Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitassistem e-Monevdalam pengendalian pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 di Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pendekatan penelitian ini adalah post positivis dengan teknik pengumpulan data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa sistem informasi e- Monevbelum efektif dalam pengendalian pelaksanaan APBD tahun 2013 di Provinsi DKI Jakarta. Meskipun demikian, sistem ini mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan di Provinsi DKI Jakarta dari segi realisasi anggaran karena mampu menampilkan data realisasi anggaran yang bersifat realtime.

---

This study aimed to describe the efectiveness of the implementation of e-Monevsystem in the control of revenue and expenditure (budget)in Jakarta in2013. The method used in this research is post positivis approach with data collection using in-depth interviews and literature study. Based on the results of this research, it concluded that this e-Monev system was not effective to control the used of public revenue and expenditure budget from activities of works unit in Jakarta. Even so, this system supports the implementation of monitoring and evaluation activities in Jakarta in terms of budget realization, with it’s ability to display the real-time budgeting data realization."

"Hakekat demokrasi adalah keterbukaan, partisipasi dan hak asasi. Demokrasi telah menjadi "kata kunci" sebagai alternatif sistem sosial, politik dan ekonomi, yang mampu mengakomodasikan tuntutan dan kebutuhan bangsa-bangsa dan masyarakat modern. Sistem sosial, politik dan ekonomi yang bercirikan totaliter, etatisme dan serba tertutup sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat. Indonesia adalah negara hukum dengan sistem pemerintahan yang berasaskan demokrasi. Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mekanisme Demokrasi Pancasila dalam pelaksanaannya, masih mengalami proses pencarian bentuk serta penyesuaian dengan perkembangan masyarakat. Sistem pemerintahan Indonesia tidak menganut pemisahan kekuasaan dalam arti materiil, melainkan menganut pemisahan kekuasaan dalam arti formil yakni pembagian kekuasaan. Dalam sistem pembagian kekuasaan berfungsinya alat-alat kelengkapan negara, baik di Pusat maupun di Daerah, berdasarkan kerangka kinerja saling melengkapi (komplementer). Perwujudan negara Republik Indonesia merupakan transformasi Republik Desa yang disertai dengan asas-asas modern, yaitu berdasarkan hukum (rechtstaat) dan wawasan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (constitutionele system). Pemisahan kekuasaan (separation of power) versi Trias Polltika dari Montesquieu hanya berfungsi sebagai perbandingan (comparatively), dan tidak dijadikan rujukan utama (referensi). Pada tingkat Pusat DPRD berada di luar struktur pemerintahan. Di Tingkat Daerah DPRD merupakan unsur Pemerintah Daerah. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, kedudukan Kepala Daerah lebih dominan dari pada DPRD. Fungsi dan peranan DPRD belum berjalan secara efektif. Faktor-faktor kelemahan DPRD adalah meliputi (1) yuridis-normatif, (2) primordialistik, dan (3) sarana penunjang. Peranan DPRD dalam penetapan APBD cenderung meligitimasi konsep-konsep kebijaksanaan yang disusun oleh Kepala Daerah. Kemampuan DPRD untuk menyalurkan dan mengartikulasikan aspirasi masyarakat ke dalam APBD belum menampakkan optimalisasinya. "

"Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. APBD ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran berjalan. Namun, dalam pelaksanaannya masih banyak daerah di Indonesia terlambat menetapkan APBD termasuk Kota Bekasi. Setiap tahun Kota Bekasi selalu terlambat menetapkan APBD. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kebijakan publik dan penganggaran daerah. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab keterlambatan penetapan APBD di Kota Bekasi tahun anggaran 2013, yaitu: 1) Adanya keterlambatan pembahasan KUA-PPAS antara DPRD dan TAPD; 2) Adanya keterlambatan evaluasi Raperda APBD oleh gubernur Jawa Barat; 3) Belum ada sanksi dari pemerintah pusat terhadap keterlambatan penetapan APBD di daerah; 4) Belum adanya peran aktif eksekutif dan legislatif dalam mendorong penetapan APBD tepat waktu. Rekomendasi yang diberikan yaitu memperjelas pokok-pokok pikiran dewan, hak dewan, dan hasil reses dewan yang masuk ke dalam penganggaran serta memberlakukan sanksi bagi daerah yang terlambat menetapkan APBD."

"Tesis ini membahas pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun 2012. Permasalahan dalam penelitian adalah belum optimalnya pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun 2012 serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskan dan menganalisis serta faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi anggaran DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi serta kaitannya dengan ketahanan daerah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bekasi dalam penyusunan APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 telah dilaksanakan tahapannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, namun ditinjau dari segi pembelanjaan dan pembiayaan dalam APBD, DPRD dalam melaksanakan fungsi anggarannya belum optimal dalam menentukan skala prioritas berbagai program/kegiatan dalam penyusunan APBD. Berdasarkan hasil penelitian, disarankan perlu diberikan pelatihan, komunikasi yang intensif, serta penegakan aturan dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPRD, khususnya dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

---

This thesis discusses the implementation of the budget function Bekasi City Council in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget) Bekasi 2012. Problems in the study is not optimal implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi Year 2012 and its relation to resistance area. The purpose of research is to describe and analyze as well as the factors that affect the implementation of Bekasi City Council budget function in the budget Bekasi and its relation to regional security. This study used qualitative research methods.

The results showed that the implementation of the budget by the legislature functions Bekasi in Bekasi budget process for Fiscal Year 2012 has been implemented in accordance with the stages of Law Number 32 Year 2004 on Regional Governance and Government Regulation No. 58 Year 2005 on Regional Financial Management, but in terms of expenditure and financing in the budget, the council in carrying out the functions of the budget has not been optimal in determining priority programs / activities in the preparation of budgets.

Based on these results, it is suggested should be given training, intensive communication and enforcement functions in the implementation of the budget of Parliament, particularly in the preparation of Revenue and Expenditure (Budget)."

"Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrenbang) merupakan suatu program pemerintah dimana masyarakat dapat memberikan aspirasinya secara langsung untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat tingkat efektifitas dari musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Administrasi Jakarta Timur dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Pada penelitian ini untuk melihat efektifitas Musrenbang menggunakan metode post positivist. Tingkat efektifitas Musrenbang dilihat dari berapa banyak usulan masyarakat yang dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat yang telah dianggarkan dari alokasi APBD DKI Jakarta. Hasil penelitian ditemukan partisipasi masyaraat dalam perencanaan (Rembuk RW dan Musrenbang) masih terbilang rendah. Selain itu dari hasil penelitian ini terlihat bahwa tidak semua usulan masyarakat dapat diakomodir dalam Pagu aspirasi masyarakat baik di tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun Kota dan Suku Dinas terkait. Berdasarkan hasil penelitian yang ada dapat dikatakan bahwa Musrenbang belum cukup efektif karena usulan masyarakat dari hasil Rembuk RW tidak semuanya dapat terakomodir dan terealisasikan. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan anggaran, kewenangan yang dimiliki dan kendala yang dihadapi oleh Kelurahan, Kecamatan, Kota dan Suku Dinas terkait.

---

The Development Planning Discussion (Musrenbang) is a government program where people can give their aspirations directly to meet the needs of the community. This study aims to examine the effectiveness of development planning in East Jakarta Municipality in the local budget. This study to see the effectiveness of planning forums uses the post-positivist method. Musrenbang see the effectiveness of how many proposals that can be accommodated in the ceiling that have been budgeted aspirations of DKI Jakarta local budget allocations.

The research found that participation in planning (Rembuk RW and Musrenbang) is relatively low. In addition, It shows not all of the people can be accommodated in the proposed ceiling aspirations whether they from the village, district or city and related department. Base on the results of existing research, it can be said that it has not been sufficiently effective planning forums for the community hence the results of the proposed Rembuk RW can not be accommodated and realized. This is due to budget constraints, competencies and constraints faced by the Village, District, City and related department."

"Penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah disinyalir dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Kondisi yang terjadi saat ini banyak terjadi penyerapan APBD yang tidak maksimal di hampir seluruh Provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta. Jika hal ini dibiarkan, maka pembangunan daerah mengalami stagnasi yang pada akhirnya juga ikut mempengaruhi terwujudnya tujuan bernegara. Kondisi demikian ini perlu diatasi dengan mencari faktor yang mempengaruhi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Provinsi DKI Jakarta dan implikasinya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dari penelitian normatif dapat disimpulkan faktor kerumitan dalam siklus anggaran daerah, faktor perhanan birokrasi yang kurang efektif dalam mewujudkan pembangunan daerah, faktor DPRD, dan hal-hal Khusus menjadi penyebab yang mempengaruhi penyerapan APBD di DKI Jakarta.Terdapat implikasi dari penyerapan APBD di DKI Jakarta yaitu: pertumbuhan ekonomi cenderung lambat, tingkat Kemiskinan di Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan, masih terjadi ketimpangan pendapatan penduduk DKI Jakarta yang otomatis akan mempengaruhi kehidupan sosial penduduk DKI Jakarta, tingkat Pengangguran cenderung meningkat, tingkat capaian kinerja pembangunan di bidang pendidikan memiliki tren yang meningkat, capaian kinerja di bidang kesehatan cenderung meningkat meskipun masih belum optimal, pembangunan di bidang sosial masih belum tergambar dengan jelas walaupun anggaran untuk belanja bantuan sosial naik tiap tahun, dan Pembangunan infrastruktur belum mampu menyerap anggaran dengan maksimal.

---

The low absorption of Local Government Budget (APBD) is alleged to affect the financial performance of local government. Conditions that occur today, many absorption of APBD is not maximal in almost all provinces in Indonesia, including DKI Jakarta. If this is allowed, then the development of the region stagnated, which in turn also affect the realization of the goals of the state. This condition needs to be solved by looking for factors influencing the absorption of Local Government Budget in DKI Jakarta Province and its implication to local government financial performance. From the normative research, it can be concluded that the complexity factor in the local budget cycle, the less effective bureaucratic role in the realization of regional development, the DPRD factors, and the Special matters are the causes that influence the absorption of APBD in DKI Jakarta.

There are implications from the absorption of APBD in DKI Jakarta: economic growth tends to be slow, poverty level in Jakarta has increased, there are still inequality of Jakarta residents income which will automatically affect social life of Jakarta residents, unemployment rate tends to increase, in the field of education has an increasing trend, performance in the health sector tends to increase although still not optimal, development in the social field is still not clearly illustrated although the budget for social assistance expenditures increases each year, and infrastructure development has not been able to absorb the budget to the maximum."

"Skripsi ini membahas implementasi kebijakan electronic budgeting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu kebijakan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta. Namun sejak diterapkan pada tahun 2014 hingga tahun 2016, implementasi electronic budgeting masih belum berjalan sesuai yang diharapkan. Penelitian ini dilakukan secara post positivis dengan desain deskriptif.Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi electronic budgeting belum berjalan baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan ini antara lain kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, kurangnya fasilitas data dan sistem informasi serta teknologi, dan kurangnya disposisi pelaksana kebijakan.

---

This Thesis discussed about the implementation electronic budgeting in Local Government Budgeting Process DKI Jakarta Province as a policy to support transparency and accountability in budgeting process. However since implemented in 2014 until 2016, implementation electronic budgeting has not gone expected. This research is done in Post Positivist and with a descriptive design.

The result showed that system implementation influenced by the following factors, they are lack of quality and quantity of human resources, lack of data facilities and information system, lack of technology infrastructure, lack of disposition of the policy implementers."

"Tesis ini membahas penerapan kebijakan efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus pada tahun penganggaran 2019 – 2021. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskirptif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa efisiensi anggaran RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dimana implementasi kebijakan yang mencantumkan pengelolaan anggaran dan program kerja pada tahun 2019 – 2021 memiliki variasi yang berbeda serta faktor pendukung yang mempengaruhi pengelolaan anggaran RSUD Dr. M. Yunus. Terkait pembiayaan, pada tahun penganggaran 2019 terdapat pembiayaan yang dikeluarkan selain dengan program kerja adalah terkait hutang RSUD dr. M. Yunus yang berakibat adanya beban anggaran yang perlu ditanggulangi dan dibebankan secaraberkala dan terjadi pula di tahun penganggaran 2020 dan 2021. Perbedaan yang mendasar terjadi pada tahun penganggaran 2020 dan 2021 dimana pandemi COVID-19 terjadi sehingga yang mempengaruhi struktur anggaran serta besaran anggaran yang telah dialokasikan terkhusus pada tahun penganggaran 2020 – 2021. Efisiensi anggaran perlu dilakukan mengingat pengaruh dari perubahan prioritas program kerja yang semula adalah peningkatan pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh berganti menjadi fokus penanggulangan pasien COVID-19. Hal ini juga berpengaruh kepada beberapa pelayanan yang dialih fungsikan serta berdampak pada refokusing anggaran yang ada. Selain itu, adanya faktor pendukung dalam pengelolaan anggaran dinilaimemiliki peran yang penting dengan melihat aspek politis yang terjadi maupun secara struktural serta adanya batasan dan nilai publik yang dapat mempengaruhi efisiensi anggaran RSUD Dr. M. Yunus

---

This thesis discusses the application of budget efficiency policies at RSUD dr. M. Yunus in the 2019 – 2021 budget year. This research is qualitative research with a descriptive design. The results of this study indicate that the budget efficiency of RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu where the implementation of policies that include budget management and work programs in 2019- 2021 have different variations as well as supporting factors that influence the budget management of RSUD Dr. M. Yunus. Regarding financing, in the 2019 budget year there was financing issued other than the work program, which was related to the debt of RSUD Dr. M. Yunus which results in a budget burden that needs to be addressed and charged periodically and also occurs in the 2020 and 2021 budget years. The fundamental difference occurred in the 2020 and 2021 budget years where the COVID-19 pandemic occurred so that affected the budget structure and the amount of the budget that was has been allocated specifically for the 2020 – 2021 budget year. Budget efficiency needs to be done considering the effect of changing the priority of the work program which was originally to improve overall health services to change to focus on treating COVID-19 patients. This also affected several services that were transferred and had an impact on the refocusing of the existing budget. In addition, the existence of supporting factors in budget management is considered to have an important role by looking at the political aspects that occur as well as structurally as well as the existence of limits and public values that can affect the efficiency of the budget of RSUD Dr. M. Yunus"

"Kinerja adalah suatu prestasi yang dicapai seseorang/organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan standar atas kriteria yang ditetapkan untuk pencapaian pelaksanaan tugas-tugas itu. Dan Pembiayaan Pendidikan Dasar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APED) Propinsi DKI Jakarta, merupakan salah satu sumber pembiayaan pendidikan dasar sebagai salah satu masukan, yang sangat berperan bagi pembentukan keluaran dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun di Propinsi DKI Jakarta.Perencanaan anggaran tidak terlepas dari penentuan arah kebijakan umum, strategi dan prioritas, program dan kegiatan yang hendak dicapai serta menggunakan indikator Efisiensi dan Efektivitas sebagai alat untuk mengukur capaian kinerja program/kegiatan. Dan Efisiensi merupakan penilaian tingkat keberhasilan proses transformasi dari masukan menjadi keluaran, sedangkan efektivitas merupakan perwujudan kinerja, yang merupakan proses transformasi keluaran menjadi hasil yang sesuai dengan sasaran dan tujuan suatu program/kegiatan.Dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tabun, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menggunakan Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Putus Sekolah (APS), Angka Mengulang Kelas (AMK), Angka Transmisi (AT), dan Nilai EBTANAS Murni (NEM), sebagai indikator keberhasilan, efisiensi serta efektivitasnya.Terlihat dalam trend perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) setiap tahunnya diperoleh informasi bahwa Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta sudah mencapai tingkat keberhasilan pada target yang diharapkan secara nasional. Tetapi walaupun demikian, dalam pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun itu Pemda Propinsi DKI Jakarta belum dapat dikatakan efisien dan efektif. Walaupun terdapat kecenderungan yang menurun, terdapatnya Angka Putus Sekolah (APS) dan Angka Mengulang Kelas (AMK) membuat penilaian terhadap pelaksanaan program itu dikatakan kurang efisien dan efektif.Dari kecenderungan menurun perolehan rata-rata Nilai EBTANAS Murni (NEM) setiap tahunnya menandakan bahwa mutu pendidikan dasar tingkat sekolah dasar masih rendah. Kesemua perolehan angka itu menunjukan bahwa Pemda Propinsi DKI Jakarta masih belum melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara efisien dan efektif. Dan berarti Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan Program itu masih belum sesuai target.Dalam hubungan dengan pembiayaan pendidikan dasar, dan analisa studi ini diperoleh informasi bahwa besaran dana pendidikan yang dikeluarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Propinsi DKI Jakarta berpengaruh kuat terhadap pencapaian Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun . Segala upaya yang dilakukan Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta, untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sehingga dapat dikatakan bahwa upaya itu akan sulit dilaksanakan tanpa adanya dana. Hal ini yang menjadi alasan bahwa hasil analisa studi ini menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berpengaruh kuat terhadap Kinerja Dinas Pendidikan Dasar Propinsi DKI Jakarta."

"Penelitian bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah Khusus lbukota Jakarta. Program pelatihan merupakan unsur yang cukup penting dan strategis dalam rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, memberikan wawasan baru, metode kerja baru, merubah prilaku manusia sehingga memiliki komitmen yang lebih tinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Evaluasi terhadap pelaksanaan pelatihan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pelatihan baik yang menyangkut materi, metode, instruktur dan kontribusi pelatihan secara keseluruhan. Untuk menguji efektivitas pelaksanaan pelatihan telah dilakukan penelitian yang melibatkan 130 responden yang dipilih secara "stratified rendom sampling" dari 200 orang yang tergolong dalam populasi penelitian ini. Sample sebanyak 130 orang tersebar menurut strata golongan IV 9 orang, III 81 orang dan II 40 orang, sehingga keseluruhan sample berjumlah 130 orang. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptip dengan teknik frekuensi distribusi dan prosentase. Analisis data untuk masing-masing aspek yang telah diidentifikasi dikaji dengan menggunakan frekuensi distribusi dan prosentase kemudian dibandingkan dengan tabel interpretasi seperti yang dikembangkan Arikunto (1998). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa materi dan ketepatan waktu sebanyak pelatihan menunjukkan efektivitas yang tinggi. Responden sebanyak 83 % mempersiapkan bahwa Kedua aspek tersebut sangat sesuai dengan kebutuhan materi yang diinginkan responden. Dari hasil analisis terhadap aspek metode, penggunaan bahasa, pemberian motivasi menunjukkan angka yang lebih tinggi. Dengan demikian efektivitas pelaksanaan pelatihan untuk aspek-aspek tersebut cukup baik terutama di dalam pemberian motivasi kepada responden dilihat sebagai faktor yang positif untuk mendorong responden mengikuti pelatihan dengan seksama. Secara keseluruhan pelaksanaan pelatihan memiliki nilai sekitar 80% sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelatihan cukup efektif didalam meningkatkan wawasan, pengetahuan dan kualitas pegawai. Disamping itu kontribusi pelatihan terhadap pelaksanaan tugas menunjukkan kisaran nilai 76,25% sehingga dapat diterjemahkan bahwa kontribusi pelatihan cukup efektif untuk meningkatkan kinerja pegawai."