Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kebijakan keamanan nasional Indonesia yang telah berorientasi terhadap ancaman dari luar dan cenderung mengabaikan keberadaan keamanan individu. Mengingat keberadaan ancaman invasi militer dari negara Iain sejak berakhirnya Perang Dingin telah berkurang atau bahkan tidak ada, justru ancaman terhadap keamanan nasional muncul dari beberapa sektor lain di Iuar militer, seperti masalah lingkungan dan sosial.Penerapan Doktrin Sishankamrata sebagai landasan dalam upaya melakukan pertahanan negara, memberikan kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hukum humaniter dan prinsip perang yang adil.Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah, apakah Doktrin Sishankamrata memberikan perlindungan terhadap keamanan manusia? Sejauh manakah permasalahan-permasalahan non-combatant timbul dalam perang rakyat semesta?Untuk menjawab pokok permasalahan di atas, penelitian ini menggunakan pemikiran-pemikiran tentang Keamanan Nasional (Joseph S. Nye, Jr., HJ . Morgenthau) dan Keamanan Manusia (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) melalui sudut pandangan Hukum Humaniter dan Perang yang Adil (Michael Walzer, Liebe C. Greene) melalui metode kulitatif sebagai pilihan cara dalam memahami pemaknaan keamanan nasional Indonesia.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada penerapan perang semesta yang terjadi di Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa perang semesta telah mengaburkan prinsip diskriminasi yang mengharuskan pembedaan antara combatant dan non-combatant. Begitu pula dalam penerapan Doktrin Sishankamrata dalam konflik internal (Timor-Timur, Aceh dan Papua) yang terjadi di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya konflik horizontal dalam masyarakat.Implikasi teoritik dari penelitian ini adalah bahwa teori Keamanan Nasional dalam pemikiran tradisional (dengan penekanan pada state centric) seperti yang diimplementasikan dalam Perang Semesta dan Doktrin Sishankamrata tidak sejalan dengan hukum humaniter dan prinsip perang yang adil, baik prinsip jus ad helium maupun jus in bella. Seperti yang ditunjukkan dalam kasus Bosnia-Herzegovina dan konflik internal di Indonesia (Timor Timur, Aceh dan Papua).

---

Indonesian National Security Policy until today is still orienting through external threat and tends to ignore the existence of individual security. Considering that the existence of military invasion threat irom other countries since the end of Cold War had been reduced or even disappeared, but threat of National Security is occur from many other sectors outside military such as environment and social problem.

The implementation of SISHANKAMRATA Doctrine as a guideline in country defense causes acts against humanitarian law and just war principle.

The issue which want to be taken up in this research is Does SISHANKAMRATA Doctrine give protection for human security? How far the non-combatant issues occur within the total war?

To answer the main problems above, this research is using many thoughts pertaining National Security (Joseph S. Nye, Jr., HJ. Morgenthau) and Human Security (Barry Buzan, J. Ann Tickner, Ole Weaver) through Humanitarian Law and Just War (Michael Walzer, Liebe C. Greene) perspectives and using qualitative method in order to understand Indonesian National Security.

The result of this research shows that the implementation of total war in Bosnia- Herzegovina had made unclear discrimination principle which supposed to make separation between combatants with non-combatant. This also happened to the implementation of SIS TA Doctrine in internal conflict (East Timor, Aceh and Papua) in Indonesia which caused the occurrence of horizontal conflict within the society.

Theoretical implication in this research is that National Security Theory in traditional thought (emphasizing to state centric) as what had been implemented in Total War and SISHANKAMRATA Doctrine, were not the same with Humanitarian Law and Just War principle, in jus ad bellum principle or even in jus in bella, as what had been shown in Bosnia-Herzegovina case and internal conflict in Indonesia (East Timor, Aceh and Papua)."

"Indonesia didaulat menjadi Negara Kepulauan, hampir seluruh batas wilayah Indonesia dikelilingi laut yang menempatkan perairan ini sebagai jalur strategis karena dilalui jalur perdagangan internasional. Dimana Bakamla RI sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan di Wilayah Perairan dan Yuridksi Indonesia untuk bisa mengantisipasi berbagai mancama ancaman yang hari ini lebih bersifat non militer seperti illegal fishing, human trafficking, penyelundupan narkoba melalui laut, hingga kecelakaan dan bencana di laut. Sehingga dibutuhkan kolaborasi antar institusi yang dipimpin oleh Bakamla RI bersama institusi keamanan maritim yang ada untuk mengantisipasi berbagai macam ancaman tersebut. Mengingat lingkungan strategis yang semakin dinamis, dengan adanya PP No 13 tahun 2022 bisa menjadi formulasi khusus untuk mengatasi berbagai macam permasalahan yang ada di wilayah yurisdiksi Indonesia saat ini. Menggunakan pendekatan metode kualitatif melalui wawancara dan berdasarkan buku referensi dan jurnal dengan menggunakan pendekatan seperti Intelijen, Intelijen strategis, keamanan maritim, Kolaborasi, dan ketahanan nasional. Peneliti ingin melihat bagaimana peran kerjasama Bakamla dengan institusi terkait dalam menjaga keamanan maritim untuk memperkuat ketahanan nasional.

---

Indonesia was asked to become an archipelagic country, almost all of Indonesia's territorial borders are surrounded by sea which places these waters as a strategic route because international trade routes pass through them. Where Bakamla RI as a state institution that has authority in the Indonesian Waters and Jurisdiction Territory can anticipate various threats that today are more non-military in nature such as illegal fishing, human trafficking, drug smuggling by sea, to accidents and disasters at sea. So that collaboration between institutions is needed, led by Bakamla RI with existing maritime security institutions to anticipate these various kinds of threats. Given the increasingly dynamic strategic environment, the existence of PP No. 13 of 2022 can be a special formulation to overcome various kinds of problems that exist in Indonesia's current jurisdiction. Using a qualitative method approach through interviews and based on reference books and journals using approaches such as intelligence, strategic intelligence, maritime security, collaboration, and national resilience. Researchers want to see how the role of Bakamla cooperation with related institutions is in maintaining maritime security to strengthen national resilience."

"Tesis ini tentang efektivitas pembinaan yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Penyelamatan (BUJPP), melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal dengan memberikan kewenangan kepolisian terbatas bagi BUJPP yang dipercaya oleh masyarakat dalam memberikan jasa pengamanan. Tesis ini bertujuan untuk menunjukkan kegiatan pembinaan normatif yang dilakukan oleh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BUJPP dalam bentuk kegiatan audit guna menentukan Iayak atau tidaknya BUJPP diberikan rekomendasi izin usaha jasa pengamanan, pembinaan satpam BUJPP sebagai unsur terdepan pelaksana kewenangan kepolisian terbatas balk bertindak preventif maupun represif, kegiatan registrasi dan penerbitan KTA satpam untuk memberikan statusnya sebagai anggota satpam, melakukan sambang ke BUJPP untuk melihat perkembangan pelaksanaan usaha jasa pengamanan.Masalah penelitian tesis ini adalah tenting fungsi pembinaan oieh Biro Binamitra Polda Metro Jaya atas BWPP untuk memberikan kewenangan kepolisian terbatas yang dipercaya dalam memberikan jasa pengamanan melalui pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal antara petugas Biro Binamitra sebagai pembina dengan BUJPP sebagai yang dibina, dan fokus masalah penelitian pads kegiatan pembinaan normatif.Hasil dari penelitian yang dilaksanakan, bahwa kewenangan kepolisian terbatas yang diberikan kepada BUJPP hares melalui proses pembinaan normatif dan pembinaan hubungan personal yang dilaksanakan oleh Kasubbag Wasjaspam, Kasubbag Satpam, dan Kasubbag Kamling Biro Binamitra Polda Metro Jaya yang secara bersama-sama melaksanakan segi-segi tugas pokoknya untuk membimbing, mendorong, mengarahkant BUJPP sesuai pedoman atau acuan yang berlaku baik UU No 2 Tahun 2002 tentang Polrii maupun Juklap-Juklap Kapolri.Melalui pembinaan nomiatif, maka BUJPP melalui satuan-satuan pengamanan yang dimilikinya dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan penugasannya, mampu mengatasi masalah dengan pengetahuan yang dimiliki, dan dengan kewenangan kepolisian terbatas dapat bertindak mewujudkan suasana kondusip dan mencegah terjadinya gangguan kriminalitas yang dapat merugikan masyarakat maupun orang-orang yang beraktivitas di lokasi pengamanan.

---

The thesis discusses the effectiveness of founding efforts conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on Security and Securing Corporations (BUJPs) through normative founding and founding the personal relationship by conferring limited policing authorities to BUJPs which are trusted by public in providing security and securing services.

The thesis aims at showing the normative founding activities conducted by the Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police on BUJPs in a form of auditing activity in order to determine whether a BUJP deserves a license; founding BUJP security officers as the pioneer of implementing limited policing authorities given, either preventive or repressive measures; registration and issuing identification cards for security officers; and visiting BUJPs in order to look at the implementation of security and securing services.

The results of the research reveal that the limited policing authorities must be given to BUJPs through a process of normative founding and guiding the personal relationship conducted by the Head of Sub-unit of Security Service Oversight, the Head of Sub-unit of Security, and the Head of Sub-unit of Surroundings Security of Partnership Bureau of Jakarta Metropolitan Regional Police that altogether implement their main duties to guide, encourage and direct BUJPs in accordance with the existing guidelines such Law No. 2/2002 regarding Indonesian National Police (INP) or other instructions of the chief of INP. Through normative founding, BUJPs can work properly. Using the limited policing authorities, BUJP's can create conducive surroundings and prevent criminal disturbances."

"Policy on national security and concept of national defense in Indonesia."

"ABSTRAKTesis ini membahas efektivitas Assessment Center sebuah studi kasus pada Assessment Center Polri sebagai suatu metode penilaian kompetensi seseorang calon pejabat Polri yang menjadi prasyarat sebelum menduduki suatu jabatan tertentu. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan design deskriptif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam (in-depth interview) Hasil penelitian menyimpulkan bahwa saat ini Assessment Center Polri belum efektif, dan menyarankan bahwa perlu pembentukan struktur organisasi Assessment Center Polri dan penetapan Hubungan Tata Cara Kerja dengan Satuan kerja Polri yang berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia Polri.

---

ABSTRACT

The focus of this study is the effectiveness of Assessment Center: A case study of Assessment Center of Indonesian National Police (INP) as a method for measuring of candidates competencies before occupying a certain position in Indonesian National Police (INP). This research is qualitative descriptive interpretative design. The data were collected by means of depth interview. The research concluded that Assessment Center of Indonesian National Police is ineffective, since then the researcher suggest to build an organization structure of Assessment Center of Indonesian National Police and to design a certain work relation with any unit in Indonesian National Police (INP) which deal with managing human resources."