Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Imajinasi mengenai utopia seringkali dikaitkan dengan impian yang tidak mungkin atau sulit untuk direalisasikan. Dari persepsi tersebut, timbul ketertarikan untuk mencari tahu mengenai perealisasian sebuah utopia dan kota ideal, perihal hal tersebut mungkin dilakukan ataupun tidak. Pembahasan akan diawali dengan memperdalam beberapa konsep kota ideal yang telah dipublikasikan. Kemudian dilakukan pembahasan yang lebih mendalam mengenai salah satu contoh implementasi utopia dalam bentuk kota ideal. Berdasarkan kesimpulan, kota ideal adalah sesuatu yang mungkin untuk dilakukan namun tidak secara sempurna. Konsep kota ideal cenderung berkaitan erat dengan imajinasi bebas perancangnya. Maka dari itu, perealisasian kota ideal belum dapat dilakukan secara total dikarenakan adanya intervensi masyarakat dan perubahan gaya hidup masyarakat.

---

Imagination about utopia is closely related to something which is hard or impossible to be realized. From this perspective, there is an interest to investigate the realization of utopian dreams, an ideal city and its possibilities. The investigation will start by learning the basic meanings of imagination ideals in design, utopia, an ideal city and a utopian city. Then, there will be a discussion of some sample of utopian ideas in the form of an ideal city done by some architects in the past that will lead to a case study of the city of Brasilia which an implementation of urban utopian thinking.

Based on the conclusion, an ideal city is a dream which is yet to be fulfilled. Some attempts to make it happen in the past have succeeded, but the result was not as expected by the initial concept. The concept of an ideal city is based on the planner?s freedom of imagination. Therefore, the realization of an ideal city has not been carried out perfectly because the ideal city itself was intervened by the people living in it who needed a change of lifestyle."

"Tesis ini membahas tentang konsep whistleblowing system dalam birokrasi pemerintah di Indonesia. Hal ini menarik diperbincangkan dengan dua alasan, pertama, maraknya tindak pidana korupsi akhir-akhir ini yang notabene terjadi didalam birokrasi, menempatkan whistleblowing system menjadi sarana yang memberikan solusi bagi pelapor untuk menyampaikan laporan atas pelanggaran yang diketahuinya secara aman. Kedua, whistleblowing system sendiri masih terbilang baru di Indonesia dan meskipun beberapa lembaga negara serta lembaga pemerintah telah menerapkannya, kenyataannya whistleblowing system belum secara merata diterapkan pada semua lembaga negara dan lembaga pemerintah baik di lapangan kekuasan eksekutif, legislatif maupun judikatif. Whistleblowing system menjadi penting karena dapat dijadikan sebagai early warning system bagi penyelenggara negara terhadap potensi-potensi dampak masif dari suatu pelanggaran yang terjadi dalam birokrasi. Whistleblowing system dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi berpotensi untuk mengungkap tindak pidana korupsi yang terjadi dilingkungan birokrasi sehingga pelaku dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum serta kerugian negara akibat pelanggaran yang terjadi dapat dikembalikan kepada negara. Whistleblowing system juga penting untuk mewujudkan good governance yang dicita-citakan dalam reformasi birokrasi Indonesia. Dalam menyusun tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yaitu melakukan studi hukum yang dalam implementasinya selalu dibingkai oleh dotrin-doktrin hukum. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tidak ada konsep whistleblowing system yang secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini, namun sebenarnya telah ada lembaga negara dan lembaga pemerintah yang dapat berperan dalam mewujudkan whistleblowing system yang ideal dan mampu berperan dalam mewujudkan Tata Kepemerintahan Yang Baik (Good Governance).

---

This thesis discusses the concept of whistle blowing systems in the government bureaucracy in Indonesia. Whistle blowing system is becoming important, because it can be an early warning system for state officials on the potential impact of massive violations within the bureaucracy. Whistle blowing system, in cases of corruption, has the potential to reveal its cases that occurred within the bureaucracy, so that the perpetrators can be processed in accordance with the provisions of law and the losses caused by its occurrence may be returned to the state. Whistle blowing system is also important for creating good governance which is be desired in the Indonesian bureaucratic reform. In preparing this thesis, the author uses juridical-normative research methods by conducting legal research in which in its implementation is always framed by the doctrines of law. The conclusions derived from this study is the absence of the concept of whistle blowing system that is strictly regulated in the legislation in Indonesia at this time, but in practice, there are some state institutions and government agencies that may have roles in creating the ideal whistle blowing system and able to participate in creating the Good Governance."

"Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman adalah sesuatu yang dijamin oleh Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Dalam Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 juga mengatur keberadaan badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Tulisan ini membahas ruang lingkup badan-badan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan bagaimana Konsep Ideal Independensi badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Tulisan ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni menggunakan sumber hukum primer, sekunder dan tersier sebagai bahan penelitian. Tulisan ini menemukan ruang lingkup badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman adalah badan yang memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan, pemberian jasa hukum, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yakni di antaranya adalah Kepolisian, Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan, Organisasi Advokat, dan Badan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Namun tidak semua dari fungsi-fungsi tersebut telah terdapat badannya yang diatur dalam undang-undang. Tulisan ini mengusulkan idealnya dilakukan perubahan pengaturan kelembagaan dan pembentukan badan baru untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) UUD 1945 yakni perubahan pada lembaga Kejaksaan, pembentukan Organisasi Advokat oleh negara, pembentukan Badan Eksekusi Negara, dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Nasional, sehingga independensi dari badan-badan tersebut tetap terjaga sebagai yang terkait atau bagian dari kekuasaan kehakiman.

---

This thesis examines the scope and concept of bodies related to the judiciary's The Independence of the Judicial Power is guaranteed by Article 24, paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945). Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945 also regulates the existence of bodies related to Judicial Power. This thesis discusses the scope and concept of these bodies that are related to Judicial Power and the ideal concept of their independence in Indonesia. This research used legal-normative method, employing primary, secondary, and tertiary legal sources. The thesis finds that the scope of bodies related to Judicial Power includes those with functions in investigation and prosecution, execution of court decisions, provision of legal services, and dispute resolution outside the court, i.e., the Police, the Prosecutor's Office, Penitentiary Institutions, Bar Associations, and Resolution of Disputes outside of the Judicial System Bodies. However, not all of these functions have corresponding bodies established by law, thus this thesis proposes institutional arrangements should be changed, and several new bodies should be established to implement the provisions of Article 24, paragraph (3) of the UUD 1945. These changes include reforms to the Attorney General's Office, the establishment of a State Bar Association, the creation of a National Execution Body, and the formation of National Dispute Resolution Body, so that the independence of these bodies is maintained as related or part of the judicial power."

"Attack on Titan yang merupakan serial fiksi karya Hajime Isayama memiliki latar belakang kota yang dikelilingi oleh tembok besar. Kota tersebut merupakan sebuah perwujudan dari tempat tinggal bagi penduduk dan penunjang pertahanan terhadap makhluk raksasa yang berada di luar tembok. Setelah ditelusuri lebih jauh, ternyata kota ini memiliki beberapa kemiripan dengan penerapan konsep kota ideal yang diterapkan pada era Renaissance di Eropa (14 M – 16 M). Berangkat dari ketertarikan terhadap serial tersebut dan penggambaran kota di dalamnya, skripsi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan kota di pulau Paradis dalam serial Attack on Titan dengan konsep kota ideal. Terlepas dari kehadiran kota tersebut yang tidak nyata di dunia, hasilnya menunjukan bahwa kota tersebut memiliki beberapa prinsip dari penerapan konsep kota ideal apabila ditinjau dari morfologi kota dan keberadaan penduduk di dalamnya.

---

Attack on Titan, which is a fictional series by Hajime Isayama, has a city background surrounded by a large wall. This city is a form of residence and defense of the giant creatures from outside the walls. After being explored further, it turns out that this city is then looked similar to the application of the ideal city concept that applied in Renaissance era in Europe (14 M – 16 M). From the interest in the series and the description of the city, this undergraduate thesis aims at analyzing the connection of the city of Paradis with the ideal city concept. Despite being an imaginative city, the city of Paradis has some principles of the ideal city seen in its morphology and the presence of residence in it."

"Penelitian ini mengangkat diskursus tentang Puteri Indonesia yang ideal di dalam sebuah komunitas penggemar kontes kecantikan bernama Indonesian Pageants. Komunitas tersebut memiliki sebuah fanpage di jejaring sosial facebook yang menjadi tempat mereka saling berinteraksi dan bertukar pikiran. Lalu, di dalam interaksi antara para penggemar kontes kecantikan di fanpage Komunitas Indonesian Pageants itu memunculkan diskursus untuk mengubah tubuh perempuan, atau dalam hal ini para peserta atau kontestan Puteri Indonesia dan Puteri Indonesia yang terpilih nantinya, agar sesuai dengan satu set standar kecantikan tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, serta menggunakan metode observasi dan wawancara. Adapun, hasil penelitian menunjukkan bahwa diskursus tentang Puteri Indonesia yang ideal di dalam fanpage Komunitas Indonesian Pageants tidak terlepas dari pengaruh orientalisme dan neo-imperialisme.

---

This study focused in the discourse about the ideal Puteri Indonesia in a beauty pageants fan community named Indonesian Pageants. The community has a fanpage in facebook that become a place where they interact and exchange ideas. Then, the interaction led a discourse to alter a woman's body, or in this case the contestants and the winners of ?Puteri Indonesia?, to comply with a standard set of particular beauty. This study used a qualitative approach, and using the method of observation and interviews. Meanwhile, the results showed that the discourse about the ideal Puteri Indonesia in the fanpage of Indonesian Pageants community can not be separated from the influence of Orientalism and Neoimperialism."

"ABSTRAKTesis ini membahas konsep justice collaborator dalam praktik sistem peradilanpidana Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridisnormatif. Pada mulanya Justice Collaborator hanya dikenal dalam Praktik SistemPeradilan Pidana Indonesia. Analisa penerapan konsep Justice Collaborator atas 3(tiga) kasus yakni Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas dan dibahas ThomasClaudius Ali Junaidi sebagai bahan analisis dalam tesis ini. Dari hasil analisisdiperoleh kesimpulan bahwa terdapat ketidakseragaman pemahaman dari parapenegak hukum dalam menerapkan Konsep Justice Collaborator dalam PraktikSistem Peradilan Pidana Indonesia. Untuk itu ada beberapa kriteria untuk dapatdijadikan Justice Collaborator yaitu: tindak pidana yang akan diungkap merupakantindak pidana serius dan/atau terorganisir; bukan pelaku utama dalam tindak pidanayang akan diungkapnya; memberikan keterangan sebagai saksi di dalam prosesperadilan; Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya menyatakan bahwa yangbersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan;inisiatif dari pelaku kejahatan tersebut untuk mengakui perbuatannya dan bersediamembantu aparat penegak hukum untuk mengungkap perkara dimaksud; Pelakukejahatan membuat perjanjian mengenai kedudukan nya sebagai Justice Collaboratordengan Jaksa Penuntut Umum. Kedepan dibutuhkan formulasi dan konsepsipengaturan Justice Collaborator dalam proses hukum pidana sebagai upayapembaharuan hukum pidana di Indonesia serta integrasi antar penegak hukum untukmewujudkan Sistem Peradilan Pidana yang well-done-integrated dalam menerapkanKonsep Justice Collaborator

---

ABSTRACTThis thesis discusses the concept of justice collaborator in the practice of theIndonesian criminal justice system. The method used is a normative juridicalresearch. Justice Collaborator at first known only in Indonesia Practice CriminalJustice System. Analysis of the application of the concept of Justice Collaborator onthree (3) cases namely Agus Condro Prayitno, Kosasih Abbas and Thomas ClaudiusAli Junaidi discussed as material analysis in this thesis. From the analysis weconcluded that there is a variation on the understanding among the law enforcementofficer in applying the concept of Justice Collaborator in Practice Criminal JusticeSystem. There are several criteria to fullfiled as Justice Collaborator, namely: acriminal act that will be revealed is a serious criminal offense and / or organized; notthe main offender in the crime that will revealed; testified as a witness in the court;Prosecution lawsuit alleges that the offender has provided information and evidenceis very significant; initiative of the offender to confess and willing to assist lawenforcement officer to uncover the case; offender made an agreement regarding hisposition as Justice Collaborator with the Public Prosecutor. In the future there isshould be a formulation and conception of Justice Collaborator in the process ofcriminal law as an effort to reform the criminal law in Indonesia as well as theintegration among law enforcement officer to created the well-done-integratedCriminal Justice System in applying the concept of Justice Collaborator."

"Pendahuluan : Pembelajaran tahap klinis merupakkan pembelajaran berbasis work-placed based. Pada tahap ini peserta didik belajar secara langsung mempraktikan keilmuan yang dimiliki dan mengembangkan karakter seorang dokter melalui panduan pengajar klinis. Peserta didik memiliki kemampuan untuk menilai dan meniru karakter yang dimiliki oleh pengajar klinis. Peserta didik memiliki kecenderungan untuk mudah mencerna perilaku negatif dibandingkan perilaku positif. Karakter pengajar klinis menjadi penting dalam pembelajaran berbasis role model. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi karakteristik pengajar klinis pada pendidikan dokter di Indonesia. Metode : Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pemilihan responden penelitian dilakukan dengan menggunakan maximum variation sampling pada kelompok pengelola prodi, peserta didik dan pengajar di tahap pembelajaran klinis. Penelitian dilakukan di empat institusi fakultas kedokteran di Indonesia (UNIBA, UKI, UNPATTI dan UI). Analisis konten dilakukan pada Focus Group Discussions (FGD) dan In Depth Interviews (IDI). Hasil : Sebanyak 32 peserta didik yang berpartisipasi dalam empat FGD dan delapan pengajar klinis dan pengelola prodi yang berpartisipasi dalam IDI untuk menjabarkan karakter ideal pengajar klinis di Indonesia. Terdapat 504 pendapat yang teridentifikasi dan dikelompokan kedalam 38 tema karakteristik. Sikap menghargai menjadi karakter yang sangat diharapkan dimiliki pengajar klinis diikuti sifat terbuka dan mampu memberikan umpan balik konstruktif. Terdapat empat buah karakter khusus yang hanya dimiliki pengajar klinis di Indonesia yakni kemampuan berbagi pengalaman, mengajarkan prinsip dasar kedokteran, pribadi religius dan disiplin. Sebagian contoh yang diberikan peserta didik berupa aspek negatif dari pengajar klinis. Simpulan : Terdapat tujuh belas karakter dari 38 karakter ideal bagi pengajar klinis pendidikan dokter di Indonesia yang memiliki kesamaan dengan karakter negara barat dan negara timur. Karakter baru pada Indonesia menunjukkan adanya perbedaan kebutuhan karakter pengajar pada setiap tempat yang memiliki latar belakang yang berbeda. Sebagai tambahan, terdapat proses pembelajaran negative role model yang diobservasi oleh peserta didik.

---

Introduction: At the clinical learning stage, students learn to practice their knowledge and develop their character through a clinical teacher's guide. Students can assess and imitate the character possessed by clinical teachers. The character of clinical teachers becomes important in role models. This study aims to explore the characteristics of clinical teachers in medical education in Indonesia. Methods: This is a qualitative study using the phenomenological approach. Respondents were recruited using maximum variation sampling in groups of program managers, students, and lecturers at the clinical stage at four medical faculties in Indonesia (UNIBA, UKI, UNPATTI, and UI). We used content analysis on Focus Group Discussions (FGD) and In Depth Interviews (IDI). Results: A total of 32 (students) and eight (teachers and program managers) participated in four FGDs and eight IDIs. There are 504 opinions identified and grouped into 38 characteristic themes. "Respect for others" is a highly expected character, followed by being "openness" and "able to provide constructive feedback". There are four new characteristics: "ability to share experiences", "teach basic principles of medicine", "religious personality", and "discipline". Some of the examples given by students are negative aspects of clinical teachers. Conclusion: There are seventeen characteristics of clinical teachers in Indonesia similar to characters in western and eastern countries. The new character of Indonesia shows that there are differences in teachers' character needs in each place with a different background. Learning by negative role models was carried out by students in this study."

"Artikel ini menguraikan efek 'cocacolonization' (Wagnleitner et al.; 1994), atau penyebaran pengaruh budaya Amerika melalui berbagai cara, yang digambarkan dengan baik dalam WandaVision (2021), terutama dalam perjuangan sang karakter utama dalam mempertahankan keluarga imajinernya. Makalah ini juga melihat bagaimana serial televisi dari masa lalu telah membentuk harapan dan persepsi sang karakter utama tentang hal-hal yang terkait dengan rumah tangga di Amerika. Menggunakan metode analisis film, makalah ini menyimpulkan bahwa banyak acara TV Amerika sengaja dibuat untuk mendistribusikan budaya Amerika untuk program reeducation atau pendidikan ulang mengenai budaya dari negara tersebut kepada warga luar Amerika. Analisis ini akan mengkaji masa lalu Wanda Maximoff, tokoh utama serial Marvel ini, untuk menemukan dampak ‘cocacolonization’ terhadap alur dan akhir cerita. Juga, artikel ini membandingkan realitas keluarga Wanda dan stereotip umum keluarga Amerika di serial-serial TV.

---

Artikel ini menguraikan efek 'cocacolonization' (Wagnleitner et al.; 1994), atau penyebaran pengaruh budaya Amerika melalui berbagai cara, yang digambarkan dengan baik dalam WandaVision (2021), terutama dalam perjuangan sang karakter utama dalam mempertahankan keluarga imajinernya. Makalah ini juga melihat bagaimana serial televisi dari masa lalu telah membentuk harapan dan persepsi sang karakter utama tentang hal-hal yang terkait dengan rumah tangga di Amerika. Menggunakan metode analisis film, makalah ini menyimpulkan bahwa banyak acara TV Amerika sengaja dibuat untuk mendistribusikan budaya Amerika untuk program reeducation atau pendidikan ulang mengenai budaya dari negara tersebut kepada warga luar Amerika. Analisis ini akan mengkaji masa lalu Wanda Maximoff, tokoh utama serial Marvel ini, untuk menemukan dampak ‘cocacolonization’ terhadap alur dan akhir cerita. Juga, artikel ini membandingkan realitas keluarga Wanda dan stereotip umum keluarga Amerika di serial-serial TV."