Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menemukan aksi aksi yang dapat dijadikan prioritas oleh manajemen PT Eastspring Investments Indonesia sebuah perusahaan aset manajemen berskala kecil yang baru berdiri untuk meningkatkan kepuasan pengguna system CRTS Sistem CRTS adalah system ERP yang digunakan oleh PT Eastspring Investments Indonesia dalam aktivitas operasionalnya Untuk menggambarkan tingkat kepuasan user pada perusahaan model information success DeLone dan McLean digunakan pada penelitian ini Delone dan McLean dalam model information success nya menyatakan bahwa tingkat kepuasan pengguna system informasi dipengaruhi oleh tiga factor yaitu kualitas informasi kualitas system dan kualitas servis Setelah hubungan antara tingkat kepuasan dengan tiga factor tersebut diketahui langkah selanjutnya adalah mengkalkulasikan interaksi kebutuhan user dengan langkah langkah improvement dengan menggunakan matriks house of quality dari metode quality function deployment sehingga menghasilkan aksi aksi yang terprioritasi

---

ABSTRACTThe research aimed at finding the improvement actions implemented by PT Eastspring Investments Indonesia ndash a newly established small sized asset management company ndash management to improve the CRTS system users rsquo satisfaction CRTS system is an ERP system acquired by PT Eastspring Investments Indonesia to perform its operations activities In figuring the user rsquo s satisfaction of the company DeLone and McLean information success model is replicated on this research Within their model of information system success DeLone and McLean proposed three factors affecting users rsquo satisfactions are information quality system quality and service quality Following to the finding this research also transforms users rsquo needs into calculable form to help management of PT Eastspring Investment Indonesia prioritizing actions should be taken to improve users rsquo satisfaction To transform users rsquo needs into prioritized actions the house of quality methods of quality function deployment is used in analyzing the interactions "

"Risiko pembiayaan sebagai salah satu risiko terbesar dalam industri pembiayaan dan memberikan eksposur yang semakin besar di tengah ketidakstabilan perekonomian. Pada studi kasus ini peneliti melihat risiko pembiayaan secara Enterprise Risk Management (ERM) dengan pendekatan model the Three Lines of Defence dan proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000. Berdasarkan peran dalam the Three Lines of Defence, penerapan proses manajemen risiko pembiayaan di unit bisnis PT XYZ saat ini sebenarnya sudah efektif namun belum sesuai karena dilakukan oleh divisi Risk dan menyebabkan risk owner menjadi kurang merasa bertanggung jawab atas risikonya. Kemudian, Audit Internal belum dapat menggunakan hasil manajemen risiko tersebut dalam meningkatkan sistem pengendalian intern perusahaan. Selain itu, penerapan manajemen risiko pembiayaan masih terpisah dari risiko lainnya dan tidak dilihat secara ERM.

---

Financing risk is one of the biggest risk in financial industry and give more exposure in the economic instability. In this case study researcher views financing risk in Entreprise Risk Management (ERM) way with the Three Lines of Defence model as approach and risk management process based on ISO 31000. Based on function in the Three Lines of Defence, implementation of financing risk management process in business unit PT XYZ for now is effective enough practically but not appropriate because it is implemented by Risk division and leads risk owner become irresponsible with their own risk. Afterwards, Internal Audit had not utilized risk management result for improving company?s internal control system. Furthermore, implementation of financing risk management is still detached from other risks and not observed with ERM."

"Desentralisasi fiskal yang terjadi di Indonesia memiliki tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar pemerintah pusat dan daerah, dan juga antar daerah sebagai wujud dukungan dan dorongan pertumbuhan ekonomi dan daya saing daerah. Untuk mengelola desentralisasi fiskal ini, dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengatur visi keuangan daerah, yaitu suatu pengelolaan yang tertib, efisien ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Ketentuan yang diatur dalam peraturan tersebut masih jauh dari ideal, utamanya bila dibandingkan dengan standar internasional oleh beberapa organisasi lintas negara. Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum normatif dengan menggunakan sumber-sumber kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai bahan penelitian. Penelitian ini menemukan bahwa prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia masih memiliki beberapa kekurangan, bila menggunakan standar prinsip kesadaran yang menuntut adanya keterbukaan, partisipasi publik, dan ruang diskursus publik. Dari segi akuntabilitas, pengelolaan keuangan daerah di indonesia tidak menuntut adanya dokumen anggaran yang membantu masyarakat memahami isi dokumen anggaran secara sederhana. Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia juga tidak memiliki laporan berkala yang membantu masyarakat untuk ikut memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan yang terjadi di daerahnya. Penelitian ini menyarankan adanya revisi peraturan mengenai peraturan pengelolaan keuangan daerah yang disertai dengan peningkatan kemampuan teknis dan keinginan kuat dari pemangku kepentingan di lingkungan eksekutif dan legislatif untuk melaksanakannya.

---

The fiscal decentralization occurring in Indonesia aims to reduce fiscal disparities between the central and regional governments, as well as among regions, as a manifestation of support and encouragement for economic growth and regional competitiveness. To manage this fiscal decentralization, the Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management was enacted, which regulates the vision of regional finance management, characterized by orderly, economically efficient, effective, transparent, and accountable practices. However, the provisions stipulated in this regulation still fall short of the ideal standards set by international organizations. This research applies a normative legal research approach, utilizing relevant literature sources and legislative regulations as research materials. The study reveals that the principles of accountability and transparency in the management of regional finance in Indonesia still have several shortcomings when compared to the standards of awareness principle, which demand openness, public participation, and public discourse. In terms of accountability, the management of regional finance in Indonesia does not require citizens budget documents that facilitate the public's understanding of the budget content in a simplified manner. Additionally, the management lacks in-year report that assist the public in monitoring and evaluating the implementation happening in their respective regions. This research suggests the revision of regulations pertaining to regional financial management, accompanied by the enhancement of technical capabilities and strong commitment from stakeholders within the executive and legislative environments to implement these revisions effectively."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah (LKMS) yaitu BMT Hudatama dan UJKS Al-Hidayaat di Kab/Kota Semarang Jawa Tengah. Metode yang digunakan adalah metode pengukuran kinerja prima yang dikeluarkan oleh Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) dalam Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) 2011 mencakup lima indikator pengukuran yaitu: 1) Kinerja kepatuhan syari’ah, legalitas dan kelembagaan, 2) Kinerja Manajemen, 3) Kinerja Keuangan, 4) Kinerja Pendayagunaan Ekonomi, dan 5) Kinerja Legitimasi Sosial. Dalam perbandingan kinerja prima BMT Hudatama lebih baik dari UJKS Al-Hidayaat. Namun dalam perbandingan dengan menggunakan uji U atau Mann whitney U Test untuk melihat signifikansi perbedaannya, didapatkan tidak ada perbedaan yang signfikan kinerja prima BMT Hudatama dan UJKS Al-Hidayaat.

---

ABSTRACTThis research aims to measure the performance of BMT Hudatama and UJKS Al-Hidayat as two Islamic Microfinance Institutions (LKMS) in Dictrict/City of Semarang in Central Java. Research method outlined in this study is performance measurement tools issued by Indonesia Magnificence of Zakat (IMZ) in Indonesia Zakat and Development Report (IZDR) in 2011. This method includes five measurement indicators; 1) Islamic compliance, legality, and institutional performances; 2) Management performance; 3) Financial performance; 4) Economic efficiency; and 5) Social legitimacy performance. The comparison between the two institutions indicates that BMT Hudatama is better than UJKS AL-Hidayat in terms of its performance. However, the comparison with U test or Mann whitney U Test indicates that there is no significant difference between the performace of the two institutions."

"ContentsForeword -- Preface -- Acknowledgments -- Introduction -- Institutional background -- Operational risk -- Financial disasters -- The systemic disaster of 2007-2008 -- Managing financial risk -- VaR and stress testing -- Model risk -- Managing spot risk -- Managing forward risk -- Managing vanilla options risk -- Managing exotic options risk -- Credit risk -- Counterparty credit risk -- Bibliography -- About the companion website -- Index."

"The second edition of this best-selling introduction for practitioners uses new material and updates to describe the changing environment for project finance. Integrating recent developments in credit markets with revised insights into making project finance deals, the second edition offers a balanced view of project financing by combining legal, contractual, scheduling, and other subjects. Its emphasis on concepts and techniques makes it critical for those who want to succeed in financing large projects. With extensive cross-references and a comprehensive glossary, the Second Edition presents anew a guide to the principles and practical issues that can commonly cause difficulties in commercial and financial negotiations."