Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPeristiwa Mei 1968 melahirkan sebuah kelompok pergerakan perempuan Prancis bernama Mouvement de Lib ration des Femmes atau MLF yang aktif pada tahun 1960 hingga tahun 1970. Salah satu masalah perempuan yang diangkat oleh MLF adalah mengenai hak atas akses kontrasepsi gratis dan praktik aborsi legal di Prancis. Artikel ini berusaha menjelaskan perbedaan MLF dari kelompok pergerakan perempuan lainnya di Prancis yang juga beroperasi sekitar tahun 1950-an hingga 1970-an, tindakan, serta peran MLF dalam perjuangan pelegalan distribusi kontrasepsi gratis dan praktik aborsi di Prancis.

---

ABSTRACTA French women rsquo s movement group, active from 1960s to 1970s known as Mouvement de Lib ration des Femmes or MLF, was inspired and founded from the events of May 1968 in France. One of the issues brought up by MLF was free contraception distribution and abortion legalization for every French woman. This article focuses on the explanation of the differences between MLF and other French women rsquo s movement groups from 1960s to 1970s as well as the group rsquo s actions and roles during the fight for the legalization of free contraception distribution and abortion in France. "

"ABSTRAKMerokok dan mengonsumsi minuman beralkohol adalah salah dua kebiasaan yang digemari masyarakat di dunia. Di Prancis rokok dinikmati tidak hanya oleh orang dewasa tetapi juga oleh anak muda.. Angka mortalitas dan morbiditas yang tinggi ditambah dengan pengungkapan dampak negatif rokok dan konsumsi minuman beralkohol mendorong Pemerintah untuk merumuskan undang-undang yang dapat melindungi masyarakat. Loi Evin merupakan undang-undang yang dirancang oleh Pemerintah dalam rangka melawan kebiasaan merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebih. Sementara itu idelogi politik di Prancis pada umumnya dipegang dengan teguh sehingga berpotensi menimbulkan benturan pada masa perumusan undang-undang yang dapat memanjangkan durasi perumusan undang-undang. Namun, proses penyusunan undang-undang tersebut yang relatif singkat dan mulus menunjukkan bahwa anggota Parlemen, penyusun undang-undang di Prancis, siap menanggalkan ideologi politik yang berbeda dan berkerja sama menyusun undang-undang yang sebaik mungkin demi kemaslahatan masyarakat.Kata Kunci : minuman beralkohol; proses legislasi; rokok; undang-undang.

---

ABSTRACTSmoking and alcoholic baverages consumption are two habits enjoyed by people around the world. Cigarettes are favored not only by adults but also by young people in France. High mortality and morbidity rate as well as disclosure of side effects caused by smoking and alcoholic baverages consumption encourage the Government to formulate law in order to protect people. Evin Law is a law designed by the Government to combat smoking habits and excessive consumption of alcoholic baverages. Meanwhile, in France political ideology is fimly held thus it could potentially lead to a rise of a conflict in the process of drafting the law. However the legislation process of Evin Law went on smoothly in a relatively short time and this shows that the members of Parliament, the two legistive institution in France, were willing to let go of the different political ideologies and worked together to draft the perfect law for the benefit of the society.Keyword alcoholic beverage cigarette cigarette legislation process."

"Skripsi ini membahas mengenai hukum pengangkatan anak di Indonesia, termasuk pengertian mengenai pengangkatan anak, sejarah pengangkatan anak, bentuk pengangkatan anak, para pihak dalam pengangkatan anak, syarat-syarat dan tata cara pengangkatan anak, dan pengawasannya yang kemudian dibandingkan dengan hukum pengangkatan anak yang berlaku di Perancis.Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam hukum pengangkatan anak antara Indonesia dengan hukum pengangkatan anak di Perancis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif.Hasil penelitian menyarankan bahwa Indonesia perlu membentuk undang-undang khusus mengenai pengangkatan anak atau adopsi yang lebih komprehensif dan efektif untuk melindungi sekaligus mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak.

---

This thesis focuses on the child adoption law in Indonesia, including the understanding of child adoption, history of adoption, types of adoption, parties in the adoption, and procedure and requirements of adoption. It is then compared with the child adoption law in France.This study shows that there are similarities and differences between Indonesian child adoption law and France child adoption law. The method of this study is comparison which resulting into a normative juridical research.The result of this study suggests that Indonesia should form a new comprehensive and effective legislation concerning child adoption in order to protect and embody the best interest of the child."

"Apabila investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia tentu akan membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh kebijakan yang telah mengikat antara Investasi, Notaris, dan Investor. Studi komparatif yang akan penulis angkat ialah terkait perbedaan kegiatan Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh Notaris antar negara Indonesia dan Prancis, terkait rangkaian prosedur yang dilakukan antar kedua negara yang berbeda. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur seperti pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh BKPM. Berkaitan dengan hal ini, tanggung jawab notaris untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini dikarenakan notaris dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang ada terutama perseroan terbatas, termasuk peran notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan perseroan terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait dan dilakukan perbandingan dengan Prancis, agar kiranya ada aturan-aturan ataupun prosedur yang dapat diadopsi bagi kepentingan investasi Indonesia di masa depan.

---

When foreign investors intend to invest in Indonesia, they will require a legal entity to ensure legal protection and to limit their activities within the regulatory framework that has been estabilished by policies binding the investment, Notary and the Investor. The comparative study that the author intends to present concerns rhe differences procedure between Indonesia and France, focusing on the procedural authorization in both countries. Among the prodecures involved, the submission of a PMA application is directed to Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), taking into account the requirements set forth by the BKPM. In this regard, the notary has responsibility to master various fields of knowledge not just the notarial discipline. This is because notaries are confronted with complex issues arising from economic, poltiical, social, and cultural developments in society , as well as changes in laws and regulations. Currently, with the increasing openness of the business world in Indonesia to investments from bith domestic and foreign investors, this will have a significant impact on existing companies, especially limited liability companies (PT), including the role of notary in perfoming his duties to draft authentic dees for the benefit of investors, particularly in relation to limited liability companies and the management of associated documents. A comparison with France is made to identify regulations or procedures that may be adopted for benefit of future investment in Indonesia."

"Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan kebijakan mengenai aborsi di Prancis pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan François Hollande. Aborsi atau yang dalam Bahasa Prancis disebut dengan LInterruption Volontaire de Grossesse, secara resmi adalah tindakan legal di mata hukum yang ditandai dengan deklarasi Hukum Veil tahun 1975 pada masa pemerintahan Valery Giscard dEstaing. Pelegalan aborsi ini menjadi salah satu momentum bersejarah bagi Republik Kelima di Prancis. Pelegalan aborsi menandai bahwa pemerintah mengakui hak para wanita untuk dapat memilih akan pilihan yang diambil terhadap tubuhnya. Dalam perkembangan dan praktiknya di masyarakat, hukum aborsi mengalami beberapa perubahan dan perkembangan. Perkembangan hukum aborsi ini memiliki karakteristik yang berbeda antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya berdasarkan pengaruh ideologi politik dan kepentingan otoritas publik pada masa kedua pemerintahan.Dengan menggunakan metode penelitian kebijakan dan teknik studi kepustakaan, penelitian ini memaparkan perkembangan kebijakan aborsi pada masa pemerintahan Nicolas Sarkozy dan Francois Hollande dan kondisi sosial masyarakat pada kedua masa untuk menguraikan keterkaitan ideologi politik kedua pemerintahan. Kebijakan yang dibuat keduanya akan berdampak pada praktik aborsi di masyarakat. Melalui analisis dengan konsep ideologi politik dan konteks pada masa kedua pemerintahan, hasilnya adalah bahwa ideologi politik dan kondisi sosial budaya mempengaruhi keduanya dalam membuat kebijakan dan kebijakan aborsi. Kebijakan yang diterapkan dalam masa pemerintahan Nicolas Sarkozy lebih mempersulit wanita melakukan aborsi dibandingkan dengan pada masa Francois Hollande."

"Pengangkutan memainkan peran sentral dalam memfasilitasi perdagangan global. Namun, pelanggaran seperti pengirim barang yang tidak membayar biaya impor kepada perusahaan jasa pengurusan transportasi sering terjadi, menimbulkan sengketa yang kompleks. Penelitian ini menganalisis penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang laut di Indonesia, dengan fokus pada kompetensi peradilan dan penerapan regulasi internasional seperti The Hague Rules, Hague-Visby Rules, dan Hamburg Rules. Kasus yang dianalisis adalah Putusan No. 92/Pdt.G/2021/PN. Btl dan Putusan No. 26/PDT/2022/PT YKK antara PT Dexter Eurekatama dan PT Gajah Mada Medika Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika penyelesaian sengketa dalam pengangkutan barang laut di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan analisis terhadap peraturan yang berlaku dan pertimbangan hukum hakim dalam menentukan kompetensi peradilan. Hasil penelitian menekankan pentingnya mempertimbangkan bukti-bukti dan petunjuk yang relevan dalam pengambilan keputusan, serta konsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum kontraktual dan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Saran penelitian meliputi perlunya konsistensi dalam penegakan hukum, efektivitas penyelesaian sengketa, serta pentingnya pengembangan kebijakan yang mendukung keamanan dan kepastian hukum dalam aktivitas pengangkutan barang.

---

Transportation plays a central role in facilitating global trade. However, violations such as shippers failing to pay import fees to transportation management companies often occur, resulting in complex disputes. This research analyzes dispute resolution in maritime transportation in Indonesia, focusing on judicial competence and the application of international regulations like The Hague Rules, Hague-Visby Rules, and Hamburg Rules. The cases examined are Decision No. 92/Pdt.G/2021/PN. Btl and Decision No. 26/PDT/2022/PT YKK involving PT Dexter Eurekatama and PT Gajah Mada Medika Indonesia. The study aims to provide a deeper understanding of dispute resolution dynamics in Indonesian maritime transportation. The research method is juridical-normative, with an analysis of applicable regulations and judicial considerations. Findings emphasize the importance of considering relevant evidence and guidance in decision-making, as well as consistency in applying contractual law principles and resolving disputes through arbitration. Research recommendations include the need for legal enforcement consistency, effective dispute resolution, and policy development supporting security and legal certainty in transportation activities."