Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini didasarkan pada penelitian sosio-legal mengenai akses terhadap keadilan dalam bidang perlindungan anak, dengan fokus kelompok pengemis anak di Kampung Rawa Dulang, Bogor, Jawa Barat. Akses terhadap keadilan sendiri dibangun dari empat pilar; dalam penelitian ini, pilar yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan yang menjamin keadilan dan pengetahuan hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah instrumen hukum perlindungan anak. Hasil penelitian memberikan simpulan bahwa Indonesia belum dapat memenuhi keadilan warga negaranya untuk melindungi hak anak atas eksploitasi ekonomi yang terjadi di kampung tersebut.

---

This thesis is based on a socio-legal research about access to justice in the field of child protection, which is focused on the case of child beggars in Rawa Dulang, Bogor, West Java. The access to justice consists of four pillars; on this research, the pillars reviewed are laws that guarantee justice and the knowledge of law. The laws used and examined are child protection laws. The result of this research suggests that Indonesia has not been able to fulfill the citizen?s need of justice, which is to protect child?s rights of economic exploitation that occurs in the said village."

"Skripsi ini mendeskripsikan dukungan sosial yang diberikan oleh ISCO Foundation, secara spesifik di ISCO Foundation Sanggar Manggarai, di masa Pandemi COVID-19 yang dibahas dari disiplin Ilmu Kesejahteraan Sosial. Latar belakang penelitian ini adalah Pandemi COVID-19 dapat memberikan dampak yang signifikan kepada anak, khususnya anak yang berada di fase remaja dan hidup dalam kemiskinan. Untuk itu, dibutuhkan dukungan sosial dalam rangka mendukung remaja tersebut. ISCO Foundation Sanggar Manggarai merupakan salah satu pemberi dukungan sosial kepada anak dampingan mereka sebagai anak yang hidup dalam kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan gambaran dukungan sosial yang diberikan oleh ISCO Foundation kepada anak dampingan di masa Pandemi COVID-19 serta hambatan yang ditemukan dalam pemberian dukungan sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan triangulasi sumber data untuk meningkatkan kualitas penelitian. Rentang waktu penelitian ini berlangsung sejak September 2021 sampai dengan Juni 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada delapan orang informan yang dipilih berdasarkan kriteria informan dengan teknik purposive sampling. Selain itu, studi kepustakaan juga digunakan untuk memperkaya analisis substansi penelitian ini. Penelitian ini mengungkapkan bahwa di masa Pandemi COVID-19, ISCO Foundation Sanggar Manggarai telah memberlakukan sistem daring dan sistem luring. Dari berbagai konteks tersebut, ISCO Foundation Sanggar Manggarai senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk dukungan emosional, dukungan instrumental, dukungan informasional, dan dukungan afirmatif. Sementara itu, hambatan dalam memberikan dukungan sosial dapat dilihat dari faktor anak dampingan dan faktor ISCO Foundation Sanggar Manggarai. Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial untuk menambah temuan fenomena sosial terkait kesejahteraan anak serta kelompok manusia pada fase remaja (adolescence) di Mata Kuliah Kesejahteraan Anak dan Perlindungan Anak serta Mata Kuliah Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan sumbangsih pada Mata Kuliah Pengantar Psikologi bagi Kesejahteraan Sosial terkait dengan konsep dukungan sosial.

---

This study explains the social support provided by the ISCO Foundation, particularly the ISCO Foundation Sanggar Manggarai, during the COVID-19 pandemic to their assisted children, discussed from the social welfare field of study. Children, especially children in the adolescent phase who live in poverty, can be impacted because of the COVID-19 pandemic. For this reason, social support is essential for them. ISCO Foundation Sanggar Manggarai is one of the providers of social support for their assisted children as children who live in poverty. This study aims to explore the portrait of the social support provided by the ISCO Foundation to their assisted children during the COVID-19 pandemic and the obstacles within it. This research is qualitative-descriptive research with data source triangulation to improve the quality of research. This research was carried out from September 2021 to June 2022. The data collection technique used in this research is semi-structured interviews with eight informants who were selected based on the criteria of the informants with the purposive sampling technique. Addedly, the literature review technique was also used to enrich the analysis of the substance of this research. This thesis demonstrates that during the COVID-19 Pandemic, ISCO Foundation Sanggar Manggarai implemented online and offline methods. From these various contexts, ISCO Foundation Sanggar Manggarai constantly provides support in the form of emotional support, instrumental support, informational support, and affirmative support. In parallel, the obstacle factor when providing social support encountered in assisted children and ISCO Foundation Sanggar Manggarai. The results of this thesis can contribute to the Social Welfare Study Program to add to the findings of social phenomena related to the welfare of children and human groups in the adolescence phase in the Child Welfare and Child Protection Course and the Human Behavior and Social Environment Course. In addition, this thesis can also contribute to the Introduction to Psychology for Social Welfare Course related to the social support concept."

"Tahun 1994 kebelakang warga miskin di RW.02 desa Babakan Madang , Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor,Jawa Barat dapat hidup survival dengan adanya support dari hutan lindung milik pemerintah

---

.. "

"penelantaran dan pengabaian atas hak anak merupakan permasalan anak yang paling menonjol dewasa ini , dikuti makin maraknya perdagangan dan eksploitasi anak oleh orangtuanya sendiri...."

"Kelompok Usaha Bersama (KUBE) adalah salah satu bentuk Usaha Ekonomi Produktif merupakan salah satu upaya untuk mengatasi kemiskinan. KUBE ditujukan untuk meningkatkan motivasi untuk lebih maju , meningkatkan interaksi dan kerja sama dalam kelompok , mendyagunakan potensi dan sumber sosial ekonomi lokal, memperkuat budaya kewirausahaan, mengembangkan akses pasar dan menjalin kemitraan sosial ekonomi dengan berbagai pihak terkait...."

"Program pengentasan kemiskinan,khususnya pemberdayaan pada komunitas nelayan tradisional,merupakan kebijakan strategis yang telah diambil oleh pemerintah daerah dan instansi terkait pada era otonomi

---

"

"Health insurance program for poor began since 1998 namely Social Safety Net and 2005 chabged be Health maintanance Assurance Program for Poor (PJK MM) and since 2007 become Healty Insurance for Poor (Askeskin)...."

"ABSTRAKDi Indonesia, program pembangunan khususnya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat adil dan makmur, merata material dan spiritual. Upaya ini dilaksanakan secara sistemis melalui kegiatan yang disebut Pelita, yang merupakan agenda formal pembangunan, disamping langkah non formal untuk mempercepat tercapainya tujuan pemerataan sebagaimana peran yang dijalankan program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Pada dekade 1970-an, berdasarkan kondisi ketimpangan pemerataan yang ada, muncul kesadaran perlunya perbaikan dan perhatian khusus terhadap kondisi kemiskinan masyarakat, terutama menyangkut persepsi pemerintah dan swasta dalam menangani masalah kemiskinan. Implementasi konsepsi tersebut teraktualisasi dalam program IDT. Secara konseptual, program IDT dapat dikatakan bukanlah program yang baru, bila dilihat dari program fungsional yang dilaksanakan oleh berbagai instansi, khususnya Departemen Sosial yang aksinya lebih menekankan pada visi pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan berbagai potensi pembangunan. Program ini menjadi fokus dan aktual manakala berbagai pihak diminta untuk memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan dan metode pemberdayaan masyarakat miskin itu sendiri. Konsepsi ini telah mendorong subjek untuk melakukan penelitian Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin Dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini bertujuan: (1) Melihat intensitas hubungan kausalitas persepsi masyarakat miskin dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan dan berupaya menarik kesimpulan hubungan yang bagaimanakah yang dapat menunjang program penangulangan kemiskinan (2) Melihat signifikansi hubungan kausalitas dimaksud, apabila dikontrol oleh sub variabel penelitian dengan cara "mengesampingkan" dan "mengaktifkan" beberapa variabel (3) Melihat signifikansi hubungan persepsi masyarakat dengan pengetahuan penanggulangan kemiskinan sebelum dan setelah dikontrol partisipasi masyarakat. Penelitian dilaksanakan di Kelurahan Galur, Kecamatan Johar Baru, Daerah Khusus lbukota Jakarta. Objek penelitian adalah warga masyarakat penerima IDT yang bermukim pada 7 (tujuh) Rukun Warga (RW), dari 90 Pokmas yang aria, melalui teknik penarikan sampel stratifikasi maka ditetapkan 50 Kepala Keluarga sebagai sampel dengan perbandingan untuk masing-masing strata (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota) adalah 1:1:1:17. Pengurnpulan data primer diiakukan dengan kuesioner sedangkan data skunder diperoleh dari berbagai literatur umum, khusus dan dinas instansi terkait. Data yang telah dihimpun selanjutnya ditabulasi untuk dianalisis dengan formula product moment maupun korelasi parsial dengan varians test signifikansi. Hasil analisis baik dengan teknik univariate, bivariate dan multivariate menunjukkan hasil yang cukup signifikan dengan hipotesis dan asumsi dasar, artinya seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, pekerjaan utama dan sampingan sangat berpengaruh dalam proses pembentukan persepsi penanggulangan kemiskinan, masyarakat miskin. Dilihat dari intensitas nilai korelasi, baik bivariate dan multi variate menunjukkan nilai yang sangat signifikan yaitu rid = 0,7512 dan 18 responden atau 36 persen berada pada strata "sedang" bila dianalisis dengan tabel silang, untuk pesepsi dengan pengetahuan serta = 0,6429 untuk persepsi, pengetahuan dan partisipasi. Besarnya nilai r dan kecilnya nilai p merupakan indikasi hubungan yang signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh besarnya nilai F test daripada nilai kritik F pada tabel product moment. Artinya bahwa apabila terjadi peningkatan bobot satu diantara tiga variabel, maka akan memberikan dampak positif pada dua variabel lainnya. Berdasarkan kenyataan diatas, maka dapat diinterpretasikan bahwa terdapat korelasi yang sangat menyakinkan Hubungan Persepsi Masyarakat Miskin dengan Pengetahuan Penanggulangan Kemiskinan baik "dengan" dan "tanpa" mengikutsertakan Partisipasi Masyarakat Miskin."

"Hak atas pendidikan semestinya didapatkan oleh semua anak, tanpa kecuali, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 28 Convention on The Rights of The Child pada tahun 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak). Meskipun demikian hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri yang ada di Indonesia dan akses pemenuhan terhadap hak pendidikan tersebut belum diatur secara jelas dalam hukum di Indonesia. Untuk itu maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pengaturan tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri menurut ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan akses terhadap pemenuhan hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dengan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap beberapa informan serta melalui studi dokumen dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum yang relevan. Dari hasil analisis dapat dijelaskan bahwa ketentuan yang mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri di Indonesia adalah didasarkan pada Konvensi Hak Anak 1989 yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, bukan pada ketentuan yang khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri karena pemerintah Indonesia memang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Pengungsi. Sedangkan terkait akses untuk pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak luar negeri, khususnya di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dapat dinyatakan sebagai belum memadai sehingga masih harus dikembangkan karena dengan tidak adanya payung hukum yang secara khusus mengatur tentang hak pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri berakibat pada tidak jelasnya implementasi pemenuhan hak pendidikan pengungsi anak tersebut melalui penyediaan akses pendidikan yang mereka butuhkan. Selama ini pemenuhan hak pendidikan melalui penyediaan akses kepada pendidikan bagi pengungsi anak luar negeri baru dilakukan oleh pemerintah di Kota Depok berdasarkan rasa kemanusiaan namun bukan didasarkan pada hak pendidikan yang semestinya melekat pada diri setiap anak, tidak terkecuali anak yang berstatus sebagai pengungsi luar negeri.

---

As emphasized in Article 28 of the Convention on the Rights of the Child in 1989, which was ratified by the Indonesian government through Presidential Decree No. 36 of 1990 concerning Ratification of the Convention on the Rights of the Child, the right to education should be obtained by all children, without exception (Convention on the Rights of the Child). However, the right to education for foreign refugee children living in Indonesia, as well as access to the fulfillment of this right, are not regulated by Indonesian law. As a result, the issues raised in this study are related to regulations regarding the right to education for refugee children abroad under Indonesian legal provisions, as well as access to fulfilling the right to education for refugee children abroad, particularly in Depok City, West Java Province. This study employs the socio-legal method, which includes observing and interviewing several informants, as well as conducting document studies and searching for relevant legal materials. According to the findings of the analysis, the provisions governing the right to education for refugee children abroad in Indonesia are based on the 1989 Convention on the Rights of the Child, which the Indonesian government has ratified, rather than on provisions specifically governing the right to education for refugee children abroad, because the Indonesian government has not ratified the 1951 Convention on Refugees. Meanwhile, access to fulfilling the education rights of foreign child refugees, particularly in Depok City, West Java Province, can be described as insufficient, and further development is required because, in the absence of a legal framework that specifically regulates the right to education for refugee children abroad, the implementation of the fulfillment of the child refugee's right to education is unclear through the provision of access to the education they need. So far, the government in Depok City has fulfilled the right to education by providing access to education for refugee children abroad on the basis of humanity rather than the right to an education that should be inherent in every child, including refugee children."