Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kartu kredit adalah salah satu bagian dari alat pembayaran dengan menggunakan kartu (APMK). Penggunaan kartu kredit dalam transaksi pembelanjaan semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun dalam penggunaannya, seringkali pemegang kartu masih dikenakan biaya tambahan oleh merchant. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif yang membahas pengaturan tentang pengenaan biaya tambahan oleh merchant dalam penggunaan kartu kredit di Indonesia. Selain itu dibahas pula tentang bagaimana pengawasan terhadap pengenaan biaya tambahan tersebut dan perlindungan yang diberikan kepada nasabah pemegang kartu kredit yang terkena biaya tambahan dalam menggunakan kartu kredit.

---

Credit card is one part of the card-based instrument payment activities (APMK). Credit card transactions are increasing time by time. But in its use, cardholders are often still subject surcharge fee by merchant. This mini-thesis is juridical normative research with descriptive approach that discusses the regulation about surcharge fee by merchant on credit card transactions. And also discussed about how supervision on this imposition of surcharge fee and the protection afforded to credit card holders regarding the surcharge fee of using a credit card."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai kartu kredit digital yang diterbikan oleh perusahaan financial technology (financial technology). Kartu kredit digital muncul karena sulitnya mendapatkan fasilitas kartu kredit non digital yang diterbitkan oleh bank mengingat banyaknya persyarataan yang harus dipenuhi oleh calon pemegang kartu untuk mendapatkan fasilitas kartu kredit. Sebagai pengembangan dari mekanisme peer to peer lending, kartu kredit digital diatur dengan ketentuan Peraturan Otortias Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01 / 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi (POJK LPMBTI). Adapun rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimanakah pengaturan kartu kredit non digital dan bagaimanakah kartu kredit digital seharusnya diatur dengan mengacu kepada peraturan-peraturan terkait kartu kredit non digital. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dapat disimpulkan bahwa peraturan mengenai kartu kredit digital memiliki sejumlah kekurangan. Sehingga dibutuhkan suatu peraturan baru yang dapat menjamin penggunaan kartu kredit digital.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about digital credit issued by financial technology companies. Digital credit cards arise because of the difficulty of obataining non digital credit card issued by banks given the large number of requirements that must be met by the prespective cardholders to obtain credit card facilities. As a development of the mechanis of peer to peer lending, digital credit cards are regulated by the provision of the Financial Service Authority Number 77/POJK.01/2016 concerning Information Technolgy-Based Leding and Borrowing Services (POJK LPMBTI). The formulation of the problem in this thesis is how the non digital credit card regulated and how the digital credit cards should be regulated by refering to non digital credit card regulations. By using a normative juridicial research method, it can be concluded that the rules regarding digital credit cards have a number of disadvantages. Therefore, a new regulation is needed to guarantee the usage of digital credit cards."

"ABSTRAKBranchless Banking adalah salah satu solusi untuk menjangkau kegiatan ekonomi masyarakat marginal. Seiring berjalannya waktu, Branchless Banking juga dimanfaatkan oleh masyarakat ibukota sebagai salah satu penunjang kegiatan ekonomi masyarakat di kota besar. Branchless Banking menyediakan produk-produk keuangan yang dapat dijangkau, sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Indonesia memiliki potensi transaski E-Commerce yang sangat potensial. Masyarakat yang melakukan transaksi E-Commerce dapat menggunakan produk dan layanan Branchless Banking untuk Pembayaran. Virtual Credit Card adalah salah satu alat pembayaran yang dapat digunakan dalam Transaksi E-Commerce. Virtual Credit Card Octopay Bank CIMB Niaga adalah Virtual Credit Card yang hanya dapat diakses melalui laman facebook. Virtual Credit Card Octopay adalah produk yang terbilang baru dan belum pernah ada di Indonesia, karena fungsinya yang sebenaranya adalah layaknya Debit Card. Untuk itu skripsi ini membahas mengenai pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay serta penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa pengaturan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card Octopay di Indonesia tersebuar di berbagai ketentuan yaitu dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, UU Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, dan Peraturan OJK. Penerapan perlindungan nasabah pengguna Virtual Credit Card di Indonesia secara spesifik diatur dalam PBI APMK yang berlaku bagi kartu kredit dan debit.

---

ABSTRACTBranchless Banking is one of the solution for reaching marginal society’s economic activity. As the time goes by, Branchless Banking is used by people in the city for higher level of economic activity. Branchless banking also perpares financial products which can be reached, simple, and compatible with the citizen needs. Indonesia has big potential on E-Commerce Transactions. People who do the E-Commerce Transaction can use branchless banking’s product and services for the payment. Virtual credit card is one of the payment instrument on E-commerce Transaction. For example, virtual credit card Octopay by CIMB Niaga Bank, is virtual credit card that can only be accessed by facebook web page. Product like Virtual credit card octopay by CIMB Niaga Bank has never been operated in Indonesia before. Virtual credit card octopay , despite of the name itself, has a function that same as debit card. This mini thesis will talk about the regulation of the virtual credit card octopay consumer and also the application of the virtual credit card octopay protection. The research of this mini thesis is book-based resulting descriptive research. The conclusion of this mini thesis found that the regulation of virtual credit card octopay consumer protection in Indonesia can be found in many regulation; Criminal Law Regulation, Private Law Regulation, Consumer Protection Regulation, Banking Regulation, BI Regulation, and OJK Regulation. The application of virtual credit card consumer protection spesifically regulated on BI Regulation concerning Payment Instrument Using Card, which is applied for both debit card and credit card."

"Tesis ini membahas mengenai perjanjian kartu kredit yang sudah dibuatkan dalam bentuk klausula baku oleh pihak Penerbit Kartu. Penggunaan klausula baku tidak dilarang sebagaimana dimaksud dalam UU Perlindungan Konsumen, namun demikian klausula baku seringkali memposisikan nasabah Pemegang kartu kredit selaku konsumen dalam perjanjian kartu kredit pada posisi yang tidak seimbang dan cenderung melindungi kepentingan Penerbit Kartu kredit. Tesis ini mencoba membahas pengaturan tentang klausula baku berikut dampak yang diakibatkan olehnya, serta kerangka perlindungan kepada nasabah Pemegang Kartu.

---

This thesis describes the credit card agreements that have been made in the form of the standard clauses from Card Issuer. The use of standard clauses are not prohibited as outlined in the Consumer Protection Act, however, the standard clause is often positioned customer credit card holders as consumers in credit card agreements on an unequal position and between Card Issuer and Card Holder. This thesis tried to explain the regulation of the standard clause impacts caused by it, as well as protection to Card Holder."

"ABSTRAKDirektorat Jenderal Pajak DJP memiliki tanggung jawab besar untuk mengumpulkan penerimaan pajak dengan target Rp 1.355 triliun di tahun 2016 sesuai dengan yang direncanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan dengan cara menunjang kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian, DJP melakukan penambahan basis data perpajakan dengan cara mengeluarkan peraturan baru, yaitu PMK Nomor 39/PMK.03/2016. Dua bulan sejak ditetapkannya PMK Nomor 39/PMK.03/2016, pelaksanaan dari pelaporan data transaksi nasabah kartu kredit oleh bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit ditunda sampai program pengampunan pajak berakhir kemudian ditunda kembali pelaksanaannya sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Analisis kebijakan ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui teknis analisis data kualitatif berupa successive aproximation. Alasan dilakukannya penundaan pelaksanaan ini adalah 1 pemberhentiaan sementara pemeriksaan pajak pada program pengampunan pajak, 2 kondisi masyarakat serta bank atau lembaga penyelenggara kartu kredit, 3 mendukung program nontunai Bank Indonesia, 4 data kartu kredit tidak mencerminkan penghasilan, serta 5 masih minimnya jumlah transaksi dengan menggunakan kartu kredit. Sedangkan, manfaat yang diperoleh bagi pemeriksa pajak atas data kartu kredit adalah menjadi data pendukung dan rekonsiliasi pada objek pajak PPh dan PPN atas Wajib Pajak sebagai nasabah kartu kredit perseorangan dan/atau korporasi. Analisis atas evaluasi ini menyimpulkan bahwa kebijakan penetapan data transaksi nasabah kartu kredit sebagai basis data perpajakan perlu untuk dimodifikasi kemudian dilanjutkan kembali pelaksanaannya. Hal ini mengingat data transaksi nasabah kartu kredit yang dapat dijadikan basis data pengujian kepatuhan pajak di perkembangan aktivitas ekonomi dengan menggunakan nontunai yang sudah berkembang pesat.

---

ABSTRAKThe Directorate of General Taxes DGT have a resposibility to collect revenues with a target of Rp 1,355 trillion in 2016 as planned in the Revised State Revenue and Expenditure Budget by supporting taxpayer compliance. After that, the DGT made a new regulation of adding tax database, namely PMK Number 39 PMK.03 2016. The implementation of reporting data of credit card rsquo s client by bank or institution that arranged in PMK Number 39 PMK.03 2016 has been delayed until tax amnesty program ended. Afterwards, that implementation postponed again up to unspecified time limit. This policy analysis is done by qualitative approach through qualitative data analysis technique in the form of successive aproximation. The reasons for implementation delay is 1 tax audit is stop during tax amnesty program, 2 resistance from society and also bank or institution acquirer credit card, 3 support less cash program from Bank Indonesia, 4 credit card rsquo s data doesn rsquo t reflect people rsquo s income, and 5 inadequate on credit card rsquo s transaction. Meanwhile, the benefits of credit card client rsquo s data is the data can support tax auditors to reconciliation tax object of income tax and value added tax. Evaluation analysis conclude that policy of credit card client rsquo s data as a tax base needs to modify and re implementing. This should be re implementing because credit card client rsquo s data can be a tax base to measure tax payer rsquo s compliance in currently economic activities is much more using less cash rather than cash basis."

"Kartu kredit merupakan transaksi modern dalam bidang ekonomi yang tidak menggunakan uang tunai. Sejalan dengan meningkatnya jumlah kartu kredit yang diterbitkan oleh bank dan meningkatnya jumlah transaksi serta beragamnya pola transaksi yang didukung perkembangan teknologi yang pesat, penyalahgunaan fungsi kartu kredit bukan sebagai alat pembayaran pun semakin meningkat. Transaksi penarikan/gesek tunai pada merchant (Merchant Cash Withdrawal Transaction) atau yang lebih dikenal dengan istilah "penarikan/gesek tunai" merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap fungsi kartu kredit. Praktik transaksi penarikan/gesek tunai di merchant merupakan kegiatan yang dilarang oleh Bank Indonesia, karena memberikan dampak buruk kepada pemegang kartu (cardholder), penerbit (Issuer), pengelola (acquirer) serta memberikan efek buruk kepada kinerja perbankan dan perekonomian Indonesia. Saat ini Bank Indonesia hanya memberikan penekanan dan sanksi kepada Acquirer agar melakukan pengawasan secara ketat terhadap praktik tersebut. Namun praktik ini masih akan terus tumbuh selama ada demand dari pemegang kartu (cardholder) dan supply dari merchant, karena masih belum ada peraturan perundang-undangan yang jelas untuk mengatur mengenai sanksi yang tegas kepada pemegang kartu (cardholder) dan merchant yang memang dengan sengaja melakukan praktik penarikan/gesek tunai ini, yang memberikan kepastian hukum bagi Acquirer dan Issuer.

---

Using credit cards are modern transactions instead of cash. In line with the increasing number of credit cards issued by banks, the increasing number of transactions and the variety of transaction patterns supported by rapid technological developments, the misuse of credit card functions has also increased. Cash Withdrawal Transaction at merchants or better known as "Gesek Tunai" is kind of misuse of credit card functions. The practice of cash withdrawal at merchants is an activity that is prohibited by Bank Indonesia, because it has a negative impact on Cardholders, Issuers, Acquirers and has a detrimental effect on the performance of the banking sector and also impact the economy of Indonesia.

Bank Indonesia only emphasis and give sanctions on the Acquirer in order to strictly supervise the practice. However, this practice will continue to grow as long as there are demands from cardholders and supply from merchants. Inadequate laws and regulations to regulate strict sanctions on cardholders and merchants who are intentionally practice cash withdrawal transcation, which provides legal certainty for Acquirers and Issuers."

"Perbankan sebagai salah satu bidang ekonomi telah memberikan jasanya kepada masyarakat dengan mengeluarkan suatu alat pembayaran yang praktis yaitu Credit Card, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan jasa-jasa perbankan. Pemberian credit card juga merupakan salah satu cara penyediaan fasilitas kredit yang mana merupakan pemupukan modal dari masyarakat, sehingga perlu sarana ditingkatkanagar dapat turut serta menunjang pembangunan yang sekarang sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh Pemerintah.Penyediaan fasilitas kredit untuk nasabah didasari oleh suatu perjanjian kredit, di mana aspek hukum sangat berperanan dalam perjanjian kredit yang dimaksud. PerjanJian kredit merupakan inti dan dasar hukum diterimanya dana fasilitas kredit oleh nasabah dari bank, karenanya perjanjian kredit juga sebagai wadah titik tolak terciptanya hubungan hukum antara kedua belah .pihak. "

"Kartu kredit di Indonesia berdasarkan statistik Bank Indonesia per April 2010 Jumlah kartu yang beredar saat ini telah mencapai lebih dari 12 juta kartu. Kartu kredit sebagai salah satu instrumen pembayaran non tunai yang diminati telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah dengan berpedoman pada Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, instrumen kartu sebagai alat pembayaran sudah memasuki dunia perbankan syariah. fatwa DSN No.54/DSNMUI/ X/2006 Syariah Card didefinisikan sebagai kartu yang berfungsi sebagai Kartu Kredit yang hubungan hukum antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa. Di Indonesia baru ada dua kartu kredit syariah, pertama Dirham card dan yang kedua adalah BNI Hasanah card. Penerbitan kartu kredit syariah merupakan suatu produk yang baru maka masih banyak kalangan yang belum memahami mengenai kartu kredit syariah ini. Dengan demikian dalam tesis ini penulis membahas tentang pengaturan penerapan kartu kredit syariah di bank BNI syariah berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap nasabah kartu kredit syariah. Dalam penelitiannya penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan wawancara sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Hasanah Card tidak menganut sistem bunga berbunga seperti kartu kredit konvensional melainkan dengan sistem bagi hasil yang didasarkan pada prinsip syariah. Dalam penerapannya Hasanah Card secara keselurahan telah memenuhi syarat dan ketentuan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional. Sistem perlindungan nasabah bertujuan untuk memberikan perlindungan dan memberdayakan nasabah melalui mekanisme pengaduan nasabah, transparansi produk perbankan dan data pribadi nasabah serta penyediaan lembaga mediasi independen.Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul antara nasabah dan bank syariah, penyelesaiannya dapat dibawa ke Badan Abitrase Syariah Nasional atau ke pengadilan Agama.

---

The amount of credit card in Indonesia base on Bank of Indonesia?s April 2010 statistic is more than 12 million cards. Credit card as one of non cash payment instrument has a very significant growth in Indonesia. Parallel with the growth of Syariah Banking base on the Regulation No.21 2008 about Syariah Banking, card instrument as a payment tool has join the world of Syariah Banking. According to Fatwa DSN no.54/DSN/2006 Syariah card is describe as a credit card which legal relationship between all parties base on Syariah principal whish has been ruled in Fatwa. In Indonesia there are two syariah credit card, Dirham card and BNI Hasanah card. Syariah credit card is a new product which hasn?t been fully understood by most people or consumers. Hence in this thesis the writer will discuss and elaborate the rule of application of syariah credit card in BNI Syariah according to Indonesian regulation and the legal protection for consumers. In this research writer is using normative research method with interview as a gathering information tool. This research conclude that Hasanah Card doesn?t have compound interest system as the conventional credit card does, instead with the system profit loss and sharing system base on syariah principal. IN its application Hasanah card has comply with the terms and requirements in Fatwa by Syariah National Committee. Consumer protection system intend to give a protection and empower the consumers through consumer complaint mechanism, banking product transparency & consumers personal data and independent mediation institution. In dispute between consumers and syariah bank, the settlement will be brought to National Syariah Arbitration Institution or Religion Court."

"Skripsi ini membahas tiga hal utama: perbandingan antara kartu kredit korporat dan kartu kredit pemerintah, hubungan hukum di antara para pihak yang terlibat kartu kredit pemerintah, dan pembelajaran dari penerapan kartu kredit pemerintah di Amerika Serikat. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan analisis kualitatif atas data sekunder. Hasil penelitian ini adalah: (1) penerapan kartu kredit pemerintah ini merupakan usaha pemerintah untuk mendorong satuan kerja dan lembaga-lembaga negara agar tidak menggunakan uang tunai dalam transaksi dengan tujuan untuk menghindari penyalahgunaan dana (fraud) serta transparansi dalam penggunaan dana pemerintah, (2) Terdapat hubungan hukum antara penerbit kartu kredit pemerintah, pemegang kartu kredit pemerintah, dan penjual barang/jasa (merchant), (3) Terdapat sanksi-sanksi yang sebenarnya dapat diberikan kepada pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan kartu kredit pemerintah. Sanksi yang dikenakan dapat berupa sanksi perdata dengan dasar perbuatan melawan hukum, sanksi pidana berupa hukuman atas tindak pidana korupsi, dan sanksi administratif berupa pemberhentian secara tidak hormat pada pegawai negeri sipil yang terbukti menyalahgunakan kartu kredit pemerintah.

---

This thesis reviews about three main idea: comparison between corporate credit card and government credit card, legal relationship between parties that involved in government credit card, and lesson from the application of government credit cards in the United States of America. This research is normative legal research with qualitative analysis on secondary data. The results of this research are: (1) the application of government credit cards is a government effort to encourage work units and state institutions not to use cash in transactions with the aim of avoiding misuse of funds (fraud) and transparency in their government fund usage, (2) There exist a legal relationship between government credit card issuers, government credit card holders, and sellers of goods / services (merchant), (3) There are some sanctions that actually can be imposed to civil servants who abuse government credit cards. Sanctions imposed can be in the form of civil sanctions on the basis of torts, criminal sanctions in the form of penalties for corruption, and administrative sanctions in the form of dishonorable dismissal of civil servants who abuse government credit cards."