Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Namun permohonan tersebut tidak dikabulkan oleh Kementerian Keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bajaj berbahan bakar gas. Pada dasarnya, fasilitas pembebasan bea masuk diberikan guna menunjang pembangunan. Skripsi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang tidak diberikannya fasilitas pembebasan bea masuk impor bajaj adalah karena bajaj bukan termasuk kendaraan umum yang memiliki fungsi vital bagi transportasi Indonesia.

---

Jakarta Transportation Agency has applied for exemption of import duty on gas-fueled bajaj. However, the request was not granted by the Ministry of Finance. This study aims to explain the background of not granting exemption of import duty on gas-fueled bajaj. Basically, the import duty exemption is given to support national development. This thesis uses a qualitative approach to data collection techniques through field studies and literature. The results showed that the background is not given import duty exemption for Bajaj three-wheeler because bajaj is not including public transport which has a vital function for the Indonesian transport."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai pemberian kebijakan berupa fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi guna menunjang investasi disektor hulu migas dan mendorong peningkatan produksi migas dalam negeri. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan pemberian kebijakan, penerapan pelaksanaan, pencapaian sasaran dan tujuan dari pemberian fasilitas serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini adalah pencapaian sasaran pada dasarnya tercapai namun pencapaian tujuan dari fasilitas ini belum tercapai sepenuhnya oleh karena itu penelitian ini menyarankan pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain tidak hanya disektor perpajakan, dalam rangka meningkatkan produksi migas dalam negeri.

---

This study addresses the provision of import duty exemption policy on the import goods for the upstream oil and gas investment to support oil and gas sector and to encourage increasing domestic oil and gas production. This research focuses on the considerations of basic provision policy, the implementing, and the achievement of the objectives facilities as well as the barriers faced by the government.

This research used a qualitative descriptive approach. The results are in the context of achieving the objectives basically is reached but the achievement of the goals has not been fully achieved. Therefore, researchers suggest the government needs other measures not only on taxation sector but also on energy policy in order to increase the domestic oil and gas production."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik bagi industri alat kesehatan dalam negeri serta menganalisis alternatif kebijakan jangka pendek hingga menengah dan jangka panjang untuk mendorong industri alat kesehatan radiologi diagnostik dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak positif dari pengenaan bea masuk atas impor alat kesehatan pada produk radiologi diagnostik ini yaitu untuk melindungi industri dalam negeri, untuk menarik investasi dalam negeri dan sebagai instrumen penerimaan negara. Sementara, untuk dampak negatifnya yaitu akan membuat harga alat radiologi diagnostik menjadi semakin mahal. Alternatif jangka pendek hingga menengah untuk mendorong industri dalam negeri dapat berupa pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor bahan baku alat kesehatan radiologi diagnostik, pemberian fasilitas pengurangan penghasilan terkait biaya Research and Development (R&D) , dan pemberian fasilitas tax holiday. Sementara, untuk alternatif kebijakan jangka panjangnya dapat berupa pengurangan jumlah insentif pajak untuk mendorong kemandirian industri dan kepastian penyerapan produk dalam negeri.

---

This study aims to analyze the impact of the imposition of import duty of medical device on radiology diagnostic products for the domestic medical device industry and analyze short untill medium-term and long term policy alternative to encourage the domestic radiology diagnostic medical device industry. This study uses qualitative approach with data collection technique in the form of library research and in-depth interview. The result of this study indicate that, the positive impact of the imposition of import duties of medical device on radiology diagnostic products is to protect domestic industries, to attract domestic investment and as an instrument of state revenue. Meanwhile, the negative impact will make the price of radiology equipment more expensive. Short to medium term alternatives to encourage domestic industries can be in the form of exemption from import duty on the import of raw materials for radiology diagnostic medical devices, the provision of income reduction facilities related to Research and Development (R&D) costs, and the provision of tax holiday facilities. Meanwhile, for long term policy alternatives it can be in the form of reducing the number of tax incentives to encourage industrial independence and certainty of absorption of domestic products."

"Penelitian ini membahas mengenai tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum dan akibatnya pada PT JMT. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tidak diperpanjangnya fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up disebabkan adanya perubahan Undang-Undang Kepabeanan serta adanya fasilitas pengganti berupa BMDTP. BMDTP diberikan guna meningkatkan produksi dalam negeri. Peneliti menyarankan untuk adanya perpanjangan dari fasilitas keringanan bea masuk atas impor bus completely built up untuk keperluan angkutan umum sehingga ada persaingan sehat pada industri bus gandeng dalam negeri, juga akan ada penyediaan moda transportasi TransJakarta yang lebih baik.

---

This research to analyze about unextended the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose especially towards PT. JMT. This research used qualitative approach with descriptive design. This research conclude that the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose because the regulation of customs had change and there`s a new incentive which is called BMDTP. BMDTP given to increased all local production. Researcher suggest to extend the the policy regrading exemption of import duty for completely built-up buses that are used for public transportation purpose, therefore made a competitive in articulated buses local industries, also there`s a supplies for vehicles to make TransJakarta transportation be better."

"[ABSTRAKIndustri tekstil merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara.Industri tekstil di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestikakan produk tekstil, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun,banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping sehinggamenimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanyaunfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan bea masuk anti dumping.Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk produk tekstil sampai saat ini masihsedikit sekali dibandingkan dengan produk-produk dalam negeri lainnya.Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap produk tekstil yang baru sajaditetapkan oleh Indonesia di tahun 2015 ini ialah terhadap produk Spin DrawnYarn dari Malaysia. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisissecara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreementdan nantinya akan di kaitkan dengan kerugian yang terjadi pada industri tekstil diIndonesia.

---

ABSTRACTThe textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia;The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia, The textile industry is a strategic sector in the economy of a country. The textileindustry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is stillnecessary to import these products. However, many of these imported productssold at dumping prices, giving rise to unfair trade. One of the trade action as aresult of unfair trade remedies can recover through the imposition of anti-dumpingduties. Imposition of Anti-Dumping Duty on textile products is still very littlecompared with the products in other countries. Imposition of Antidumping Dutieson textile products newly set by Indonesia in 2015, is against Malaysia for theSpin Drawn Yarn. The imposition of anti-dumping duties will be analyzeddescriptively with the Antidumping Agreement conformity and will be inassociate with the injury incurred in the textile industry in Indonesia]"

"Pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor barang dan/atau bahan, dan/atau mesin pada industri kecil dan menengah dengan tujuan ekspor, atau disebut dengan fasilitas KITE IKM (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Industri Kecil dan Menengah), sangat penting dalam rangka mendorong ekspor IKM. Penelitian ini akan membahas penerapan fasilitas KITE IKM, kendala yang dihadapi dalam penerapannya beserta solusinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan yang dilakukan dengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan fasilitas KITE IKM kurang berhasil. Terdapat kendala-kendala yang membuat penerapan fasilitas ini kurang berhasil yaitu dari segi perizinan, segi operasional dan segi penggunaan modul kepabeanan, sehingga masih banyak IKM yang belum menggunakan fasiltas ini.

---

The importance of custom duty exemption policy on imported goods, and/or materials and/or machines on small and medium enterprises with the aim of export, or called Facility for Export Purpose (SME KITE), in order to increase SME export. This study will discuss the implementation of SME KITE facility and the obstacle in its implementation. This study used a qualitative approach with descriptive design and data collection techniques such as library research and field studies conducted with interviews. The results showed that the implementation of SME KITE Facility not successful. There are obstacles that make the implementation of this facility not successful such as from permit aspect, operational aspect and the use of customs module aspect, so that many SME do not use this facility."

"Beban emisi di Universitas Indonesia, dengan data populasi sebesar 44.113 jiwa terdiri dari 85,11 mahasiswa dan 14,89 dosen serta pegawai ialah sebesar 30.864 ton CO2/tahun, dimana tingkat emisivitas tertinggi dihasilkan oleh sektor kelistrikan sebesar 25.564 ton CO2/tahun dan sektor transportasi publik 582.000 ton CO2/tahun. Studi dilakukan terhadap tiga skema pengadaan moda transportasi dalam kampus untuk menekan beban emisi CO2 yang dihasilkan oleh sektor transportasi publik, yaitu dengan pengadaan bis berbahan bakar gas dengan teknologi CNG Compressed Natural Gas, bis bertenaga listrik hybrid PHEV, dan trem listrik Light Rail Transit. Perhitungan dilakukan dengan basis data primer dan data sekunder dengan tujuan memperoleh beban emisi aktual yang dihasilkan dan studi ekonomi. Hasil perhitungan terhadap beban emisi untuk setiap moda transportasi secara urut yaitu; LRT sebesar 0,000071 tCO2e/tahun, PHEV sebesar 0,00028 tCO2e/tahun dan CNG sebesar 0,012958 tCO2e/tahun. Beban emisi CO2 yang dihasilkan oleh generator berbasis gas engine sebagai fasilitas feeder listrik skenario 2 PHEV yaitu 2,030995 tCO2e/MWh. Nilai pembangunan dan biaya operasional untuk pengadaan PLTMG dikampus Universitas Indonesia yaitu, nilai investasi senilai Rp. 3.093.964.326 dan nilai O M yaitu Rp. 1.605.847.762, sedangkan untuk pengadaan bis PHEV dan fasilitas yaitu, nilai investasi senilai Rp 19.900.074.854 dan nilai operasional yaitu Rp 73,886,650.04 untuk pemakaian per tahun.

---

The emission load at the University of Indonesia, with a population data of 44,113 people, consists of 85.11 of students and 14.89 of lecturers and employees of 30,864 tons CO2 year, where the highest emissivity rate is generated by the electricity sector of 25,564 tons CO2 year and public transportation 582,000 tons CO2 year. The assessment was carried out on various indoor facilities for CO2 emissions generated by the public transportation sector, namely gas procurement with CNG Compressed Natural Gas technology, hybrid electric powered bus PHEV, and electric tram Transit Light Rail. Calculation is done with primary data base and secondary data with purpose. The calculation results of emission load for each mode of transportation in sequence namely LRT of 0,000071 tCO2e year, PHEV of 0.00028 tCO2e year and CNG of 0.012958 tCO2e year. CO2 emission load generated by a gas engine as a scenario 2 PHEV electricity feeder facility is 2.030995 tCO2e MWh. Development value and operational cost for procurement of PLTMG campus of University of Indonesia that is, investment value Rp. 3.093.964.326 and the value of O M is Rp. 1,605,847,762, while for the procurement of PHEV bus and facilities, the investment value is Rp 19,900,074,854 and the operational value is Rp 73,886,650.04 for annual use."

"ABSTRAKSelama berlakunya Agreement on Implementation of Article VII GATT 1994 yang kemudian diadopsi ke dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, Importir Film-Film Hollywood yang tergabung dalam Grup 21 selama ini tidak memasukkan nilai royalti dalam perhitungan nilai pabean untuk menghitung bea masuk. Hal ini diketahui dari hasil audit pabean Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang dilakukan atas dasar laporan Badan Pertimbangan Perfilman Nasional yang dimotori oleh aktor film Deddy Mizwar. Barang tidak berwujud dalam bentuk film impor berisi hak cipta akan menimbulkan nilai jual/harga barang yang lebih tinggi dibandingkan dengan film impor kosong. Terhadap penyerahan barang tidak berwujud (hak cipta) dari distributor film hollywood (MPAA) kepada importir di Indonesia dan atas pemanfaatan dan penggunaan film untuk kegiatan bisnis yang dilakukan di daerah pabean oleh pengusaha bioskop harus dikenakan pajak pertambahan nilai. Harga barang tidak berwujud pada saat importasi yang dibayarkan kepada pemegang hak (MPAA) dalam bentuk royalti menyebabkan bertambahnya harga yang sebenarnya dibayar atas importasi barang impor tersebut. Dari hasil penyerahan dan penggunaan film impor ke dalam daerah pabean pabean akan mengenakan bea masuk atas royalti karena hak tersebut sebagai bagian atau komponen yang tidak terpisahkan dari paket film impor tersebut.Hasil penelitian menyarankan Perubahan Tarif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.11/2011 Tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.010/2006 tentang Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.011/2011 tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Berupa Film Cerita Impor dan Penyerahan Film Cerita Impor, Serta Dasar Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 yang terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor, menyempurnakan Undang-Undang Perpajakan dan Kepabeanan untuk mencapai keadilan pemungutan pajak, dan menyusun regulasi yang menguntungkan para pelaku industri film dan membiayai sekolah-sekolah film.

---

ABSTRACTDuring the enactment of Agreement on Implementation of Article VII of GATT 1994 and later adopted into Law No. 17 of 2006 concerning Amendment to Law Number 10 of 1995 on Customs, Hollywood film importers joined in Group 21 for it did not include the value of royalty in the calculation of customs value for calculating customs duties. It is known from the results of the audit Customs Directorate General of Customs and Excise on the basis of reports of the National Film Advisory Board led by actor Deddy Mizwar. Intangible goods in the form of imported films contain copyright will lead to the sale value/price of goods higher than foreign movies empty. Against delivery of intangible goods (copyright) from hollywood movie distributor (MPAA) to importers in Indonesia, and the use and the use of film for business activities carried on in the cinema should be customs by employers subject to value added tax. Price intangible goods at importation is paid to the right holder (MPAA) in the form of royalties actually lead to increased prices paid on the importation of goods imported. From the results of the delivery and use of imported films into the customs area would impose customs duty on royalties for those rights as part or integral component of a package of imported films.The results suggest change rates in the Minister of Finance No. 90/PMK.11/2011 Eighth Amendments to the Regulation of the Minister of Finance No. 110/PMK.010/2006 on Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods and Regulation of the Minister of Finance No. 102 / PMK.011/2011 About Other Value As Top Tax Base Utilization Intangible taxable goods from the Customs Foreign Customs Area Form Inside Story Film Film Import and Delivery Story Import, And Basic Income Tax Withholding Article 22 of the last amended by Regulation of the Minister Finance No.213/PMK.011/2011 the Determination System Classification of Goods and the Imposition of Import Duty on Imported Goods, perfecting taxation laws and customs tax collection to achieve justice and to develop regulations that benefit the movie industry and finance schools film."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait kebijakan kenaikan batas pembebasan bea masuk atas impor barang pribadi penumpang. Penelitian ini berfokus pada membahas alasan kenaikan batas pembebasan bea masuk yang diberikan untuk barang pribadi penumpang yang dikeluarkan oleh pemerintah beserta hambatan yang terdapat dalam pemungutan pajak atas barang bawaan penumpang setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan deskriptif. Hasil yang terdapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa alasan dikeluarkannya kebijakan ini untuk mempercepat proses pengeluaran barang penumpang dengan mengoptimalkan fasilitas kepabeanan yang telah ada. Selain itu, setelah dikeluarkannya kebijakan ini, terdapat hambatan dalam upaya pemungutan pajak dimana terdapat modus penghindaran pembayaran pajak berupa splitting dan underinvoicing dengan memanfaatkan batas pembebasan bea masuk yang dinaikkan untuk meminimalisir pembayaran pajak terkait.

---

This study aims to discuss the policy of increasing the de minimus value or exemption of import duty at some value on personal effect. This research focuses on consideration of increasing the de minimus value of personal effect issued by the government and barrier in collecting taxes on personal effect after the issuance of this policy. This research is qualitative research with a descriptive approach type. The study finds that the reason for issuing this policy is to accelerate of passenger goods clearance by optimizing existing customs facilities. In addition, after the issuance of this policy, there are various effort to prevent the tax avoidance of tax payments in the form of splitting and under-invoicing by utilizing the limit on exemption of import duties which is raised to minimize related tax payments."

"Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai kebijakan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman. Penelitian ini berfokus pada dasar pertimbangan penurunan batas pembebasan bea masuk atas impor barang kiriman dan upaya pencegahan terhadap bentuk-bentuk penghindaran pajak setelah dikeluarkannya kebijakan ini. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dasar pertimbangan kebijakan tersebut adalah untuk pengendalian impor dan menciptakan kesetaraan sekaligus menjaga daya saing antara produk lokal dengan produk impor. Selain itu dari berbagai upaya pencegahan penghindaran pajak yang dilakukan, didapatkan bahwa masih terdapat bentuk-bentuk penghindaran pajak yang terus dicoba untuk dilakukan dalam kegiatan impor barang kiriman. Dimana bentuk-bentuk penghindaran pajak tersebut berupa splitting dan underinvoicing.

---

This study aims to discuss the policy of reducing the exemption from import duty on imported goods. This research focuses on the consideration of reducing the exemption from import duty on imported shipments and effort to prevent the tax avoidance after the issuance of this policy. This research is qualitative research with descriptive research type. The study finds that the basis for consideration of these policies is to control imports and create equality while maintaining competitiveness between local products and imported products. In addition, from various efforts to prevent the tax avoidance, it also finds that the forms of tax avoidance carried on are existing in the activities of importing shipments. Where the forms of tax avoidance found are within the form of splitting and underinvoicing.

"