya kemitraan usaha atas dasar saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara pengusaha kecil, koperasi, pengusaha menengah dan pengusaha besar. Metode penelitian yang digunakan adalah eksploratif, sumber data diperoleh dari 12 unit PMV dan 20 unit PPU dan teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Berdasarkan hasil temuan di lapangan, ternyata pelaksanaan modal ventura belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hal ini disebabkan kebijaksanaan yang telah dikeluarkan selama ini, belum sepenuhnya memberikan insentif dan dalam operasionalisasinya belum didukung dengan data dasar (database) posisi usaha. Kesimpulan dari tesis ini adalah pembiayaan melalui kredit perbankan (mekanisme pasar) bukan satu-satunya mekanisme koordinasi yang paling efisien dalam memecahkan masalah permodalan, khususnya bagi pengusaha kecil dan koperasi. Oleh karena itu keberadaan modal ventura merupakan salah satu alternatif pembiayaan usaha (mekanisme organisasi) yang lebih efisien. Keberhasilan modal ventura ditentukan oleh transaksi antara PMV dan PPU, database, dan kebijaksanaan yang mendukungnya. Mengingat pembiyaan Modal ventura bersifat high risk, maka untuk pengelolaannya harus memperhatikan azas prioritas, selektivitas, fleksibilitas dan efisiensi. Khusus untuk Pengusaha Kecil dan Koperasi, pelaksanaannya agar disesuaikan dengan pasar yang dapat menawarkan insentif tersendiri."