Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penguasaan Negara terhadap pertambangan yang merupakan salah satu hasil kekayaan alam terkandung di wilayah Negara kesatuan Indonesia. Penguasaan yang diberikan terhadap Negara merupakan amanat konstitusi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang telah menjadi kesepakatan bersama seluruh rakyat Indonesia. Penafsiran terkait penguasaan Negara dalam hal ini, pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi terhadap seluruh kegiatan pertambangan sejauh yang berda dalam wilayah Indonesia. Dalam hal pengaturan dimuat dalam undang-undang nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan batubara yang kemudian diikuti peraturan-peraturan terkait lainnya yang berada dibawah undang-undang. Kemudian dalam hal pengurusan Negara terlibat sebagai pelaku usaha melalaui perusahaan Negara atau dikenal dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Selanjutnya dalam hal pengawasan dilakukan oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota Sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam pasal 140 (3) dan 141 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara. Selanjutnya dalam hal upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dengan program Community development, Corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, Good Corporate Governace (GCG). Simpulan dari hasil penelitian ini, bahwa ketentuan undang-undang yang berlaku saat ini ternyata memiliki banyak permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraannya. Diantaranya terkait dengan perizinan yang sering tumpang tindih, kegiatan pertambangan yang illegal, penggelapan pajak oleh para pelaku usaha pertambangan, dan adanya ketentuan terkait divestasi saham bagi asing dalam jangka waktu tertentu. Dari permasalahan tumpang tindih perizinan maka penulis menyarakan agar dilakukan sebagaimana yang dimuat dalam undang-undang nomor 37 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang pernah berlaku di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discus about the governance of nation on mining which has been one of natural wealth contained in the unitary state o Indonesia. The governance given to country is a constitutional mandate of article 33 paragraphs 3 of the 1945 constitution which has been agreed by all Indonesian societies. Interpretations related to control of the State in this case, the government has the authority to manage, administer, and oversee the entire drift mining activities in the region as far as Indonesia. In terms of the regulation contained in Law No. 4 Year 2009 on Mineral and Coal which is then followed by other relevant regulations under the legislation. Then in terms of the maintenance of the State involved as entrepreneurs through State company, known as State Owned Enterprises (SOE). Furthermore, in terms of supervision by the Minister, Governor and Regent / Mayor accordance with their respective authorities are set out in article 140 (3) and 141 of Law Number 4 Year 2009 on Mineral and Coal. Then in terms of improving the welfare of the community can be actualized with the Community development, corporate social responsibility (CSR), Sustainable development, good corporate Governance (GCG). The conclusions from this research, that the provisions of law applicable at this time have many problems that occur in its implementation. Some of them were related to licensing that often overlap, illegal mining, tax evasion by businesses of mining, and the provisions relating to foreign divestment within a certain timeframe. Overlapping of the licensing issues, the author advised that done as contained in Law No. 37 Year 1967 About Basic Provisions of Mining ever in Indonesia."

"Tesis ini membahas kebijakan clean and clear yang merupakan instrumen dalam menata izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang sudah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam rangka menata izin usaha pertambangan pemerintah melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Nasional Data Izin Usaha Pertambangan yang terdiri dari inventarisasi, verifikasi dan klasifikasi. Output dari inventarisasi adalah tersedianya data KP/SIPD/SIPR yang sudah disesuaikan legalitas usaha pertambangannya menjadi IUP atau IPR. Sedangkan output dari verifikasi adalah klasifikasi IUP yang mendapat status Clean and Clean (dinyatakan tidak bermasalah atau tumpang tindih). Upaya Pemerintah dalam mengevaluasi IUP melalui kebijakan clean and clear harus diapresiasi dan didukung oleh semua pihak. Mengingat implikasi sertifikasi Clean and Clear berpengaruh terhadap kegiatan usaha pertambangan lainnya maka legalitas kebijakan Clean and Clear mutlak diperlukan. Keberadaan dasar hukum bagi tindakan pemerintah berguna untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Oleh sebab itu kebijakan Clean and Clear perlu untuk dievaluasi dan diberi format hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

This thesis describes about the clean and clear policy that is an instrument in managing the mining and coal license that has been issued by Provincial Government, District/City. In order to manage the mineral mining lisence the government commits National Reconciliation Data Mining License consists of inventarization, verification and classification.The inventarization's output is the availability of KP/SIPD/SIPR data that legality mining license has been adjusted into IUP or IPR. Meanwhile the verification's output is IUP classification that has been granted clean and clear status (declared has no problem or overlapping). The government's effort to evaluate IUP through clean and clear policy must be appreciated and supported from all of the parties. Considering the implication of clean and clear certification has an influence to the other mining activity, the legality of clean and clear policy is absolutely needed. Therefore clean and clear policies need to be evaluated and given a legal format in accordance with the provisions of the legislation."

"Sektor kehutanan memiliki karakteristik yang spesifik yaitu, apabila dilakukan eksploitasi terhadap hutan, maka pemulihan fungsinya sangat sulit dan butuh waktu yang relatif lama, Kendala yang terjadi saat ini adalah pemegang IUP tidak bisa melakukan aktifitas usaha pertambangan sebelum mendapat persetujuan pemanfaaatan kawasan hutan dari Kementerian LHK. Persetujuan yang dimaksud dalam bentuk Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). Permasalahan dalam tesis ini yaitu 1) Bagaimana pengaturan perizinan pengusahaan pertambangan mineral dan batu bara dalam kawasan hutan berdasarkan UU Pertambangan Minerba dan UU Kehutanan?; 2) Bagaimana pelaksanaan perizinanan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara dalam kawasan hutan?. Metode Penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini karena difokuskan pada penelitian tentang asas-asas dan teori-teori hukum yang dapat dijadikan dasar dalam harmonisasi pengaturan pengusahaan pertambangan yang memanfaatkan kawasan hutan. Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder berupa bahan-bahan hukum. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan 1) Pengaturan perizinan usaha pertambangan minerba yang mengsinkronkan dengan pengaturan pengusahaan sektor lainnya seperti kehutanan, pertanahan dan lingkungan telah mengalami banyak perubahan sejak diundangkannya UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Minerba. Perubahan terus dilakukan terutama untuk menyesuaikan pengaturan pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan usaha pertambangan melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2) Harmonisasi norma hukum dalam  regulasi  di bidang pertambangan Minerba dan regulasi di bidang Kehutanan diwujudkan melalui instrumen hukum Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) sebagai dasar penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan  bagi pemegang IUP

---

The forestry sector has specific characteristics, namely, if forest exploitation is carried out, then the restoration of its function is very difficult and takes a relatively long time. The current obstacle is that IUP holders cannot carry out mining business activities before obtaining approval for the use of forest areas from the Ministry of Environment and Forestry. The approval referred to in the form of a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH). The problems in this thesis are 1) How are the licensing arrangements for mineral and coal mining concessions in forest areas based on the Minerba Mining Law and the Forestry Law?; 2) How is the implementation of licensing for mineral and coal mining in forest areas? The normative juridical research method is used in this study because it focuses on research on legal principles and theories that can be used as the basis for harmonization of mining concession arrangements that utilize forest areas. The data used in normative legal research is secondary data in the form of legal materials. From the results of the study, it can be concluded that 1) Mining business licensing arrangements that synchronize with other sector management arrangements such as forestry, land and the environment have undergone many changes since the enactment of Law Number 4 of 2009 concerning Minerba Mining. Changes continue to be made, especially to adjust the regulation on the utilization and use of forest areas for mining business activities through Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; 2) Harmonization of legal norms in regulations in the Minerba mining sector and regulations in the forestry sector is realized through the legal instrument of the Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) as the basis for the use of forest areas for mining activities for IUP holders."

"Pertambangan mineral dan batubara merupakan salah satu kegiatan usaha yang menguras sumber daya alam yang begitu masif dan memiliki dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang tinggi. Sebagai upaya untuk mendorong akan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dapat dikendalikan agar terselenggaranya fungsi pelestarian lingkungan hidup maka dikenalkanlah kebijakan hukum instrumen ekonomi lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun demikian, instrumen ekonomi lingkungan hidup dalam undang-undang tersebut belumlah dianggap ideal bagi kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang berkelanjutan, sehingga dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK) diaturlah berbagai instrumen ekonomi lingkungan di sektor pertambangan mineral dan batubara, yaitu pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara, seperti untuk Dimethyl Ether (DME) dan Synthetic Natural Gas (SNG). Selain itu, diatur pula mengenai pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen). Penelitian ini melakukan kajian terdapat pelaksanaan kebijakan instrumen ekonomi lingkungan setelah ditetapkan UU CK dengan studi kasus di PT Bukit Asam Tbk. Tujuan penelitian ini ialah untuk menguji efektifitas kebijakan instrumen ekonomi lingkungan. Metode penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan analisis data deksriptif-analitis. Hasil penelitian ini pengenaan royalti 0% (nol persen) bagi pelaku usaha pertambangan yang mengembangan dan memanfaatkan batubara dan pengenaan pertambangan batubara sebagai barang kena pajak penghasilan (PPN) 10% (sepuluh persen) belum efektif, serta PT Bukit Asam hanya menerapkan sebagian instrumen ekonomi lingkungan model perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi, pendanaan lingkungan, dan insentif/disinsentif.

---

Mineral and coal mining is one of the business activities that drains natural resources so massively and has a high impact on environmental damage and pollution. In an effort to encourage mining and coal business activities to be controlled so that the function of environmental conservation can be implemented, a policy on environmental economic law instruments was introduced in Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. However, the environmental economic instruments in the law are not yet considered ideal for sustainable mineral and coal mining business activities, so Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation (UU CK) regulates various environmental economic instruments in the mineral and coal mining, namely the imposition of a 0% (zero percent) royalty for mining business actors who develop and utilize coal, such as for Dimethyl Ether (DME) and Synthetic Natural Gas (SNG). In addition, it also regulates the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent). This study examines the implementation of the environmental economic instrument policy after the CK Law was enacted with a case study at PT Bukit Asam Tbk. The purpose of this study was to examine the effectiveness of the environmental economic policy instrument. This research method is a qualitative method with descriptive-analytical analysis of the data. The results of this study are the imposition of 0% (zero percent) royalties for mining business actors who develop and utilize coal and the imposition of coal mining as income taxable goods (VAT) 10% (ten percent) has not been effective, and PT Bukit Asam only applies some economic instruments. environmental development planning model and economic activity, environment, and incentives/disincentives."

"Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara sebagai organisasi di bawah Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara mempunyai tugas melakukan pengelolaan aspek "Keselamatan Pertambangan" dan "Perlindungan Lingkungan". Keberhasilan pengelolaan kedua aspek tersebut dilihat dari jumlah kecelakaan, kejadian berbahaya dan kejadian kasus lingkungan. Sementara pada kenyataannya angka kecelakaan di kegiatan pertambangan mineral dan batubara tetap tinggi, terjadi kecelakaan berulang di lokasi yang sama dan diperusahaan yang sama.Tingginya angka kecelakaan, berulangnya kejadian, seolah-olah tidak terjadi proses pembelajaran dari Direktorat Teknik dan Lingkungan dalam mengelola kegiatan pertambangan khususnya insiden yang terjadi di perusahaan tambang dibawah pembinaan dan pengawasannya. Improvement dapat dilakukan apabila organisasi optimal belajar dari insiden yang pernah terjadi sebelumnya, dengan memperoleh umpan balik dari pengalaman insiden sebelumnya. Kajian kualitatif untuk menilai apakah Direktorat Teknik dan Lingkungan menjalankan proses pembelajaran dengan melakukan pengelolaan dari insiden yang terjadi di perusahaan pertambangan dengan baik. Organisasi mampu mendapatkan pengalaman umpan balik dari insiden, dengan cara memperoleh data dan informasi yang akurat untuk diterapkan pada proses kegiatan pertambangan mineral dan batubara.Penelitian dilakukan dengan desain kualitatif gap analisis, membandingkan proses yang berlangsung di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dengan kondisi ideal berdasarkan literatur. Sumber data diperoleh dari hasil wawancara dan observasi serta data sekunder dari literatur dan dokumen terkait insiden kegiatan pertambangan mineral dan batubara.Penelitian ini menggambarkan masih terdapat gap dari beberapa proses or variable yang menyebab proses pembelajaran organisasi dari pengalaman insiden tidak optimal. Masih terdapat ruang untuk improvement bagi Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara dalam menangani insiden, sehingga organisasi optimal belajar dari pengalam insiden, mampu memperoleh umpan balik.

---

The Directorate of Engineering and Environment of Mineral and Coal as an organization under the Directorate General of Mineral and Coal has the task of managing the aspects of "Mining Safety" and "Environmental Protection". Successful management of both aspects is seen from the number of accidents, dangerous events and environmental cases. While in fact the number of accidents in mineral and coal mining activities remained high, recurring accidents occurred in the same location and in the same company.

The high number of accidents, the recurrence of events, as if there is no learning process from the Directorate of Engineering and Environment in managing mining activities, especially incidents that occur in mining companies under the guidance and supervision. Improvement can be done if the organization is optimally learned from previous incidents, by obtaining feedback experience from previous incident. A qualitative review to make sure whether the Directorate of Engineering and Environment undertakes the learning process by managing the incidents occurring in the mining company. Organizations are able to gain feedback experience from incidents, by obtaining accurate data and information to be applied to the process of mineral and coal mining activities.

The research was conducted by qualitative design gap analysis, comparing the process which took place in the Directorate of Engineering and Environment of Mineral and Coal with ideal conditions based on the literature. Data sources taken from interviews, observations, literature and documents related to incidents of mineral and coal mining activities.

This study illustrates there are still gaps of some process or variables that cause organizational learning process from the experience of incidents do not running well .There is still room for improvement for the Directorate of Engineering and Environment of Minerals and Coal in handling incidents, so that organization learns very well from the incident experience, and able to obtain feedback."

"Indonesia memiliki potensi untuk menjadikan batubara sebagai sumber energi alternatif. Sebagian besar cadangan batubara tersebut (60%) merupakan jenis batubara sub bituminus & lignit yang memiliki kadar abu tinggi & nilai kalor rendah. Selama ini pemanfaatan domestik batubara tersebut mayoritas untuk bahan bakar boiler. Pembakaran batubara dengan kadar abu tinggi di plant berpotensi menciptakan polusi udara. Gasifikasi merupakan salah satu cara untuk meningkatkan nilai tambah batubara, yang dapat menambah porsi & variasi konsumsi domestik batubara. Gasifikasi mampu menghasilkan produk gas yang lebih bersih daripada pembakaran biasa. Efek katalis dari senyawa-senyawa dalam kandungan abu memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas gas yang dihasilkan. Berdasarkan hal-hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh kandungan abu pada batubara sub bituminus Indonesia terhadap yield gas & rasio H2/CO gasifikasi batubara tanpa pirolisis terpisah. Suhu operasi yang digunakan adalah 650, 700, dan 750°C. Rasio steam terhadap batubara ditetapkan sebesar 2,7 dan waktu tinggal steam & carrier gas dalam bed batubara adalah 3,5 detik. Rasio mol H2/CO tertinggi yang dihasilkan adalah 0,581 pada suhu 650oC dengan yield gas adalah 0,011 mol/mol C.

---

Indonesia has the potential to make coal as an alternative energy source. Most of the coal reserves (60%) is a type of sub-bituminous coal and lignite which has a high ash content and low calorific value. During this time the majority of the domestic use of coal to fuel the boiler. Burning coal with high ash content in the plant has the potential to create air pollution and increased risk of fouling and slagging. Gasification is an alternative to give added value of coal, which can increase the portion and variety of domestic consumption of coal. Catalyzing effect of the compounds in the ash has the potential to improve the quality of the gas produced. Based on these things, this study was conducted to see the effect of the ash content on Indonesia?s sub-bituminous coal to yield Gas & H2/CO ratio in coal gasification without separated pyrolysis. The operating temperature used is 650, 700, and 750 °C. The ratio of steam to carbon is set to 2,7 and the residence time of the steam and carrier gas on charcoal bed is 3,5 seconds. The highest mole ratio of H2/CO was 0,581 with the highest gas yield was 0,011 mol/mol C at 650oC."