Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"There are many variables that determine the quality of the judge's decision. The variables could come from the wider community or the environments where the judge socialize and interact. That is why, in making decision, a judge at least, required to absorb the information revealed in the legal facts as much as possible in the courtroom. The inability to absorb the information will make the decision become less ideal and qualified. One method that can be used in order to maximize the quality of a decision is to use the approach of legal hermeneutics in which its relation analyzed in this paper."

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa-timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sengketa pajak timbul karena adanya kesalahpahaman, perbedaan persepsi, atau perbedaan dalam menafsirkan dan menerapkan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku atau masalah perbedaan dalam cara perhitungan pajak.Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap sengketa pajak. Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karena itu terhadap Putusan Pengadilan Pajak tersebut tidak bisa lagi dilakukan Banding atau Kasasi. Namun bagi pihakpihak yang bersengketa dapat mengajukan Peninjauan Kembali atas putusan tersebut ke Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim yang tidak memihak (impartial) sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Jadi tidak dapat bila putusan Hakim Pengadilan Pajak yang memenangkan Wajib Pajak dianggap merugikan negara. Penulisan ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dan data yang dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

---

Taxes are cash contributions to the people of the State based on law (which can be enforced) by not getting services-lead (contra), who may be appointed directly and used to pay for general expenses. Tax disputes arise because of misunderstandings, differences of perception, or differences in interpreting and applying the provisions of the applicable tax or issue differences in the way of tax calculation. The Tax Court is the judicial bodies carry out the judicial authorities for Taxpayers or tax Insurers who seek justice against the tax dispute. Tax Court decision is a final decision and have permanent legal force. Therefore, to the Tax Court can no longer be done Appeal or the Appeal. But for the parties to the dispute may file a judicial review against the verdict to the Supreme Court. Tax Court decision is taken based on the assessment of evidence, taxation laws and regulations concerned, and based on the belief that judges are impartial as the implementation of an independent judicial power. So can not judge if the Tax Court decision that won the taxpayer is considered detrimental to the state. Writing this juridical normative research methods and data were analyzed using a qualitative approach."

"Teks dengan media apapun sesungguhnya diam, tanpa sentuhan pembaca. Dari sinilah bermuara lahirnya interpretasi atau penafsiran. Setiap orang pasti berbeda-beda dalam memaknai suatu teks, ini disebabkan terdapat 'jarak' ruang dan waktu antara teks-bacaan dengan si penafsir (pembaca; interpretator). Apalagi jika teks yang dimaksud di sini adalah kitab suci, wahyu Tuhan, The Word of God yang diturunkan melalui perantaraan seorang "nabi" (interpretator) yang notabene sulit dilacak sumber awalnya. Hermeneutika dan tafsir Al- Qur'an adalah dua metode yang dipakai untuk dapat menjangkau aspek historis, pengalaman dan fenomena sosial yang melatarbelakangi lahirnya suatu teks.Dalam kajian teks-teks kitab suci terutama lnjil, hermeneutika digunakan untuk memahami teks itu sendiri maupun relasi antara teks (inter-text) dengan sang penafsir dan problem sosial yang terjadi sewaktu teks tersebut lahir, yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Inilah yang kemudian melahirkan dua kecenderungan dalam hermeneutika yakni diachronic-subjective dan synchronic-objective.Konsekuensi dari dua kecenderungan tersebut melahirkan tiga metode hermenutika, yakni: (1) Tradisional; (2) Dialektik; dan (3) Ontologis. Metode inilah yang kemudian rnemunculkan berbagai aliran hermeneutika, seperti hermeneutika pilologis-teologis (Wolf-Ast dan Schleirmacher), hermeneutika filosofis (Hans-Georg Gadamer), hermeneutika eksistensial-ontologis (Martin Heidegger), henneneutika fenomenologis (Paul Ricoeur) dan hermeneutika kritis (Karl Otto Apel).Sebagai metodologi pemaknaan dan pemahaman terhadap teks, hermeneutika telah mengalami perubahan paradigma yang sangat signifikan. Pada awalnya problem hermeneutika hanya menyangkut problem pemaknaan teks kitab suci semata, maka pada era selanjutnya hermeneutika juga digunakan sebagai altematif metodologi pemahaman terhadap fenomena manusia, alam dan ragam sasial yang melatarinya.Seperti halnya hermeneutika, kajian terhadap teks Al Qur'an juga terus mengalami perkembangan. Ini disebabkan terus berkembangnya metodologi penafsiran sepanjang waktu. Lahirlah, kemudian, dua kecenderungan penafsiran, yaitu penafsiran tekstual (tafsir bi al ma'tsur) yang secara teoritik menyangkut aspek teks dengan problem semiotika dan semantiknya, dan model penafsiran kontekstual-rasional (tafsir bi al ra'yi) yang secara teoritik menyangkut aspek konteks di dalam teks yang mereprentasikan ruang-ruang sosial budaya yang beragam di mana teks itu muncul. Konsekuensi dari dua kecenderungan tersebut melahirkan empat metodologi penafsiran yakni (1) Tahlili; (2) Ijmali; (3) Mugaran; dan (4) Maudlu'.Keempat metodologi penafsiran tersebut menjadi sangat penting dibahas mengingat dari sinilah kemudian lahir berbagai problematika pemaknaan dalam memahami teks Al Qur'an termasuk di dalamnya adalah metodologi hermeneutika Al Qur'an yang hingga sekarang masih mengalami kontroversi. Kontroversi itu menyangkut adanya prosupposisi bahwa metode hermeneutika tidak dapat dipakaikan untuk menafsirkan at Qur'an.Secara umum, antara hermeneutika dengan tafsir yang selama ini dikenal relatif hampir lama dari sisi penerapannya. Hanya saja, keduanya memiliki karakteristiknya sendirisendiri yang sangat khas. Hermeneutika yang berlatarbelakang teologi Kristen dan Al Qur'an yang berlatarbelakang Islam secara substansial sumbernya jelas berbeda.Namun demikian, keduanya secara harfiah memiliki fungsi yang sarna, yakni memaknai, menterjemahkan atau menafsirkan. Akan tetapi secara historis keduanya memiliki rnakna yang relatif berbeda. Kalaupun ada persamaan semata menyangkut logika Bahasa dan pemaknaan terhadap fenomena yang melatarbelakanginya. Secara metodologis antara hermeneutika dan tafsir Al Qur'an juga tidak berbeda. Sebab, keduanya sama-sama dipakai dalam konteks untuk memahami teks yang secara historis berbeda jarak ruang dan waktunya. Keduanya bahkan dipandang dapat pula saling melengkapi."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan sumber data sekunder diantaranya perundang-undangan dan bahan pustaka lainnya. Adapun pengaturan koperasi dalam UU Nomor 17 Tahun 2012 yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas diantaranya bentuk koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan, pengurus dan pengawas koperasi, serta permodalan koperasi yaitu Setoran Pokok dan Sertifikat Modal Koperasi. Dalam peraturan sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, secara umum koperasi adalah perkumpulan orang atau badan usaha yang dikelola oleh pengurus dengan permodalan berasal dari simpanan pokok dan simpanan wajib. Pengaturan koperasi yang menyerupai Perseroan Terbatas ini sesungguhnya diharapkan membawa koperasi sejajar dengan badan hukum lain dan berdaya saing tinggi, sehingga peran dan fungsi koperasi dapat menjadi lembaga yang profesional, lebih modern, dan dapat dijadikan sumber penghasilan bagi peningkatan kesejahteraan para anggotanya secara khusus dan masyarakat secara umum. Namun, dalam perjalanannya justru membuat koperasi kehilangan karakternya sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong.

---

ABSTRACT

This research aims to obtain the similarities between the cooperatives regulations in Cooperative Act No. 17 Year 2012 with the Limited Corporation, based on the analysis of Constitutional Court Verdict No. 28/PUU-XI/2013 which cancelled the entire legal validity of Cooperative Act No. 17 Year 2012 because it is contradicted with The 1945 Constitution. This research is a normative research using secondary data, such as legislations and other books. The similar elements of cooperatives regulated in Cooperatives Act No. 17 Year 2012 with the limited corporation such as the legal entity of cooperatives, the executive and supervisor, and the capital source of cooperative which are ?Setoran Pokok? and ?Sertifikat Modal Koperasi?. Before the Cooperatives Act No. 17 Year 2012, the cooperatives regulated as a commercial entity managed by the executive with the capital source came from ?simpanan pokok? and ?simpanan wajib?. The similarity with the limited corporation, expected to bring the cooperatives to the higher level of competition, especially compared to the other legal entities. The cooperatives expected to be professional and as a source of income to its members and society. As the time goes by, the cooperatives lost its characters as an economic entity based on the ?gotong-royong? principle."