Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas pengecualian jaminan kesehatan bagi penderita gangguan kesehatan/penyakit akibat ketergantungan obat yang termuat di dalam Pasal 25 huruf i Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013. Dalam penelitian ini penulis juga hendak meninjau peranan asuransi dalam konteks pemenuhan hak dasar atas kesehatan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penderita gangguan kesehatan/sakit akibat ketergantungan obat tidak sepatutnya dikecualikan mengingat mereka memiliki hak yang sama untuk mengakses pelayanan kesehatan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah dapat mencabut ketentuan yang mengecualikan jaminan kesehatan bagi penderita ketergantungan obat. Apabila tidak dimungkinkan pemerintah dapat menyediakan program jaminan kesehatan khusus untuk penderita ketergantungan obat demi terpenuhinya hak dasar atas kesehatan mereka.

---

The focus of this study is about the exclusion in health security for people who used drugs which contained at Article 25 (i), Presidential Regulation No. 111 Year 2013 as amendment of Presidential Regulation No. 12 Year 2013 regarding Health Security. This study is also getting to know about the role of insurance in the right to health. This study is qualitative descriptive interpretative. This study found that people who used drugs should not exclude because they are equal with the others to get access in health care. I suggest that the government should revoke the provision, which conclude people who used drugs to get health security. Another option is the government can provide health security program specifically for people who used drugs in order to respect and fulfillment their right to health"

"Asuransi adalah suatu cara pengalihan resiko kepada pihak lain, salah satu contoh resiko yang bisa dialihkan yaitu resiko sakit. Untuk menghindari seseorang terkena kerugian yang besar akibat sakit maka dikeluarkan suatu produk asuransi kesehatan. Penyelenggaran asuransi kesehatan di Indonesia dilakukan secara sosial oleh pemerintah dan secara komersial oleh asuransi swasta. Penyelenggaraan asuransi sosial dilakukan secara tunggal/monopoli oleh Pemerintah melalui suatu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Meskipun secara hukum, hal ini sah untuk dilakukan karena didasarkan pada amanat Undang-Undang, namun monopoli BPJS dikhawatirkan tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha karena berpotensi timbulnya praktek monopoli, menghambat persaingan usaha dan mematikan pelaku usaha asuransi komersial yang telah ada.

---

Insurance is one of the way to shift transferrable risk to another party, which one of them includes health risk. In order to divert person loss due to health reason, therefore health insurance is necessary to be issued. The Indonesian health insurance has been socially organized by government and commercially organized by the private insurance company. The implementation of social insurance is conducted in single or monopoly way by government through Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Although according to law this matter is legitimate since it is based on the legislation, nonetheless BPJS monopoly is feared to be not in line with the business competition principle since it potentially causing monopoly practice, impeded completition, and turning off any existed commercial insurance business."

"Dalam perlindungan terhadap tenaga kerja di Indonesia perusahaan diwajibkan oleh undang-undang untuk memberikan proteksi terhadap para pekerja, Para pekerja dalam melaksanakan kewajiban nya dapat mengalami berbagai macam resiko terutama resiko kesehatan oleh karena itu dibutuhkan instrument penjamin untuk memenuhi kesehatan para pekerja tersebut. Dalam hal ini ada dua bentuk instrumen penjamin pemenuhan jaminan kesehatan para pekerja tersebut yakni Asuransi Kesehatan BPJS yang diwajibkan oleh undang-undang dan Asuransi Kesehatan Komersial terhadap perusahaan yang berdasarkan kemampuanya menggunakan jaminan terhadap para pekerja tersebut. Sebuah kondisi timbul dimana dalam praktiknya masih banyak perusahaan yang menyediakan dua buah instruments tersebut di dalam perusahaan mereka. Pokok permasalah dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan kedua instrument tersebut dalam perusahaan di Indonesia, dimana BPJS bersifat wajib namun perusahaan tetap menggunakan Asuransi Kesehatan Komersial untuk menjamin kesehatan para pekerja nya dan bagaimana perbandingan jaminan yang ditanggung oleh kedua buah jaminan tersebut. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa undang-undang no 24 tahun 2011 Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial hanya mewajibkan penerapan BPJS walaupun pada kenyataan perusahaan lebih cenderung memakai asuransi komersial karena dirasa lebih menguntungkan Untuk menyiasati hal ini BPJS menerapkan cob agar penerapan undang-undang efektif dan menguntungkan kedua belah pihak.

---

In the protection of labor in Indonesia Companies are required by law to provide protection to workers, workers in carrying out its obligations can experience a wide variety of health risks, especially health risk therefore required guarantor instrument to meet the health of these workers. In this case there are two forms of guarantor instruments fulfilling the health insurance of these workers the Health Insurance BPJS required by law and the Commercial Health Insurance by the company by its ability to take out insurance against these workers. A condition which arises in practice there are many companies that provide these two instruments within their company. The principal problems in this thesis is how the application of the two instruments in Indonesia company, where BPJS be compulsory but the company still uses a commercial health insurance to ensure the health of its workers and how it compares to guarantee by the two instruments by these warranties. Methods used are normative juridical research method, the research done on the positive law written and unwritten. This study concluded that the law No. 24 of 2011 Concerning Social Security Agency. only requires the application of BPJS despite the fact the company is more tend to use commercial insurance because it is considered more profitable. To get around this, BPJS apply the cob for the application of the laws effective and beneficial for both parties."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa dan kedudukan hukum serta peran Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Bentuk penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peranan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penderita gangguan jiwa yang telantar ialah dengan menjalankan tugasnya melakukan pelayanan dan rehabilitasi sosial serta memenuhi hak-hak penderita gangguan jiwa yang telantar. Kedudukan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 ialah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penderita gangguan jiwa yang telantar. Hasil penelitian menyarankan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 perlu melakukan sosialisasi pada masyarakat bahwa keluarga merupakan tempat terbaik dalam melaksanakan upaya preventif bagi anggota keluarganya yang menderita gangguan jiwa agar tidak ditelantarkan dan sosialisasi pentingnya keluarga dalam memberikan dukungan dan menerima kembali anggota keluarganya ketika dikembalikan dari Panti Sosial.

---

This thesis explains about the rules and legal protection for people with mental disorders and role and position of social institution in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder. The method used in this research is normative juridical research. The result of this research is that the role of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 in manifesting legal protection for abandoned people with mental disorder who carry out their duties to conduct service and social rehabilitation and fulfill the rights abandoned people with mental disorder. Position of the Social Institution Bina Laras Harapan Sentosa 3 is as a Technical Implementation Unit of the social service in the implementation of service activities and social rehabilitation for people with a mental disorder. The results of the study suggested that the Bina Laras Harapan Sentosa 3 Social Institution needs to disseminate information to the community that family is the best place to carry out preventive actions for their family members who suffer from mental disorders so that they are not going to be neglected and socialize the importance of family support and re-acceptance of family members when returned from the social institution."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial di Indonesia. Badan ini diberi amanat oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasal 19 Undang-undag tersebut menyatakan bahwa jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas. Pemahaman tentang asuransi kesehatan di Indonesia masih sangat beragam. Kata "sosial", seperti "asuransi sosial" hampir selalu dipahami sebagai pelayanan atau program untuk rakyat kurang mampu. Pendapat tersebut merupakan kekeliruan besar yang sudah mendarah daging di Indonesia yang menghambat pembangunan kesehatan yang berkeadilan sesuai amanat UUD45. Untuk itu penelitian ini akan membahas mengenai penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS Kesehatan dengan prinsip asuransi sosial serta membedakannya dengan jaminan kesehatan di Malaysia.

---

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) is an institution which established to organize social protection programs in Indonesia. The institution was given the mandate by Law No. 40 Year 2014 on National Social Security System to maintain the National Health Insurance (Health Department). Article 19 of the Act states that the tenth generation of health insurance is organized nationally by the social insurance principle and the principle of equity. An understanding of health insurance in Indonesia is still very diverse. The word "social", such as "social insurance" almost always understood as a service or program for underprivileged people. The opinion is a big mistake that is ingrained in Indonesia that hinder the development of equitable health as mandated by UUD45. Therefore, this study will discuss the implementation of the National Health Insurance by Health BPJS with the principle of social insurance and health insurance distinguishes in Malaysia."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan pasien terhadap penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang dapat menimbulkan wabah. Penulis mengajukan dua pokok permasalahan: Pertama, mengenai pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap pasien penderita virus Zika di Indonesia. Sedangkan kedua, mengenai perbandingan hukum terhadap perlindungan dan penanganan pasien penderita virus Zika berdasarkan Hukum Kesehatan Indonesia dan Uganda.Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan wawancara, wawancara ini bertujuan untuk memberikan paparan mengenai perlindungan hukum yang berlaku dan penanganan pasien penderita virus Zika di Indonesia daklam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.Hukum yang dianalisis untuk diperbandingkan berdasarkan prinsip hukum kesehatan berupa peraturan-peraturan yang dibuat oleh Pemerintah beserta Kementerian Kesehatan mengenai penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB di Indonesia dan Uganda. Dari paparan tersebut kemudian dapat ditemukan apa saja aspek-aspek perlindungan pasien yang masih belum diatur dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah/KLB.

---

This thesis discusses the protection of patients against infectious disease caused by a virus that can cause epidemic/outbreaks. The author proposes two main issues: First, regarding the regulation of the legal protection of patients with Zika viral in Indonesia. While the second, comparative law regarding the protection and care of patients with Zika viral based Health Law Indonesia and Uganda.By using the method of literature research that combined with interviews, interview is aimed to provide exposure to the applicable legal protection and care of patients with Zika viral in Indonesia in order to prevent and control infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks.Laws were analyzed for comparison based on the principle of health law in the form of regulations made by the Government and the Ministry of Health regarding communicable diseases that can cause epidemic/outbreaks in Indonesia and Uganda. After such an exposure can then be found to any aspects of patient protection is still not regulated in prevention and control of infectious diseases that can cause epidemic/outbreaks."

"ABSTRAKSkripsi ini meninjau tentang tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakanjaminan sosial melalui program BPJS Kesehatan dilihat dari perspektif HukumAdministrasi Negara. Dalam hal ini, Pemerintah telah menetapkan dan menyatakanbahwa masyarakat Indonesia harus mendaftarkan diri menjadi peserta BPJSKesehatan agar Pemerintah dapat menjamin hak sosial yang terdapat di dalam dirimereka. Skripsi ini juga menganalisis Sistem Jaminan Sosial Nasional dilihat dariKonsep Negara Kesejahteraan dan Konsep Negara Modern

---

ABSTRACTThis Paper discusses about the responsibility of the government in implementingHealth Insurance through BPJS Health Program seen from Administrative Law Perspective. In this case, Goverment already set and declare that Indonesian Community must register their own becoming a participant of BPJS Health Program so that Goverment can Guarantee a social rights for them. This thesis also analyzes the national security system seen from the concept of the welfare state and modern state perspective."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai penolakan pasien ODHA dalam mendapatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Penolakan pasien ODHA ini disebabkan karena keterbatasan informasi dan pengetahuan tentang HIV-AIDS yang menyebabkan timbulnya rasa takut tertular virus HIV sehingga timbul sikap diskriminasi dan tidak rasional terhadap ODHA. Dalam penulisan skripsi ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan menggunakan data sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam skipsi ini adalah terkait perlindungan hukum bagi ODHA sebagai konsumen jasa pelayaan kesehatan, pengaturan standar pelayanan rumah sakit dalam memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan bagi ODHA, dan pertanggungjawaban rumah sakit atas penolakan terhadap ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah adanya peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak pasien ODHA untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, adanya peraturan mengenai standar pelayanan kesehatan rumah sakit bagi ODHA dan juga pertanggungjawaban hukum dapat dikenakan kepada rumah sakit apabila menolak pasien ODHA dalam memberikan pelayanan kesehatan dengan alasan yang tidak rasional. Pertanggungjawaban rumah sakit meliputi pertanggungjawaban hukum perdata, pertanggungjawaban hukum pidana, dan pertanggungjawaban hukum administrasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the rejection of patients living with HIV-AIDS (PLWHA) in getting health services in the hospital. The rejection of PLWHA is due to the limited information and knowledge about HIV-AIDS that causes fear of contracting HIV virus so that there is discrimination and irrational attitude toward PLWHA. In writing this thesis, the form of research used is juridicalnormative study by using secondary data as the main data source. The problems discussed in this thesis are related to legal protection for PLWHA as consumersof health services, standard setting of hospital services in meeting the needs of health services for PLWHA, and the hospital's responsibility for the rejection of PLWHA in providing health services. The conclusion of this research is the existence of regulation which guarantee the rights of PLWHA to get health services, the regulation about hospital standard for PLWHA and also legal liability can be applied to hospital if reject PLWHA in giving health service with irrational reasons. Hospital liability includes civil liability, criminal liability, and administrative law liability."

"Tesis ini membahas mengenai pengaturan jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang menerapkan prinsip kepersertaan wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia, sementara penyelenggara jaminan kesehatan di Indonesia, secara garis besar terdiri dari negara dan swasta. Selain itu, ketentuan kepesertaan wajib tersebut juga disertai dengan sanksi berupa sanksi administratif bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara dan bagi setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ketentuan yang dimaksud. Ketentuan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, salah satunya yaitu dengan paradigma hukum persaingan usaha, di Indonesia diatur dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Berdasarkan ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka BPJS kesehatan menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jaminan kesehatan, namun monopoli BPJS tersebut berdasarkan pasal 50 dan pasal 51 UU No.5 Tahun 1999, tidaklah bertentangan dengan UU No.5 Tahun 1999 atau disebut state action doctrine, yang dimaksudkan untuk mewujudkan kesejahateraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

This thesis discusses the health insurance arrangements organized by the Social Security Administrators to apply the principle of compulsory membership for the entire population in Indonesia, while the insurance carrier in Indonesia, generally consist of state and private. In addition, the provisions of the membership shall also be accompanied by sanctions in the form of administrative sanctions for employers other than state officials, and for every person who does not carry out its obligations as the provisions in question. The provision is analyzed using juridical normative, one of them is the paradigm of Antitrust Law, in Indonesia as stipulated in Law Concerning Prohibition of Monopolistic Practices And Unfair Business Competition. Under the provisions of Law No. 5, 1999, the health BPJS controls more than 50% (fifty percent) share of the health insurance market, but monopoly BPJS under article 50 and article 51 of Law No. 5 of 1999, it is not contrary to the Law No. 5 of 1999 or the so-called state action doctrine, which is intended to achieve social welfare for all Indonesian people."

"ABSTRAKMasalah yang diteliti adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan berdasarkan hukum kesehatan (studi Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) serta aspek hukum panti sosial di Indonesia. Tujuan penelitian adalah menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta) dan menjelaskan aspek hukum panti sosial di Indonesia (studi: Panti Sosial Tresna Werdha di Jakarta). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, observasi di Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3, wawancara terhadap dokter, akademisi, petugas Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1 dan 3 serta analisis aturan perundang-undangan. Hasil penelitian diketahui bahwa tidak adannya tenaga kesehatan dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha sehingga lulusan pendidikan keperawatan berstatus sebagai pramu sosial bukan tenaga kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha terdiri warga binaan sosial lanjut usia yang mandiri, menderita penyakit jiwa, dan sakit yang membutuhkan bantuan khusus akibat penurunan fisik. Kesimpulannya adalah hak dan kewajiban tenaga kesehatan diatur pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Panti Sosial Tresna Werdha merupakan lembaga untuk memenuhi kesejahteraan sosial, bukan lembaga yang berwenang terhadap pelayanan kesehatan, sehingga dalam struktur organisasi Panti Sosial Tresna Werdha tidak mempunyai tenaga kesehatan.

---

ABSTRACTThe problem studied are about the rights and obligations of medical personnels in the health services under the laws of health (Case Study: Tresna Elderly Social Institution in Jakarta) and also the legal aspects of social homes in Indonesia. The purpose of research is to explain the rights and obligations of medical personnel in the health services and explain the legal aspects of social homes in Indonesia (Case Study: Social Institutions Tresna Werdha in Jakarta). This study used qualitative methods, observation in Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3, interviews with doctors, academics, officers Social Institutions Tresna Werdha Budi Mulia 1 and 3 as well as the analysis of the rules of law. Results of the research found that there are not health worker in the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha. With the result of that, Nursery fresh graduated status are Pramu Sosial and not medical personnel. Social Institution Tresna Werdha composed of inmates socially independent, suffering mental illness, and pain that required special assistance due to physical decline. The conclusion is that the rights and obligations regulated health professionals in Law Number 36 Year 2014 concerning Health Workers. Social Institution Tresna Werdha is an institution to meet social welfare, not the competent institutions to health care, so that the organizational structure of Social Institutions Tresna Werdha have no medical personnel. "