Apabila investor asing yang akan menanamkan modal di Indonesia tentu akan membutuhkan suatu badan hukum untuk digunakan sebagai tempat memberikan perlindungan hukum dan membatasi ruang geraknya agar tetap berada dalam pengawasan dan tidak keluar dari jalur yang telah diatur oleh kebijakan yang telah mengikat antara Investasi, Notaris, dan Investor. Studi komparatif yang akan penulis angkat ialah terkait perbedaan kegiatan Penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh Notaris antar negara Indonesia dan Prancis, terkait rangkaian prosedur yang dilakukan antar kedua negara yang berbeda. Diantara rangkaian prosedur tersebut, prosedur seperti pengajuan permohonan PMA ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan memperhatikan persyaratan yang diberlakukan oleh BKPM. Berkaitan dengan hal ini, tanggung jawab notaris untuk menguasai berbagai disiplin ilmu, tidak hanya disiplin ilmu kenotariatan. Hal ini dikarenakan notaris dihadapkan dengan masalah kompleks, baik yang diakibatkan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di masyarakat maupun perubahan hukum dan perundang-undangan. Saat ini dengan semakin terbukanya dunia usaha di Indonesia bagi masuknya investasi dari kalangan investor dalam negeri maupun investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia, maka akan memberikan dampak yang cukup besar terhadap perusahaan yang ada terutama perseroan terbatas, termasuk peran notaris dalam melaksanakan pekerjaannya membuat akta-akta otentik untuk kepentingan investor, khususnya yang berkenaan dengan perseroan terbatas beserta pengurusan dokumen-dokumen terkait dan dilakukan perbandingan dengan Prancis, agar kiranya ada aturan-aturan ataupun prosedur yang dapat diadopsi bagi kepentingan investasi Indonesia di masa depan.

---

When foreign investors intend to invest in Indonesia, they will require a legal entity to ensure legal protection and to limit their activities within the regulatory framework that has been estabilished by policies binding the investment, Notary and the Investor. The comparative study that the author intends to present concerns rhe differences procedure between Indonesia and France, focusing on the procedural authorization in both countries. Among the prodecures involved, the submission of a PMA application is directed to Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), taking into account the requirements set forth by the BKPM. In this regard, the notary has responsibility to master various fields of knowledge not just the notarial discipline. This is because notaries are confronted with complex issues arising from economic, poltiical, social, and cultural developments in society , as well as changes in laws and regulations. Currently, with the increasing openness of the business world in Indonesia to investments from bith domestic and foreign investors, this will have a significant impact on existing companies, especially limited liability companies (PT), including the role of notary in perfoming his duties to draft authentic dees for the benefit of investors, particularly in relation to limited liability companies and the management of associated documents. A comparison with France is made to identify regulations or procedures that may be adopted for benefit of future investment in Indonesia.