Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan Teknologi Informasi dalam kegiatan suatu organisasi saat ini merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan untuk mendukung tujuan dan meningkatkan produktivitas organisasi tersebut. Salah satu faktor yang menuntut penerapan Teknologi Informasi antara lain adanya kebutuhan akan informasi yang cepat, akurat, terkini dan terintegrasi. Kantor Imigrasi sebagai salah satu unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman Republik Indonesia memiliki tanggung jawab : mengawasi lalu lintas orang yang keluar/masuk wilayah Indonesia dan memberikan pelayanan kepada masyarakat, merasakan perlunya penerapan Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas dalam melaksanakan tugas tersebut. Tesis ini memfokuskan pada perancangan perangkat Junak Sistim Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM) untuk Kantor Imigrasi yang mencakup Sistem Pelayanan WNI (contoh : Sistem Penerbitan Paspor) dan Sistem Pelayanan WNA (contoh : Sistem Penerbitan Izin Tinggal). Tujuan utama SIMKIM ialah mencegah penggandaan paspor dan mencegah lolosnya orang yang termasuk dalam daftar Cegah Tangkal. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan tesis ini merupakan bagian dari System Development Life Cycle, antara lain : mengidentifikasi masalah yang timbul dari sistem lama untuk menentukan cakupan pekerjaan (cakupan dan tujuan); menginvestigasi sistem lama (investigasi sistem); membuat model logis dari data dan proses sistem (analisa sistem); dan membuat rancangan sistem sebagai solusi masalah tersebut (rancangan sistem)."

"Informasi adalah salah satu asset penting yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup suatu organisasi, pertahanan keamanan dan keutuhan negara, kepercayaan publik atau konsumen, sehingga harus dijaga ketersediaan, ketepatan dan keutuhan informasinya. Di era Internet sekarang ini perkembangan teknologi informasi sangat pesat sehingga Informasi dapat disajikan dalam berbagai format seperti: teks, gambar, audio, maupun video.Manajemen pengelolaan keamanan sistem informasi menjadi penting ketika terkait dengan kredibilitas dan kelangsungan hidup orang banyak. Tujuan manajemen informasi adalah untuk melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi tersebut. Belum adanya manajemen pengelolaan keamanan informasi di institusi pemerintahan mengakibatkan informasi yang ada rentan terhadap kerusakan, pencurian, virus, spyware, dsb. Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keamanan sistem informasi di institusi pemerintahan, maka dilakukan penelitian tentang manajemen keamanan sistem informasi. Metode perencanaan manajemen keamanan informasi ini menggunakan ISO 27001:2005 dan ISO 17799:2005. Kerangka kerja ISO 27001:2005 berguna sebagai acuan merancang, menerapkan, dan memelihara rangkaian manajemen keamanan informasi sehingga diperoleh kondisi keamanan informasi di Depkominfo. Best practice ISO 17799:2005 menjadi panduan untuk perencanaan dan implementasi suatu program untuk melindungi aset-set informasi. Studi kasus penelitian ini adalah Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada akhirnya penelitian ini menghasilkan suatu rekomendasi manajemen pengelolaan keamanan informasi.Kata kunci: Sistem Manajemen Keamanan Informasi.

---

Information is one of the important asset which is valuable to the continuity of an organization or a business, defense and safety and unity of a nation, public or consumer trust, that needs to be maintained in terms of availability, correctness, and integrity. In this Internet era nowadays, Information Technology grows fast that Information may be provided in various formats, such as: texts, pictures, audio, and video. Information security management system become crucial as it is linked to the credibility and public interested. The goal of Information security management is to protect the confidentiality, integrity, and availability of information. The absence of information security in a governmental institution result in existing information vulnerable toward damage, stealing, virus, spyware, etc. In order to support the realization of Information System Security in a governmental institution, researcher conducts a research on Information security management system. The method of this Information Security Management designation uses ISO 27001:2005 and ISO 17799:2005. Framework of ISO 27001:2005 becomes the guidelines in designing, implementing, and maintaining the information security management chain so then researcher grabs the information security condition in Depkominfo. Best practice of ISO 17799:2005 becomes the guidelines in planning and implementing a program to protect information assets. The case study of this research is Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). This research results a recommendation on Information Security Management.

Keywords: Information Security Management Systems, ISO 27001:2005, ISO 17799:2005, Depkominfo."

"Badan Kepegawaian Daerah BKD Provinsi Riau merupakan Organisasi Pemerintahan Daerah OPD yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan dan manajemen Aparatur Sipil Negara ASN di Provinsi Riau, seperti pelayanan administrasi kenaikan pangkat, pindah instansi, cuti dan pensiun. Dari Laporan Kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2016 diketahui bahwa pencapaian peningkatan pelayanan manajemen ASN pada tahun 2015 realisasi yang tercapai 52.21 dari target 82, sedangkan di tahun 2016 target diturunkan menjadi 60 dari sebelumnya 84 dengan mempertimbangkan rendahnya pencapaian di tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan yang saat ini dihadapi adalah masih ditemukannya data pegawai yang tidak konsisten, proses layanan yang lambat, dan banyaknya berkas yang menumpuk. Hal ini dikarenakan Sistem Informasi Kepegawaian yang ada saat ini hanya berfungsi menyajikan data kepegawaian secara elektronik, akan tetapi belum menyediakan fitur-fitur untuk mendukung proses pelayanan sehingga layanan kepegawaian masih berjalan secara manual. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan sebuah solusi berupa perancangan Sistem Informasi Manajemen ASN Provinsi Riau yang menyediakan fitur bagi ASN untuk mengajukan permohonan layanan ke BKD. Perancangan Sistem Informasi pada penelitian ini mengadaptasi metode pengembangan sistem SDLC yang dimodifikasi dan mengambil tahapan analisis dan desain. Pengumpulandata yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan studi dokumen yang menghasilkan system request yaitu kebutuhan untuk membuat data lebih akurat dan konsisten, mempercepat proses layanan, dan dapat diakses secara online. Dari kebutuhan tersebut maka diturunkan menjadi fungsi-fungsi di dalam sistem yangkemudian dimodelkan menggunakan UML sehingga dihasilkan fitur pengajuan layanan secara online, verifikasi melalui sistem, mengelola permohonan, dan pengaduan layanan. Sedangkan tahapan desain dalam penelitian ini menghasilkan human computer intercation design, data management design dan physical architecture layer design yang dirancang sesuai requirement yang didapatkan. Hasil perancangan Sistem Informasi yang dibuat juga memiliki manfaat Business Process Automation BPA seperti form input data yang konsisten, serta penghitungan SKP dan angka kredit fungsional secara otomatis. Sistem juga akan memberikan Business Process Improvement BPI dengan fitur permohonan online sehingga tidak lagi melalui pencatatan di Petugas Administrasi, dan juga adanya notifikasi apabila dokumen persyaratan tidak lengkap diunggah maka tidak bisa melanjutkan permohonan sehingga tidak perlu mengantarkan berkas ulang. Sistem juga akan memberikan Business Process Reengineering BPR dimana ASN dapat mengajukan layanan secara online tanpa harus datang ke kantor BKD dan membawa banyak berkas. Selain itu juga sistem memberikan Business Process Oppurtunity BPO berupa tersedianya layanan pengelolaan permohonan oleh ASN pengguna layanan sehingga bisa memantau perkembangan permohonannya, dan juga fitur helpdesk yang memungkinkan ASN mendapatkan kemudahan pengaduan dan informasi yang lebih baik mengenai layanan kepegawaian.

---

The Regional Civil Service Agency BKD of Riau Province is a Regional Government Organization OPD that has duties and responsibilities in the service and management of Civil Servant ASN in Riau Province, such as administrative services promotion, relocation agency, leave and retirement. From the Riau Civil Service Agency Performance Report of 2016, it is known that the achievement of Civil Servant management service improvement in 2015 reached the percentage 52.21 from the target 82 , while in 2016 the target was reduced to the percentage of 60 from 84 previously, considering the low achievement in the previous year. The problems currently encountered are the inconsistency of employee data discovery, the slow of service process, and the number of files that accumulate in the office space. This is because the existing Human Resources Information System only serves to present employee data electronically, but has not provided features to support the service process so that the personnel service is still running manually. To overcome these problems required a solution in the form of Management Information System Civil Servant of Riau Province that provides features for Civil Servant to apply for service to BKD. Information System that Designed in this research adapted method of development of modified SDLC system and take step analysis and design. Data collection is done through interviews, observations and document studies that result in system requests ie the need to make data more accurate and consistent, speed up the service process, and can be accessed online. From these requirements, it is derived into functions in the system which are then modeled using UML resulting in online service submission features, system verification, application management, and service complaints. While the design stage in this study produces human computer intercation design, data management design and physical architecture layer design designed according to the requirements obtained. The results of the design of Information Systems created also have the benefits of Business Process Automation BPA such as consistent data input form, and calculation of SKP and functional credit numbers automatically. The system will also provide Business Process Improvement BPI with online application feature so that it is no longer through registration in the Administration Officer, and also notification if the incomplete requirements document is uploaded then can not continue the application so there is no need to deliver the file again. The system will also provide Business Process Reengineering BPR where ASN can apply online without having to come to BKD office and carry multiple files. In addition, the system provides Business Process Oppurtunity BPO in the form of availability of application management services by Civil Servant service users so that it can monitor the progress of the request, as well as helpdesk feature that allows ASN to get complaints ease and better information about the service personnel."