Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO. Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO. As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"Kajian ini membahas tentang pembaruan kelembagaan dan tata kelola dalam rangka perbaikan pelayanan ICT USO. Kajian ini menggunakan teori IBV (Peng, 2003, 2009) yang diperkaya dengan New Institutional Economic Sosiology (NIES) (Nee, 2003) dan kapabilitas informasi (informational capabilities) (Gigler, 2011). Kajian ini menggunakan pendekatan Multimethodology Pengkayaan Cultural Stream of Analysis Riset Tindakan berbasis SSM diperkaya dengan Social Network Analysis (SNA).Hasil kajian untuk research interst menunjukkan bahwa penelitian ini mampu menyempurnakan konsepsi Peng (2009) yang menempatkan 2 (dua) elemen institusi yaitu institusi formal dan institusi informal dalam strategi. Penyempurnaan dilakukan dengan metode Soft System Metodhology (SSM) dengan penguatan oleh Social Network Analysis (SNA) menghasilkan konstruksi strategi berbasis kelembagaan dengan 4 (empat) elemen institusi yaitu institusi formal, institusi informal, institutional structure, dan capabilities information. Keempat elemen institusi atau empat elemen inti institusi (four core institution) memiliki dinamika yang bersifat fasilitasi (fasilitation), keterkaitan (interrelated), motivasi (motivation), dan pengaturan (govern). Penggunaan pendekatan multimetodologi riset tindakan berbasis SSM dengan Social Networking Analysis (SNA) dapat memperkaya analisis tiga (politik) di tahap 2 (dua), dan tahap 5 (lima) perbandingan dunia nyata dan konseptual. Temuan ini dan perkembangan penggunaan SSM di UI bisa dikatakan sebagai UI School atau mazab UI untuk penggunaan SSM Multimethodology.Hasil kajian untuk problem solving menunjukkan bahwa pengaturan kelembagaan dari tataran makro, meso dan mikro menjadi sangat strategi dalam mengimplementasikan suatu kegiatan ICT USO. State regulation merupakan persoalan mendasar bagi dinamika hubungan antar aktor atau pemangku kegiatan (stakeholder), dan penataan di tingkat hubungan antar struktur pemerintahan (governance structure), serta optimalisasi manfaat kegiatan ICT USO pada tataran yang lebih bawah. Pendekatan kapabilitas informasi dapat memperkuat embededness dalam meningkatkan kapabilitas masyarakat di dalam mengelola potensi dan peluang yang dimiliki masyarakat melalui kegiatan ICT USO.Sebagai hasil kajian riset tindakan, menurut Checkland & Scholes (1990), restrukturisasi kelembagaan ini merupakan experience based knowledge yang dapat dikategorikan sebagai primary thesis dari IBV Strategy dimodifikasi dengan pendekatan tiga tataran kelembagaan (NIES) dan kapabilitas informasi (informational capabilities), yang dapat digunakan sebagai basis pengujian lebih lanjut dari suatu eksplorasi studi saintifik lainnya, sebagaimana dikemukakan oleh Barton et al (2009), dan Stephens et al (2009) yang kemudian dipertegas oleh Hardjosoekarto (2012).

---

This study discuss about institutional and governance reform in order to improve ICT USO. This study uses the theory of IBV (Peeng, 2003, 2009) are enriched with the New Institutional Economic sociology (NIES) (Nee, 2003) and capability information (Gigler, 2011). This study uses the approach Multimethodology Cultural Enrichment Analysis Stream of SSM-based action research enriched with Social Network Analysis (SNA).Results of the study for research interest show that this research could improve the conception Peng (2009) who put two (2) elements of the institution of formal institutions and informal institutions in the strategy. Improvements made by Soft System Methodology (SSM) with reinforcement by Social Network Analysis (SNA) produces IBV construction with 4 (four) elements, namely the institution of formal institutions, informal institutions, institutional structure, and capabilities information. The four element institutions of or four core institution has dynamics that are facilitation, interrelated, motivation, and govern. The application multimethodology approach of SSM based action research with Social Networking Analysis (SNA) can enrich the analysis of three (political) in phase 2 (two), and stage 5 (five) comparison of real and conceptual world. These findings and developments in the use of SSM can be regarded as a UI School of SSM Multimethodology.Results of the study for problem solving indicate that the institutional arrangements of the level of the macro, meso and micro become very strategic in implementing an ICT USO activities. State regulation is a fundamental problem for the dynamics of the relationship among stakeholders, and the relationship between governance structure, as well as optimizing the benefits of ICT USO activities at the lower level. The capability of information approach can strengthen embededness in improving community capabilities in managing the potential and opportunities of the society through the ICT USO.As the result of the action research study, according to Checkland & Scholes (1990), the institutional restructuring is experience-based knowledge that can be categorized as primary thesis of IBV Strategy modified with three levels of institutional approaches (NIES) and capability information (informational capabilities), which can be used further testing as a basis of an exploration of other scientific studies, as proposed by Barton et al (2009), and Stephens et al (2009) which was then confirmed by Hardjosoekarto (2012)."

"PT Indosat Tbk merupakan perusahaan operator penyedia jasa seluler berbasis GSM yang hingga saat ini masih terus mengembangkan bisnis seluler tersebut dengan baik. Sebagai salah satu operator terbesar di Indonesia kepuasan pelanggan atas kualitas pelayanan adalah sangat penting sehingga banyak kiat yang dilakukan PT Indosat Tbk dalam memenuhi harapan tersebut. Di sisi lain merujuk kepada upaya yang dilakukan PT Indosat Tbk disadari bahwa dalam pengembangan bisnis tersebut mempunyai risiko yang cukup tinggi untuk kelangsungan kinerja perusahaan. Sehubungan dengan itu, PT Indosat Tbk khususnya bidang pemasaran perlu melakukan antisipasi terhadap risiko-risiko yang hendak timbul agar kestabilan perusahaan tetap tenjaga.Dengan menggunakan metode pengendalian dan pengolahan risiko yang tepat, dimaksud adalah pengendalian secara fisik maupun secara keuangan dihaarapkan kendala dari situasi internal maupun eksternal, baik terhadap asset perusahaan maupun kompetitor bisnis dapat diminimalisasikan. Identifikasi dan pengolahan risiko terhadap ragam kegiatan maupun kebijakan yang hendak dilakukan sangatlah penting dilakukan kajian karena dengan melakukan penganalisaan terhadap risiko-risiko dapat menghindari maupun memperkecil tingkat risiko yang ada, sehingga menghasilkan suatu strategi yang tepat dalam meminimalisasikan kerugian yang dapat berdampak pada kestabilan bisnis seluler PT Indosat Tbk.Dari penerapan metode pengendalian dan pengolahan risiko terhadap kerugian pada risiko jenis kegiatan promosi untuk peluncuran produk dengan melakukan strategi pengalihan risiko kepada pihak ketiga (dalam hal ini adalah Pcmsahaan Asuransi), hasil yang didapat diantaranya PT Indosat Tbk dapat menghemat biaya untuk penanggulangan risiko kerugian yang timbul sehingga PT Indosat Tbk tidak dihadapkan kepada kerugian yang lebih besar dalam melakukan kegiatan bisnis seluler berbasis GSM.

---

PT lndosat Tbk is a GSM-based Cellular Service Provider Operator Company that is continuously developing its cellular business. As one of the biggest cellular operators in Indonesia, customer fulfillment is highly significant for PT Indosat Tbk and therefore the company has been doing many means to carry out such expectations. With all the efforts, PT lndosat Tbk realizes there are high point risks for the company's continuity of performance.The company's Marketing Department needs to anticipate all possible risks in order to maintain its stability by using the Right Controlling and Processing Method, which Consists of physical and financial controls in an attempt to internal or external constraints in regards to the company's assets or competing businesses. Identification and processing of risks on various activities or policies that are to be conducted pr implemented are very essential for analysis in order to avoid or minimize the level of risks so as to produce the right strategy in minimizing losses that may have an effect on PT Indosat Tbk's cellular business stability.From the application of controlling methods and risk processing concerning loss on promotion activities for product launching by implementing the risk-transfer strategy to a third party (in this case would be an Insurance Company), has produced results where one of them is the ability of PT lndosat Tbk to cut down on the cost of risk-handling of loss on a bigger scale in conducting its GSM-base cellular business."

"Pada dasarnya teknologi yang memungkinkan dan memudahkan manusia saling berhubungan dengan cepat, mudah, terjangkau dan memiliki potensi untuk mendorong pembangunan masyarakat. Ditambah dengan adanya konvergensi teknologi yang menjadikan teknologi untuk memberikan layanan secara elektronik, modern, efisien, sehingga pada gilirannya masyarakat yang mendapat manfaatnya.Call center sebagai salah satu wujud dari konvergensi telah dimanfaatkan untuk memberikan Iayanan kepada pelanggan perusahaan. Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai instansi pemerintah, yang mempunyai tugas antara lain memberikan layanan informasi kepada masyarakat menerapkan call center sebagai salah satu sarana untuk layanan.Lantas apakah penyelenggaraan call center tersebut telah melalui lima tingkatan adopsi, yaitu awareness, minat, evaluasi, trial dan adopsi di dalam implementasinya. Kemudian apakah telah memenuhi karakteristik inovasi dalam rangka meningkatkan kinerja layanan informasi instansi tersebut.Penelitian ini mencari jawabannya dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode desktiptif. Jenis penelitiannyasStudi kasus karena peneliti hanya memiliki sedikit peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan diselidiki. Sejak diresmikan pada Februari 2005, call center Depkominfo terhenti operasionalnya pada April 2005 karena rusaknya peralatan. Data diperoleh dengan cara melakukan interview terfokus kepada Dirjen, Tenaga Ahli Menteri, Direktur dan agent call center Depkominfo, pakar call center serta praktisi call center. Konsep penelitian mengacu kepada lima tingkatan adopsi yaitu awareness, interest, evaluation, trial dan adoption. Serta lima karakteristik inovasi yaitu realtive advantage compatibility, complexity, trialability, dan observability dari teori Difusi lnovasi.Hasil penelitian tesis ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan call center di Depkominfo untuk tingkatan adopsi tidak dikenali pada tahap awareness sampai interest dan mulai dikenali pada tahap evaluasi sampai adopsi. Sedangkan untuk kelima karakteristik inovasi, penyelenggaraan call center dimaksud mempunyai kesesuaian dalam masing-masing karakteristik."

"This book collects papers presented at the Third International Conference on ICT Innovations (ICT2011), covering complexity, uncertainty and scaling issues of real world problems as well as natural phenomena in ecology, medicine and biology."

"Kemajuan dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berlangsung dengan sangat cepat serta tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat untuk bertelepon sekaligus akses internet tanpa ketinggalan informasi memicu adanya konvergensi TIK. Meskipun konvergensi akan menimbulkan implikasi, namun kehadiran konvergensi tidak dapat ditolak dan memang harus diadopsi. Sebagaimana tertuang dalam arah pembangunan jangka panjang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, pembangunan telematika diarahkan pada antisipasi implikasi dari konvergensinya TIK baik mengenai kelembagaannya maupun peraturannya. Dari sekian banyak implikasi konvergensinya TIK yang berkembang di Indonesia, satu diantaranya adalah penyelenggaraan TIK dimana perijinan/penyelenggaraan merupakan salah satu instrumen pengaturan yang penting. Dari aspek hukum, Indonesia belum memiliki peraturan perundang-undangan yang komprehensif yang mengatur keberadaan TIK serta mengendalikan penggunaan TIK sehingga perlu diatur/direncanakan suatu strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan telekomunikasi untuk mengantisipasi implikasi konvergensi TIK tersebut. Dengan menggunakan analisis SWOT dan benchmarking negara lain diperoleh strategi menggunakan kekuatan yang dimiliki yaitu peran pemerintah yang direpresentasikan dalam sebuah kebijakan dan regulasi yang tepat. Strategi kebijakan pemerintah di bidang penyelenggaraan TIK untuk mengantisipasi implikasi dari konvergensinya TIK adalah menciptakan sebuah Undang-Undang yang bersifat konvergen yang mencakup struktur penyelenggaraan telekomunikasi menjadi 4 penyedia/penyelenggara yaitu : penyedia layanan jaringan, penyedia layanan konten, penyedia layanan aplikasi dan penyedia fasilitas jaringan. Agar dalam implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen dan aturan turunannya berjalan tanpa hambatan maka implementasinya dapat dilakukan secara bertahap. Migrasi menuju konvergensi melalui tahapan sebagai berikut : Tahap ke-1 : masih menggunakan Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik beserta aturan turunannya, Tahap ke-2 : perubahan Undang-Undang terkait TIK yang ada ke satu Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya dan Tahap ke-3 : tahap implementasi Undang-Undang yang bersifat konvergen beserta aturan turunannya.

---

The development of information communication and technologies (ICTs) which grow rapidly and people needs for both of telephone service and internet access without any information missed triggering the ICT convergence. Although the convergence will lead to the implication, but the presence of convergence cannot be denied and must be adopted. As stated in the direction of long-term development of the National Long Term Development Plan of 2005-2025, directed the development of telematics in anticipation of the implications of ICT convergence both of the institutions and rules. Of the many implications of ICT convergence that developed in Indonesia, one of which is the implementation of ICT where licensing / operation is one of the important regulatory instruments. From the legal aspect, Indonesia does not have legislation governing the existence of a comprehensive ICT as well as controlling the use of ICT so that should be set / planned a strategy of government policy in the telecommunications sector to anticipate the implications of ICT convergence. With SWOT analysis and benchmarking from other countries it was obtained that using the strategy of strength that the role of government is represented in a policy and appropriate regulation. Government strategic policy in ICT sector to anticipate the convergenge implication is to create the new convergent Act which includes telecommunication services into 4 (four) providers consist of : network service providers, content service providers, application service providers and network facilities provider. In order for the implementation of the Act which is convergent and its derivatives rule goes without a hindrance, the implementation should be done gradually. Migration towards convergence through the following stages: Stage-1: still using Law No. 36 of 1999 on Telecommunications, Law No. 32 of 2002 on Broadcasting and Law No.11 of 2008 concerning Electronic Transactions and Information derivative rules, Stage-2: changes the Act relating to an existing ICT Act which is convergent and its derivatives rules and Stage-3: The implementation phase of the Act which is convergent and its derivatives rules."

"ABSTRAKSebagai salah satu lembaga negara yang lahir di era reformasi, Mahkamah Konstitusi terus berusaha menciptakan pelayanan profesional dalam mewujudkan pelayanan yang ramah, terbuka dan modern bagi masyarakat para pencari keadilan. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, berbagai upaya modernisasi dilakukan dengan tujuan meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabillitas layanan Mahkamah Konstitusi. Salah satu terobosan dilakukan dengan membuat kebijakan pemeriksaan persidangan jarak jauh dengan menggunakan fasilitas video conference yaitu sebuah teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan dukungan bagi persidangan di MK sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk dapat melakukan persidangan tanpa harus hadir di ruang sidang Gedung MK. Namun sejak diresmikan penggunaannya pada tahun 2008 hingga saat ini pemanfaatannya masih relatif rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan, respon serta perilaku pihak-pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi dan aspek eksternal apa saja yang berpotensi menghambat maupun mendorong pemanfaatannya. Dengan menggunakan pendekatan post positivis dan desain kualitatif deskriptif, penelitian ini memberikan gambaran bahwa rendahnya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi “Video Conference” dalam pemeriksaan persidangan dipengaruhi oleh aspek budaya dan kepercayaan (trustworthiness) masyarakat.

---

ABSTRAKAs one of the state institutions that were born in the era of reform, the Constitutional Court keep trying to create a professional service that is friendly, open and modern for those whom seeking justice. In line with the developmental progressof information and communication technology, modernization efforts are carried out with the aim of improving the efficiency, effectiveness, transparency and accountability services. One of the answer is by making a policy that allows witnesses to give evidence without the need to attend court using video conferencing facilities. Video conference is an information and communication technology which provides support for the trial to provide easy access to the public to be able to conduct the trial without the need to attend in the courtroom.But since inaugurated in 2008 to the present utilization is still relatively low. This study aims to analyze the utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings, and the response behavior of the parties litigant in the Constitutional Court and the external aspects that could potentially inhibit or encourage it. By using a post-positivist approach and qualitative descriptive design, this research suggests that the low level of utilization of information and communication technology "Video Conference" in the proceedings is influenced by cultural aspects and beliefs (trustworthiness) community."

"This study argues that the extensive use of Information and Communications Technology (ICT) by the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) would:((1) enhance policy coordination within the intergovernmental organization; (2) promote inclusive regionalism by providing new avenues for broaderstakeholder participation in regional affairs; (3) help develop a stronger regional identity, particularly among the young; and (4) improve "network management" or coordination of the collaborativeactivities of the member states.But this study is not merely about making ASEAN more effective."

"Perkembangan teknologi informasi (TI) saat ini telah menjadi penentu tingkat kinerja suatu organisasi. Dengan bantuan TI, proses kerja atau proses bisnis yang terjadi di dalam organisasi baik swasta maupun pemerintah dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Dengan perencanaan tata kelola TI yang matang diharapkan pelaksanaan layanan TI dapat dilakukan dengan baik. Untuk menentukan apakah TI dalam organisasi telah dikelola dengan baik, maka perlu dilakukan suatu pengukuran terhadap proses TI tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola TI di Pusdatin Kesos Kementerian Sosial. Kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur proses TI adalah kerangka kerja COBIT 5.Hasil pengukuran berupa tingkat kapabilitas TI saat ini dan target yang ingin dicapai. Kemudian ditentukan rekomendasi perbaikan serta ditentukan ukuran keberhasilan setiap proses. Tingkat kapabilitas untuk kondisi saat ini berada pada level 1 (performed) dengan nilai rata-rata kapabilitas semua proses adalah 1.7 dan tingkap kapabilitas yang diharapkan adalah level 3 (established) dengan nilai rata-rata tingkat kapabilitas proses adalah 3.6.

---

The development of information technology (IT) has now become a determinant of the level of performance of an organization. With the help of IT, work processes or business processes that occur in both private and government organizations can be done quickly and efficiently. By planning a mature IT governance, a good IT services implementation is expected. To determine whether IT in organizations has been well managed, it is necessary to measure the IT process.

This study aims to measure the capability level of IT governance in the Data and Information Center of Social Welfare Indonesian Ministry of Social Affairs. The framework that use to measure the IT process is COBIT 5.

The results of the measurement are the capabilities level of current IT and targets to be achieved. Then determined the recommendations for improvements and determined the success matrics of each process. Capabilities level for current conditions is level 1 (performed) with the average value of all process capability is 1.7 and the expected capability is level 3 (established) with the average value of the process capability level is 3.6"

"Implementasi Teknologi Informasi (TI) memberikan peluang dan kemudahan untuk organisasi dalam melakukan inovasi dan mempercepat proses bisnis. Salah satu pemanfaatan teknologi informasi dalam pemerintahan guna inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-government. SPBE atau E-government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.Tata kelola teknologi informasi diperlukan untuk pemenuhan regulasi yang ditetapkan, serta menghindari kerugian yang mungkin dihadapi dikemudian hari dari solusi teknologi informasi yang diberikan. Tata kelola teknologi informasi juga diperlukan untuk menentukan arah strategi penerapan TI di masa mendatang. Permasalahan yang terjadi terkait perubahan nomenklatur Kemeristekdikti berakibat pada proses transisi sumber daya TI meliputi SPBE, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia pengelola TI. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi terkait SPBE dalamtransisi organisasi di Kemenristekdikti menggunakan kerangka kerja COBIT 5. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kualitatatif. Pengukuran tingkat kapabilitas tata kelola TI dari data yang diperoleh menggunakan metode kuantitatif dengan COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). Hasil penelitian ini yaitu penilaian tingkat kapabilitas berdasarkan 19 proses COBIT 5 yang relevan dengan permasalahanorganisasi. Hasil rata-rata tingkat kapabilitas sebesar 0.65 dengan rincian 7 proses pada tingkat 0 (Incomplete Process), 11 proses pada tingkat 1 (Performed Process), dan 1 proses pada tingkat 2 (Managed Process). Analisis kesenjangan antara tingkat kapabilitas saat ini dan yang ditargetkan oleh organisasi dilakukan untuk merumuskan sejauh mana perbaikan pada proses tersebut. Rekomendasi perbaikan pada setiap proses dirumuskan berdasarkan kerangka kerja COBIT 5 dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi agar dapat memberikan manfaat untuk perbaikan layanan TI.

---

Implementation of Information Technology (IT) provides opportunities and convenience for organizations to innovate and accelerate business process. One of the pertinence of information technology in government is to innovate development of state apparatus through the application of E-government (SPBE). E-government (SPBE) is implementation of government that utilizes Information and Communication Technology to provide services for government institution, state civil apparatuses, business parties, public society, and others.IT Governance is needed to fulfill the stipulated regulations and

to avoid deprivation that may be faced in the future from the information technology solutions provided. Information technology governance is also needed to determine the direction of IT implementation strategy in the future. Problems that occur are related to changes in the nomenclature of Ministry of Research, Technology, and Higher Education (Kemenristekdikti) resulting in the process of IT resources transition including Egovernment, infrastructure, and Human Resources of IT managers. This reasearch aims to measure the capability level of information technology governance related to Egovernment in the organizational transition in Ministry of Research, Technology, and Higher Education using COBIT 5 framework. Data collection is conducted by using qualitative methods. Measurement of IT governance capability level is derived from data using quantitative methods with COBIT 5 Process Assessment Model (PAM). The results

of this study are the assessment of capability level based on 19 COBIT 5 processes that are relevant to organizational issues.The average result of the capability level is 0.65 with details of 7 processes at level 0 (Incomplete Process), 11 processes at level 1 (Performed Process), and 1 process at level 2 (Managed Process). Gap analysis between current

capability level and target of organization is conducted to formulate the extented improvement in the process. Recommendation for improvement in each process is formulated based on COBIT 5 framework and adjusted to the needs of organization in order to provide benefits for the improvement of IT services."